PUTUSANNomor 461 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1. SAUT SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Kemiri II, Nomor14, Kelurahan Sudirejo Il, Kecamatan Medan Kota, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara atau di Jalan Bypass RT003, RW 002, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan RantauUtara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;2. KASIANNA BR.

Judex Facti (pengadilan tinggi dan pengadilan negeri) nyata telahsalah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku,karena memutus perkara tanpa putusan sela (tentang kewenanganabsolut) malahan digantungkan dalam pokok perkara, karena gugatanPenggugat mencampuradukkan atau) menggabungkan 2 (dua)kewenangan peradilan (kKewenangan absolut) yaitu yurisdiksi peradilanumum dan yurisdiksi peradilan tata usaha negara dalam satu suratgugatan;Masalah sengketa pembatalan sertifikat tanah Sertifikat Hak

Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Rap. sama semuanya karena di copypaste);Jadi persidangan Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapatyang memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkanhukum atau tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya.Oleh sebab itu, putusan Judex Facti yang dibuat berdasarkanpemeriksaan perkara yang melanggar hukum ini harus dibatalkan danmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 28 dari 42 hal.Put. Nomor 461 K/Pdt/20162.4.

memutus perkara, sehingga Judex Facti tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya;3.

;Bahwa oleh karena pokok sengketa adalah menyangkut adanya perubahannama atau penambahan nama identitas Penggugat dan Hakim Judex Factidi dalam memutus perkara ini tidak mengacu atau tidak berpedoman padaPasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut di atas,maka Hakim Judex Facti dalam memutus perkara ini telah melanggarhukum yang berlaku atau tidak menerapkan atau tidak menegakkanperaturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya.

PUTUSANNomor 8 /Pdt.G/2015/PN PbgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:Nakem,Rokhmat,pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat DesaDawuhan, Rt. 01, Rw. 02, Kecamatan Padamara,Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikankuasa kepada Pahotma ButarButar, SH., Advokat,beralamat di Jalan Veteran No. 4, Rw. 004 (Utara PasarMandiri

Pengadilan Negeri Purbalingga Tidak Berwenang Memeriksa danMengadili Perkara ini :Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara karena adanya Putusan MahkamahKonstitusi No. 93/PUU/X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 vang menvatakantidak berkekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 55 avat (2) Undang Undang No. 21 Tahun 2008.

ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT untuk selebihnya karenatidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengadaada,tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikkan fakta, makaTERGUGAT II menganggap bahwa dalildalil PENGGUGAT tersebuttidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas, makaTERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus

jaminan milik Penggugat berada di wilayah hukum PengadilanNegeri Purbalingga;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenaikewenangan mengadili (kompetensi absolut/ relatif), maka berdasarkan Pasal136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsitersebut;Menimbang, bahwa perlu memperhatikan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus

masukke dalam kegiatan ekonomi syariah dan permasalahan yang ada dalam suratgugatan Penggugat merupakan sengketa perbankan syariah, maka dengandemikian sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku, gugatanPenggugat masuk ke dalam kewenangan/ kompetensi absolut peradilanagama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat eksepsi Tergugat II beralasan hukum, sehingga harusdikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenangmemeriksa dan memutus

Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam memutus perkara ini telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Hal kelalaian tersebut adalah Pengadilan Tinggi Palu dalam amarputusannya telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, yaitutentang kewajibannya dalam memeriksa dan memutus seluruh gugatan,padahal Pengadilan Tinggi Palu sebagaimana dalam surat putusannya darihalaman 2 sampai dengan

halaman 4 telah secara tegas dan jelasmenyatakan telah memeriksa keseluruhan berkas perkara yang Kinidimohonkan kasasi, namun dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Palutidak memutus perkara ini secara utuh yaitu dengan tidak memutus gugatanrekonvensi;Sehingga dengan tidak diputusnya gugatan rekonvensi oleh PengadilanTinggi Palu, telah jelas pula Pengadilan Tinggi Palu "telah tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 132 b HIR ayat (8)" (vide Putusan MahkamahAgung RI Nomor 104 K/Sip/1968., H.

Riduan Syahrani, SH., Materi DasarHukum Acara Perdata Bab KaidahKaidah Hukum Yurisprudensi., EdisiRevisi 2004., hal. 365);Olehnya itu, demi ditegakkannya prinsipprinsip umum dalam memeriksadan memutus perkara secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalamHal. 15 dari 15 hal. Put.

