Ditemukan 274927 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1929/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
7 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 18-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA KARAWANG Nomor 1717/Pdt.G/2019/PA.Krw Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
dalamkehidupan suami isteri telah terjadi perselisinan yang terus menerus yangsulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 hurup fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelan Pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yangselanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelisberpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undangundang nomor1
Register : 20-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0363/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 05-09-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0744/Pdt.G/2013/PA.Bkl Tanggal 7 Nopember 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 1
13 — 1
jugamadharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengankaidah Ushuliyyah yang menyatakan :1 W LE add) Ul> Ge prio raw Laoll 559Artinya : Mencegah mafsadat lebih diuttamakan daripada menarik kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka majelishakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patutdinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Het Herziene IndonesiaReglemen (HIR) , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
Register : 14-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA BOYOLALI Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Bi Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon
Termohon
17 — 5
17 — 5
oleh Karena perbuatan Termohon yang melakukan gendakdengan orang lain yang diduga dengan mantan suaminya bernama Heritersebut sudah dapat dikategorikan Zina sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, maka Pemohon telahmelaporkan perbuatan Termohon dan mantan suaminya tersebutkeKepolisian Resor Boyolalidan sedang dalam proses penyidikan;Bahwa oleh karena salah satu pihak (termohon) berbuat zina sesuaiketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat(2)Undang Undang Nomor1
Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf a, sertayurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;Bahwa atas dasar selain zina sebagaimana tersebut diatas, oleh karenadalam ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sudah tidakada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan adanya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah lagi maka dalam keadaan yang demikian ini sesuaiketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor1
Register : 25-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 3748/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 4
10 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
2000 sampai denganbulan Nopember 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 19-05-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 20-02-2019
Putusan PA TALU Nomor 236/Pdt.G/2017/PA TALU Tanggal 21 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
10 — 6
tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon danTermohon akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1
berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 27-11-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA SAMPIT Nomor 495/Pdt.G/2013/PA.Spt Tanggal 10 Februari 2014 —
27 — 10
27 — 10
adalah sebagaimana yang terurai di atas.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secarapribadi (in person) di persidangan.Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengansungguhsungguh mendamai kan Pemohon dan Termohonsebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undangundang Nomor50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1
yang diajukan Pemohon dapat diterima dan mempunyainilai pembuktian.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakanpermohonan cerai talak yang disebabkan perselisihan yangterus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehinggadengan telah didengarnya keterangan SAKSI I, XXXX Pemohondan XXXX Termohon SAKSI II yang juga sekaligus menjadisaksi Pemohon dalam perkara a quo, maka majelis hakimmenilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 12-01-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PA SLAWI Nomor 0177/Pdt.G/2022/PA.Slw Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 14
13 — 14
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
masalah ekonomi, sebab Termohon seringmerasa kekurangan dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 11bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannyalayaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 08-02-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PA SLAWI Nomor 0453/Pdt.G/2022/PA.Slw Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 33
47 — 33
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta lagi dengan lakilaki lain, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannyalayaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 02-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA Namlea Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nla Tanggal 23 September 2020 — Pemohon I dan Pemohon II
86 — 22
86 — 22
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
dan aktakelahiran anak para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohondalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikanperlindungan hukum;HIm. 10 dari 12Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.NlaMenimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikandalildalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkanuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1
Register : 25-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Mtr Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangantersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /barumenjatuhkan talak raj i satu kali , maka petitum angka ( 2 ) permohonanPemohon mengenai izin talak raj i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Register : 02-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PA Malili Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Mll Tanggal 21 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 33
67 — 33
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPemohon dengan memberikan nasehat agar bersabar dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
Putusan No.433/Pdt.G/2021/PA.MIlyang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 19-03-2012 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Kis Tanggal 9 April 2012 — PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;
MELAWAN
TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat
14 — 11
14 — 11
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
Register : 25-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Ktl Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 1
27 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampaisaat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugatberkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 15-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA JEPARA Nomor 1537/Pdt.G/2020/PA.Jepr Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Hakim menilai Pemohontetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang
No. 1537/Padt.G/2020/PA.JeprMenimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidakbermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaanlahir batin bagi Pemohon dan Termohon.
Register : 04-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Ktl Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 4
63 — 4
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 19-09-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA MADIUN Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Mn Tanggal 18 Oktober 2016 — Penggugat dan Tergugat
58 — 11
58 — 11
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugattelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
Put.No: 0297/Pdt.G/2016/PA.MnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, danPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkantujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
Register : 07-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PA BINJAI Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Bji Tanggal 17 Mei 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
47 — 4
47 — 4
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohonharus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapatdijatuhkan putusan atas perkara a quo dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat menempuh upayamediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohonbenarbenar berada dalam perselisihan yang tajam (syigaqun baid) sehingga tidak adaharapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupasehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undangundang Nomor1
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2891/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 12
20 — 12
Danselama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak tahun 2016 Tergugat telah pergimeninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugatdan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 5 tahun, dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1