Reboisasi (DR) yang harusdibayar oleh terdakwa sebesar US$ 127,75 (seratus dua puluh tujuh komatujuh puluh lima dollar amerika), serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)sebesar RP. 713.600, (Tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) danGanti Rugi Tegakan (GRT ) sebesar Rp. 7.408.300, (Tujuh juta empat ratusdelapan ribu tiga ratus rupiah).Perbuatan Terdakwa USMAN Bin SYAHRIL, sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

127,75 (seratus dua puluh tujuh komatujuh puluh lima dollar amerika), serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Halaman 8 dari 15 halaman .Putusan.Nomor.37/PID.SUSLH/2020/PT.PBRsebesar RP. 713.600, (Tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) danGanti Rugi Tegakan (GRT ) sebesar Rp. 7.408.300, (Tujuh juta empat ratusdelapan ribu tiga ratus rupiah).Perbuatan Terdakwa USMAN Bin SYAHRIL, sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Menyatakan Terdakwa USMAN Bin SYAHRIL bersalah melakukan TindakPidana pidana yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutandalam surat dakwaan kami.2.

berakhir di tempat dimana kayu di bongkar;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalamtahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahananmaka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkatbanding ditetapkan dalam amar putusan ini ;Mengingat, akan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangundangRepulik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

HANAFI Als NAFIBin TENGKUSYAHBUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TENGKU ABD.

datang petugas PolisiPerairan dengan menggunakan Speed Boat melakukan penangkapan danpemeriksaan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telahterpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1)huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan

/PN.BlsMemperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILLI:1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ABD.

yaitumemberikan perlindungan terhadap anak, sedang yang dimaksud dengan anakdalam UndangUndang Pengadilan Anak adalah umur 18 (delapan belas)tahun, maka terdakwa pun berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimanadimaksud UndangUndang Perlindungan Anak tersebut dan demi kebaikanmasa depan terdakwa agar hidupnya lebih sejahtera sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 64 ayat (2) huruf d UndangUndang PerlindunganAnak;Menimbang, bahwa manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidanaterhadap terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan

(preventif) dilakukannyatindak pidana baik pencegahan atas pengulangan oleh Terdakwa sendiri(prevensi khusus), maupun pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya agartidak melakukan perbuatan pidana tersebut karena melakukan tindak pidanadapat dijatuhi pidana (prevensi umum), sehingga sudah sepatutnya apabilaterdakwa diberikan pembelajaran agar dimasa yang akan datang terdakwa tidakmelakukan perbuatan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, makakepada terdakwa dibebani

keterangansaksisaksi yang diajukan Pemohon dan Pemohon Il terungkap bahwaSrikandida Maryana Kusi Kolo (Pemohon II) yang lahir di Banain pada tanggal28 Agustus 1993 sekarang telah berumur kurang lebih 26 (dua puluh enam)tahun;Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksisaksidihubungkan dengan uraian pasalpasal dalam peraturan tentang ijin menikahdiatas, maka Pemohon dan Pemohon II senyatanya telah dewasa secaraumur;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penghalang pernikahan dalamBab Ill tentang Pencegahan

Pasal9, Pasal 10 dan Pasal 12 undangundang ini tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan olehPemohon dan Pemohon II bahwa perkawinan mereka dibatalkan oleh orangtua pemohon II dengan alasan pemohon telah melakukan kesalahan danpemohon seorang calaon suami yang tidak baik bagi pemohon Il, oleh karenaPemohon tidak mengikuti dua kali acara pesta keluarga pemohon II;Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksisaksi dan pasalpasalyang berkaitan dengan Bab Ill tentang Pencegahan

tersebut disyaratkan dalam pasal bahwa mempelai dalampengampuan dari yang menentang perkawinan tersebut dengan alasan bahwaperkawinan tersebut dapat membuat kesengsaraan bagi calon mempelai,namun dalam hal ini didalam keterangan saksisaksi bahwa Pemohon danPemohon II telah tinggal serumah dan sudah dewasa serta telah mempunyaiseorang anak, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon II tidak dalampengampuan, sehingga pelarangan dari orang tua Pemohon Il tidaklahberalasan hukum;Menimbang, bahwa pencegahan

Menyatakan Terdakwa Angga Setia Febrianto Bin Budi Siswoyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

Khoirul Rozikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

3. Menetapkan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M Nahrowi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan Terdakwa Afid Ageng Dwi Purwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ribut Dwi Hari Prasetiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Farista Akbar Yuliarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila

Menyatakan Terdakwa Farista Akbar Yuliarto tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sejumlah Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 5 (lima) hari;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaAGUS Ftelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwaAGUS Fmembayar

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaSanjayatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwaSanjayamembayar

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaENDANG Stelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwaENDANG S

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaSamsul Ctelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda sebesar

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaRegatelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda sebesar

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaM Ainur Riskytelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaAbdul Maliktelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda

mereka terdakwa Wasjan bin Sukarta, terdakwaDarmono bin Raksa Wijaya, terdakwa Nurhamid bin Aliyoso danterdakwa Dadang Sudarwan bin Tasmin terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersamasamadengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1)huruf b jo. pasal 12 huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Brebes atau setidak tidaknya di suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Brebes, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalampasal 12 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,perbuatan mana dilakukan mereka

)ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa mereka, terdakwa Wasjan bin Sukarta, terdakwa Darmonobin Raksa Wijaya, terdakwa Nurhamid bin Aliyoso dan terdakwa DadangSudarwan bin Tasmin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebutdalam dakwaan Primair diatas, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

proseshukum lebih lanjut.e Akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, pihakPerum perhutani mengalami kerugian materiil sebesarRp. 66. 443.000.00, (enam puluh enam juta empat ratusempat puluh tiga ribu rupiah) kerugian tersebutditentukan tarif kerugian berdasarkan SK DIREKSI (Perumperhutani No. 664 / KPTS / DIR /2010 tanggal 01 Oktober2010).Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Unsur orang perseoranganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan orangperseorangan menurut ketentuan ini yaitu Pasal 1 angka 21 UUNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan disebutkan bahwa Setiap orang adalah orangperseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesiadan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian sertapemeriksaan pada awal persidangan terhadap

Bahwa tanpa menghiraukan surat Pencegahan Penerbitan Sertipikattertanggal 04 Juni 2012 yang telah terlebin dahulu disampaikan olehPenggugat kepada Tergugat, dengan arogansinya Tergugat tetapmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua,tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m*atas nama Hajja AndiHalipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H, M.H., AndiHalaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 197 PK/

Andi Halipa, Dkk., adalah merupakan tindakanyang sangat keliru karena telah mengabaikan upaya pencegahan yangdilakukan Penggugat melalui surat Pencegahan Penerbitan Sertipikatyang disampaikan tertanggal 04 Juni 2012 sebagaimana diuraikan dalampoin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas yang mutatis mutandis diajukanlangsung kepada Tergugat dan disertai pula dengan adanyapengumuman yang dipasang oleh Penggugat di atas tanah tersebut yangmencantumkan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan KantorAdvokat/Konsultan

Bahwa menurut Penggugat pada saat tanah disengketakan telahmengajukan surat pencegahan proses permohonan penerbtan sertipikat diatas tanah (Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan TellumpanuaKecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrangtanggal 4 Juni 2012 telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan denganmemberi kesempatan kepada Penggugat dengan dalildalil dan buktibuktiyang dimiliki untuk melakukan upaya hukum baik

Bahwa Surat Pencegahan yang diajukan Penggugat adalah padatanggal 4 Juni 2012, yaitu saat Penggugat dalam status sebagaiKuasa Hukum dari Alfis selaku Penggugat dalam Perkara Perdatayang telah diputus, sebagaimana gugatan poin 3 dan Poin 4, Perkara/Putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang juncto Putusan KasasiNomor 1014 K/PDT/2003 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012 (vide Bukti P.1);b.

tersebut,bahkan oleh Pihak Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sendiri, selaku pinak yang mengajukan Surat Pencegahan tersebut;g.

Menyatakan terdakwa TAUKHID SANTOSO Bin SURANI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Karenakelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu jati tanpadilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan hutandalam dakwaan Kedua;2.

dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.SUS/2016/PN Bla Atas terjadinya tindak pidana tersebut Negara atau perhutani telah dirugikansenilai Rp 422.965, (empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enampuluh lima rupiah) dan kerugian tersebut belum termasuk rusaknya fungsihutan, sebagai pengatur tata air dan pencegah erosi yang tidak dapat dinilaidengan uang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat 1 huruf b UndangUndang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapatTerdakwa telah lalai dalam memenuhi kewajibannya tersebut, dengan demikianunsur pasal karena kelalaiannya menguasai hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) hurufb UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karenasebagaimana pertimbangan hukum atas unsur dakwaan Kedua telah terpenuhiHalaman 25 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.SUS/2016/PN Blasecara keseluruhan maka pembelaan Terdakwa mengenai hal tersebut sudahsepatutnya ditolak, namun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkanpermohonan keringan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwadipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan