RIZAL yang bersamasama pergi bertemu dengan Hj.Madehang dengan maksud membicarakan pembelian tanah, adalah suatukepergian dengan tanpa sepemgetahuan Sukku maupun tergugat lainnya, ituadalah inisyatif sendiri dari Risal sesuai dengan bukti TI,II,IIl. 4, tanpadisuruh oleh Sukku, lagi pula adanya inisyatif Rizal tersebut BUKAN UNTUKMEMBICARAKAN TANAH SENGKETA akan tetapi hanya inginmembicarakan soal adanya TUNTUTAN RATSYAM (saudara parapenggugat) yang menganggap bahwa ada tanahnya pada batas Timur tanahyang

Tergugat , telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat pernah dipanggil oleh Camat Bua untuk penyesaian obyeksengketa namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa apabila bukti P4 dan P5 tersebut dihubungkandengan keterangan kedua saksi yaitu saksi Arsyad Bin Lagalugu dan saksiHal. 24 dari 29 Putusan No.217/Pdt/2016/PT.MksHamka Bin Ambe Bibu tersebut telah terbukti bahnwa Tergugat pernahbermaksud untuk membeli tanah yang dia kuasai dari Penggugat ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat mau membeli tanahyang

Penggugat, sehingga Petitum ke 6 (enam) sudahsepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa konsekwensi yang lain dari adanya petitum ke empatdan ke lima diatas yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudahseharusnya Penggugat sebagai Pemilik terakhir dan paling berhak untukmendaftarkan tanah di Jalan Cipaganti Nomor 142 Kota Bandung pada kantorPertanahan Kota Bandung, sehingga Petitum ke 7 (tujuh) tersebut sudahsepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan adanya tanahyang

Kota Bandung tertanggal 05 Mei 1979 (Vide bukti P 9 ) dan terhadap tanah dan rumah tersebut telah dihuni sesuaidengan adanya surat ijin menghuni tertanggal 7 Januari 1982 yangditandatangani oleh S Ginting Suka SH. ( Vide Bukti P 10 );Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di JalanCipaganti Nomor 142 Kota Bandung juga telah dikeluarkan surat KeteranganNomor 64/UM/1/2007 tertanggal 30 Januari 2007 yang dibuat danditandatangani oleh Lurah Cipaganti yang isinya pada pokoknya bahwa tanahyang

Bhayangkara Aspol Brimob PalangkaRaya selaku pemilik atas tanah dengan alas hak SK WalikotamadyaPalangka Raya fTanggal : 5 Juli 1989, Nomor : SK.O9500.1.Pemb.VII.1989, Atas nama MADRUS No. urut 475 dengan nomorkapling 619/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanahyang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16Januari 2014 dengan Reg.534/03/Pem01/14 (Vide P.6). Demikian pulaHal. 6 dari 35 hal. Putusan Pkr.

Ada causa halal sehingga Termohon mengambilkebijakan untuk menolak permohonan Pemohon. 3: Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonansebagaimana diterangkan di dalam bagian eksepsi di atas, in litis,yang menjadi sengketa sekarang ini, bahwa sebelumnya sudah adasengketa pemohon dengan pihak lain mengenai sengketa tanahyang terjadi pada tahun 2013 yang mana pada saat tersebut telahdilakukan penyelesaian masalah melalui Perjanjian penyelesaiansengketa (perdamaian) di BPN Kantor Pertanahan KotaPalangkaraya

(lihat posita angka 11, 12 dan 13).Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas tentangberapa sebenarnya tanah objek perkara yang dipermasalahkan Penggugat a quo.Dalam hal ini apakah luas keseluruhan yakni 2000 M2 termasuk yang telah dijualkepada pihak ketiga ataukah hanya sebagian dari 2000 M2 dimaksud (selain tanahyang dijual pada pihak ketiga).Bahwa dalil gugatan Penggugat semakin rancu dan tidak jelas dengan dihubungkandalil gugatan lainnya berkaitan kerugian Penggugat

Sutar yang mempunyaisebidang tanah seluas kurang lebih 2000 M2 dengan ukuran 40 x 50 M, yangdahulu dikenal dengan tanah yang terletak di lorong XV kampong Harjosari II,Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan tanahyang terletak di Jl. Tritura Lingkungan IV, Kelurahan Harjosari II, KecamatanMedan Amplas, Kota Medan dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Ong Lim Siong.e Sebelah Selatan berbatas watas JIn.

