Ditemukan 11169 data
96 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta No. 73 jo.Pendapat Hukum Notaris (turut Tergugat /turut Terbanding/ turutTermohon Kasasi), dengan demikian Judex Facti PengadilanTinggi Denpasar nyatanyata telah salah dalam penerapan hukumatau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, makaoleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo sudahsepatutnya dibatalkan ;Bahwa hukum agraria Indonesia dasarnya adalah hukum adat(Pasal 5 UUPA), maka dengan demikian asas Droit de suitesebagai salah satu ciri hak tanggungan tidak dapat diterapkansecara
Terbanding/Tergugat I : SUMITRA Bin SARKAWI
Terbanding/Tergugat II : H. MURSYID
Terbanding/Tergugat III : TANA
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya SITTI MARJANI SOEPANGAT, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris SUHARDI HADI SANTOSO, SH
78 — 53
Dalam perkembangannya, sejak berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960,sistem pencatatan Girik melalui Buku Letter C tidak lagi dipergunakandalam sistim hukum pertanahan di Indonesia, hal ini membawaperubahan, bukan hanya terhadap bukti kepemilikan seseorang atastanah, tetapi juga terhadap sistim pembayaran pajak atas pemanfaatandan penguasaan bidang tanah di Indonesia, yang sebelumnya berupaGirik
36 — 30
Karna Hak atas tanahmenurut Pasal 16 UUPA ialah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai, Hak sewa, Hak MembukaTanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Guna Air, HakPemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Hak Guna RuangAngkasa dan hakhak lain yang bersifat sementara (Pasal 53UUPA). Dan di peroleh berdasarkan apakah? Jualbeli , hibah, atauwaris?2.
232 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Jual Beli (PPAT) Nomor 2738/2012, tanggal 29 Juni2012 telah memenuhi prinsip dasar hukum jual beli tanah di Indonesia yangmenganut Hukum Adat terang tunai sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, tentang UUPA, yaitu jual beli dilakukan dihadapan PPAT serta harganya telah dibayar lunas dan fisik tanah berikutsurat asli dan kuncikunci rumah telah diserahkan Tergugat Il kepadaTergugat , karena itu merupakan pembeli beriktikad baik, sebab mengenaimasalah ada pemblokiran Tergugat tidak
70 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
banyakmenerapkan hukum adat dan menjadikannya sebagai sumbersumber Hukum Nasional Indonesia, yaitu menurut hukum adat,bahwa Dari jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatanhukum, yang mana pihakpihak penjual menyerahkan tanah yangdijualnya kepada pembeli untuk selamaselamanya, pada waktupembeli membayarkan harga (walaupun sebagian) tanah tersebutkepada penjual;Sejak saat itulan hak atas tanah beralih dari penjual kepada pembeli; Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan SesudahBerlakunya UUPA
152 — 63
IV 022);Selain itu, jalan tersebut adalah jalan yang merupakan fasilitas umum, hal ini telahsesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Undangundang Nomor 26Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dan fungsi sosial dari tanah sebagaimanadianut dalam UUPA;Bahwa pihak dari TERGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT IREKONPENSI yang dalam hal ini atas perintah SEO YOUNG JUN menghalanghalangi TURUT TERGUGAT I REKONPENSI untuk mempergunakan jalantersebut, walaupun kepemilikan TURUT TERGUGAT I REKONPENST telahdilengkapi
70 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2245 K/Pdt/2015beli tanah adalah menyalahi ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintahNomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;Bahwa lkatan jual beli tanah tanggal 20 Mei 1989 antara Karmani binKastam dengan Saeri bin Kanan (Orang tua Turut Termohon Kasasi s/dV) bukan jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam hukum adat yangbersifat terang dan tunai menurut UUPA, jual beli adalah proses yangdapat menjadi bukti adanya peralinan
17 — 1
Luas asal 387 m2, setelah diukur ulangmenjadi 384 M2, sesuai Pasal 19 UUPA, tanah harus di daftar dan untuktanah yang tidak ada bukti alas hak, maka jika sudah dikuasai selama 10tahun tanpa ada yang menggugat menjadi milik orang yang menguasai;bahwa objek sengketa 7 dengan SHM Nomor 1023, tanggal 11 Juni 2013,luas tanah 1.088 M2 atas nama Mujiati, asal tanah adalah gogolan, pemilikasal Joyosinah, dijual kepada Sukariyati, lalu dijual lagi kepada Mujiatiseharga Rp. 10.000.000, AJB Nomor 302/2004/PPAT
116 — 39
mendalilkan suatu hak, maka wajib baginya membuktikan atashaknya tersebut dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo. 7 Tahun 2001 dan Pasal 153 HIR, oleh karenanya TERGUGAT IImeminta kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemeriksaandilapangan untuk mengetahui secara jelas dan pasti lokasi, luas dan batasbatas objek sengketa;Bahwa tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yangdiatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
93 — 49
XVI TanjungSelor, sehingga saat ini Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), dinyatakan hukum agraria yangberlaku adalah hukum adat, oleh karenanya terhadap tanah yang telah bersertifikat, makaperalihan hak atas tanah tersebut haruslah dilakukan dihadapan PPAT, namun terhadap tanahyang belum bersertifikat, maka mengenai peralihan hak atas tanah tersebut berlaku
Terbanding/Penggugat : Ani Farida
82 — 42
Orang tuaPara Tergugat hanya mengajukan keberatan dengan dasar coba coba,bahkan hingga akhirnya dilanjutkan oleh Para Tergugat selaku ahli19.20.Z1..10 waris sah dari almarhum Drs Alfred Hutauruk ;Bahwa oleh karena peralihnan hak atas tanah perwatasan Penggugattersebut dari ahli waris almarhum DUGUT bin MINGOL telah sesuaidengan pasal 32 ayat 1 PP 24 / 1997 jo pasal 4 atau (lI) , pasal 3 hurufa PP 24/1997 jo pasal 33 ayat (2) UUPA jo pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA, maka sertifikat yang akan diterbitkan
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
(luaspersis sama dengan Tanah SHM Nomor 294/Tanjung Mulia)mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Medandengan Nomor Perkara Nomor 165/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang padaintinya memutuskan: Menyatakan Grant Sultan Nomor 106/1898adalah sah sebagai alas hak dan menyatakan SHM Nomor 294/TanjungMulia tidak mempunyai kekuatan hukum, putusan mana dikuatkansampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI;Bahwa sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA) maka Sultan Deli ataupun Pemerintah Swapraja
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengurusi masalah pertanahan, BPPN tidakberwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, sebab BPPN itusingkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehinggasertifikat hak milik yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yangdikeluarkan BPPN Kabupaten Humbang Hasundutan sementarauntuk mendukung dalildalil gugatan aquo Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan bukti surat (P7,8,9,10) yangtidak relevan untuk mendukung dalildalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding a quo karena bertentangan dengan UUPA
104 — 169
oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi ditolak seluruhnya dan dalam gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian,sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah,maka terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untukmembayar biaya perkara sebesar Rp 5.481.000, (lima juta empat ratus delapanpuluh satu ribu rupiah) ;Mengingat, Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdata, UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
30 — 21
Kedua: apa yang mereka gugat adalah hakwarisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukumadat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenaldaluarsa; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 522 K/Pdt/1990 tanggal 16Maret 1992, menyatakan: Hak milik adat berdasarkan Pasal VIIPeraturan Konversi UUPA jo.
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mecaf, sebagai Penggugat, lawanDapenma Pamsi atas objek tanah secara hukum telah dinyatakan sahdan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai denganmekanisme Lembaga Peradilan yang berlaku dan Tata Administrasi12.13.Pertanahan, dimana Dapenma Pamsi memiliki hak prioritas utamaberdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 jo. PP. No. 40 Tahun 1996 jo. PPNo. 24 Tahun 1997 jo PP.
91 — 24
milik PENGGUGAT dengan caramendaftarkan tanah tersebut kepada Kantor Agraria Kabupaten Ngada(BPN) tanpa seijin/sepengetahuan PENGGUGAT sebagai ahli waris danPemilik atas tanah sengketa yang sedang dalam penguasaanPENGGUGAT tersebut;Bahwa demikian pula Kepala Kantor Agraria/BPN (Tergugat VII) melaluipetugas pendaftaran Tanah telah bersamasama telah melakukan prosesSertifikat Tanah secara palsu dan/atau memalsukan semua dokumensehubungan dengan proses pensertifikatan tanah sebagaimanadiamanatkan oleh UUPA
39 — 15
;Menimbang bahwa untuk mengkaji sah tidaknya jual beli tanah (in casu) setelahberlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 didasarkan pada hukum adat, yaitu : Jual beli adalahperbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepadapembeli untuk selamalamanya, pada saat yang sama pembeli menyerahkan harganya kepadapenjual.
81 — 13
Sedangkan sertipikat adalah surat tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan.
28 — 5
dilihat dari penegasan PenggugatKonpensi pada si uraian posita gugatannyapoint 16 (enam belas) ;Bahwa mengenai hal Perbuatan Melawan Hukum,Kesepakatan/Perikatan Kerjasama, Kepemilikan Hakdan Pemisahan/Pembagian Waris menurut hukum adalahhal yang BERBEDA satu) dengan yang lainnya dan TIDAKLINEAR ;Kesepakatan/Perikatan Kerjasama pada pokoknyadiatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata ; Kepemilikan Hak diatur dalam Bab III Pasal 570KUHPerdata dan UUPA