BB2704CC tidak terkunci stang selanjutnya terdakwa membongkar bagian wayarnyadengan cara terdakwa memutus tali wayar yang ada dibawah stang sepedamotor lalu menyambungkannya kembali ke tali wayar tersebut dan dan saksiSafriansyah Pakpahan Als Rian menyenter dengan menggunakan senter mancissebagai alat penerangan tersebut sehingga sepeda motor HONDA merek SupraX 125 tersebut dapat dihidupkan, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknyaterdakwa berboncengan dengan Safriansyah Pakpahan Als Rian membawamotor

BB2704CC tidak terkunci stangnya;Bahwa selanjutnya dengan cara saksi menyenter dengan menggunakan sentermancis sebagai alat penerangan dan Terdakwa memutus tali wayar yang adadibawah stang sepeda motor lalu menyambungkannya kembali ke tali wayartersebut sehingga sepeda motor HONDA merek Supra X 125 tersebut dapatdihidupkan;e Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebuttanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, lalu Terdakwa berboncengan dengansaksi membawa sepeda motor

BB2704CC tidak terkunci stang yang berada di gudang, selanjutnyadengan cara saksi Safriansyah Pakpahan Alias Rian menyenter dengan menggunakansenter mancis sebagai alat penerangan lalu Terdakwa memutus tali wayar yang adadibawah stang sepeda motor lalu menyambungkannya kembali ke tali wayar tersebutsehingga sepeda motor HONDA merek Supra X 125 tersebut dapat dihidupkan, laluTerdakwa bersama saksi Safriansyah Pakpahan Alias Rian berboncengan denganmenggunakan sepeda motor milik saksi korban tanpa

atau lebih dengan bersekutu:Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah perbuatan tersebut dilakukan olehlebih dari satu orang, dimana para pelaku tersebut samasama kedudukannya bertindaksebagai pembuat atau sebagai pelaku yang mengambil barang tersebut;Menimbang, bahwa berdsasarkan fakta hukum perbuatan mengambil sepeda motortersebut milik saksi korban dilakukan oleh Terdakwa bersamasama dengan saksiAfriansyah Pakpahan Als.Pak Rian yang memiliki peran masingmasing, yaitu Terdakwamemiliki peran memutus

tali wayar dan menyambungkan kembali tali wayar sehinggasepeda motor tersebut bisa hidup, sedangkan saksi Afriansyah Pakpahan Als.Pak Rianmemiliki peran sebagai menyenter dengan menggunakan senter mancis sebagai alatpenerangan untuk menerangi Terdakwa dalam memutus tali wayar;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.f, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsurunsur dari dakwaanalternative kesatu, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidakterbantahkan

Putusan Majelis Hakim pengadilan negeri Pematang Siantar dalam perkarapidana No.141/Pid.Sus/2017/PN.Pms, tanggal 21 Agustus 2017 itu adalahmusyawarah Majelis Hakim akan tetapi tidak disebut kapan dibacakan isiputusan tersebut sah putusan itu.Berdasarkan keberatankeberatan yang saya kemukan diatas, dengan segalakerendahan hati saya memohon kehadapan yang mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan yang memerikss, mengadili dan memutus perkaraini pada banding tingkat banding kiranya berkenan mengambil

Bahwa dari uraian keterangan masing saksi dan dari keterangan terdakwa jelassangat berkaitan dan saling mendukung dan juga selama persidangan tidakpernah ada muncul pihak lain baik dari keterangan saksisaksi dan terdakwa,sehingga sangat tidak beralasan hukum ketika terdakwa memberikan alibi ataumenyangkal perbuatanya;Berdasarkan halhal tersebut diatas kami sependapat dengan segalapertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikandengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata mengenai halhalyang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebutkesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkatpertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkatbanding sendiri dalam memutus

, telah Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2017/PT MDNtepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, serta mengenai pidanayang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa sudahcukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum,oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danmengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagaipertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksadan memutus

perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan PengadilanNegeri Pematangsiantar tanggal 21 Agustus 2017 Nomor141/Pid.Sus/2017/PN.Pms yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurutketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasanTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang,

PUTUSAN Nomor: 15/G/2018/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut,dalam sengketaantara: Nama Sri Renggani, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta (Usaha Rumah Makan danKaraokeRENGGANIS), Alamat Dukuh Jebogo II RT 07RW 03, Desa Sumurjomblangbogo, Kec.Bojong,Kab.Pekalongan)Berdasarkan surat kuasa

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor 15/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal26 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara tersebut; 3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PenggantiNomor 15/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 Januari 2018,tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaratersebut;4.

