Namun demikian karena Tergugat diikutkan ProgramPensiun Manfaat Pasti yang iurannya dibayar bersama oleh Penggugatdengan Tergugat, maka uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,dan uang penggantian hak dikurangi dengan pembayaran sekaligus nilaitunai manfaat pensiun, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:1. Upah Pesangon :a) Upah Pokok : Rp. 3.046.521,b) Tunjangan Grade : Rp. 678.550,C) Tunjangan Peralihan : Rp. 3.589.257,Jumlah Rp. 7.314.328,2.

Besarnya Perhitungan Pembayaran Uang Kompensasi PHK sbb:a) Jumlah nilai Kompensasi PHK ~ : 17.25b) Upah Pesangon :Rp. = 7.314.328,C) Jumlah Uang Kompensasi PHK : Rp. 126.172.158,3. Total Manfaat Pensiun sekaligus setelah dikurangi dengan iuranyang dibayar oleh Perusahaan : :Rp. 49.591.049,4. Besarnya Uang Kompensasi PHK dengan alasan lain sebesar :a) Jumlah Uang Kompensasi PHK : Rp. 126.172.158,b) Manfaat Pensiun (poin 3) :Rp. 49.591.049,C) Jumlah UKPHK "Rp. 76.581109,5.

No. 104/PDT.SUSPHI/2019/PN.BDG yang pada pokoknya menyatakan bahwa UKPHKTergugat wajib diperhitungkan dengan kerugian yang dialami olehPenggugat;Halaman1Odari25halPutusan PHI Nomor 2Pdt.SusPHI/PN Mtr26.Bahwa meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut Teori Preseden,namun mengingat perkara tersebut memiliki karakteristik yang sama makasudah seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meneladani Putusan Putusan No. 104/PDT.SUSPHI/2019/PN.BDGtersebut;27.Bahwa adapun rincian perhitungan

Maka perhitungan saya sebagai TergugatHalamani3dari25halPutusan PHI Nomor 2Pdt.SusPHI/PN Mtrhanya tinggal sekitar kurang lebin Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta)sisa pinjamannya.3. Bahwa mengenai tentang bonus.

Sedangkan Tergugatmendalilkan bahwa memang benar Penggugat memberikan pinjaman KRESNAkepada Tergugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh jutarupiah) tertanggal 2 Pebruari 2013 dengan jangka waktu selama 10 (Sepuluh)tahun, akan tetapi dalam perhitungan Tergugat hanya tinggal sekitar kuranglebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) sisa pinjamannya.

USD 104,922.12 sehingga dengan demikian maka sisatagihan penggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar USD118,055.11USD 104,922.12 = USD 13,132.99 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 sampai dengan P28 masingmasing berupa invoice dan bukti jasa pengiriman, dapat diketahui adanyakerjasama antara penggugat dan tergugat, namun demikian dari buktibukti surattersebut tidak diketahui, berapa sebenarnya kewajiban yang masih harus dibayaroleh tergugat kepada penggugat, sedangkan untuk perhitungan

tersebutpenggugat mengajukan bukti surat P29, P30dan P31 masingmasing berupaperhitungan balance owing yang dibuat sepihak oleh pihak penggugat ;Menimbang, bahwa mengenai perhitungan yang secara sepihak tersebut,Majelis berpendapat tidaklah mengikat kedua belah pihak yang dapatdipergunakan sebagai perhitungan pasti karena tidak didukung oleh bukti yanglain ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun daripihak penggugat tidak dapat membuktikan perhitungan pasti, namun dalamjawabannya

, tergugat mengakui masih ada kewajiban yang harus dibayartergugat kepada penggugat ;Menimbang, bahwa menurut tergugat, tergugat telah melakukanpenyelesaian sebesar USD 104,922.12 sehingga dengan demikian sisa tagihanpenggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar USD118,055.11USD 104,922.12 = USD 13,132.99 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti T1 sampai denganT5 yang diajukan oleh tergugat, maka tidak mendukung perhitungan pasti sisakewajiban yang harus dibayarkan ;Menimbang

, bahwa dengan demikian, dari gugatan dan jawabandihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat,28maka Majelis berpendapat dalam perkara ini, penggugat dan tergugat masingmasing tidak dapat memberikan perhitungan yang pasti mengenai kewajibanyang harus dibayar oleh tergugattersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa somasi dapatdiketahui adanya kewajiban yang belum dibayar tergugat, terlebin adanyapengakuan dari tergugat, maka Majelis berpendapat adalah

pidana Penipuan ;

sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 25.475.346,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 26.674.267,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 1.198.921,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.198.921,00Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar Rp 2.397.842,00.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalampersidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, oleh HakimMajelis Pengadilan Pajak dengan susunan

disetujui oleh Pemohon Banding adalah koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesarRp.3.819.081.900,00; Koreksi positif atas3.819.081.900,00Harga Pokok Penjualan sebesar Rp MenurutTerbandingbahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas proyek pengerasan dan pematangan lahan sebesarRp.3.819.081.900,00 adalah berdasarkan hasil penelitian keberatan yang telah menerimasebagian dimana Pemohon Banding terlalu besar memperhitungkan proyek pengerasan danpematangan lahan yaitu sebesar Rp.4.468.615.000,00 dibandingkan perhitungan

pematangan dan pengerasan lahan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan adalah tidak benar; Menurut Majelis bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP561/WPJ.06/BD.06/2011tanggal 19 Juli 2011, diketahui bahwa Penelaah Keberatan telah menerima sebagian keberatanPemohon Banding atas koreksi Harga Pokok Penjualan menjadi sebesar Rp.3.819.081.900,00dikarenakan Pemohon Banding terlalu besar memperhitungkan proyek pengerasan dan pematangan lahan yaitu sebesar Rp.4.468.615.000,00 dibandingkan perhitungan

.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP550/WPJ.05/2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00052/207/09/038/11 tanggal27 April 2011, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut : Dasar

Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 116.775.339.434,00Jumlah Seluruh Penyerahan oleh Pemungut PPN Rp 11.202.155.132,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 127.977.494.566,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 10.416.538.406,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 12.128.285.779,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 1.711.747.373,00)Kelebihan pajak yang sudah :a.

UndangUndang PPN, Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan BKP dan/atau perolehan JKP tidak dapat dikreditkan apabila atas penyerahan BKPatau JKP tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN;Sebagai pajak objektif, utang pajak timbul karena adanya tatbestand yang diatur dalam undangundang, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UndangUndang PPN tersebut;bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, dalam contohperhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perhitungan

Perhitungan PPN KurangBayara. PPN yang harus Rp 1.343.134.682dipungut/dibayar sendirib. Dikurangib.1. PPN yang Rp 0disetor di muka dalamCc. Jumlah 04. PPN yang kurang Rp 3.730.158dibayar5. Sanksi administrasi Rp 1.790.476Bunga Pasal 13 ayat (2)UU KUP6.

Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah Minimum ParaPenggugat berdasarkan penetapan pegawai pengawas ketenagakertaandan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 565/1128/Disnakertrans/201 Tentang Perhitungan dan penetapan Upah atasnama Para Penggugat sebesar:a. Ansyahari ARp22.642,00 X 6 bulan = Rp135.852,00 (seratus tiga puluh lima ribudelapan ratus lima puluh dua rupiah);b. JunaedinRp22.642,00 X 6 bulan = Rp135.852,00 (seratus tiga puluh lima ribudelapan ratus lima puluh dua rupiah)6.

Menghukum Tergugat membayar Upah Lembur Para Penggugatberdasarkan penetapan pegawai pengawas ketenagakertaan danTransmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 565/1128/Disnakertrans/201Tentang Perhitungan dan penetapan Upah Lembur atas nama ParaPenggugat. sebesar:1)Sdr. Ruslan dengan nilai upah lembur sebesar Rp20.817.658,952)Sdr. Ramli dengan nilai upah lembur sebesar Rp17.690.895,953) Sdr. Agus Hamid dengan nilai upah lembur sebesar Rp17.537.300,58Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.

Junaedin Bulan JuliDesember 2018 Rp2.727.642 x 6 bulan = Rp16.335.852,00 Bulan Januari 2019 sampai penetapan Putusan Hubungan Kerja dariLembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialRp2.727.642 x Waktu Putusan PHK dari Pengadilan PHI = RpMenghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah Minimum kepadaPemohon Kasasi semula Penggugat berdasarkan Penetapan Pegawaipengawas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi selatanNomor565/1 128/Disnakertrans/201 Tentang Perhitungan dan PenetapanUpah

Tentang Perhitungan dan Penetapan Upahatas nama Para Penggugat sebesar:6.1.Sdr. Ruslan dengan nilai upah lembur sebesar Rp20.817.685,956.2. Sdr. Ramli L. Pajongadengan nilai upah lembur sebesar Rp17.690.895,956.3. Sdr. Agus Hafid dengan nilai upah lembur sebesar Rp17.537.300,586.4. Sdr. Ambo Rappe dengan nilai upah lembur sebesar Rp20.466.583,836.5. Sdri. Adolfina Sampe S.H., Alias Adolfina dengan nilai upah lembursebesar Rp19.566.953, 756.6.Sdr.

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu,nantaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cintadengan seorang pria, namun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti,Tergugat hanya cemburu tanpa ada dasar yang kuat, disamping ituTergugat perhitungan jika Penggugat meminta nafkah, padahal Tergugatmempunyai uang, namun uang yang diberikan

Bahwa tidak benar Tergugat perhitungan masalah nafkah, hanyaPenggugat saja yang membesarbesarkan masalah;4. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungancinta dengan pria lain, tetapi benar Tergugat cemburu karena sikapPenggugat yang sudah tidak perhatian pada Tergugat;5. Bahwa tidak benar ada keluarga yang sudah merukunkan Penggugat danTergugat;6.

gugatan cerai terhadapTergugat dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pasal pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompliasiHukum Islam, yaitu sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu,nantara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatmenuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria, namuntuduhan tersebut tidak pernah terbukti, Tergugat hanya cemburu tanpa ada dasaryang kuat, disamping itu Tergugat perhitungan

Nomor 759 K/Pdt.SusPHI/2017Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosialTenaga Kerja menyebutkan bahwa upah sebulan adalah upah yangsebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan besarnya iuranJaminan Hari Tua (JHT) yang harus disetorkan Tergugat kepada PTJamsostek adalah didasarkan pada perhitungan 3,7% dikali upah yangditerima pada

Sebagaimana diketahui, upahterdiri dari upah pokok tambah tunjangan yang bersifat tetap, yangrinciannya dapat dilihat dari uraian perhitungan yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya (Lampiran 4), dengan ringkasan sebagaiberikut:Gaji Sesungguhnya April 2008 s/d Oktober 2016 Rp2.780.800,00Gaji yang menjadi dasar perhitungan JHT oleh Tergugat Rp485.250,00Selisin kurang gaji sebagai dasar perhitungan JHT Rp.2.295.550.000,Tarif luran JHT ditanggung Tergugat 3,7%Kekurangan luran JHT ditanggung

yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan sebagai berikut:Dasar Perhitungan Upah Sesuai Pasal 157 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan:(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hakyang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) upah pokok;b) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikankepadapekerja

/oburuh dan keluarganya, termasuk harga pembeliandari catu yang diberikan kepadapekerja/buruh secara cumacuma,yang apabila catu harus dibayar pekerja/ouruh dengansubsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/ouruh.Sehingga Perhitungan Upah per bulan adalah sebagai berikut:a) Upah Pokok = Rp. 35.000.000,b) * Tunjangan Tetap = Rp. 3.500.000,*Catu mobil inventaris (Lampiran 9) = Rp. 7.500.000,+Komponen upah sebagai dasar perhitungan = Rp

. 46.000.000, (empatpuluh enam juta Rupiah)Maka perhitungan besarnya Uang Pesangon, Penghargaan danPenggantian Hak adalah sebagai berikut:2 X Ketentuan Pasal 156 ayat 2:Uang Pesangon: 9 bulan upah X Rp. 46.000.000, X 2 =Rp828.000.000.,1 X Ketentuan Pasal 156 ayat 3:Halaman 34 dari 58 hal.

, Tanggal 01-APR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , Delivery Note, dan Surat Perjanjian

Pajak No. 0100321678377900, Tanggal 01-JUN-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.

tagihanpembayaran dan berita acara serah terima. 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377900, Tanggal01JUN16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihanpembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.Disita dari saksi FERRY LIM: 4 lembar Fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967849, Tanggal07JAN16, invoice, delivery note dan bukti pembayaran. 4lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran.Disita dari saksi NILAM SENNY : 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No.

Niaga Insan Hidayahtahun 2016 (Bukti diperlihatkan);Bahwa Ada terdapat kesalahan dalam proses perhitungan pajakyang dibayarkan oleh PT. Niaga Insan Hidayah dan telah dibetulkan olehterdakwa dan disetorkan kembali oleh terdakwa;Bahwa Jumlah faktur pajak penjualan BBM PT. Niaga Insan Hidayahselama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak 688(enam ratus delapan puluh delapan) faktur pajak penjualan;Bahwa PT.

Niaga InsanHidayah tahun 2016 (Bukti diperlinatkan);Bahwa Ada terdapat kesalahan dalam proses perhitungan pajakyang dibayarkan oleh PT. Niaga Insan Hidayah dan telah dibetulkanoleh terdakwa dan disetorkan kembali oleh terdakwa;Bahwa Jumlah faktur pajak penjualan BBM PT. Niaga Insan Hidayahselama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak688 (enam ratus delapan puluh delapan) faktur pajak penjualan;Bahwa PT.

tagihanpembayaran dan berita acara serah terima. 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377900, Tanggal01JUN16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihanpembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.4.

Uraian pekerjaan Perhitungan VolumeI. PEKERJAAN BETON,DINDING DANPASANGAN BATU DANPAGAR TERAS1 Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I (0,35 x 0,35 x 3,825) x 69,35 M3148 Bh2.

Hasil Perhitungan Volume terlaksana dilapangan dengan volume berdasarkanAddendum Kontrak I Pekerjaan Pembangunan Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran2008. No.VOLUME YG DIBAYARKAN VOLUME HASILUraian T.A. 2008 PEMERIKSAANPekerjaan DILAPANGAN DARI HASIL PERHITUNGAN ANTARA ADDENDUM KONTRAK I TERHADAPPERHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN, MAKA TERDAPATPEKERJAAN BERTAMBAH DAN BERKURANG SEBAGAI BERIKUT : No. Uraian Pekerjaan PEKERJAAN PEKERJAAN KETTAMBAH KURANG(Rp) (Rp)11. 12. 13=106 14=610 15=610I.

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK1 Titik Lampu dan Instalasinya Tetap JUMLAH BIAYA PEKERJAAN (791.348.025,05) 791.348.025,05 791.348.025,05KURANG Dari Perhitungan diatas, maka JUMLAH BIAYAPEKERJAANterdapat pekerjaan kurang dengan KURANGJumlah :Rp. 791.348.025,05, (KELEBIHANPEMBAYARAN) Dari hasil perhitungan volume pekerjaan dikolom keterangan ada bertambah danberkurang karena ada volume pekerjaan sebagian yang bertambah dan berkurangberdasarkan Addendum Kontrak I sehingga terdapat nilai pekerjaan berkurang

Uraian pekerjaan Perhitungan VolumeI.

Hasil Perhitungan Volume terlaksana dilapangan dengan volume berdasarkanAddendum Kontrak I Pekerjaan Pembangunan Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008.VOLUME YG DIBAYARKAN VOLUME HASILUraian T.A. 2008 PEMERIKSAANNo. Pekerjaan DILAPANGAN 61DARI HASIL PERHITUNGAN ANTARA ADDENDUM KONTRAK I TERHADAPPERHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN, MAKA TERDAPATPEKERJAAN BERTAMBAH DAN BERKURANG SEBAGAI BERIKUT : No.

Pemelih 7.162.20062120 Repair & Maintenace expense Jasa Perbaikan & Pemelih 69.057.00871141 Freight to customers lokal Sewa 1.502.843.00062230 Travel and transportation Sewa 49.710.90861170 Welfare, benefit, allowance Sewa 636.433.17761170 Welfare, benefit, allowance Jasa Catering 509.194.27561170 Welfare, benefit, allowance Jasa Konstruksi 38.560.928li UiPPh telah dibayar oleh Pemohon Banding tahun 2005 391.477.434Pajak yang kurang dibayar Bunga Jumlah pajak kurang dibayar NihilBahwa perbedaan perhitungan

besarnya PPh Pasal 23 yang terutang antara SKPKBmaupun Keputusan Keberatan dengan PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding berasaldari selisih hasil perhitungan equalisasi Pemeriksa antara besarnya objek pajak yangdilapor oleh Pemohon Banding dengan perhitungan Pemeriksa;Bahwa Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan semuabiaya yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 dan memotong pajak PPh Pasal 23 secarabenar, namun Pemohon Banding tidak bisa menerima pendapat Pemeriksa tersebut,berdasarkan

perhitungan Pemeriksa terlihat bahwa Pemeriksa menghitung hanyadengan mempergunakan jumlah global account yang bersangkutan di Trial BalancePemohon Banding, meskipun Pemohon Banding telah membuat equalisasi biayaberdasarkan perhitungan jumlah PPh 23 terutang dan memberikan beberapa contohinvoice transaksi yang berkaitan dengan nomor account tersebut namun Pemeriksa tetapbersikeras mempergunakan perhitungan global tersebut;Bahwa dalam surat pengajuan banding ini Pemohon Banding lampirkan salinan

Bahwa berdasarkan Surat Banding Nomor 04NI/2009/UCI/Tax tanggal 1Juni 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.30.547.546.601,00 dengan alasan berdasarkan perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (semulaTerbanding) terlihat hanya dengan mempergunakan jumlah global accountyang bersangkutan di Trial Balance Termohon Peninjauan kembali(semula Pemohon Banding), meskipun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah

membuat equalisasi biaya berdasarkanperhitungan jumlah PPh 23 terutang dan memberikan beberapa contohinvoice transaksi yang berkaitan dengan nomor account tersebut namunPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap bersikerasmenggunakan perhitungan globat tersebut (vide Putusan Pengadilan PajakNomor Put.22856/PP/M.II/12/2010 tanggal 25 Maret 2010, Halaman 3Alinea ke3).5.2.

Pencantuman 2 alamat yang berbedamembuat gugatan Penggugat tidak jelas sebenarnya ditujukan kepada siapa;Gugatan Penggugat berkaitan dengan nominal uang pesangon kelirumencantumkan jumlah upah yang dijadikan dasar perhitungan besarnyauang pesangon yang diterima.

Penggugat mencantumkan jumlah upah perbulan sebesar Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh riburupiah), sedangkan untuk perhitungan pesangon, komponen yangdigunakan sebagai dasar perhitungan adalah upah pokok beserta tunjanganyang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003;Pencantuman nominal komponen dasar perhitungan pesangon yang kelirupada gugatan Penggugat berakibat keliru pula nominal pesangon yangmenjadi posita dan petitum pada gugatan

Penggugatadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yangdapat merugikan Penggugat;10.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat,11maka Penggugat sangat patut dan wajar untuk mendapatkan ganti rugi baikkerugian imateriil maupun kerugian materiil sesuai dengan ketentuan pasal1365 KUH.Perdata dari para Tergugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tigamiliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggung renteng oleh paraTergugat secara tunai dan kontan dengan perhitungan

antaraPenggugat dengan Tergugat , apalagi lelang dilakukan ketika Penggugat masih memiliki kKesempatan memenuhi kewajibannya sampai dengantanggal 20 Januari 2014, hal mana dilakukan atas dasar tanpa alas hak danmerupakan perbuatan yang melawan hukum;Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secaratanggung renteng kepada para Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00(tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggungm rentangoleh para Tergugat secara tunai dan kontan dengan perhitungan

Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan para Tergugatmaka Penggugat sangat patut dan wajar untuk mendapatkan ganti rugi baikkerugian imateriil maupun kerugian materiil sesuai dengan ketentuan Pasal1365 KUH Perdata dari para Tergugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tigamilyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggung renteng oleh paraTergugat secara tunai dan kontan dengan perhitungan dan perinciansebagai berikut:Kerugian Imaterial berupa rasa takut / was was/ rasa tidak aman akibat

yang mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan telah memenuhi Pasal 180 HIRsehingga Penggugat mohon atas putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum Versetbanding dan kasasi dari para Tergugat;Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secaratanggung renteng kepada para Tergugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tigamilyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tanggung renteng oleh paraTergugat secara tunai dan dengan perhitungan

kepintaran menebak angka yang akankeluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel denganharga Rp. 1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 (tiga ) angka maupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membelilebih dari satu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengannomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uangtaruhannya menjadi milik bendar, dan jika nomor yang dibeli cocokdengan angka yang keluar mana pembeli dinyatakan menang danberhak mendapat hadiah uang dengan perhitungan

kepintaran menebak angka yang akankeluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel denganharga Rp. 1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 (tiga ) angka maupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membelilebin dari satu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengannomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uangtaruhannya menjadi milik bendar, dan jika nomor yang dibeli cocokdengan angka yang keluar mana pembeli dinyatakan menang danberhak mendapat hadiah uang dengan perhitungan

kepintaran menebak angka yang akankeluar dari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel denganharga Rp. 1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membeli lebih darisatu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yangkeluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadimilik bendar, dan jika nomor yang dibeli cocok dengan angka yangkeluar mana pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiahuang dengan perhitungan

menebak angka yang akan keluardari Bandar, misalnya : terdakwa menjual nomor togel dengan harga Rp.1.000.000, ( seribu rupiah ) baik yang 2 ( dua ) angka, 3 ( tiga ) angkamaupun 4 ( empat ) angka dan pembeli boleh membeli lebih dari satunomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar makapemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bendar, danjika nomor yang dibeli cocok dengan angka yang keluar mana pembelidinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah uang dengan perhitungan

Persisam PutraSamarinda ;Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda telah ditemukanpenggunaan Dana Bantuan Sosial untuk PS. Persisam PutraSamarinda yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehinggamengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq.

Pemerintah KotaSamarinda sebesar Rp Rp.1.780.000.000,) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu sesuai Berita Acara hasil perhitungan PenyidikKejaksaan Negeri Samarinda tanggal 1 Juli 11Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditaMbah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55

Persisam PutraSAM ALPINA j 22 on nnn n nn nn nn nn nn nn nn nen nn nen nn nen ene nnn Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda telah ditemukanpenggunaan Dana Bantuan Sosial untuk PS. Persisam PutraSamarinda yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehinggamengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq.

Pemerintah KotaSamarinda sebesar Rp Rp.1.780.000.000,) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu sesuai Berita Acara hasil perhitungan PenyidikKejaksaan Negeri Samarinda tanggal 1 JuliPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Dengan demikian peneliti mengusulkan untuk membatalkankoreksi dividen sebesar Rp.17.295.631 ,00;bahwa namun dari pemeriksaan Majelis atas keputusan TerbandingNomor: KEP 903/PJ.07/2009 tanggai 17 November 2009, ternyata atasobyek sebesar Rp. 17.295.631,00 tersebut oleh Terbanding tidakdikurangkan dari perhitungan obyek PPh Pasal 26, sehingga Majelistidak sependapat dengan alasan Terbanding dalam Surat UraianBandingnya yang menyatakan bahwa sebesar Rp. 17.295.631,00bukan merupakan sengketa banding,

B/PK/PJK/2016Rp17.295.631, sebesar Rp17.295.631, kepada BASF Coatings AG berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak diakui oleh Pemeriksa sebagai pengurangkarena pembayaran Royaltipenghasilan bruto, sehingga tidak seharusnya dilakukan koreksiObjek PPh Pasal 26 sebagai dividen;Bahwa terkait dengan fakta dan data, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat sebagai berikut:1) bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan PemeriksaanPajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas KerjaPenelitian Keberatan terdapat perhitungan

ia (5 Sel 1 boa a 2 Royalti 18,672,095,537) : 17,295,552 1654, 799,985)4 Devider 2006 1,748, 738,877 15,791,849,925 19,790,449,925,4 Ohddan 2004 18,572,095,597 18,672,055,537 48,679,085,537G Sea : =4 Penggunzan Harta imbalan JasayPekerjaan 14,077,704) 14,377,704 14,077,704a Hadiah dan Penghargaang Pensiun.dan Bayar Berkala70 Penjualam Harta di IndonesiaLy Prem Asuras Rearend12 Penghesiian Rena Pajek DLT alumi 18,686,273, 241 "38,435,713, 014 3H,435,212,118 9 748, 738,8772) bahwa pada perincian perhitungan

Dengandemikian atas putusan Majelis yang tidak mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Objek PPh Pasal 26atas Dividen sebesar Rp.17.295.631,00 telah benar, akan tetapiatas perhitungan koreksi tersebut tetap ada dan di reklasmenjadi objek PPh Pasal 26 atas Royalti sebesarRp.17.295.631,00 dan kesimpulan Majelis tanpamempertimbangkan reklas Objek PPh Pasal 26 bertentangandengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sertaperaturan perundangundangan perpajakan yangberlaku,sehingga diajukan

dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding denganpertimbangan sebagai berikut :Pertimbangan FormalBahwa surat pengajuan banding diajukan dalam Bahasa Indonesia dalamkurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Agustus 2005 (tanggal diterimanyasurat keputusan sebagaimana pada pokok surat).Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh eks pemilik CV Trio Sakti.Bahwa Surat Banding menjelaskan perhitungan

Pemohon Bandingkeberatan atas koreksi Pemeriksa.Bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan yang telah Pemohon Bandingkemukakan, maka menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilanyang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :Menurut SPT Rp. 113.987.911,00Koreksi PPN yang telah dikreditkan Rp. 450.000,00Capital gain eks keberatan yangPemohon Banding setujui Rp. 149.869.286,00Penghasilan kena pajak Rp. 264.307.197,00PPh terutang sesuai tarif Rp. 61.792.100,00Kredit Pajak Rp. 16.696.100,00PPh

denganDesember Tahun 2000 Nomor: 00001/307/00/038/10 tanggal 6 Juli 2010tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidanganPemohon Banding dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelisberketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkanseluruhnya banding Pemohon Banding sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 0,00 403.376.416,00 0,00 403.376.416,00Kelebihan Pajak sudah dikompensasikan 0,00 0,00 0,00 0,00PPN kurang dibayar 0,00 403.376.416,00 0,00 403.376.416,00Sanksi Adm. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP 0,00 403.376.416,00 0,00 403.376.416,00Jumlah PPN ymh. dibayar 0,00 806.752.832,00 0,00 806.752.832,00 : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo.: 1.