./201614.18,16.17.18.19.20.21.Bahwa oleh karena terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana imaksuddiatas (butir ke10), maka Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill tidakberhak memiliki/menguasai objek yang disengketakan karena objek tanahyang disengketakan adalah hak milik Penggugat;Bahwa dengan digugatnya Turut Tergugat sebagai Kepala PemerintahanNegeri/Raja Halong dalam perkara ini di karenakan ada hubungan antaraTurut Tergugat dan Tergugat I;Bahwa Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan

(dua ribu tiga ratus enam puluh enammeter persegi) sesuai Gambar situasi Nomor 1456/1985, tertanggal 29November 1985 adalah milik dari Penggugat;Bahwa pada tanggal 12 Januari Penggugat lewat kuasa hukumnyamelakukan mediasi bersama dengan Tergugat dan turut tergugat di kantorDesa Pemerintahan Negeri Halong;Bahwa dari hasil mediasi tersebut Tergugat mengakui bahwa bidang tanahyang menjadi objek yang disengketakan adalah milik dari Penggugat;Bahwa penguasaan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa

Menyatakan tindakan Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.10 menjualbagian objek perkara Tumpak Kesatu kepada Tergugat B.1 dan B.2 yangkemudian berpindah hak kepada Tergugat B.3 dan B.4 dan bagian tanahyang dijual kepada Tergugat B.5 serta tindakan Tergugat A.11 mendirikankedai/toko yang disewakan kepada Tergugat B.8 dan Tergugat B.9, begitujuga transaksi bagian objek perkara Tumpak Kedua kepada Tergugat B.6dan B.7 adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;7.

Oleh karena itu Tergugat A.1 s/d A.10 menguasai objek perkaraadalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Tentang Hukum Adat Minangkabau;Bahwa tidak benar Hukum Adat Minangkabau mengenal adanya JualGadai dengan ketentuan apabila sampai saat yang diperjanjikan sipenggadai tidak sanggup membayar gadai yang diterimanya maka tanahyang digadaikan sepenuhnya menjadi hak si pamagang gadai adapunyang benar di Minangkabau menyebutkan bahwa syarat lepasnya hak kaumterhadap harta pusaka tidak disebabkan

Nomor 4942/1992 tanggal 2661992 di atas tanahyang pernah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat berdasarkan SuratKeterangan Ganti Rugi Pengolahan tertanggal 26111985 dengan Nomor07/Z/Kec/1985 yang kemudian disusul dengan Uang Persepakatantertanggal 1411986;9.

Terbanding pada halaman 4 poin 12 dan 13 Penggugat menguraikanbahwa pada tahun 1992 Penggugat pernah memohonkan kepada TurutTergugat (BPN Kabupaten Konawe) untuk diterbitkan sertifikat di atastanah Hak Milik Penggugat tersebut, dan atas permohonan dariPenggugat tersebut BPN Kabupaten Konawe telah menerbitkansertifikat atas nama Penggugat/Terbanding Nomor : 230, GS Nomor :4942/1992 tanggal 26 6 1992, namun menurut Penggugat letak lokasitanah yang dibelinya dari Tergugat tersebut bukanlah di atas tanahyang

(enam ratus meter persegi) sebagian dari tanahyang awalnya telah diusahai oleh Ernis Bakara, halmana Ernis Bakaraadalah Ayah dari Tergugat Il dan Kakek Tergugat dan Ill, halmanaatas bidang tanah seluas 600 m?

Herman Bakara, tanah yangdiserahkan tersebut adalah milik Raja Hussa Lumbangaol ;Bahwa dulunya saat jaman Belanda tanah yang luasnya 16,8hektar tersebut digunakan untuk gembala kerbau nenek saksiRaja Hussa Lumbangaol, akan tetapi dulunya lebih luas tanahyang diusahai oleh Raja Husaa Lumbangaol daripada tanahyang sekarang ini ;Bahwa adapun Raja Hussa memperoleh tanah tersebutdengan cara menentukan bisluit jaman Belanda ;Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PN.Trt.Hal. 31 dari 56Bahwa adapun bukti surat yang

Herman Bakara ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Julasma Bakara, RugunBakara dan Jekson Simanjuntak pernah mengusahai tanahyang luasnya 16,8 hektar tersebut ;Bahwa yang saksi tahu tanah yang luasnya 16,8 hektartersebut belum dibagibagi oleh keturunan St. Herman Bakara ;Bahwa Penggugat , Il, Ill dan Tergugat , Il, Ill adalahketurunan St. Herman Bakara ;Bahwa yang saksi tahu St.

ayat (1) harus diumumkan selama 30 (tigapuluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enampuluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.Dalam ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahanletak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematikatau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanahyang

Putusan Nomor 262 K/TUN/201511.12.dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hakhakpihak lain yang membebaninya;2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alatalatpembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hakdapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanahyang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secaraberturutturut. oleh pemohon' pendaftaran dan pendahuluanpendahulunya, dengan syarat:a.

