Ditemukan 256682 data
49 — 24
PerkawinanNomor:3173-KW-10012022-0027tanggal10 Januari 2022,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan anak yang bernama MIKAEL TOBIAS VARIAN,lahir di Jakarta pada tanggal 07 November 2022berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-10112022-0063 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 November 2022 Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan berada dalam kekuasaan
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1347 K/Pid/2010dan syaratsyarat serta harga yang dipandang baik dan perlu olehpenerima kuasa sendiri tanoa memerlukan persetujuan lagi daripemberi kuasa ;Untuk keperluan tersebut di atas penerima kuasa berdasarkan akta kuasaini berhak dan berwenang melakukan tindakantindakan apapun baik yangbersifat pengurusan maupun yang bersifat kekuasaan hak milik, antara lain(tetapi tidak bersifat terbatas) sebagai berikut : ; menghadap dan memberikan keteranganketerangan kepada siapa punyang bersangkutan
Lamintang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalamarti :"melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelakuuntuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atassuatu benda"Secara melawan hukum, Van BEMMELEN van HATTUMmengartikan bahwa yang dimaksud dengan"wederrechtelijk is instriid met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijkis" atau diartikan bahwa "melawan hukum" adalah bertentangandengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.Sehingga dapat disimpulkan bahwa
memiliki suatu benda secaramelawan hukum, beresensi bahwa terhadap benda yang beradadalam penguasaannya tersebut, suatu perilaku yangmencerminkan putusan pelaku serta secara mutlak telahmelaksanakan kekuasaan yang nyata atas benda yang beradaHal. 20 dari 32 hal.
Artinya perbuatannya telahmengakibatkan mengalihkan/ beralinnya kekuasaan atas bendatersebut misalnya menjual, menghibahkan, atau menjaminkantelah selesai dilakukan. Jika "barang masih dalam keadaan utuh,maka penggelapan belum terjadi". Faktanya dalam perkara iniuang hasil penjualan saham masih utuh (disita oleh Penyidik tidakkurang se sen pun), sehingga jelas dalam perkara ini belum terjadisuatu tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud olehPasal 372 KUHP.
Dengandemikian adalah jelas bahwa dalam tindak pidana penggelapansebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, suatu bendadikatakan berada dalam kekuasaan pelaku adalah apabila pelakudengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya,Hal. 26 dari 32 hal. Put.
PT AUK NEW MATERIAL
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
93 — 42
UUNo. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu,untuk mendapatkan keadilan hukum, kemamfaatan hukum dankepastian hukum, maka Pemohon mengajukan PermohonanPraperadilan ini. Sebab prinsip penegakan hukum di Indonesia jelasdan tegas menyatakan bahwa setiap orang sama kedudukannyadidepan hukum (equality before the law).7.
CAI XIAOYINGsebagai TERSANGKA dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Auk NewMaterial, jelas merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan(abuse of power), karena tidak sesuai dengan pasal 184 KUHAPJo. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUUXII/2014Jo. Pasal 50 KUHP Jo. putusan perkara Praperadilan No.18/Pid.Prap/2019/PN.Bdg dan sangat tidak mendukung dunia usaha(investasi). Disamping itu, berdasarkan fakta, dokumen Perjanjian dansaksi yang ada, Sdr.
hukum, yangmengakibatkan tindakan Termohon tersebut dapat dikategorikansebagai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).Pasal 1 angka 14 KUHAP selengkapnya berbunyi:Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataukeadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana.Pasal 184 KUHAP selengkapnya berbuny!
Hal ini sesuai dengan pasal 6, Pasal 7,Pasal 8 dan Pasal 9 UU NOMOR 4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman.Pasal 6 UU NOMOR 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimanselengkapnya berbunyi:(1). Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selaindaripada yang ditentukan oleh undangundang.(2).
diatur dalamundangundang.Pasal 8 UU NOMOR 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimanselengkapnya berbunyi:Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ataudihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalahsebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannyadan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 9 UU NOMOR 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimanselengkapnya berbunyi:1.
22 — 3
Perobuatan mengambil juga berarti perobuatan yang mengakibatkanbarang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkanbarang berada di luar kekuasaan pemiliknya.Dimaksud dengan barang adalah setiap bagian dari harta benda seseorang.Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusahamelepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya.
14 — 1
dibawah perwalian Pemohonyaitu XXXX, perempuan, umur 18 tahun lebih 5 bulan dan XXXX, lakilaki, umur15 tahun lebih 6 bulan, untuk menjual sebagian harta almarhum XXXX yangmenjadi hak bagian anakanak tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anakanak tersebut; Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, adil, jujur bertanggung jawab dan tidakboros, bukan pemabuk dan pula bukan seorang penjud1;Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukanperbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan
Ex pasal 47ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan oleh UndangUndang kepadaPengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi: 1) penunjukan orang lainsebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan walidicabut, 2) dan/ atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belumcukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukanwali oleh orang tuanya,
FATHURROHMAN HAKIM, S.H.
Terdakwa:
HERI BAYU ANGGARA Bin BABANG SUPARJAN,
19 — 2
Perbuatan mengambil juga berartiperbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yangmelakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorangberusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkanpengertian barang adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang.Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang.
Dalam persidangan telah terungkapbahwa Terdakwa HERI BAYU ANGGARA telah mengambil 1 (Satu) unitsepeda motor R2 merk Honda Beat warna merah tanpa NOPOL denganNoka : MH1JFP113FK459353, Nosin: JF41E1463181.N milik KorbanRAMINO Bin TUKIMIN yang terarkir diteras Rumah Korban yang beralamatdi Dsn Muara Pilu RT 004 RW 002 Desa Bakauheni Kecamatan BakauheniKabupaten Lampung Selatan yang mana barang tersebut secara nyataberada di kekuasaan Korban RAMINO Bin TUKIMIN, berpindah setelahterdakwa mengambil sepeda
18 — 1
terdakwa dengan bebasmemberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya/jiwanyatidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar ataskesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat dimintapertanggung jawaban atas perbuatannya, maka berdasarkan uraiantersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menuruthukum; Ad.2 Mengambil;Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil adalahmemindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yangberarti juga membawa barang dibawah kekuasaan
yang nyata, adapunperbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang ituberada diluar kekuasaan pemiliknya, berdasarkan keterangan danketerangan terdakwa selama persidangan benar pada hari Senin tanggal21 Nopember 2011 sekira jam 03.30 wib bertempat diberniat untuk mengambil elektronik berupa Handphon atau laptop yangada didalam rumah saksi Nurmayati Pgl.Ema menjadi rusak dan tidakbisa dipasang kembali, terdakwa Karlin Pgl.Romi dan terdakwa IlAlvinus Pgl.
barang barang yang dalam rencana merekaterdkwa ambil adalah seluruhnya milik saksi korban Nurmayati Pgl.Emabukan milik terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas unsur ini telahdapat dibuktikan secara sah menurut hukum;Ad.5 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan kehendakatau bertujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawanhukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatanmemiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan
46 — 13
Bahwa, pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanberbunyi: Ayat 1: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;" Ayat 2: orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45, 47 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya berisi orang tua wajib untukmenjalankan
kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat,mendidik sampai dengan anak dapat berdiri sendiri atau kawin, serta melakukantindakan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan demi kepentingan anaksampai anak itu dewasa.
Oleh karena didalam persidangan didapatkan fakta hukumkalau anaknya selama ini berada dalam kekuasaan Ayahnya (Penggugat), makaMajelis Hakim akan menentukan Penggugat yang harus menjalankan kekuasaansebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai dengananak dapat berdiri sendiri atau kawin, serta melakukan tindakan hukum baik didalammaupun diluar Pengadilan demi kepentingan anak sampai anak itu dewasa.Mengingat Penggugat sebagai Ayah kandungnya, maka Penggugat pantas danpatut
12 — 4
maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbangmengenai permohonan Pemohon.Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannyaPemohon memohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungPemohon.Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan' belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tuamewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA MIl.Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di muka padadasarnya orang tua secara hukum mewakili kepentingan anakanaknyatanpa harus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturanperundangundangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anakyang tidak berada di bawah kekuasaan
Najwan Ramadhan Bin Thamrin S adalah anakkandung Pemohon dan berdasarkan peraturan yang berlaku anak tersebutdi bawah kekuasaan orang tua dan Pemohon berhak untuk bertindak atasnama/ mewakili anak kandung Pemohon tersebut tanpa harus adapenetapan perwalian, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetapmelanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian terhadap anakkandung Pemohon menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi olehPemohon dalam proses jual beli yang akan diakadkan oleh Pemohonbeserta
ZAITUN SAVIRA
21 — 3
Bahwa menurut Pasal 47 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan menyatakan:(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan;Bahwa demikian pula Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 35 tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan
atau perbuatan hukumHalaman 2 dari halaman 10 Penetapan No. 910/PdtP/2019/PN.Bdg.termasuk tidak dapat menjual dan atau menjaminkan tanah SHM No.552/Cibeusi;Bahwa dengan menunjuk pasal 47 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jopasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dimanasecara tegas telah mengatur bahwa dalam hal anak tidak mempunyaikecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutanbelum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masihdibawah kekuasaan
orangtua.Bahwa saat ini Syarieff Adni masih dibawah kekuasaan Pemohon sebagaiorang tua kandungnya begitupun Pemohon maupun suami tidak pernahdicabut kekuasaannya untuk mengurus, merawat dan memelihara anakkandungnya tersebut.
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAIFUL BAHRI NUR padapokoknya sampai hari ini Sertitlkat Asli Hak Milik No. 249atas nama KATEMI masih dalam kekuasaan H. SYAIFUL BAHRI NURdan dalam hal ini oleh KUSPRIYADI, BA., dilaporkan kePolres Probolinggo pada tanggal 6 Maret 2003. Ternyatapihak polisi tidak ada tindakan apa apa.Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 184PK/Pid/2010tetapi, oH. SYAIFUL BAHRI NUR, kirim surat ke KUSPRIYADI,BA., minta damai, hal demikian sampai berkali kali datangke rumah KUSPRIYADI, BA, tetapi hasilnya Nihil.
Dengan demikian pengakuan Pak Kuspriyadi, BAadalah BERKUALIFIKASI karena Sertifikat Asli atas namaKATEMI tersebut berada dalam kekuasaan H.
Nomor 184PK/Pid/2010 tetapi secara defacto tanahtanah tersebut dalam kekuasaan Pak Kuspriyadi,BA dan sampai hari ini belum pernah dimintakan pembebasandari penitipan KP2 Malang sehingga karena itu adalah tidakbenar H. Syaiful Bahri Nur menguasai dan membeli tanahtanah sawah dari Rommy Agustinus tersebut.
SITI AMINAH SANGAJI
29 — 11
TaspenJayapura atas nama Salbia Sangaji untuk kebutuhan seharihari dan pendidikanSumiati Sangaji dan Jainap Sangaji;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonanPemohon maka terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah PengadilanNegeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonantersebut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalamPenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, Penyelesaiansetiap
Menimbang bahwa oleh karena Sumiati Sangaji saat ini berumur 9(Sembilan) tahun dan Jainap Sangaji saat ini berumur 6 (enam) tahun sehinggabelum cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal ini pengurusan taspen darialmarhumah Salbia Sangaji sehingga berdasarkan Undangundang Nomor 1Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yangtidak berada dibawah kekuasaan
orang tua, berada dibawah kekuasaan walldan wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lainyang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidanganbahwa mereka kenal dengan Pemohon adalah orang yang berlaku baik danbertanggungjawab kepada anak Sumiati Sangaji dan Jainap Sangaji sertaPemohon tidak pemabuk, penjudi, pemboros sehingga syarat dalam pasal 51UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh Pemohon
57 — 5
YUSUF bahwa anak yang pertamaperempuan bernama RUHULENY AGUSTINA Binti HAWALANI sudah menikah;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2017/PN BrbMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Anak yangbelum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawnan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya, dan Pasal 345 Kitab UndangUndang Hukum Perdata
(BW) yangmenyatakan Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwelian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauhorangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua;Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti atau keadaan kalauPemohon sebagai orang tua telah dicabut kekuasaannya dalam memelihara AnakPemohon tersebut, selain itu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9April 2013 dan anak Pemohon yang pertama dan kedua sudah
Dalam halpenentuan batas usia dewasa ini maka Pengadilan berpendapat bahwa batas usiaHalaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2017/PN Brbanak yang belum dewasa adalah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena hanya anak yang ketiga AREA BIMAAPRIYADI Bin HAWALANI yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun makadianggap masih belum dewasa dan masih dibawah kekuasaan orang tua, sehinggasebagai konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan
16 — 12
Bank yang berasngkutanLembar fl untuk PenggugetLambar TT untuk KasirLambar 1V untuk dilampirkan dalion berkas PENETAPANNomor 1157/Pdt.G/2020/PA.MkdKetua Pengadilan Agama Mungkid telah membaca surat GugatanPenggugat yang terdaftar dalam register Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.MkdTanggal 16 Juli 2020Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutperlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.Ditetapkan di Mungkid SURAT PENUNJUKAN PANITERANomor 1157/Pdt.G/2020/PA.MkdPanitera Pengadilan Agama Mungkid telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Agama Mungkid Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Mkd Tanggal 17 Juli2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan
Majelis HakimPENETAPANNomor 1157/Pdt.G/2020/PA.MkdWakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid telah membaca PenetapanMajelis Hakim Nomor 1157/Pdt.G/2020/PA.Mkd Tanggal 17 Juli 2020.Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim dan 1 orangAnggota yang telah ditetapkan tersebut mutasi ke Pengadilan Agama Ampanadan Pengadilan Agama Sangata maka perlu ditetapkan majelis hakim baruyang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini:Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
599 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
SHT Nomor 12573/2013 yang telah diikat secara sempurna denganHak Tanggungan Peringkat pertama berdasarkan sertipikat HakTanggungan Nomor 12573/2013;bukan merupakan harta pailit;Menyatakan Para Pemohon Kasasi berhak untuk melakukan eksekusidengan kekuasaan sendiri atas dana yang terdapat pada rekening giro PTInternusa Perkasa Teknik untuk membayar kewajiban PT InternusaPerkasa Teknik pada Para Pemohon Kasasi;.
Menyatakan Para Pemohon Kasasi berhak untuk melakukan eksekusiuntuk melakukan pelunasan utang dengan kekuasaan sendiri atas objekHak Tangguangan berupa:a. SHM Nomor 229/Larangan an. Nani Yuaningsih, luas 10.781 m?, SHTNomor 00321/2019 yang telah diikat secara sempurna dengan HakTanggungan Peringkat pertama berdasarkan sertifikat Hak TanggunganNomor 00321/2019 dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor01689/2019;b. SHM Nomor 6178/Jati Rahayu atas nama an. Nani Yuaningsih, luas 71m?
Kantor CabangCibubur dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor
AHMAD ROFIâÂÂI
22 — 6
Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murnibersifat exparte;Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamahagung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterimaPengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus,akan tetapi bila dihnubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU no.04tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU no.48 tahun 2009 tentangKehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untukmemeriksa, mengadili
Sedangkan menurutketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yangmembahas tentang Pokok Perkawinan, yang berbunyi Anak yang belummencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaanwali.
bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,Halaman ke 10 dari 12 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Tlgbiaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnyasebagaimana tercantum dalam amar penetapan;Memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 330 dan Pasal379 Kitab Undangundang Hukum Perdata, Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
55 — 26
sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memintaagar uang milik Penggugat yang berada dalam kekuasaan
UtrMenimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat ke kantor TurutTergugat berarti uang yang seharusnya masuk ke rekening Penggugat saat inidalam kekuasaan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa perbuatan Terugat salah dalam penulisan nomorrekening Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi dengandemikian berakibat Penggugat tidak dapat memperoleh uang tersebut makaTergugat telan wanprestasi yaitu melakukan perbuatan tetapi tidak sesuaidengan yang diperjanjikan, sehingga petitum angka 2 patut
dikabulkan;Menimbang, bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 Tergugat telahmengirimkan uang sejumlah Rp 748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapanjuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Penggugat di Bank BCA No.0341199009 yang telah diganti menjadi No. 0344077777;Menimbang, bahwa oleh karena uang yang menjadi hak Penggugat saatini berapa dalam kekuasaan Turut Tergugat maka memerintahkan kepada TurutTergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 748.720.000 (tujuh ratus empatpuluh delapan
25 — 4
makasegala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terdapatdidalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa yang menjadi permintaan dalam permohonan iniadalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan PenetapanPengadilan, yang memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak selakupemegang kekuasaan
dikualifisi) dan kemudian ditentukan hukumnyaterhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu (dikonsitutir) ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyataMUTIA MELIANAWATI saat ini belum genap 18 tahun, maka menuruthukum ia termasuk golongan anak yang belum dewasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) jo ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan
Yk.dicabut dari kekuasaannya, sehingga orang tua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masihberada dalam kekuasaan orang tuanya yakni Pemohon, maka segalaperbuatan hukum harus diwakili oleh Pemohon sebagai orang tuanyaterSebDUt 5 nn nnn nnn nn nnn nnn nce ncn nce enc nce enna nnn nnanasasMenimbang, bahwa perwakilan yang dilakukan oleh Pemohon tersebutbukanlah perwakilan sebagaimana yang diwakilkan oleh
55 — 27
Suherdah yang diterbitkan olehKantor Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 April 2014, meskipun suratsuratbukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di banknamun Tergugat membenarkannya, maka telah nyata bahwa tanahtanah yangdijadikan sebagai obyek sengketa perkara ini berstatus sebagai jaminan/haktanggungan atas pinjamannya pada Bank BRI Cabang Wonosobo sampaihutang Penggugat dan Tergugat lunas, dengan demikian Penggugat danTergugat tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak atas
harta yang telah dijaminkantersebut, karena apabila dalam masa pembayaran ternyata para pihak sebagaidebitur wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban membayar angsuranpinjamannya, maka pemegang hak tanggungan/pihak bank berwenang untukmelelangnya guna melunasi pembayaran hutang/pinjamannya ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi jaminanBank tersebut tidak lagi mutlak berada di bawah kekuasaan Penggugat danTergugat, maka mengajukan gugatan terhadap harta obyek sengketa tersebutmerupakan
Oleh karena bukti kepemilikan objeksengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagimutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang padabank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan (SHM) telahdiserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian hartabarsama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat danTergugat (prematur);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat terhadap
8 — 0
Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal aquo diuraikan jenisdan bentuk perkara perkawinan, antara lain putusan tentang pencabutankekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lainsebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18(delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor:0100/Pdt.P/2017/PA.Pas.Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk perkara yang
hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentangperwalian telah ditentukan secara terinci dan /imitative sebagaimana dalamperaturan perundangundangan;halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor:0100/Pdt.P/2017/PA.Pas.Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada di bawah kekuasaan
Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitutidak memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang yang dimiliki olehanak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaunsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hakhak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian,Allah SWT. dalam al Quran Surah al Anam ayat 152 berfirman :halaman 11 dari 16 halaman