Putusan No. 15/G/2018/PTUN.SMGPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quO;1.

Putusan No. 15/G/2018/PTUN.SMGOleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakimberkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kamiSampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugatmengenai pokok perkara sebagaiberikut: ;B.

Formul02/Proksi03/KIMPUTUSANNomor 47/B/2020/PTTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketaWe1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor47/B/2020/PT.TUNMDN tanggal 02 Maret 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara tersebut ditingkat banding; . Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan PaniteraPengganti ;.

Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2020 dantelah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbandingserta Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor 35/G/2019/PTUNPBR. tanggal 20 Januari2020 bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknya Para Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanuntuk memberikan putusan sebagai berikut sebagaimana terurai selengkapnyadalam memori bandingnya dan berkenan memutus

berkas perkara tersebut, Memori Banding dariPembanding/Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Tergugat/Tergugat IIIntervensi, dan setelah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, makaMajelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusanpengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi tentang kewenanganabsolut pengadilan telah keliru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan akan memeriksa dan memutus

diajukan TergugatIl Intervensi/Terbanding mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan kePengadilan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukandalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah berdasarkanUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara) yang menyatakan: pengadilan bertugas danberwewenang memeriksa, Memutus

Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara agar dapat memberikantindakan terlebih dahulu dalam perkara a quo ini dengan memberi putusanProvisi menyatakan Para Tergugat/Pihak Lain agar tidak melakukan segalabentuk kegiatan diatas tanah milik Penggugat, dengan cara melakukan ataumenyuruh melakukan menanam tanaman lagi diatas tanah milik Penggugatdan memasang plang kembali ;Bahwa pada perkara a quo ini dengan terbuktinya atas kesalahankesalahandari Para Tergugat sepatutnya menurut hukum

Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo agar menyatakan perbuatan ParaTergugat dapat dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) ;Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat, maka Penggugat memohon juga menyatakan tanah milikPenggugat adalah milik penggugat untuk seluruhnya berdasarkan SertifikatHak Milik Nomor: 565/Desa Pagar Batu terdaftar atas nama Morhanhutabarat, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara

Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi SumateraUtara dengan batasbatas sekarang sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum (Kompleks Perumnas)Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas)Sebelah Timur berbatasan dengan Kuburan UmumSebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas)Bahwa oleh karena itu, tanah tersebut adalah milik Penggugat seluruhnya,maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq.Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus

Berdasarkan uraian a quogugatan Penggugat dapatdikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihaknamun hal ini tidakdipertimbangkan Judex facti Pengadilan Negeri Tarutung secara seksama;TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Bahwa dalam pertimbangnya, Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutungdalam memutus perkara a quo atas eksepsi Para Pembanding/ dahulu ParaTergugat, yang dalam pertimbangannya menguraikan, ..., setelahmemperhatikan seluruh eksepsi Tergugat I, Ill, IV, V, VI, IX, menurutMajelis Hakim materi

Tidak boleh hanyamemeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatanselebihnya;DALAM POKOK PERKARA.Bahwa setelah membaca dan mempelajari keselurunan berkas perkara a quo,baik buktibukti surat, kKeterangan saksisaksi dan hasil komisi lapangan yangdikaitkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung padasalinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:17/Pdt.G/2019/PN.Trt.tanggal 10 September 2019, maka dengan ini ParaPembanding/ dahulu Para Tergugat sangat tidak sependapat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan, sehingga memberikanpertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut diatas;b.

