Btm.Pasal 93 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 55ayat ke (1) K.U.H.Pidana, menjadi tidak terpenuhi.

dipersiapkandengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebutditetapkan dan/atau dilakukan;Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat uraikan, keterangansaksi saksi dan bukti bukti surat terkait, maka dapat disimpulkanbahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketaadalah melanggar Asas Kecermatan karena diterbitkan atas dasarinformasi yang keliru dan dokumen dokumen yang tidak lengkapuntuk mendukung legalitas suratsurat tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun

Bahwa proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Anggota KPUKabupaten Kutai Timur maupun Tergugat juga telah memenuhi AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yakni diantaranya :e Asas Kepastian Hukum, telah terpenuhi dengan telah dilaksanakannyatahapantahapan seleksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UUNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Final Tahun Pajak 2003 yang terutang menjadi nihil denganperhitungan sebagai berikult..........8.2 Bahwa dengan demikian, nyatanyata diketahui Tahun Pajak yangdisengketakan adalah Tahun Pajak 2003.8.3 Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan kewenangan untuk memeriksapermohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugatmenggunakan ketentuan Pasal 23 huruf c UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun

Pasal 52 UndangUndang No. 16 tahun 2001tentang Yayasan yang kemudian dirubah dengan UndangUndang No. 28tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 tahun 2001 tentangYayasan;Bahwa Dra. Hj.

Pasal 48 dan Pasal 49 UndangUndang No. 16 tahun2001 tentang Yayasan yang kemudian dirubah dengan UndangUndang No. 28tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 tahun 2001 tentangYayasan.Bahwa adapun Pasal 35 Anggaran Dasar YHIPP, mengatur :1Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (ima)bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.a Laporan tahunan memuat sekurangkurangnya :b Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu sertahasil yang telah

Dengan mendasarkan pada suatudokumen yang tidak pernah ada maka jelas ada tipu muslihat yangdilakukan oleh Termohon II;Serangkaian tindakan Tipu musithat lain Termohon II dalam terlihatdalam pertimbangan putusan. halaman 118 Putusan No.43033/VVARBBANI/2020 mempertimbangkan:Menimbang bahwa Kontrak Kerjfasama Eksklusif OperasionalTambang 9/10/2017 memuat halhal yang bertentangan/dilarang olehUndangUndang Minerba No. 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28Tahun 2009 maka kontrak ini merupakan suatu sebab

Dalam pertimbangannya halaman 118 Putusan No. 43033/VI/ARBBANI/2020 Termohon II mempertimbangkan:Menimbang bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif OperasionalTambang 9/10/2017 memuat halhal yang bertentangan/dilarang olehUndangUndang Minerba No. 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28Tahun 2009 maka kontrak ini merupakan suatu sebab yang terlarangsehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Perjanjian yang sahdan Perjanjian tersebut batal demi hukum;90.

pemutusan penjanjian sepihakyang menimbulkan kerugian kepada Pemohon memenuhi pasal 1365KUH.Pdt sehingga permohonan dalam petitum angka 3 yangmenyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukummengakibatkan kerugian kepada Pemohon dapat dikabulkan.Pertimbangan Termohon Il tersebut jelas saling bertentangan, dimanaArbiter menegaskan bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif OperasionalTambang 9/10/2017 memuat halhal yang bertentangan/dilarang olehUndangUndang Minerba No. 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28Tahun

karena tidak dibuat dalam BahasaIndonesia;Selain itu, pertimbangan dalam Putusan BANI pada halaman 118 aliniaketiga, halaman 121 alinia pertama, serta halaman 124 alinia pertama,dapat dinilai sebagai in konsisten dan mengandung kontradiksi antara satusama lain;Putusan BANI halaman 118 alinia ketiga menyebutkan:Kontrak tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pemohon danTermohon Arbitrase ini memuat hal hal yang bertentangan/dilarang olehUndang Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 dan PerMen ESDM No.28Tahun

menandatangani MOUdan Perjanjian Kerjasama, jika tidak, akan menunjuk Operator lainnya; Cc)Gagal memenuhi kewajibannya dengan iktikad baik; d) MengakhiriPerjanjian Kerjasama secara sepihak; dan e) Menolak untuk menggantikerugian yang diderita oleh Termohon dengan alasan seolaholahbertentangan dengan UndangUndang, sehingga mengakibatkan bataldemi hukum (UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara (UU No. 4/2009) serta Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral No. 28Tahun

Koreksi tersebut hanya berdasarkan anggapan, asumsi, ilusi, anailisis,perkiraan mengandaiandai, testimonium de auditu bukan berdasarkan buktiyang benarbenar terjadi yaitu Pengusaha Kena Pajak tidak pernahmelakukan penyerahan atau penjualan TBS Kelapa Sawit kepada siapapun;oleh karenanya koreksi Pemeriksa tersebut: Bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun

dikatakan kesengajaan berarti kehendak untuk melakukansuatu tindakan;Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2021/PN Pbr Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalahmelakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku in casuundang Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua ini,majelis mengkaitkan dengan unsur berikutnya;Tentang unsur Melakukan pelanggaran hak ekonomi;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Undang Undang nomor 28tahun

PengadilanNegeri Sleman tanggal 24 Januari 1998sebagaimana terdaftar dalam PenetapanNo. 65/Pdt.P/1997/PN.SImn PadaPengadilan Negeri Sleman dibawahpengampuan : RINI DJOEMHANI :Jenis kelamin Perempuan, KabangsaanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Beralamat di Dusun~ Sopalan Rt.08FAROIDRw.48, Desa Maguwoharjo, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta ;Selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN I;RANGKUTI, Jenis kelamin Laki laki,Lahir di Sleman, tanggal 17 Juli 1982 / Umur 28tahun

masihdipertahankan berarti terjadi suatu contradictio in se (tegenspraak in zich zelf)terhadap basic right itu sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadapTerdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang menurut Majelis Hakim sudah setimpaldengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;Menimbang, bahwa selain itu. majelis hakim menemukan suatu faktaberdasarkan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umumyang ternyata terdakwa tersebut masih sangat muda yang saat ini berumur 28tahun

ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada instruksiatasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensiPimpinan BPSK Kabupaten Batu Bara serta Majelis BPSK KabupatenBatu Barayang memeriksa perkara a quo, dalam menjalankan fungsi dantanggungjawab yang sesungguhnya dari Badan Penyelesaian SengketaKonsumen sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen dan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik sebagaimana diamanatkan Undang undang UU RI Nomor 28Tahun

No.32 Tahun 2004, dengan demikian Pasal 10 PP No.45 Tahun2007 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal (8) UU No.28Tahun 1999 ; Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (1) UU No.33 Tahun2004 merupakan norma hukum yang mengatur tentang adanya pembagiantugas mengenai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga jikadikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) dan bunyi Pasal 11 PP No.45 Tahun2007 telihat suatu keterkaitan dan hubungan antara satu dengan lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 188 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,"Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama diaturdengan Keputusan Menteri";60.Bahwa berdasarkan konsiderans Permenaker Nomor 28 Tahun 201461.tersebut telah ternayata bahwa pembentukan Peraturan Menteri tersebutdidasarkan atas diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yanglebih tinggi dan karenanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28Tahun 2014 diakui

Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan Penggugat diatas, makadokumen Pemilihan tersebut terindikasi disusun dan direncanakantidak sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) danKerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga terindikasi bertentangandengan Perpres No. 4 Tahun 2010 atas perubahan Perpres No. 28Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa KonstruksiJo. Perpres No. 16 Tahun 2018 atas Perubahan terakhir Perpres 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.9.

penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengansesuatu. yang bertentangan dengankewajiban dilakukan atau tidak dilakukandalam jabatannya32Unsur ketiga : Yang memberi sesuatuBahwa pengertian Yang memberi sesuatu adalah suatuperobuatan yang mengharapkan imbalan atau penyuapan dalamhal ini Gratifikasi (pemberian suatu nilai barang atau mata uangagar terpenuhi suatu tujuan atau maksud tertentu lainnya yangtermuat dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi.Menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28Tahun

kardus yang saat ini sudah disita oleh penyidikPolda Riau merupakan salah satu produk barang yang harus memenuhiketentuan jika akan di perdagangkan di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia antara lain dengan wajib mencantumkan label berupaperingatan kesehatan dan informasi kesehatan sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan yaitudalam UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sertaperaturan pelaksanaannya dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28tahun

Terbanding tidakdapat membuktikan besarnya nilai uang hasil penjualan TBS kepada pihaklain yang seharusnya dapat digunakan oleh Terbanding sebagai dasaruntuk memperhitungkan besarnya Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan oleh Pemohon Banding;Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak didasarkan pada buktimelainkan hanya berdasarkan pada asumsi, dan hal ini sangatbertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UndangUndang Nomor 28tahun

hubungankerja pekerja/ouruh dengan pemberi pekerjaan sesuai denganhubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).11.Berdasarkan Pasal 65 aquo bahwa Tergugat II telah memperkerjakanPenggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tergugat Il, yaitusalah satunya berupa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penggugatsalah satunya adalah batas usia maksimal 30 tahun, dimana pada saatHalaman 25 dari 47 Putusan Nomor 303/Pat.SusPHI/2020/PN Mdnpenandatanganan PKWT tahun 2017 pihak Penggugat telah berusia 28tahun

MATRAIS dan Keluarga Sdr.MANAN dirugikan.Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenJombang berdasarkan prosedur dan mekanisme penerbitannya berdasarkan PeraturanPerundanganUndangan merupakan Hubungan Antar Penyelenggara Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat (satu dan 2 (dua) UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

S04.SPDP/WPJ.17/2017Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 19 Desember2017 dimana didalam surat tersebut disebutkan status TersangkaHalaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.terhadap diri PEMOHON, atas tindak pidana Pajak yang diatur padaPasal 39 ayat (1) huruf c dan/ atau pasal 39 ayat (1) huruf ddan/atau pasal 39 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Nomor 28tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata caraperpajakan

Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan adalah Keadaan, perbuatan,dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapatmemberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atautelah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yangdilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan Negara;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 28Tahun