Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.Jasa DireksiYth.xx,Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMFGroup mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kamidapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan andasuatu saat minggu depan?MD kami, Vinod Kumar yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo,akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikanstrategistrategi baru beserta dampaknya.Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan.40.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat 2 pilihan:1) Memberikan jasa pembukuan dan perpajakan sebagai bagiantambahan dari ruang lingkup pekerjaan jasa jabatan direksi.Kami akan dengan senang hati mendiskusikan ruang lingkupdan biaya yang terkait.2) Merubah pithak perjanjian dengan entitas yang secarakhususkamidirikan (SPV) bernamaPT MagnaPraxisIndonesia yaituTergugat 3 dalam Gugatan a quo untukmelindungi jabatan direksi dari risiko dengan ruang lingkup danbiaya yang saat ini berlaku.

Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.Jasa DireksiYth.xx,Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMFGroup mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kamidapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan andasuatu saat minggu depan?MD kami, Vinod Kumar yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo,akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikanstrategistrategi baru beserta dampaknya.Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan.68.

kekurangan luas atas objek perkara tersebut";Bahwa, dengan tetap menolak tentang dalil yang dinyatakan oleh Penggugat,bahwa kesepakatan luas tanah telah diatur dalam Pasal 1.2 PJB dimana ukurantanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03689 tanggal 24 Maret 2000.Walaupun demikian, apabila memang Tergugat (quad non) telah salah dalammelakukan perjanjian tersebut, maka seharusnya Gugatan karena permasalahanini merupakan gugatan Wanprestasi, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa, selain itu, risiko

;Bahwa diatur, dalam Adendum PJB 23 Juli 2014 bahwa segala risiko yangtimbul atas pemecahan sertifikat tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Pembeli Hal mana sebagaimana diatur pada angka 4 Adendum PUB23 Juli 2014, yaitu sebagai berikut:Segala biaya dan resiko yang timbul atas pemecahan sertifikat tersebutmenjadi beban dan tanggung jawab pembeli.

Halini karena berkurangnya jumlah luas tanah yang terjadi akibat pengukuranulang tersebut berdasarkan perjanjian merupakan risiko dari TermohonKasasi sebagai pembeli. hal ini juga bersesuaian dengan bunyi ketentuanPasal 10.1 PJB tanggal 09 April 2014 (yang juga dikesampingkan olehJudex Facti tingkat Kedua) yang pada pokoknya menetapkan bahwa yangdijadikan patokan harga adalah luas tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor03689 tanggal 24 Maret 2010, yaitu 612 m*, walaupun ada aktaakta dansertifikatsertifikat

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Nomor : 034 / Lap /Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : KepalaDivisi Manajement Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim PenangananPiutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2Februari 2015, ditandatangani oleh M.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Nomor : 799 / Lap /Dir.1.3 / 2016, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : KepalaDivisi Manajement Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim PenangananPiutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 18 April2016, ditandatangani oleh M.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Nomor : 034 / Lap /Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : KepalaDivisi Manajement Risiko, Hal: Laporan Kunjungan Tim Penanganan.Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2Februari 2015, ditandatangani oleh M.

./2019/PT TJK.27pekerjaan proyek itu tidak ada, atau tidak pernah dikerjakan oleh Tergugat(Terbanding dalam perkara ini);Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama mengerjakan proyekpemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Baratpropinsi Lampung senilai Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dimanaPenggugat sebagai pemodalnya dan Tergugat yang mengerjakan proyektersebut.e Penanggung Risiko HukumMenimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tidak diatur tentangprestasikontraprestasi

para pihak Penggugat dan tergugat itu, dan pekerjaanproyek sebagaimana dinyatakan Tergugat kepada Penggugat waktu itu tidakteralisasi, atau tidak ada, maka demi hukum adalah wajar jika risiko hukum harusditanggung pihak Tergugat/Terbanding tersebut, termasuk dihukum untukmengembalikan uang atau modal yang telah nyatanyata diterimanya sebagaipinjaman dari pihak Penggugat tersebut pada waktu itu;Kesimpulan :Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang berupa suratperjanjian kerjasama, buktibukti

//Pengusaha harus menerima penyerahan Barang dalamHal. 30, Putusan.Nomor 370/Pdt/2017/PT SMGwaktu yang ditetapkan di Tarif Pengangkut yang berlaku.Jika Pengusaha lalai berbuat demikian, tanpapemberitahuan Pengangkut dapat membuka kemasanBarang jika dikemas di dalam kontener dan/atau menyimpanBarang di darat, di atas air, di tempat terbuka atau tertutupdengan risiko Pengusaha sendiri.

diminta dalam waktu yang wajaratau kapan pun menurut pendapat Pengangkut Barang akanmungkin menjadi buruk, lapuk atau menjadi tidak berharga, ataumenimbulkan biayabiaya baik untuk penyimpanan atau secaralain yang melebihi nilai Barang, Dengan kebijakan Pengangkutsendiri dan tanoa mengurangi hakhak lain mana pun yangmungkin ia milik' terhadap Pengusaha tanpa pemberitahuan dantanpa tanggung jawab apa pun pada dirinya, Pengangkut dapatmenjual, menelantarkan atau secara lain melepaskan Barangdengan risiko

Bahwa pada saat membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB)dan Kuasa Menjual kepada Tergugat I, tentunya Penggugat sudah sudahmengetahui risiko yang akan ditanggung atas tindakannya tersebut bahwaTergugat dapat sewaktuwaktu mengalihkan kedua bidang tanah tersebut/ obyek sengketa secara sah kepada Pihak Ketiga berdasarkan PerjanjianPengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dari Penggugat tersebutsesuai ketentuan hukum yang berlaku;11.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata bahwaperjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya makaPerjanjian Jual Beli obyek sengketa dengan PJB dan Kuasa Jual antaraPenggugat dengan Tergugat hanya berlaku dan mengikat Penggugat danTergugat saja dan risiko terjadi wanprestasi ada pada para pihaktersebut;Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Dps14.

Berdasarkan halhal tersebut diatas maka kerugian yang dideritaPenggugat saat ini karena belum menerima pembayaran atas penjualanobyek sengketa dari Tergugat (yang sudah lebih dari 2 tahun)sepenuhnya adalah risiko yang harus ditanggung oleh Penggugat danhanya kepada Tergugat saja Penggugat dapat menuntut ganti rugi;TERGUGAT Ill ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANGHARUS DILINDUNGI UNDANGUNDANG (PERALIHAN HAK ATASTANAH TERHADAP 2 (DUA) BIDANG TANAH / OBYEK SENGKETAKEPADA TERGUGAT III DILAKUKAN SECARA

Dalam konteks ini, ciri tersebutmenunjukkan bahwa konsumsi dan risiko kebutuhan pelayanankesehatan tidak saja untuk diri pasien (orang yang mengalami masalahkesehatan pada tubuh atau pikirannya), tetapi juga terhadap orang laindisekitarnya termasuk risiko pencemaran lingkungan.Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 bertentangan denganPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik(Permen Klinik) bukti P9.Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan ketentuan perizinanfasilitas

Berdasarkan dalil Tergugat angka 8 (delapan) di atas mejelaskan dasarbantahan Tergugat, bahwa seharusnya Tergugat berkewajiban untukmengalihkan risiko terhadap segala sesuatu yang akan terjadi terhadapbarang barang miliknya yang diangkut menggunakan jasapengangkutan Tergugat dengan Asuransi.

Dengan demikian adanya atauberlakunya persyaratan pengalihan risiko / asuransi yang menjaditanggung jawab pemakai jasa atau Penggugat maka kerugian kerugianyang mungkin timbul terhadap barang barangnya adalah telah menjaditanggung jawab Tergugat sendiri.Atau dengan demikian tuntutan timbulnya kerugian dari hilangnyabarang barang milik Penggugat telah beralih risikonya atau telahditanggung oleh perusahaan asuransi yang menanggungnya, sehinggakerugian tidak berdasar apabila dibebankan kepada Tergugat

Uang tersebut selalu dibagi dua dengan saksi Heri Sunari, kecualipengambilan Rp100 juta rupiah yang terakhir (dalam perkara ini), saksiHeri Sunari tidak dikasih terdakwa karena terdakwa yang mengambilnyadan menanggung risiko lebih besar dari saksi Heri Sunari. Bahwa uang terdakwa yang disimpan di rekening BRI dan disita dalamperkara ini sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)adalah sisa uangnya Hj. Solichati yang diambil terdakwa.