Sengketa Pajak;e Ayat (2) menyatakan Pengadilan Pajak dalam hal Bandinghanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusankeberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;e Ayat (3) menyatakan Pengadilan Pajak dalam hal Gugatanmemeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaanpenagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusanlainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbanganhukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturanperundangundangan sebagaimana tersebut di atas;b.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalampertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, melakukankelalaian, dan tidak cermat sebagaimana yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan terkait dalam memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbanganhukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturanperundangundangan sebagaimana tersebut di atas;b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145 Tahun 2007 tersebut,cara penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untukHalaman 35 dari 40 halaman.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Situ Sigollo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggaldi Bontorita RT.003/RW.002, Kelurahan Tubajeng, KecamatanBajeng, Kabupaten Gowa:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingDEMNANNA se=sseseseseeseeesneciee ester

,Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 29/PENDIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 30 Maret 2016, tentangPemeriksaan dengan acara biaSa 5"""Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 29/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 30 Maret 2016, tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 29/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan PaniteraPengganti

,sanggahan ataupun keberatan dari pihak lainnya termasuk dari pihakpenggugat, sehingga sangat tidak berdasar permohonan Penggugat yangdalam petitum gugatannya memohonkan batal sertipikat in litis; Berdasarkan uraianuraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepadaMajelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan: Dalam Ekseps! : Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1.

Bahwa gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaradalah gugatan yang prematur/terlampau dini diajukan, sebab jika menelaahsegala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya sangat nyatajika lembaga peradilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara @ QUO; ~ =n onoHalaman 17 dari 82 halaman Putusan Perkara No.29/G/2016/PTUN.Mks.,2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini Tergugat I!

,Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan kepemilikannya di atastanah seluas 2139 M2, oleh karena itu jika mencermati hal di atas yangkemudian dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat sangat nyata berbedaletak masingmasing tanah tersebut, sehingga berdasar ketentuan Pasal 53ayat (1) Undangundang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan inikami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam rangkamemeriksa, memutus dan

PUTUSANNomor : 61/G/2020/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamsengketa antara :SAHABA DG.

Ngitung(Mustafa Bin Kulle) pada tanggal 12 Mei 2020 No.01/KS/V/ 2020:Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi : Pengadilan Tata UsahaNegara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama ;Untuk itu gugatan sudah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar sebab kepentingan hukum penggugat dirugikan akibat terbitnyakeputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa yang berupa Sertipikat HakMilik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019

hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaimtanah obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in litis yangditerbitkanberdasarkan Akta Jual Beli yang di sangkal oleh Pemilik awal yaituGALLA DG RANI padahal yang bersangkutan telah sepakat dan memberi capjempol pada Akta yang dimaksud dengan disaksikan oleh Kepala DesaToddotoa dan Kepala Dusun Marodeng serta di Tanda Tangani Oleh CamatKecamatan Pallangga selaku PPATS, sangat nyata merupakan kompetensilembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus

TUTU/ Penggugat dengan MUSTAFADG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE) yang sudah berkekuatan hukum tetapatas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 MeiHalaman 22 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2, makadengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa a quo, karena barupada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukumtentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalamhukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktianbebas terbatas (Vnjs bewijs) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

Pengadilan Agama berwenang secara absolut untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1 dan P.2)telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putuskarena perceraian, sehingga sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganHalaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.MrsUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009

Adapun batas sempadan yangdigunakan untuk memutus perkara adalah batas sempadan berdasarkanpemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti Penggugat,serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan faktafakta sebagai berikut:Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh hartabersama berupa: sebidang tanah luas 467 M2 (empat ratus enam puluh tujuhmeter persegi) dan sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai yang berdiri di atastanah sebagian milik Tergugat seluas

Dalamkonteks objek pemeriksaan Posita 5.2, hasil pemeriksaan setempat tersebutmenurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;Menimbang, bahwa memang terdapat perbedaan batas sempadanpada objek Posita 5.2 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaansetempat, batas sempadan hasil pemeriksaan setempat objek 5.2 tersebutadalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, terhadap adanyaperbedaan sempadan tersebut, karena perbedaan tersebut hanya merupakankekeliruan pengetikan

Dalamkonteks objek pemeriksaan Posita 5.5, hasil pemeriksaan setempat tersebutmenurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan batas sempadan padaobjek Posita 5.5 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat,batas sempadan hasil pemeriksaan setempat objek 5.5 tersebut adalahsebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakimberpendapat objek Posita 5.5 tersebut dapat digunakan untuk memutusperkara adalah batas

perkara;Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan keadaan dari segikuantitas pada objek Posita 5.6 antara gugatan Penggugat dan hasilpemeriksaan setempat, keadaan dan jumlah pada pemeriksaan setempatobjek 5.6 tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan dalam dudukperkara, maka Majelis Hakim berpendapat objek Posita 5.6 tersebut dapatdigunakan untuk memutus perkara adalah keadaan dan jumlah objekberdasarkan pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, buktibuktiPenggugat,

PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara iniuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam ProvisiHalaman 18 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.1.

