Ditemukan 11169 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — RAHMAN / LA BOLONG, DKK vs I. BUPATI SIDENRENG RAPPANG., II. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI / MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG., IV. PT. SEMESTA MARGEREKSA;
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 464 K/TUN/2017Bahwa hapusnya Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 34 UUPA danPasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996 secara jelasditegaskan bahwa dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenangsebelum jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya kewajibankewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuanketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996, bahwa alasan batalnya hak gunausaha berdasarkan Putusan pengadilan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 19-11-2014 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 85/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 10 Juni 2015 — TOMAS PURBA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
87 — 34
  • Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktianyang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 48/Pid.B/2014/PN Tmg
Tanggal 23 Juli 2014 — SUMIYO Bin MULYOREJO
40 — 7
  • cara agamanya memberikanketerangan sesuai dengan keahliannya sebagaiberikut :Bahwa yang dimaksud tanah adalah permukaan bumi ;Bahwa hak atas tanah yaitu berupa Hak Guna Usaha, HakMilik, Hak Pakai, Hak selama Dipergunakan, Hakhak yangsifatnya sementara ;Bahwa yang dimaksud ahli waris adalah apabila pewaris sudahmeninggal, apabila pewaris belum meninggal maka belum adaahli waris ;Yang termasuk ahli waris adalah Suami/istri, anak, saudara,orang tua kandung ;Bahwa ketentuan tentang tanah diatur dalam UUPA
Pengadilan PN CIAMIS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-02-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 5/PDT.G/2015/PN CMS
Tanggal 16 Nopember 2015 — H. CUCU MULYANA Bin H. SUHAEMI, Dk. LAWAN : IIS DEWI SRI FATONAH,Dkk.
87 — 18
  • Pasal 19 ayat (2) hurufc dan Pasal 25 Undangundang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) Jo Pasal82 dan Pasal 37 PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 8 ayat(1) Undangundang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atastanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah (UUHT).3.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.LELI RUWAIDA
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
104 — 12
  • Parlindungan, Pengertian HakPengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidakada istilah di dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA). Secaratidak langsung Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, pasaltersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dari hak menguasaidari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan, sehinggaada kemungkinan dibuka untuk menerbitkan hak baru.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
1.Thomas Wahjudi Sastra
2.Warman Wahjudi Sastra
Tergugat:
1.Lusiana Tjandra Cq. PT. Mentari Prima Mandiri
2.PT. Bank UOB Indonesia, Bank UOB Cabang Harmoni Cq. Bank UOB Cabang Asemka
Turut Tergugat:
1.BPN KABUPATEN BOGOR
2.BPN Kota Batam
118 — 121
  • juga mengatur setiap orang bertanggung jawabtidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hatihatinya;Pasal 1367 KUHPerdata disebutkan Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkanjuga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orangorang yangmenjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada dibawah pengawasannya;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-01-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 1 Agustus 2017 — SOPINAH, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
114 — 50
  • atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkanpenunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dansedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yangberbatasan.Bahwa adapun yang dimaksud dengan para pemegang hak atas tanah,dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yangmenyatakan:Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalahorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 340/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — ENDI BACHTIAR VS PT. (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI MEDAN, DK
42 — 23
  • Bahwa dengan demikian berdasarkan prosedur hukum atas penguasaanmaupun perolehan hak pengelolaan atas tanah seluas 3.14,7525 Ha olehTergugat adalah tidak melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal13835 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata sebagaimana didalilkanPenggugat dan perolehan hak atas tanah tersebut telah sesuao denganketentuan hukum tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5tahun 1960 maupun peraturan pelaksanaan lainnya dengan demikian terbuktiTergugat Il tidak melakukan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 95/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : MUHAMMAD JEFRI bin M. EDSON HARTONO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Pembanding/Tergugat II : JP. PUDJO ASTONO DJATIE HADINOTO anak dari RS. HADINOTO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Terbanding/Penggugat I : LETKOL. PURN. H. YAKUB
Terbanding/Penggugat II : H. URIANSYAH
Terbanding/Penggugat III : KURNIAWAN EDDY TJOKRO
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
94 — 66
  • Putusan MARI No. 3201K/ Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996 yang pada pokoknyamenyatakan Pembeli Yang beritikad baik harus dilindungi);2.5, Bahwa SHM No.1426 seluas 11.461 M* atas namaTergugat Il telah sesuai dengan data fisik maupun yuridissehingga sertifikat dimaksud adalah benar serta diterbitkanpejabat yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda telahsesuai dengan Pasal 6 UUPA Jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah berbunti sertifikat merupakan surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-07-2011 — Upload : 26-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2010
