Ditemukan 274923 data
denganmaksud pasal 116 huruf (h) yang berbunyi, peralihan agama/murtad yangmenyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tanggayang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataanyang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkandi atas, maka apa yang menjadi esensi dan tujuan sebuah perkawinan tersebut sudahsangat sulit untuk diwujudkan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undangundang Nomor1
Lyf , w = a .ale glb ro arg at, pre dil olesArtinyan : Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadapsuaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satuatas suaminya ;Yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasanalasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
14 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
SIwdengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan sekarang Pemohon denganTermohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama berpisahkeduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
13 — 6
sejakbulan September 2017 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3tahun dan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan September 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 1
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilaiPemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di
bahwa antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yangbersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalamrumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
12 — 2
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
38 — 3
disanggah sama dengan diakui, olehkarenanya untuk menilai apakah permohonan a quo beralasan hukum atautidak, berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan HukumKamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkaraperceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Pasal 19 (huruf) b PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) b Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu permohonan Pemohon Termohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangansedangkan dalildalil permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidakmelawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
9 — 1
Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat danTergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudPasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.
tetapingin bercerai dari Tergugat, sikap Penggugat tersebut menunjukan bahwaPenggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganyasehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan batin antara Penggugat danTergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat mewujudkan tujuanperkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendakiPasal 1 UndangUndang Nomor1
9 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauOrangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
17 — 2
dapat diterimaatau tidak dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapatdisimpulkan adanya pembatasan bahwa istbat nikah hanya dimungkinkanbagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor1
nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami,wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi;Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon memberikan maharyang dibayar tunai kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan pasal 30dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti parapemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuansehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antarapara pemohon sebagaimana ditentukan pasal 8 UndangUndang Nomor1
86 — 24
Gea ueArtinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untukmenghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhipanggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dangugurlah haknya.Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkaraini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa
Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidakberhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agardiberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon tersebutakan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa
12 — 1
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 6
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanApril 2017, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
alamat dan tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah selama 3 tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 0
sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku ;ATAUapabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditentukan Penggugat dan Tergugat secara j/nperson telahhadir dimuka sidang dan Majelis Hakim telah menasehatiPenggugat agar Penggugat mengurungkan' niatnya berceraidengan Tergugat dan menganjurkan untuk rukun kembali denganTergugat namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalahberkwalitas sebagai pihak pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR jopasal 82 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang dirubah denganUndang undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama,Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarPenggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugatnamun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan,
8 — 2
resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah.Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihatkepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.Bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untukmelakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
wewenang absolut pengadilanAgama.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, KotaMedan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11Desember 2006, oleh karena itu Penggugat memiliki /egal standing untukmengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
7 — 0
Pasal 73 Undangundang Nomor 7tahun 1989 yang sudah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo.
Perpisahan yang terjadi telah menguatkan akan sulitnya untukmengembalikan dan menyelamatkan pernikahannya;Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis, sering terjadiperselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga seperti telah ditentukan oleh Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 tahun 1974, tentang Perkawinan; Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat
13 — 9
Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Hal ini menunjukkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuatsebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehinggaperkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yangsudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengantujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
10 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2022/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
7 — 5
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanJanuari 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2tahun dan selama berpisan keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
jelas alamat dan tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah selama 2 tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 6
., tetapimediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakanuntuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukanperceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada antara Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahandisebabkan sebagainama dalam surat gugatannya yang puncaknya terjadi padabulan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priaHalaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor : 1433/Pdt.G/2012/PA.Dpk10dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebutmerupakan unsur yang penting dalam suatu
12 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1