Memutus pembubaran partai politik;d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengangugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenanganMahkamah Konstitusi dalam memutus perselisinan tentang hasilpemilihan umum..

Karena berdasarkankewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untukmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,Halaman 74 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilihan umum (pemilu).

tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Halaman 79 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini menurut hukum.DALAM POKOK PERKARA :1.

Memutus terlebih dahulu eksepsi Turut Tergugat Ill terkait dengankompetensi absolut sebelum pemeriksaan pokok perkara;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard)DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietHalaman 87 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.ontvankelijk verklaard):2.

PUTUSANNomor 8/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkaraperkaratentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:P.T. BANK SYARIAH MANDIRI. dengan alamat surat menyurat di P.T.

Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apayang menjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.

Bahkanpembatalan terhadap perjanjian tersebut diambil tanoa adanya pertimbangandalam putusan yang berdasarkan pada fakta hukum, padahal kewenanganuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan NegeriKisaran dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alin kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Kisaran.

YangMulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini denganamar putusan sebagai berikut:MENGADLI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PEMOHONKEBERATAN untuk seluruhnya.2.

Memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihakkonsumen;. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan UndangUndang ini;.

PUTUSANNomor 1/Pdt.G/2021/PN PgaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1. Diana Binti Abdul Rohan, bertempat tinggal di Sidorejo Rt 011 RW 004 Kel.Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Misnan Hartono, S.H., Hendri YANSYAH, S.H.

Andi Hamka, maka sesualketentuan dari Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atasUU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perkara A quomerupakan Kewenangan Peradilan Agama untuk memutus perkaraantara orangorang beragama islam dibidang waris;Sehingga sudah sangat Jelas dan terang kiranya Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan PengadilanNegeri Pagaralam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara dengan Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN.Pga;.

Andi Hamka, maka sesuai ketentuan dari Pasal 49 UU No. 3 Tahun2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,Perkara A quo merupakan Kewenangan Peradilan Agama untuk memutus perkaraantara orangorang beragama islam dibidang waris;Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang didalamnya termuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut)yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4pada positanya menyatakan sebagai

ahli waris dari alm Abdul Rohan sehingga harusdibuktikan bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris yang berhak terhadapobjek perkara bersama ahli waris yang lain hal ini disebabkan ada beberapa abhliwaris lain yang disebutkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 49Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris

Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa; Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah; dan ekonomi syariah.Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021.

ketentuan Pasal 1 angka 7 Undangundang Nomor. 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak ataupenanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadapkeputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor. 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus

Tentang Majelis Hakim PengadilanPajak telah memutus sesuatuhaldiluarkewenangannya (ultra petita)Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Halaman 18 alineake2:Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis berpendapat, cukup kuat alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat atas Surat Nomor : S286/ PJ.42/2006 tanggal 19September 2006, dengan membetulkan KEP 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 05 Agustus2005 tentang

J.07/BD.04/2005 tanggalOS Agustus 2005 tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan UntukTujuan Perpajakan sesuai permohonan Penggugat .....Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menyampaikan dalildalilnya sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor. 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa ataspelaksanaan Penagihan

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak telah memutus suatuhal yang tidak digugat atau bukan sebagai objek sengketa berdasarkan Surat GugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 09/X/PJK.04/VWBI/06tanggal 05 Oktober 2006.7.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak telahmelakukan perbuatan yang telah melampaui kewenangannya untuk memeriksadan memutus sengketa gugatan (Ultra Petita) yang dipersengketakan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam Surat Gugatan yangdiajukan Termohon Peninjauan Kembali tersebut.8.

Bahwa selain itu, kami mohon kepada YangMulia Majelis Hakim memutus berdasarkan hukum yang seadiladilnya,bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang disampaikan dipersidangankeberatan cerai karena alasan perselisihan dan pertengkarannya tidak sesuaidan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya maka perlukirang Yang Mulia Majelis Hakim menilai apakah keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi jika melihat kondisidan fakta yang ada bahwa Penggugat dan Tergugat sejak

Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untukmengabulkan gugatan Penggugat;6 Bahwa Penggugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil jawabanTergugat yang lain dan yang selebihnya dan penolakan mana nantinya akandisertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tibawaktunya;Bahwa terhadap replik Penggugat diatas, Tergugat juga menyampaikan dupliksecara tertulis tertanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :Tergugat mengusulkan dahulu Yang Mulia Bapak Hakim memutus

kesimpulan secara lisan pada tanggal 9 April 2015 yang intinya tetappada jawabannya;Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acarapersidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat,Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agamamemeriksa, mengadili, dan memutus

perkara a quo;Menimbang bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelisberpendapat sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam antara lain di bidangperkawinan:Menimbang bahwa

berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndang tersebutdi atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatanperceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat PengadilanAgama Kraksaan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat;Menimbang

., yang menyatakanbahwa Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau Suatu keadaan,maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harusmembuktikan hak atau keadaan itu;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) yang mana akandipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupafotokopi kartu tannda penduduk telah bermeterai

Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dapat diketahui bahwaTergugat sejak pergi hingga saat ini memang benar tidak pernah pulangmenemui keluarganya dan tidak jelas tempat tinggalnya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatjuga mengajukan = saksisaksi, yang mana oleh Majelis Hakim akandipertimbangkan untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua

saksi telah memenuhi batasminimal (vide Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebutadalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan danmendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksisaksi tersebut telah memenuhi syaratmateriil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus

tersebut diatas secara yuridis telah nyata melanggarPasal 5 huruf (d), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa secara nyata dalam rumah tangga Penggugat danTergugat telah terjadi kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatcara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan (dalam bentukpenerlantaran) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan yangsesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan memutus

Put No. 0098/Pdt.G/2017/PA SgrArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempatatau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan,apabila Penggugat ada bukti yang kuat.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahpertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada

Batu Ampar, Kecamatan Kramat JatiJakarta Timur;15 Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri DepokagarPutusan tersebut dapat dijalankan walaupun ada upaya hukumlainnya seperti banding, verzet dan lainnya (Uij Voorwar Bij Voorward)PERMOHONANMaka berdasarkan faktafakta hukum tersebut kami mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang mengadili danmemeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :DALAM PROVISI : Meletakkan Sita jaminan atas tanah milik Tergugat II yang

KONPENSI/ DALAM REKONPENSI Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor181/Pdt.G/2019/PN.Dpk Tanggal 1 Desember 2020;Atau apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohonPutusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikanoleh Pembanding semula Tergugat , Terbanding /Pembanding semulaPenggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agarPengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat C.q Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus

Menghukum Terbanding / dahulu Tergugat untuk membayar biayaperkara ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikanoleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat , Pembanding /Terbandingsemula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknyaagar Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat C.g Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikanputusan sebagai berikut :1.

,yang dimohonkan banding tersebut, buktibukti Surat, memori bandingmaupun kontra) memori banding Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasandalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepatdan benar, oleh karena itu. pertimbangan hukum tersebut diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdidalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat banding ;Menimbang, bahwa selain yang

PUTUSANNomor : 36/ Pdt.G/ 2018/ PN.Krg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkaraPerdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara :Ir. Dodi Taviano, Umur 54 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Badran AsriRT.002 RW.010 Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar,Kabupaten Karangayar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaSupangat, SH., MH.

Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah diubah dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikanperkaradi tingkatpertamaantaraorangorang yangberagama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e.wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadagah; dan . ekonomi syariah.Penjelasan:Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka haruslah ditolak provisi danseluruh petitum gugatan PENGGUGAT;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraNo.036/Pdt.G/2018/PN.KRG untuk memberi putusan sebagai berikut :Dalam Ekseps'!

: Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan; Menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara No.036/PDT.G/2018/PN.KRG; Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima(niet on van kelijk verklaard);Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan; Membebankan biaya perkara menurut hukum;AtauApabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadiladilnya.

tersebut ketentuan penyelesaiansengketa melalui peradilan umum tidak dapat dilakukan dan kembali terikat padaketentuan pasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan olehpengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama juga disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus