Ditemukan 256173 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 391/Pid.B/2015/PN Tpg Tanggal 10 Februari 2016 — Sambudi Als Budi Bin Subakir (Terdakwa)
29 — 9
29 — 9
terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (error in persona) antara orangHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Tpgyang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum denganorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke1 telahterpenuhi;Unsur ke2 : Mengambil sesuatu barangoeMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barangadalah berpindahnya sesuatu barang yang semula belum ada dalam kekuasaannya menjadiberada dalam kekuasaan
merah beserta tasnya dan (satu) unit Handphone EVERCROOS warna merah laludimasukkan kedalam tas Notebook dengan menggunakan tangan lalu terdakwa membawabarangbarang tersebut keluar rumah lewat pintu belakang dan langsung memanjat tembokbelakang rumah, sementara sepeda motor Yamaha MIO yang terdakwa bawa sebelumnyaditinggalkan sehingga 1 (satu) Notebook warna merah beserta tasnya dan 1 (satu) unitHandphone EVERCROOS warna merah tersebut semula belum ada dalam kekuasaanterdakwa menjadi berada dalam kekuasaan
Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Unsur ke1 : BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatudan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapadalam Dakwaan Kesatu tersebut, dengan demikian unsur ke1 telah terpenuhi;Unsur ke2 : Mengambil sesuatu barangoeMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barangadalah berpindahnya sesuatu barang yang semula belum ada dalam kekuasaannya menjadiberada dalam kekuasaan
terdakwa melihat tidak adaorang disekitarnya kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwamenggunakan (satu) unit sepeda motor HONDA SPACE tersebut untuk melarikan diri kedaerah Tanjung Uban;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil (satu) unit sepedamotor HONDA SPACE warna putih hitam lalu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebutuntuk melarikan diri ke daerah Tanjung Uban, sehingga (satu) unit sepeda motor HONDASPACE warna putih hitam tersebut semula belum ada dalam kekuasaan
terdakwa menjadiberada dalam kekuasaan terdakwa dan telah berpindah tempat;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN TpgMenimbang, bahwa (satu) unit sepeda motor HONDA SPACE warna putih hitamyang telah diambil oleh terdakwa tersebut ternyata mempunyai nilai ekonomis karena akibatperbuatan terdakwa, saksi ASMARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,(enam belas juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa termasuk mengambil sesuatu barang,dengan demikian unsur ke2 telah terpenuhi;Unsur
Register : 25-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bsk Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon:
Hj ROSMIDAR
121 — 26
Hj ROSMIDAR
121 — 26
Tanah Datar, Sumatera Barat,sebagai PemohonMenimbang, bahwa untuk membantu Hakim dalam memeriksa perkaratersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yangbersangkutan;MENUNJUKElfirina sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalammenyelesaikan perkara tersebut;Ditetapkan di BatusangkarPada tanggal 25 November 2020Panitera,
Putus : 21-08-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JEPARA Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Jpa. Tanggal 21 Agustus 2014 —
18 — 3
18 — 3
gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugatdinyatakan gugur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriJepara untuk mencoret perkara gugatan Penggugat ini dari register perkaraperdata Pengadilan Negeri Jepara yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara gugatanPenggugat,maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan ketentuan pasal 124 HIR, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
berpendirian bahwa perkaragugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatanPenggugat dinyatakan gugur maka diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara gugatanPenggugat ini dari register perkara perdata Pengadilan NegeriJepara yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkaragugatan Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara ;Mengingat HIR, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 17-04-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Una Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon juga meminta untukhak asuh dan pemeliharaan anakanak berada dalam kekuasaan Pemohon;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq.
Majelis Hakim Yang Muliakiranya berkenan memutuskan :Primair : Mengabulkan permohonan Pemohon; Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu rajl terhadapTermohon; Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak dan pemeliharaan anakANAK PERTAMA lahir pada tanggal dan ANAK KEDUA lahir padatanggal , berada dalam kekuasaan Pemohon; Membebankan biaya perkara menurut hukum.Subsidair :Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada sihaari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon
Register : 19-01-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PTA BANDUNG Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tanggal 21 April 2015 — PEMBANDING VS TERBANDING
16 — 14
16 — 14
Put.No.0020/Pdt.G/2015/PTA.Badg.keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnyatersebut;Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengansusunan majelis sekurangkurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecualiundangundang menentukan lain;2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariseorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota;3) Hakim
dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibantu olehseorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaanpanitera;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tersebutmerupakan UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang harus ditaatioleh semua lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk peradilan agama, olehkarenanya ketentuanketentuan yang terdapat dalam undangundang tersebutmerupakan asas yang apabila dilanggar, maka putusan batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 18-11-2019 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 K/PID/2019 Tanggal 18 Nopember 2019 — Ragam Sitorus
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
judexfacti; Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkankarena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukupalasan untuk memberatkan pidana penjara bagi Terdakwa; Bahwa judex facti sudah tepat dan adil dalam hal memutus pidanapenjara Terdakwa karena didasarkan pada pertimbangan yangobjektif dan komprehensif tentang keadaan memberatkan danmeringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1)huruf f KUHAP juncto Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
tersebut, lagi pulaternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 310 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Putus : 04-03-1972 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Sip./1971 Tanggal 4 Maret 1972 — Tan Liong Tjiang
115 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah diberitahukan kepada pthak lawan dengan cara seksama;Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari302 Undangundang No.13 tahun 1965 sejak Undangundang tersebut mulai berlakupada tanggal 6 Juli 1965 Undangundang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakantidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undangundang tersebut hanyamengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karenaUndangundang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undangundang itu mengaturacarakasasi
lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwapasal 70 dari Undangundang tersebut di atas hamus ditafsirkan sedernikian, sehinggayang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undangundang Mahkamah AgungIndonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunandan kekuasaan Mahkamah, Agung oleh karena mana halhal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuanketentuan dalam UndangUndang Mahkamah Agung Indonesia tersebut.Menimbang bahwa permohonan
Register : 26-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA MENTOK Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.MTK Tanggal 30 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 7
34 — 7
Tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan hak milikAnakPemohon dan suami Pemohontersebut untuk kepentingan pendidikanAnak Pemohon dan suami Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mengkonstituir tentang faktafakta dalamperkara aquo, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan terlebin dahulu konsepperwalian dan pengelolaan harta anak di bawah perwalian dalam hukumMenimbang, bahwa pada dasarnya anak yang berusia kurang dari 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalahotomatis di bawah kekuasaan
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaanorang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.Halaman14 dari 20halamanPenetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Mtk(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan di luar Pengadilan.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Undangundang Nomor 1tahun 1974 menyatakan:(1) Anakyang belummencapaiumur 18 (delapanbelas) tahun ataubelumpernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada di bawahkekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan
bendanya.Menimbang, bahwa Pasal 1 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islammenyatakan:Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseoranguntuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untukkepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatanhukum.Berdasarkan seluruh pasalpasal tersebut maka dapat disimpulkan: anakyang berusia kurang dari 18 tahun dan belum pernah melangsungkanperkawinan, secara otomatis berada di bawah kekuasaan
orang tua, sehinggaidealnya bagi orang tua kandung tidak diperlukan penetapan perwalian,karena konstitusi telah memberi kekuasaan atas hal tersebut.
Penetapanperwalian baru dibutuhkan saat anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya.
Register : 28-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 334/Pdt.P/2019/PA.Jbg Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Pasal 50 (1) UU Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaanwali dan 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutanmaupun harta bendanya.2. Pasal 51 ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yangmenjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan suratwasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
anak di bawah umur akan didasarkan padaketentuan dan prinsip hukum dalam Undangundang Nomor 1 tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukanoleh Pemohon sebagai wali adalah Pemohon penyelesaian urusan HartaWarisan/Jual beli rumah dan tanah di Kelurahan Kepanjen Gg XI/35Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundangundanganadalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidakdicabut kekuasaan
Register : 07-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb Tanggal 24 Juni 2021 — Pemohon:
Misranto
16 — 4
Misranto
16 — 4
dalam Paragraf 1Penjelasan Umum UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan RepublikIndonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan danpengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Pendudukyang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pat.P/2021/PN Jmb.dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilanyang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim akanmempertimbangkan apakah perbaikan nama Pemohon, tersebut tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, berdasarkan Fotocopybertanda P1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor
Register : 14-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 550/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
AGUS GUNAWAN
28 — 23
AGUS GUNAWAN
28 — 23
selama dalamperkawinan;e Bahwa saksi yakin dan percaya kalau Pemohon akan mempergunakanpinjaman tersebut dengan baik untuk usaha modal yang selama inidijalani oleh Pemohon dan hasilnya untuk biaya sekolah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas telahternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata belumdewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahundan belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan
orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaanyaMenimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yangbelum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekusaannya, selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa orang tuamewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luarPengadilan;Menimbang, bahwa ternyata
ada anak Pemohon yang masih dibawahumur, umurnya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikianberdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, anak yang belum dewasa dan berada dalam kekuasaan PemohonHal 7 dari 9 hal Penetapan No.550/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.sebagai bapaknya, dan Pemohon dapat mewakili anak tersebut untukmelakukan perbuatan hukum termasuk untuk menjaminkan peninggalan darialmarhumah istri Pemohon sepanjang untuk kepentingan anak Pemohon yangmasih
Putus : 10-05-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 358/Pdt.P/2017/PN.Tng. Tanggal 10 Mei 2017 — ELMI UMAR
35 — 15
35 — 15
tersebut tidaklahbertentangan dengan hukum, karena dimuka persidanganpun Hakim telahmendengar keterangan dari salah satu anak pemohon yang bernama EnggaAntomi Jaya yang menerangkan tidak keberatan akan keinginan ibunya tersebut,karena hal tersebut diperlukan guna membiayai pendidikan mereka dan biayakehidupan mereka dan ibunya dikemudian hari.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo Pasal 48 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, anak yang masihdibawah umur ada dibawah kekuasaan
karena anak pemohon masih dibawah umur, maka untukmelakukan perbuatan hukum atas harta warisan tersebut, pemohon minta agarpemohon ditunjuk sebagai wali atau kuasa untuk bertindak atas nama anaknyayang masih dibawah umur tersebut.Hal. 8 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2017/PN.Tng.Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 345 KUHPdt apabila salahsatu dari orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup secarahukum menjadi wali bagi anaknya yang masih belum dewasa kecuali jika iadicabut dari kekuasaan
orang tua atau dipecat dari kekuasaan orang tua.Menimbang, bahwa pemohon tidaklah sebagai orang yang dicabutkekuasan orang tua atau dipecat dari kKekuasaan orang, maka sesuai dengan buniketentuan pasal 345 KUHPerdata, dengan meninggalnya suami pemohon, makasecara hukum pemohon adalah sebagai wali dari anakanak pemohon yang masihberada dibawah umur tersebut..Menimbang karena Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belumdewasa tersebut, maka keinginan pemohon untuk melakukan perbuatan hukumatas nama
Register : 17-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 267/Pdt.P/2018/PN Bgl Tanggal 9 Oktober 2018 — Pemohon:
EMA YARTINI
30 — 10
EMA YARTINI
30 — 10
kepada beberapa peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatanhukum seperti menjual tanah dan atau menjamin tanah maka yangbersangkutan harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatanhukum tersebut.Menimbang, bahwa Pasal 47 Undangundang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : (1) Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan
RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undangundangsebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyaikecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutanbelum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masihHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pat.P/2018/PN Bgldibawah kekuasaan
orangtua atau diwakili Seorang wali apabila anak tersebuttidak berada di bawah kekuasaan orangtua.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa anakanak Pemohon yang bernama CHELSA PRATAMA TRI AYUNDAdan CHELSY KARISMA TRI ADINDA, adalah masih berumur 11 (sebelas)tahun sehingga demikian sampai Permohonan ini diajukan maka anakanakPemohon tersebut belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukumharus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaanorangtua
Register : 20-11-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps. Tanggal 2 Februari 2015 — PUTU WIDIASIH
17 — 8
17 — 8
sebidang tanah seluas 70 meter persegi dan yang terletak di Desa Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabuopaten Badung, Propinsi Bali sebagaimana disebutdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11436 ; omen Menimbang, bahwa sebagai ahli waris dari almarhum, maka tanah berikutbangunan di atasnya sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor11486 tersebut adalah hak milik bersama antara Pemohon dengan kedua anaknyaa quo (gebonden mede eigendom) berdasarkan titel waris; Menimbang, bahwa sebagai pemegang kekuasaan
Sertifikat Hak Milik Nomor 11436 tersebut; Menimbang, bahwa menurut hukum, perbuatan hukum untuk dankepentingan anak yang belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatanhukum dapat diwakili oleh orang tuanya; Menimbang, bahwa karena LUH GEDE RUWIDIANINGSIH dan MADE DWIRUWIDARTA SUPUTRA tersebut adalah anakanak yang belum dewasa danbelum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu menurut hukumharuslah diwakili oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya dan yang secarayuridis merupakan pemegang kekuasaan
Perdatadihubungkan dengan ketentuan pasal 48 Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan, pemegang kekuasaan orang tua hanya dapat mengalihkanharta kekayaan anaknya yang belum dewasa berdasarkan penetapan Pengadilanserta atas dasar apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya; Menimbang, bahwa karena menurut hukum orang tua berhak bertindakmelakukan perbuatan hukum mewakili anakanaknya yang belum dewasa danbelum cakap melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon secaraformal adalah
Register : 19-10-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Pbr Tanggal 1 Nopember 2018 — Pemohon:
ELVI YUNITAWATI
23 — 9
ELVI YUNITAWATI
23 — 9
akanmengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana yang diuraikan diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agarPemohon ditetapkan sebagai orang yang dapat melakukan kekuasaan
dan tetap diasuh dan dibiayai olehPemohon sampai saat ini;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Por.Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DianFajrina masih dibawah umur dan suami Pemohon yang bernama Baisuni telahmeninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 345 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang dikuatkan dengan keterangan saksisaksiPemohon bahwa anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan
mewakili anak yang masihdibawah umur mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DianFajrina masih dibawah umur (bukti P7) dan berhak atas harta warisanpeninggalan almarhum baisuni dalam bukti P8 yang didukung dengan buktiP5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, maka Pemohon selaku orang tua yangHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Por.masih hidup dan sampai saat ini tidak dicabut haknya sebagai orang yangmelakukan kekuasaan
Register : 20-09-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 527/Pdt.P/2019/PN Gsk Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon:
Wennie Veronica
137 — 90
Wennie Veronica
137 — 90
perihnal pokok permohonan sebagaimana diajukan olehPemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihalpermohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkuppokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimanatersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk kepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan danmemedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilanmemberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepatdan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yangmenyatakan bahwa Hakim mempunyal kewajiban untuk menggali, mengikuti danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatserta ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapatmengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaanredaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini,patut pula dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 691/Pid.B/2015/PN.Lbp Tanggal 24 Juni 2015 — Nama : AHMAD ZAKARIA
Tempat Lahir : Deli Tua
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 12 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Medan Deli Tua Gg. Baktik Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
17 — 1
17 — 1
benar Terdakwa mengakui dirinya bernamaAHMAD ZAKARIA diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan inidan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yangtercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaunsur ke1 tentang barangsiapa dalam dakwaan tersebut diatas telahterpenuhi;Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatanyang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan
yang melakukan atauyang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;Menimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrestnyaantara lain arrestnya tanggal 12 Nopember 1894, W. 6578 dan dalamarrestnya tanggal 4 Maret 1935 halaman 681, W, 12932 antara laintelah memutuskan:perbuatan mengambil itu telah selesai, jika bendatersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa iaAd. 3.Ad.4.kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karenaketahuan oleh orang lain:Menimbang, bahwa
Delitua ;Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut, makaunsur ke 2 menjadi terpenuhi;Unsur Dengan Maksud untuk memilikinya secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebutadalah bahwa perbuatan dikehendaki tanpa ada paksaan dari oranglain, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku barang yang diambilnya tanpa ijin adalah milik orang lain, tindakan atas barang ituseakanakan pemiliknya sendiri, sedangkan senyatanya bukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mlg Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan konsumen Perisai Sakti (LPKPS) DIWAKILI OLEH WAKID BASUKI SELAKU KETUA
Tergugat:
PT TUNGGAL JAYA PROPERTINDO Cq ARIF selaku Direktur
136 — 29
Lembaga Perlindungan konsumen Perisai Sakti (LPKPS) DIWAKILI OLEH WAKID BASUKI SELAKU KETUA
Tergugat:
PT TUNGGAL JAYA PROPERTINDO Cq ARIF selaku Direktur
136 — 29
untuk membela kepentingannya, sehingga cukup alasanuntuk menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara ini akandiperiksa dan diadili tanpa kehadiran dari Tergugat / verstek;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaramaka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kompetensi / kewenanganrelatif dari Pengadilan Negeri Malang dalam memeriksa dan mengadili perkaraini sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalahpembagian kewenangan atau kekuasaan
mengadili antar Pengadilan Negeri,yaitu kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalamlingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan denganwilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman ataudomisili pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagaiberikut dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya,maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya,karena jabatannya
Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malang tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat harus dihukummembayar biaya perkara;Memperhatikan Undangundang No. 49 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Ketentuan UndangUndang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum,Undangundang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Putus : 17-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Wsp Tanggal 17 Juni 2020 — pemohon I dan Pemohon II
26 — 16
26 — 16
Seorang dewasa boleh jugaditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;Menimbang, bahwa dari pasal 433 KUH Perdata tersebut dapatdisimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang cacat mental(gila) berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, makadengan demikian dapat dianalogkan sebagaimana pasal 50 ayat 1 dan 2UndangUndang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan
walidan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi jugahartabendanya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 KompilasiHukum Islam yang subtansinya bahwa perwalian adalah terhadap anakyang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkanperkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalianmana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf hKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalahkewenangan yang diberikan kepada seseorang
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 374/Pdt.P/2019/PN Gpr Tanggal 4 September 2019 — Pemohon:
WAHYU CHRISMAS ADI NUGROHO
30 — 4
WAHYU CHRISMAS ADI NUGROHO
30 — 4
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MANo. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan member!putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;wonnn Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di JI.
enon c ee nce non Menimbang, bahwa Pemohon tidak sedang dicabut haknya sebagaiorangtua kandung yang masih hidup sebagai orang yang dapat mewakili anakkandungnya terSe@but; nen enna nnn nn nen nn nnn nn enen nn nncnennne=Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PN Gpr Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 47ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belummenikah maka berada di dalam kekuasaan
bahwa permohonan Pemohon cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundangundangan, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan; nn Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentinganPemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaP@MONON 5 n nnn nnn n nn ene nner nner nner nn ne ne nnn nen nn enn nn nnenen nn eneann nena nnnnswonnne Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 14 Tahun 1970 jo.UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan