berdasarkan pasal 103 KUHP, Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika, knususnya pasal 114 ayat (2) adalah undangundangyang bersifat khusus sehingga mengesampingkan ketentuan pasal 67 KUHPyang merupakan ketentuan yang bersifat umum ( Lex Specialis Derogat LegiGenerali );Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena Terdakwatelah terbukti ecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132ayat (1 ) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika makaterhadap, Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga harus dijatuhi pula denganpidana denda yang akan ditentukan dalam amar dibawah ini;Halaman 37 dari 42 Put nomor13/Pid.Sus/2020/PT BBLMenimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dariPusat Laboratorium Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 120BF/V1/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangan olehCAROLINA TONGGO MT.

2011 dengan kaedah hukum yang menyatakan bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harusdilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanyatekstualnya dengan menghubungkan kalimat kalimat dalam Undang Undang tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakimpertimbangkan dalam dakwaan primair Majelis Hakim berpendapatkonteks dari pasal 114 Ayat (1) maupun Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132Hal 31 dari 43 halaman, No. 19/Pid.Sus/2020/PN.Bli.ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitutermasuk dalam rangka "Peredaran Gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika yang dapat diindikasikan dari adanya motif keuntungan yangbersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yangberulangulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan pelakumemperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yangdihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalampembagian atau penyerahan barang;Menimbang, bahwa sebagaimana

sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang Undang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf menyatakan yang dimaksuddengan Narkotika Golongan adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakanuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapiserta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,sedangkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut61 Lampiran Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi saksi dan jugaketerangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa TerdakwaHalaman 33 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN Pbudiamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018Skj 21.10 WIB di barakan milik saksi Muji Burrahman yang berada di JalanPemuda Gg.

yang ada pada ketut Sudarsana adalah milikTerdakwa;Menimbang,bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa yangadalah seorang Advokat tidak pantas melakukan perbuatan demikian apalagiTerdakwa pernah di pidana pada tanggal 13 September 2019 di PengadilanMataram dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dalamperkara narkotika atau perkara yang sama;Menimbang,bahwa dengan demikian Hakim Anggota Il berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian HakimAnggota Il sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwaTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatifkedua dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No.35tahun 2009 dan Undangundang Nomor 8 Tahun

; Adanya permulaan pelaksanaan tindakan ; Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karenakeadaan di luar kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa pengertian percobaan menurut memori penjelasan(MVT) dibagi 2 pengertian yaitu adanya pelaksanaan tindakan dari kejahatantetap tidak selesai dan pelaksanaan tindakan dari niat permulaan pelaksanaantindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahatmenurut Pasal 1 angka 18 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekokongkol ataubersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatannarkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat tersebutbersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehinggaterhadap perbuatan lainnya tidak

, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (15) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud denganNarkotika Golongan adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyaikwalitas yang sama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok(golongan I) sebagaimana dalam lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 danmenurut pasal 1 ayat 1 Undang

undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang dimaksuddengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yangdibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini sedang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan pelaku tidak ada dasar legalitas

karena ia telahmemenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan narkotika, akantetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuandari pengaturan haknya itu, sehingga apa yang dilakukan menjadi bertentangan dengankewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertibanumum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum:Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf aberkutpenjelasannya jucio Pasal 8 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Narkotika Golongan tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuanpengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untuk kepentinganpelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (3) jucto Pasal 53Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang hanya dapatmemiliki, menyimpan, membawa narkotika apabila ia berstatus sebagai pasien yanguntuk itu harus dengan resep dokter atau dilengkapi dengan bukti yang

.: Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalamPleidoomya yang berkaitan dengan permohonan agar Terdakwadi tempatkan dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialkarena dianggap sebagai korban, setelah Majelis Hakimmenghubungkan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dalamdakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Pasal 127 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan

undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.Walaupun setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturanperundangundangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana,tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalamsuatu peradilan pidana ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orangbernama NANA JUHARIAH sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutanmembenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan

127 ayat(1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dari kesatutersebut ; 22922 n nn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tidak terbukti selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam pasal 137 huruf a Undang

undang nomor 35 tahun 2009 yangrumusannya adalah Setiap orang menempatkan, membayarkan atau membelanjakannya,menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau = menyamarkan, menginvestasikan,menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan bendaatau aset baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasaldari tindak pidana Narkotika dan/atau prekusor Narkotika ;Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan

undang nomor 35 tahun 2009 yangrumusannya adalah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau tranfer hibah,waris, harta atau uang , benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak,maupun tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidanaNarkotika dan/atau prekusor Narkotika ;Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan kedua

undang nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti, maka Majelis berkesimpulanbahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keduasubsidair, untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua subsidair tidak terbuktiselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melakukantindak pidana dalam pasal 5 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disampaikan PenuntutUmum kepada Terdakwa disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakimakan memilin salah satu) dakwaan dan selanjutnya mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dengan unsurunsur sebagai

unsur ad. 2 diatas menjadi bagian untukmempertimbangkan unsur ad. 3 ini Majelis berpendapat bahwa unsur ad.3 telahteroenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum; Unsur ad. 4 Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah adalah zat atauobat , baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melaluipengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktivitas mental dan perilaku yang jenisnya tersebut dan terlampirdalam Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah barang (sabusabu) yangdalam penguasaan oleh terdakwa termasuk pengertian Narkotika sebagaimana35dimaksud dalam undang undang tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, Tanggal 12 Oktober 2009Mentamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan nomor urut 61.Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik

semangatdalam berakfitas di kantor.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwaunsurketiga *Bagi diri sendiri telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas yangmerupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang,Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yangsah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalahmelakukan tindak pidanaKesatuSetiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjualdan membeli Narkotika Golongan , sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009.Kedua38MenimbangMenimbang39*Setiap penyalah guna Narkotika golongan bagi dirisendiri . sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor35 Tahun 2009.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutBahwaTerdakwa melakukan tindak pidana tersebutpada hakekatnya karena Terdakwa bergaul

Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 257); Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I daftar narkotika golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. (AR.

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

ataupemufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotikadan Prekusor Narkotika ; Menimbang, bahwa unsur inipun bersifat alternatif yang mana apabila salah satusub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun diianggap telah terpenuhi dan terbukti secarasah ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum sebagaimana di atas maka MajelisHakim akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu alternatif yaitupemufakatan jahat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai pasal 1 angka18 Undang

Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga bersifat alternatif yaituperbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, ataumengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;Hal 33 Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2015/PN.Sby.34Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan padapokoknya

RAHAYU SIMBOLON AliasAYU,Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana,Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5( lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112ayat (2) Undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Dalam Surat Dakwaan KEDUA;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 1. M.FADLI BIN M. JALIL, 2.terdakwa, LITA ROTUA MAHULAE dan terdakwa,3.

Lebih khususyang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenanguntuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapatdisalurkan oleh

menerangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut;1.

Syarief, S.E. dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang yang menerangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenguasaiNarkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhiMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus dinyataka Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenguasaiNarkotika Golongan I Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika,dengan tujuan untuk menjamin ketersedian narkotika untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegahterjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas

telahmelakukan tindak pidana : Setiap orang tanpa hak dan melawan hukummenjual Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam denganpidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasanpembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa darituntutan Oditur Miiter.Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harusdijatuhi pidana.Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer yaitu pasal 114ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahakekatnya telah menentukan batasan minimum pidana yang dapatdijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untukmembuat pelaku tindak pidana jera dan menjamin kepastian hukum.Akan tetapi rasa keadilan itu tidak sematamata didasarkan pada keadilanmenurut hukum (Legal Justice) yang bersifat kaku, sedangkan kepastianhukum untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai mahluk individudan mahluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (15) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 yangdimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotikatanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan NarkotikaGolongan adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kwalitas yangsama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok (golongan 1)sebagaimana dalam lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 dan menurut pasal1 ayat 1 Undang

undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang dimaksud denganNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini sedangyang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatanpelaku tidak ada dasar legalitas