Frasa Perjanjian Kerja WaktuTertentu Pasal 65 ayat (7) dan Frasa Perjanjian Kerja UntukWaktu Tertentu pasal 66 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak memiliki kKekuatanhukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidakdisyaratkan adanya pengalihan perlindungan hakhak bagipekerja/ourunh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadipergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaanborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasapekerja

Foto copy, Surat Referensi Kerja dengan Nomor13/MP/REF/TELKOM/SBY/VI/75 tanggal 3 Agustus 2013, yang selanjutnyadiberi tanda P2.e ;9.

Foto copy, Surat Referensi Kerja dengan Nomor13/MP/REF/TELKOM/SBY/X1V296 dari PT. Media Prima (Turut Tergugat Il)untuk mantan Pekerja atas nama Vivin Novita, yang selanjutnya diberi tandaP7;14.Foto copy, Surat Keterangan Pernah Bekerja No. 072015/IGHSK16/0110tanggal 27 Juli 2015 dari PT. Infomedia Solusi Humanika untuk mantanPekerja atas nama Vivin Novita, yang selanjutnya diberi tanda P8.a ;Hal. 29 dari 44 hal. Put.

Maret 2020 tanpaalasan dan dasar Hukum adalah tindakan dan atau perbuatanmelawanHukum (Onrecht Matige Daad), sebagaimana yang diatur dan ditegaskandalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) UndangUndang R.I No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan :Bahwa Penggugat telah bekerja selama bertahuntahun secara terusmenerus dan tidak pernah terputus dan jenis pekerjaan bersifat menetap,maka Hubungan Kerja Tergugat dengan Penggugat adalah Hubungan KerjaMenetap sebagaimana diatur pada Pasal 60 63 UndangUndang Nomor13

atau perbuatan melawanHukum (Onrecht Matige Daad), sebagaimana yang diatur dan ditegaskanHalaman 30 dari 38Putusan Nomor 256/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdndalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) UndangUndang R.I No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa Penggugat telah bekerja selama bertahuntahun secara terusmenerus dan tidak pernah terputus dan jenis pekerjaan bersifat menetap,maka Hubungan Kerja Tergugat dengan Penggugat adalah Hubungan KerjaMenetap sebagaimana diatur pada Pasal 60 63 UndangUndang Nomor13

Andi Wahyudi), Tergugat langsung menyetujuinya tertanggal19 Maret 2020 kemudian selanjutnya dibuatlan Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 18 Maret 2020, yang mana Penggugat dan Tergugat telah sepakatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat mengundurkandirinya terhitung efektif sejak tanggal 19 Maret 2020 yang sebenarnya telahselesai, karena sesuai dengan syarat syarat dan prosedur telah dilakukansecara benar sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 TERGUGATREKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengirimkan Surat Nomor13/JKT/X/2017 Perihal Shipping Instruction Kepada PENGGUGATREKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, dan atas dasar hal tersebutTERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI memerintahkanPENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI melakukanpemuatan batu scrop ke dalam Kapal TB Hector 103 & BG PMS 202Hal 16 dari 40 Hal Putusan No.472/Pdt.G/2018/PN.Jkt.

tidakmemungkinkan untuk dilewati karena membahayakan Kapal.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat maupun' Tergugat Majelis dapat menyimpulkan bahwa diantarakedua belah pihak terdapat perbedaan pendapat dalam halhal sebagai berikut :Menurut PenggugatBahwa dari Berita Acara Bongkar Muat tertanggal 27 Maret 2018,diketahui draft selesai muat bagian belakang adalah 3.4 Meter,sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.028/SPAL/SPGTSL/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, Surat Nomor13

(dua ribu delapan ratus tiga koma tigabelas meter kubik) dari Pelabuhan Jetty Teluk Banten Merak, dengan tujuanPelabuhan Muara Jelay Sukamara Kalimantan Tengah oleh karenanya dalamperkara aquo segala permasalahan dan penyelesaian Perselisahan juga harusberpangkal pada berpangkal pada Surat Perjanjian Angkutan Laut No.028/SPAL/SPGTSL/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, Surat Nomor13/JKT/X/2017 tanggal 21 Maret 2018 Perihal Shipping Instruction, dan note(catatan) dalam Berita Acara Bongkar Muat tanggal

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ; Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003,tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktutidak tertentu ; Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telahsesuai dengan aturan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa memperhatikan dari dalildalil gugatanPenggugat, dalildalil Jawaban