Uang tersebut selalu dibagi dua dengan saksi Heri Sunari, kecualipengambilan Rp100 juta rupiah yang terakhir (dalam perkara ini), saksiHeri Sunari tidak dikasih terdakwa karena terdakwa yangmengambilnya dan menanggung risiko lebin besar dari saksi HeriSUN aN i. 722222 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn ne nnn nnn eensBahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa Tedakwa terbukti mengambil uang Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dari dalam almari pakaian rumah korban

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai bebankerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan;Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji,tunjangan dan fasilitas yang harus dibayarkan oleh pemerintah denganadil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risikopekerjaan Pemohon;Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan PemerintahNomor

Angka Romawi II Angka (13)dan Angka (14) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara(BAKN) Nomor 48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah menghilangkan hakPemohon mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas dengan adil danlayak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaanPemohon, karenanya Pemohon

Negeri Sipil sebagai dasarmenerbitkan keputusan dan/atau tindakan administrasi, sebab jika tetapmenggunakan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan administrasi,Halaman 32 dari 36 HalamanPutusan Nomor:36/G/2018/PTUN.JBI.maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha Negarayang berlaku mundur atau berlaku surut;Menimbang, bahwa memberlakukan surut sebuah keputusan tata usahanegara bukanlah tanpa risiko

Risiko hukumyang dapat timbul di bidang administrasi, yang seyogyanya di perhitungkan olehsetiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akanmemberlakukan surut substansi sebuah keputusan, khususnya pemberhentiantidak dengan hormat sebagai PNS adalah, bagaimana dengan tindakan,perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukanoleh PNS yang diberhentikan tersebut?

Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi penjualan dan pemberiandiskon kepada PT Djabes Sejati adalah transaksi dan kebijakan yangwajar serta lazim dalam dunia perdagangan, dan tidak dimaksudkanuntuk melakukan transfer laba, melainkan terkait kebijakan penjualandimana rekanan yang membeli dalam jumlah yang besar diberikandiscount atau harga yang lebih murah yang disadari oleh manajemenperusahaan bahwa risiko akan lebih besar jika mempunyai persediaanbarang yang lebih banyak, karena sistem penjualan

adalah penjualanputus, dimana semua risiko yang timbul (selain kualitas) menjaditanggung jawab customer,c.

Jadi kalau salah satu pihak dibebanidengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akandikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakikatnya hal ini tidak lain untukmemenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian itu sangatmenentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhatihati dalammelakukan pembagian beban pembuktian;Hal.15 dari 28 hal.

pekerjaan, tidak melampaui batas waktuyang disyaratkan;peralatan utama, memenuhi jenis, kapasitas, dan jumlah yangdisediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yangdisyaratkan;personel manajerial, memenuhi tingkat pendidikan dan pengalamansesuai dengan yang disyaratkan;bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, memenuhi ketentuanpekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yangdisyaratkan;dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi, memenuhi PaktaKomitmen Keselamatan Kerja dan manajemen risiko

Adanya perbedaan persyaratan yang semakin kompetitif antarasegmentasi pemaketan usaha kecil, usaha menengah, dan usahabesar adalah dalam rangka memastikan pekerjaan konstruksidilaksanakan oleh penyedia yang memenuhi kualifikasi dan memilikikompetensi sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan yang akandilaksanakan, yang dilihat dari risiko pekerjaan, kebutuhan teknologi,dan besaran biaya pekerjaan.Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan terbitnya PermenPUPR7/2019 tersebut, maka pengaturan

Putusan Nomor 64 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Namun apabila tidak naik kelas atau downgrade ke kualifikasi usahayang lebih kecil akan terkena risiko pidana sebagaimana diaturketentuan Pasal 40 UU 20/2008.Jawaban Termohon:a.

Adapun atas implementasi Surat DirjenPajak Nomor S1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksi hinggatahun 2013.Skema Penugasan LNG berdasar tinjauan azaskeadilan & kepastian hukum menunjukkan ketidakseimbanganbeban, risiko dan benefit akibat putusan Pengadilan Pajaksebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM 1 Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN a=47* PERTAMINA Bebas Beban Operasi~ dan Risiko PajakRisiko hukum dan Komersial 5Sanksi P. i: bunga, kenaikanaa

Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan Benefit Akibat PutusanPengadilan Pajak;KESIMPULAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALIBerdasarkan uraian permohonan Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.64446/PP/M.IIA/16/201 5tanggal 06 Oktober2015, dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yangtelah dipaparkan,diuraikan, dilakukan pembuktian berdasarkan fakta dandata sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan PeninjauanKembali ini, disusun kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali

tidak dapat dimintakandalam bentuk apapun juga karena sifat kerjasama Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi adalah paket pekerjaan, dimana segala risiko pekerjaanditanggung sendiri oleh Termohon Kasasi sebagai kontraktor, hal inidisebutkan dalam Pasal 1.2.

Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P2=T1) yang PemohonKasasi kutip sebagai berikut:Integrated Project Management (IPM) adalah suatu paket PekerjaanPengelolaan Proyek Pengeboran Manajemen Terpadu, dimana seluruhpengendalian dan risiko atas pengadaan material (lumpur, additive semen,dll), jasa (peralatan dan tenaga kerja) serta risiko manajemen terpadu &teknik design operasi pengeboran (drilling) berada pada Pihak KontraktorBahwa selanjutnya Pasal 3.1., Pasal

JAMINANGADAI antara Penggugat dengan Tergugat , yang diantaranyamenyatakan bahwa: Tergugat selaku Nasabah MENGAKUI bahwabarang jaminan yang digadaikan merupakan MILIKNYA SENDIRI atauMILIK ORANG LAIN YANG DIKUASAKAN KEPADANYA untukdigadaikan, BUKAN BERASAL DARI KEJAHATAN, tidak dalamobyek sengketa dan atau sita jaminan.Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN BIgk,Bahwa meskipun barang yang digadaikan oleh Tergugat adalah milikorang lain yaitu Tergugat Il sampai dengan Tergugat IX, itu adalahmurni risiko

Pada saat Tergugat Il sampai dengan Tergugat IXmenyerahkan sortali kepada Tergugat I, sudah SEPATUTNYAMENGETAHUI RISIKO atau kemungkinan barang yang diserahkantersebut akan digadaikan dan/atau disalahgunakan dengan cara lainoleh Tergugat I.3.Penyerahan (Levering) Barang Dilakukan Secara Sah.a.Secara substansi, asal mula/latar belakang adanya penguasaanbarang jaminan oleh Penggugat, berawal dari adanyatransaksipenyaluran pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai yang tundukkepada pranata hukum jaminan

Dilakukan Pada Waktu Kerja Operasional.a.Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima (serviceexellence) kepada nasabah dan guna melaksanakan mandat Pasal 16Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentangUsaha Pergadaian, Penggugat telah memberlakukan Waktu KerjaOperasional pelayanan, dengan mengedepankan prinsip kehatihatian, manajemen risiko yang memadai, dan tata kelola perusahaanyang baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan bisnisPerusahaan, serta telah disesuaikan

Sehinggaapabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efeknegatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calonpengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan siri.Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.262/Padt.P/2021/PA.SkgMenimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah kemanakanPemohonbernama Muh. Ali bin Kalu dan calon istrinya bernama Maryani bintiMuh.

Sehinggaapabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efeknegatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calonpengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan siri.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohonbernama Muh. Tahir bin Lasse, dan calon istrinya bernama Fitriani bintiSanisamasama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatupaksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah salingmengenal selama 7 bulan.

datangmenghadap sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasikawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menundamenikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuanpasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandanganpandanganterkait dengan risiko