Tanggal 28 Juli 2011 — PT.PERTANI (PERSERO), dkk;Ny. Santi binti Sakman bin Karim, dkk
116 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakansebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT.Pertani jo Surat Dirjen MoneterNo.S5096/MD/1981 tanggal 10 November 1981 Tentang Petunjuk PelaksanaanPengambilalihan Penggilingan Padi Swasta yang memperoleh ganti rugi dariPemerintah ;Bahwa dengan demikian jelas dan tegas bila objek aquo diperoleh oleh TergugatII dari penyerahan secara sah oleh N.V.Perseroan Loa & Co pada tahun 1982sebagaimana diuraikan di atas ;Bahwa walaupun telah jatuh tempo namun atas dasar pasal 35 ayat (2) UU No.5Tahun 1960 Tentang UUPA
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 107/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 18 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat VII : M. Amin. Is Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat V : Rusli Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat III : Said Sulaiman Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat I : Muhammad Ali Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VIII : Said Machdar Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VI : Aldi SR Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat IV : Said Muhklis Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat II : Amri Bas Diwakili Oleh : Amri Bas
Terbanding/Tergugat : Direktur PT. GSM. Gelora Sawita Makmur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tripa Makmur
76 — 128
  • BNAundangundang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta itu dibuat.Bahwa sertifikat tanan adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dandata fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagiseseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah yang dikuasai ataudimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.Bahwa dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwasertifikat adalah tanda bukti hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2huruf c UUPA
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
1.ACHMAD FIRDAUS ZAHURI
2.AMIR HAMZAH
3.SYAHRUL AZIS
4.IDA FARIDA
5.TITING MURSIAH
6.YAYAH FAHDIAH
7.AHMAD FAIZAL
8.DIAN ARDIANSYAH
Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi
2.PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia
3.PT.Laguna Group
249 — 450
  • PROTEINDO KARYASEHAT) adalah untukmemperoleh kepastian hukum atas kepemilkan lahan tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5tahun 1960 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPasal 4 ayat (1) jis Pasal 3 huruf a yang pada prinsipnyamenegaskan/menentukan untuk memberikan kepastian danperlindungan hukum kepada pemegang hak kepada yangbersangkutan diberikan Sertifikat Hak atas Atas, untuk itu TERGUGATHl, bermaksud mengurus segala ketentuan administrasi ataskepemilikan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
Ahli Waris (Alm.) H.S. Muhammad Bin H. Saumin, yaitu: M. Hamdani Bin H. Saumin, Nurmanih binti H. Saumin Hj. Nani Asmani binti H. Saumin
Tergugat:
Lurah Kebagusan
185 — 109
  • tersebutadalah perbuatan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karenaSertipikat Hak Pakai No. 322 Tahun 1985 tersebut masih perludipertanyakan proses terbitnya dan perlu dilakukan pembuktian lebihlanjut melalui proses hukum, sesuai proses perundangundangan yangberlaku;Bahwa mengingat, Sertipikat Hak Pakai Nomor 322 Tahun 1985 milikPemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melanggar dan bertentangandengan ketentuan Pasal 42 Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 135/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
R Suyadi SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
104 — 70
  • Bahwa yangterjadi terkait dengan keputusan a quo yang diambil Tergugat justru tidakberpedoman pada UUPA dan peraturan terkait dengan pendaftaran tanahyang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, obyektif danadil sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Penggugatakibat keputusan yang diambil Tergugat ; Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sebagaimana aturan diatas, maka sudah sepantasnya objek sengketa dinyatakan batal atau tidaksah. ; Berdasarkan uraian yang telah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 462/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 28 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat II : NY. HAJJA MAEMUNAH ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat XI : SYAMSUDDIN ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat IX : IR. SYAHRULLAH ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VII : SALMAH, SE Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat V : HJ. SADIAH, S.PD Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat III : H. MUH. YUSUF ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat I : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat XII : NY. ASRIANTI RIDWAN, SH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat X : ISMAIL ADAM, S.Kom Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VIII : IR. MARDAM ADAM, MH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VI : HARUDDIN TABA, SE Diwakili Oleh : H
54 — 29
  • AsriantiRidwan, SH, Tanggal 29 Juli 2008 Nomor : 22/PRC/JB/ARVII/2008,dengan luas seluruhnya 300 M2 ( tiga ratus meter persegi ); Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim YudexFactie, sudah tepatdan benar didalam pertimbangan hukumnya pada hal 41, alineapertama yakni:"Menimbang bahwa dalam membuat Sertifikat Hak MilikBadan Pertanahan Nasional berpegang pada UUPA yaitu UU No. 5tahun 1960 serta PP No. 24 Tahun 1997 yang berlaku serta peraturandaerah yang berlaku pada setiap wilayah khususnya tentang
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 30-01-2013 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 2/Pdt.G.Plw/2013/PN. Tgl.
Tanggal 1 Oktober 2014 — RICKY BUDHI HARTONO, SH.MH melawan FUAD MOCHAMAD BARABA ,Dkk.
42 — 6
  • Hal tersebutsejalan dengan ketentuan dalam pasal 27 UUPA perihal hapusnya hak milik, yangmana dalam penjelasannya disebutkan , Tanah diterlantarkan, kalau dengan sengajatidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.Dengan demikian jelas dan terang bahwa rechitsverwerking adalah penelantaran ataupembiaran tanah secara fisik, bukan penelantaran atau pembiaran pengurusan hakatas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
208 — 145
  • SK. 978/Ka/1960 Tanggal 31Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.Bahwa adapun bunyi pasalpasal tersebut di atas sbb:= Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai berikut: Untukmenjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanahdi seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yangdiatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai berikut: Pendaftarantersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :a.
    SK. 978/Ka/1960 Tanggal 31 Desember1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.Bahwa adapun bunyi pasalpasal tersebut di atas sbb:= Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai berikut: Untuk menjaminkepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruhwilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah.Halaman 30 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPG Pasal 19 ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai berikut: Pendaftarantersebut dalam
    luasan objek sengketa, rnencerrninkan bahwa dalil Para Penggugatyang menyatakan mereka memiliki tanah di dalam lokasi Kampus Undanamerupakan dalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum, sehinggapatut untuk ditolak.13. bahwa pada halaman 5 dan 6 Gugatan, Para Penggugat mendalilkanbukti surat atas kedua objek sengketa Para Penggugat terdiri dari 7(tujuh)dokumen/surat, yang menurut Para Penggugat berdasarkan Pasal 19ayat (2) huruf c UU Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
    Bahwa Para Penggugat salah memaknai dan menafsirkan Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA. Bahwa untuk memahami ketentuan tersebut, perlumembaca keseluruhan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2),yang selengkapnyaberbunyi:(1) Untuk menjamiri kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik.
    Bahwa dengan membaca kutipan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)UUPA secara lengkap, dapat dipahami arti dari Pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA yaitu hasil proses pendaftaran tanah adalah diberikannya suratsurat tanda bukti hak oleh Pemerintah kepada pemegang hak, yangHalaman 76 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPGberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan tidak dapat disalah artikanbahwa 7 (tujuh) buah dokumen/ suratsurat yang dimiliki oleh ParaPenggugat tersebut merupakan tanda bukti hak atas tanah
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 2/Pdt.G/2013/PN-KSP
Tanggal 30 Juli 2013 — H. M. Taib Ali Alias M. Thaib Ali Melawan: Libertine Sembiring, Dkk
72 — 16
  • Pasal 52 UUPA)Dan dalam V.5 laporan tersebut menyatakan :Perwujudan fungsi social, bahwa untuk sementara dalam kaitannya dengan kepentinganumum, hendaknya dijaga agar kepentingan dirt mereka yang ekonomis lemah mendapatperlindungan secara wayjar.Ny.Dr.Sunaryati Hartono, pada nomor 41 laporan tersebut menyatakan :Hal ini berarti bahwa (sesuai dengan pemikiran dalam Hukum Adat) Hak milik dapatkembali menjadi hak ulayat Negara apabila hak milik itu ditelantarkan baik karena tidakada ahli warisnya, maupun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2755 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — FATIMAH HASIBUAN PANGGABEAN, dk vs CLARA SIWY BA
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 2755 K/Pdt/20152.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.Bahwa Pemohon sudah menghuni di Jalan Tambak Nomor 5A sejaktahun 1955, setidak tidaknya pada waktu sebelum UUPA berlaku,berdasarkan S.I.P.A.L.R.1 Nomor 129/ld/Prm/V/Kmd/55 danS.1.P.UPM Nomor 0583/IS/B/UPM/55 tanggal 23 November 1955.Dalam hal ini kami keluarga dari Pemohon telah menempati rumah diJalan Tambak Nomor 5A sejak 58 tahun tanpa mengganggu hakorang lain (T3 9,10,11);Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kebendaan dalamkebendaan KUHPerdata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Januari 2011 — Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Golden Martapura tidak berhakdiberikan ganti rugi maupun santunan atas tanahnya dan hanya diberikanganti rugi atas bangunan dan tanaman di atasnya.Bahwa apabila dilihat dari ketentuan Pasal 2 UUPA tanah Negaramengandung maksud bukanlah tanah yang dimiliki oleh Negara namunadalah hak menguasai dari Negara untuk pengaturannya sebagaimana telahdijabarkan dalam pertimbangan hukum di muka, sehingga berdasarkanketerangan saksi ahli Ny. Prof.