No. 177/G/2013/PTUNBDGmerupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputusputus, tidakdibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi,tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanyasuatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaanmusiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadiobyek perjanjian kerja waktu tertentu ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 102 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, menyatakan(1) Dalam melaksanakan hubungan

mengembangkan keterampilan, dan keahliaanya serta ikutmemajukan perusahaan dan memperjuangkan' kesejahteraananggota beserta keluarganya ; (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha danorganisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakankemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja,dan memberikan kesejahteraan pekerja/ouruh secara terbuka,demokratis dan berkeadilan :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati faktahukum yang terangkum dihubungkan dengan Undang Undang Nomor13

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telahditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh EdiPurwoyuwono Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 11Desember 2015 telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Kuasa TerbandingI, I, UI, IX, X, XIV,XVI,XXLXXILXXILXXIV,XXV dan XXVIagar datang diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara Nomor13

Nomor 13/Pdt/2015/PN.Nnk dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat olehS.M.Anwar Musaddat Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 3 Desember2015, telah memberitahukan /memberi kesempatan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nunukan,Turut Terbanding semula Turut Tergugat agar datang keKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara Nomor13

Aspek Penilaian bukti: Bahwa Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Nnk dipandang tidak cermat melakukan penilaian terhadap alat buktiyang diajukan di peresidangan oleh para Penggugat dan para Tergugaty;Menimbang, bahwa untuk selengkapnya memori banding sebagaimana terlampirdalam berkas perkara:Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan olehTerbanding XI semula Tergugat XI , dan Kuasa TerbandingTILT IX,X,XIV,XVLXXIXXII,XXUI,XXIV,XXV,XXVI mengemukakan halhal

pengadilandan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrialyang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, Pasal 151 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangberbunyi, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja pekerja/ouruh setelah memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian hubungan industrial, Pasal 152 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Putusan Nomor 809 kK/Pat.SusPHI/2016Ketenagakerjaan yang berbunyi Perjanjian kerja berakhir apabilaadanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembagapenyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatanhukum yang bersifat tetap., Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunti, dalam halperundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja pekerja/ouruh

Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2016mengandung unsur kekhilafan atau bukan kesalahanTermohon PK sehingga Termohon PK berhak atasPengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1)huruf a KUP;Bahwa alasan Pemohon PK menerbitkan STP tersebutialah karena Termohon PK tidak membuat Faktur Pajakpada saat menyampaikan tagihan kepada BendaharaPemerintah sebagai pemungut PPN untuk Masa PajakSeptember 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor13/PJ/2010 tentang

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor13/Pj/2010 tentang Bentuk, Ukuran, ProsedurPemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata CaraPengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan AtauPenggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajakdengan jelas mengatur bahwa:Pasal 2 ayat (1) huruf d mengatur bahwa:Faktur Pajak harus dibuat pada:h. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak;Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2016i.

1988 yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjekhukum dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai /egal standingmengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi aktaotentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenaitu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13

Tahun 1985, namun karena tidak ditunjukkan aslinya bukti tersebutmerupakan bukti permulaan, sedangkan Termohon tidak membantah,maka bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sempurna;Menimbang, bahwa dari bukti P.3 merupakan fotokopi dari aktaotentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenaitu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyaikekuatan bukti yang sempurna ;Menimbang

Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut Hukum jikaPengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulumenetapakan Tergugat telah terbukti dan sah dan menyakinkanmelakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Penggugatsebagai pekerja tetap berdasarkan Pasal 66 UndangUndang Nomor13 Ketenagakerjaan;9.

Hubungan Kerjasecara sepihak bukan karena adanya kesalahan dari Penggugat danPenggugat dalam hal ini telah menimbulkan kerugian yang sangatbesar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berartikehilangan penghasilan, oleh karena itu pantas dan layak menuruthukum Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untukmembayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat(2),Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3), danuang pengganti hak sesuai pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13

Bahwa Judex Facti Telah Salah dalam Menerapkan Hukum atau TidakMenerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya TentangBerakhirnya Masa Kerja Termohon Kasasi;2.1.2.2.2.3.Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tersebut berpedoman kepadaketentuan Pasal 52 ayat (1) Undangundang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak,kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanyapekerjaan yang diperjanjikan,

uang penggantian atas biayaatau ongkos pulang untuk pekerja/ouruh dan keluarganyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) huruf b Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebab uangpenggantian atas biaya atau ongkos pulang tersebut sudah termasukke dalam komponen pengupahan yang diterima oleh Termohon Kasasisetiap bulannya sehingga tidak perlu lagi dimasukkan sebagaikompensasi atas uang penggantian sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 162 ayat (1) Undangundang Ketenagakerjaan Nomor13

tercapainya kesepakatan dalam perundingan Mediasi, makapada Oktober 2018 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telahmengeluarkan ANJURAN, yang mana dalam Anjuran tersebut tidaksesuai dengan harapan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalamPasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali, ketentuan pasal 156ayat 2 uang perhargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156ayat 3 uang penggantian sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU Nomor13

dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), maka Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara, namun oleh karena pada gugatanPenggugat diketahui nilainya dibawah Rp150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biayaperkara dibebankan kepada Negara yang nilainya sebagaimanadicantumkan dalam Amar Putusan;Memperhatikan ketentuankentuan dalam HIR, UndangUndang Nomor13

Adanya penyimpangan terhadap ketentuan Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Jo Kep19/MEN/X1/201 2;Bahwa berdasarkan Pengaduan tersebut sebagaimana angka 8 (delapan)Kepala DisnakerTrans Kabupaten Paser bersamasama PengawasKetenagakerjaan telah berulangulang kali memberikan surat Panggilandan Penegasan kepada Tergugat melalui surat DisnakerTrans KabupatenPaser Nomor: 565.1/799/DTKT pada tanggal 29 Oktober 2014 tentangtindak lanjut pengaduan, Surat DisnakerTrans Kabupaten

Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Maka berdasarkan ketentuanPasal 96 Ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, olen karenanya sangatberalasan apabila Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan PutusanSela yaitu menghukum Tergugat membayar Upah Para Penggugatbeserta hakhak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebagaiPekerja, selama proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus

Adanya penyimpangan terhadap ketentuan Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Jo Kep19/MEN/XI/201 2;10.Bahwa berdasarkan Pengaduan tersebut sebagaimana angka 8 (delapan)Kepala DisnakerTrans Kabupaten Paser bersamasama PengawasKetenagakerjaan telah berulangulang kali memberikan surat Panggilandan Penegasan kepada Tergugat melalui surat DisnakerTrans KabupatenPaser Nomor: 565.1/799/DTKT pada tanggal 29 Oktober 2014 tentangtindak lanjut pengaduan, Surat DisnakerTrans Kabupaten

Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Maka berdasarkan ketentuanPasal 96 Ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya sangatberalasan apabila Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan PutusanSela yaitu menghukum Tergugat membayar Upah Para Penggugatbeserta hakhak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebagaiPekerja, selama proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus

Putusan Nomor 73/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr.Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang adahubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnyadikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan, makapenyelesaian sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat harusberdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor13

:Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati bukti surat dari pihakTerlawan Il yang diberi tanda TII6 yaitu Berita Acara MenjalankanKeputusan Nomor 13/1960/Perdata/PN Pgr, surat tersebut ialah beritaacara eksekusi terhadap putusan Putusan Pengadilan Nomor13/1960/Perdata/PN.Pgr tanggal 24 April 1966 (vide bukti T.II9),Jo.Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 338/1967 tanggal 22 Februari 1971(vide bukti T.II10) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus1971 oleh Panitera Pengganti disaksikan oleh

Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T.ll1 s/d Bukti T.ll12yang mana beberapa dari bukti surat tersebut adalah BuktiSurat yang diberi tanda Bukti T.Il6 yaitu Foto Copy SURATPERINTAH MENJALANKAN KEPUTUSAN HAKIMPENGADILAN NEGERI BALIGE, Bukti Surat yang diberitanda Bukti T.ll9 yaitu Foto Copy Surat Salinan PutusanNomor : 13/1960/Perdata/PN.Pgr yang menurut MajelisHakim yang memeriksa dan wmengadili perkaratingkat (pertama) adalah berita acara eksekusi terhadapputusan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor13

disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO, Pekerjaan :Swasta, Alamat : Rt 003 Rw 002 Desa Makam, Kecamatan Rembang,Kabupaten Purbalingga;yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal3 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurbalingga pada tanggal 4 Juli 2018 di bawah register Nomor13

,sedangkan untuk Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidakmewakilkan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehinggaTergugat dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya di dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor13/Pdt.G/2018/PN Pbg tanggal 17 Oktober 2018 telah ditunjuk mediatorbernama R.

Tahun 1989 dan dalam hukum Islampernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13

juncto Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil jawabannya Termohontelah mengajukan bukti surat (T.1 dan T.2), bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13

Bahwa proses tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlakuyaitu Peraturan Menteri Agraria / Ka BPN No. 3 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ;Berdasarkan uraian diatas mohon majelis Hakim Berkenan memberikanputusannya sebagai berikut: Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banyumas telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor13/Pdt.Plw

Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor13/ Pdt.Plw/2015/PN.Bms yang ditandatangani oleh Juru sita PenggantiPengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016Putusan Pengadilan Negeri Banyumas NomorHalaman 53 Put No.508 /Pdt/2016/PT.SMG13/Pdt.Plw/2015/PN.Bms tanggal14 Maret 2016 telah diberitahukansecara patut kepada Terlawan VI yang tidak

hadir pada saat putusandiucapkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 13/ Pdt.Plw/ 2015/PN.Bms yang ditanda tangani oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis tanggal 24 Maret2016, Kuasa Para Pembanding/ Para Pelawan telah menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor13/PDT.Plw/2015/PN.Bms tanggal 14 Maret 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataanbanding Nomor 13 / PDT.Plw /2015/PN.Bms 47/2015 yang

Pertama harusdibatalkan dan para Pembanding/para Pelawan tetap berada dipihakHalaman 61 Put No.508 /Pdt/2016/PT.SMGyang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semuabiaya dalamkedua tingkat peradilan secaratanggungrenteng ;Mengingat, pasal 194 s/d 194 HIR juga Undang Undang No.48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Pelawan ;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor13

telah dilakukan perjanjian kerjasama dalam penggunaan lahan;Menolak Gugatan Intervensi selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Intervensi IXIV seluruhnya;DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSIHalaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor 83/PDT/2018/PT.BJMMenghukum Para Penggugat / Tergugat Intervensi IXIV membayar biaya perkarasejumlah Rp10.824.550,00 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu limaratus lima puluh rupiah);Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor13

Bahwa Kontra Memori Banding ini disampaikan berdasarkan kewenanganyang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017.2.Bahwa Kontra Memori Banding diajukan oleh Terbanding II sebagaitanggapan atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding yangkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin nomor13/Pdt.G/2017/PN.Bin,tanggal 23April 2018(selanjutnya disebut Putusan).Bahwa amar Putusan berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM POKOK PERKARADalam Provisi: Menolak Gugatan Provisi Para

,tanggal 23 April 2017.Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijkeverklaar; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin nomor13/Pdt.G/2017/PN.Bin., tanggal 23 April 2017;DALAM PERKARA INTERVENSI Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijkeverklaar; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin nomor13

Tanggal 17 Desember 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 Januari 2016 dan diterimatanggal 16 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat IIIntervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13/G/2015/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Manado.

(halaman 5huruf J salinan Putusan Perkara Nomor13/G/2015/PTUN.

Disini bertentangan dengan amanahUndang Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 juncto Pasal 43Undang Undang Nomor 21/2000;Bahwa yang di lakukan oleh pihak Tergugat dengan melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan yang jelas danbelum adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial sangat bertentangan dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 151 Pasal 155 dan Pasal 170;Bahwa Pada tanggal 07 Desember 2015 Para Penggugat mendatangiPerusahaan Tergugat

Nomor13 Tahun 2003 Jo.

Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGATberakhir dengan sendirinya dikarenakan berakhirnya jangka waktuperjanjian, sebagaimana bunyi Undangundang Republik Indonesia nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 61 ayat (1) butird.3. Menyatakan pihak TERGUGAT tidak berkewajiban membayar ganti rugikepada pihak PENGGUGAT, sebagaimana bunyi Undangundang RepublikIndonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 62.4.

PKWT sebanyak 11 (sebelas) kali tersebut dalam proses perpanjanganPKWT (vide : bukti P1=T1 dan P2) Tergugat dalam persidangan tidak dapatmenunjuk bukti tertulis tentang adanya pemberitahuan secara tertulis kepadaPenggugat yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir dalam prosesperpanjangan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena menurutpendapat Majelis Hakim perpanjangan PKWT antara Penggugat dengan Tergugattelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) UndangUndang Nomor13