Putusan Nomor 262 K/TUN/2015(2)atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya olehPanitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau olehKepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hakhak pihaklain yang membebaninya;Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alatalatpembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hakdapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanahyang

Tergugat II Intervensi telahmembuat Perdamaian dengan Para Penggugat dengan cara Kekeluargaan,di mana antara Para Penggugat dengan 3 (tiga) orang pemilik sertipikat hakmilik yang masuk dalam objek sengketa yaitu Kasim Ahmat, Alias Ahmat,Ismail Anmat dan telah menentukan batasbatas tanah yang sebelumnyabelum ada kesepakatan, dengan dibuatnya Surat Perjanjian Perdamaiandan Surat Pernyataan sebagaimana dalam bukti P.8 dan P.9, Kasim Ahmat,Alias Ahmat, Ismail Anmat mengakui sepenuhnya kepemilikan atas tanahyang

bernama Lilik Hermawan mengklaim tanah milik Penggugat denganmengakui bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak berupa Sertipikat;Bahwa Penggugat melalui bantuan Ketua RT Ill serta Kelurahan Mentengtelah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihakLilik Hermawan namun tidak ada titik temu justru pada tanggal 11 April 2018Penggugat telah dilaporkan ke Polda Kalteng oleh Lilik Hermawan terkaitPenyerobotan Tanah;Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu tentang adanya sSertipikat tanahyang

No. 3/G/2019/PTUN.PLKbatasbatas Objek Sengketa dinyatakan Obscuur Libel dangugatan tidak dapat diterima5.Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa GugatanPenggugat adalah kurang kelengkapan Material Surat Gugatankarena tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail tanahyang diakui sebagai milik Penggugat dan kabur (obscuur libel),maka berkaibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur danbatal demi hukum sehingga harus ditolak atau setidaktidaknyatidak

Bahwa dalil dan pernyataan PENGGUGAT terhadap pengakuankepemilikan tanah oleh PENGGUGAT didasarkan pada Hibahdan bukan akta otentik, adalah bukti perolehan hak atas tanahyang tidak kuat dan tidak memlikiki kKekuatan hukum mengikat,karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, yaitu WAJIB dilakukan dengan menggunakan AktaOtentik yaitu Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabatpembuat Akta Tanah atau PPAT, sebagaimana diatur dalam :Hal. 33 dari 78 hal. Putusan pkr.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 3 sangat tidak masuk akaldikarenakan Penggugat membuat pagar tembok pembatas di atas tanahyang di klaim milik Penggugat hal ini sangatlah tidak sinkron denganketerangan Penggugat pada halaman 5 point 8 dimana Penggugatmenyatakan bahwa tidak dapat membuat Surat Tanah karenaketerbatasan ekonomi sementara Penggugat dapat membuat tembokpembatas terlebih lagi Penggugat saat ini dapat membuat bangunansemi permanen ;6.

Bahwa berdasarkan dalil dari TERGUGAT diatas danketentuan PasalPasal UU No.5/60 diatas, dimana hak atas tanahyang diakui adalah hak milik, hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hakmemungut hasil hutan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hakmenumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang dibuktikanberdasarkan surat tanda bukti hak dan alas hak yang dimiliki PARAPENGGUGAT jelas secara hukum bukanlah merupakan bukti yangkuat untuk menjelaskan bahwa PARA PENGGUGAT selakupemilik

Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN BtmProvisi yang PARA PENGGUGAT mohonkan tidak didasari olehalasan dan bukti yang kuat;Bahwa sebagiamana TERGUGAT dalilkan dalam poin 2 7, 33 35 dalam eksepsi Jawaban TERGUGAT I, dimana pada pokoknyamengatakan bahwa PARA PENGGUGAT bukan merupakanpemilik dan/atau penguasa lahan yang sah dikarenakan alas hakyang mereka miliki bukanlah alas hak atas tanah sebagaimanayang ditentukan dalam UU No.5/60, terlebin lagi PARAPENGGUGAT tidak dapat menyebutkan luas dan/atau letak tanahyang

Pasal 4 ayat (1) PP 46/07 Hak Pengelolaanatas tanah yang menjadi kewenangan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanahyang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yangberada di Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat(2) beralih kepada Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuaidengan peraturan perundangundangan;4.

Bahwa TERGUGAT II selaku pemilik dan/atau pemegang hakpengelolaan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 46/07 yangmengatakan bahwa Hak Pengelolaan atas tanah yangmenjadi kewenangan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanahyang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yangberada di Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2)beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan

Mengingat akan perbuatannya maka yangdapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaianpemakaian tanahyang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yangterjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung".Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Padt.G/2021/PN Bks20.

Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang UndangPokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarata: Penerbit UniversitasTrisaksi, 2013) pada halaman 23 menerangkan sebagai berikut:penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum danumumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untukHalaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Padt.G/2021/PN Bks10.11.menguasail secara fisik tanah yang dihaki. tetapi ada juga penguaaanyuridis yang biarpnun memberikan kewenangan untuk menguasai tanahyang

Bahwa yang dimaksud dengan tanah desa menurut Pasal 1 angka(10) Permendagri Nomor 4 tahun 2007 adalah Tanah Desa adalahbarang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisaradan menurut Pasal 1 angka (26) Permendagri Nomor 1 tahun2016 tentang pengelolaan asset desa, tanah desa adalah tanahyang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagaisalah satu. Sumber pendapatan asli desa dan/atau untukkepentingan sosial;c.

Bahwa berdasarkan poinpoin diatas tersebut dapat digarisbawahi secara tegas bahwasanya tanah negara merupakan tanahyang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah dan bukanbarang milik mnegara/daerahn dan/atau badan usaha miliknegara/daearah sedangkan tanah desa merupakan tanah milikkekayaan desa yang didapatkan berdasarkan kekayaan asli desadibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (vide Pasal 1Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan

Endang Endang Sugito Tjahyadikarta;> Setelah dijual saksi tidak tahu lagi tentang tanah tersebut;> Bahwa, biasanya harus ada keterangan dari desa tentangriwayat tanah tersebut;> Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 2(dua) kali> Bahwa, Dalam BAP kepolisian menerangkan bahwa halpenerbitan SHM No.984 tidak mengacu pada batasbatas tanahyang ada dan sebenarnya yakni pada batasbatas yang adapada dokumen Desa Segara Makmur Kec.Taruma JayaKab.Bekasi. dimana batas sebelah timur tanah milik

sertipikat;> Bahwa, Menerima berkas tersebut, menerbitkan surattugas yang ditunjuk kantor pertanahanan, dan membawafotocopy berkas permohonan, melaksanakan pengukurandengan melihat fisik tanahnya tersebut;Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ckr> Bahwa, Pada waktu itu. yang hadir adalahpemohon/pemilik sertipikat atau yang dikuasakan dan pejabatpemerintahan setempat seperti RT dan RW;> Bahwa, Klo pemohon atau kuasanya tidak datang, kitatidak bisa melakukan pengukuran, karena kita tidak tahu tanahyang

Bahwa, Terdakwa bekerja sekiranya tahun 1994 terdakwamulai bekerja di Kantor BPN Kabupaten Bekasi, terdakwabekerja sebagai staf atau petugas ukur sampai terdakwapenisun;> Bahwa, Agar bisa dilakukan pengukuran tanah, yangpertama harus dilakukan adalah membuat permohonan disertaidengan kelengkapan berkas permohonan, setelah permohonantersebut diterima oleh BPN, keluarlah surat tugas yang dimanapermohonan tersebut harus dikerjakan oleh petugas ukur;> Bahwa, Setelah itu petugas ukur datang ke lokasi tanahyang

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas dua bidang tanahyang mana tanah tersebut adalah terletak satu hamparan di RT. VII,Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegaraberasal pembelian berdasarkan kwitansi dari SYAFRUDIN DU danHALIMAH;2.

OBJEK KABUR (OBSCUUR LIBEL).Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena dalam gugatannyaPenggugat mengakui sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanahyang terletak satu hamparan di RT. VII, Kel. Sanipah, Kec. Samboja,Kab. Kutai Kartanegara, berasal pembelian dari SYAFRUDIN DUdan HALIMAH dengan Legalitas Surat Tanah sebanyak 4 (empat)Surat tanah berupa :Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), tanggal 18Agustus 2015, seluas : 15.130 M?

Bahwa lahan yang dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugatlegalitasnya terbit pada tanggal 6 Juli 2014, sedangkan legalitas tanahyang dijual oleh Syafrudin Du kepada Penggugat terbitnya tanggal 18Agustus 2015. Artinya Syafrudin Du menerbitkan legalitas tanah diatastanah milik Tergugat.11.

Amin P, Nawir J dan Burairahberdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanahyang melibatkan aparat pemerintah setempat.Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2021/PT SMRMenimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, makaterungkap fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti halhal sebagaiberikut:1.

Tergugat Ill telan memastikan tanahyang dijual kepada Tergugat adalah milik Tergugat Il denganmelakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah sebagaimana buktiBerita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Milik Solhaniyang Dikuasai berdasarkan Pernyataan Tanggal 16 Juli 1995 di Lokasijl.RELS.Pundan Desa Muara bakah Kecamatan Lahei Kab.BaritoUtara tertanggal 23 April 2007.Bahwa berdasarkan fakta terurai diatas TIDAK TERBUKTI ADANYAPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN BAIK OLEHTERGUGAT , TERGUGAT

Bahwa kekaburan makin nyata dengan Penggugatturut menggugat Tergugat II dan Tergugat Ill, sedangkan Tergugat IIdan Tergugat Ill tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah a quoyang diklaim milik Penggugat mengingat letak tanah dengan batasbatas termuat pada gugatan berbeda sama sekali dengan letak tanahyang dimiliki olen Tergugat II yang dibeli oleh Tergugat .

Gugatan Salah Obyek (Error In Objecto).Bahwa eksepsi Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III yang prinsipnyamenyatakan surat gugatan salah Objek, dengan argumentasinya karenaadanya perbedaan obyek tanah yang disengketakan, argumentasi yangmenegaskan adanya kesalahan Obyek gugatan menyangkut letak tanahyang digugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut sudahmenyangkut masalah pembuktian dalam pokok perkara maka eksepsi iniharus dinyatakan ditolak. ;66DALAM PROVISI :Menimbang, bahwa Penggugat

Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanahyang pemilik awalnya adalah ayah Penggugat bernama Tarmum Bin71Handap, maka atas tanah tersebut pun sudah dibeli secara sah olehTergugat I.Bahwa keabsahan pembelian tanah milik Tergugat yang dibeli dariPenggugat diterima dari Bato Bin Syahrun sehubungan denganpenjualan lahan milik Penggugat kepada Tergugat I.Bahwa pada kenyataannya Bato Bin Syahrun merupakan penerimakuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Pelimpahan (Kuasa)tertanggal 3 September 2009 untuk

;Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat II sendiri yaitu saksiH.M.BADUANI, H.T menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tarmum danTarmum mempunyai tanah didesa Muara Bakah, karena pada waktu itu saksimenyimpan segel tanah milik Tarmum, namun lokasi persis tanahnya saksitidak tahu, setelah Tarmum meninggal segel tanah tersebut saksi serahkankepada anaknya yang bernama Alin, bahwa saksi membenarkan segel tanahyang saksi simpan milik Tarmum adalah sebagaimana bukti surat P.1 (yaituSurat Keterangan Bukti

Bahwa dalil tersebut diatas jelas tidak benar karena batas tanahyang seluas 1350 M? saat ini sudah bersertifikat Hak Milik Nomor :142/Desa Tukad Mungga atas nama Wayan Angker ( Tergugat )dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Pantai Laut.Timur : Tanah Milik Tergugat.Selatan : Tanah Milik Tergugat.Barat : Tanah Milik Desa Pakraman Tukadmungga. Bahwa Obyek sengketa seluas 1350 M?

Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 5 danangka 6 tersebut adalah tidak benar karena Tergugat menguasai tanahseluas 1350 M2 yang sejak tahun 1979 kemudian telah terbit sertifikatHak milik No.142/Desa Tukadmungga pada tahun 2001 yang terletakdi Desa Tukadmungga adalah berdasarkan Penguasaan phisik tanahyang diperoleh membeli dari almarhum Gede Saria Tahun 1979 atassisa dari pembelian tanah seluas + 2650 M?

caramemagari tanah milik Tergugat, sehingga patut dan wajar ParaPenggugatlah yang seharusnya membayar ganti kerugian kepadaTergugat ;Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 24 adalahmerupakan persepsi hukum yang sangat bertentangan dengan UUD1945, karena setiap warga Negara Republik Indonesia yang berada diwilayah Hukum NKRI berhak bertempat tinggal dan berhak pulamemiliki hak atas tanah di Negara Republik Indonesia sesuai denganperaturan hukum yang berlaku di Republik ini, dan lagi pula tanahyang

SgrBahwa tidak ada tertulis tanah sengketa sebagai tanah duwe Pura;Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi tiap tahun keLokasi mengawasi tanah tersebut ;Bahwa setahu saksi, bentuk tanah sengketa segiempat ;Bahwa luas tanah dari Barat ke Timur luasnya 13,5 (tiga belas koma lima)are di tambah yang belum disertifikat, tetapi saksi tidak tahu luas tanahyang sudah bersertifikat maupun luas tanah secara keseluruhan;Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa digunakan untukkegiatan

dan kalau lampiran itu tidak ada, BPNatas dasar apa menerima warkah pengajuan permohonan konversi;Bahwa kalau tidak ada catatan, ketika seseorang mengajukan tanahkonversi, maka ada 2 hal yaitu. pertama tidak mempunyai hak, hak buktikepemilikan Pipil dan kedua tidak punya bukti penguasaan atas tanah,lebih dari 20 tahun dimana tidak ada gugatan, syaratsyarat berupa warkahdilampirkan lampiran itu sudah dilampirkan baru ada proses pengajuan,ada pengukuran, kalau sudah dianggap lengkap baru ada proses tanahyang

Selanjutnya Saksi Suyanto bertemu dengan Kepala DesaAnggah Jaya, yaitu Saksi Asrianto, kemudian menjelaskan kepada SaksiSuyanto bahwa ada penarikan surat berkaitan dengan surat pernyataan tanahyang telah diterbitkan oleh pemerintah Desa Anggah Jaya, yaitu tanahn denganSKT atas nama Almakius Rudi, Miro, Suwito, dan Siti dan juga ada pengakuandari Saksi Miro dan Saksi Suwito bahwa mereka tidak ada memiliki tanah yangmana telah dibeli perusahaan PT Permata Subur tersebut.

Selanjutnya Saksi Suyanto bertemu dengan Kepala DesaAnggah Jaya, yaitu Saksi Asrianto, kKemudian menjelaskan kepada SaksiSuyanto bahwa ada penarikan surat berkaitan dengan surat pernyataan tanahyang telah diterbitkan oleh pemerintah Desa Anggah Jaya, yaitu tanah denganSKT atas nama Almakius Rudi, Miro, Suwito, dan Siti dan juga ada pengakuandari Saksi Miro dan Saksi Suwito bahwa mereka tidak ada memiliki tanah yangmana telah dibeli perusahaan PT Permata Subur tersebut.

Selanjutnya Saksi Suyanto bertemu dengan Kepala DesaAnggah Jaya, yaitu Saksi Asrianto, kemudian menjelaskan kepada SaksiSuyanto bahwa ada penarikan surat berkaitan dengan surat pernyataan tanahyang telah diterbitkan oleh pemerintah Desa Anggah Jaya, yaitu tanah denganSKT atas nama Almakius Rudi, Miro, Suwito, dan Siti dan juga ada pengakuandari Saksi Miro dan Saksi Suwito bahwa mereka tidak ada memiliki tanah yangmana telah dibeli perusahaan PT Permata Subur tersebut.

Olehkarena itu, Saksi Asrianto membuatkan/menerbitkan SKT yangHalaman 28 dari 76 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Stgdimintakan warga tersebut berpatokan kepada sketsa/denah tanahyang diajukan bersamasama dengan syarat lainnya untuk membuatSKT; Bahwa di dalam berkas pengajuan dari PT PSL yangdiserahkan Sdr. Udin tersebut sudah dilengkapi dengan denah/sketsatanah yang sudah tergambar rapi pula, bukan sketsa kasar.

Beata Sarifah; Bahwa Saksi Alan pernah menjual tanah miliknya kepada PTPSL ketika PT PSL baru pertama kali membuka lahan kebun sawit didesa kami; Bahwa tanah yang dijual kepada PT PSL tersebut bukan tanahyang sekarang ini akan dibersihkan oleh PSL karena tanah ini memangtidak dijual; Bahwa Saksi Alan pernah menjual tanah milik Saksi Alankepada PT PSL ketika PT PSL baru pertama kali membuka lahan kebunsawit di desa kami; Bahwa tanah yang dijual kepada PT PSL tersebut bukan tanahyang sekarang ini akan

Ketentuan PP 24 Tahun 1997, Pasal 57 ayat (1), dan ayat(2), yaitu pada pokoknya berbuny/i:(1) Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yangnamanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanahyang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hakberdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimanadimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksudPasal 53,

:(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanahyang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan denganalatalat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibuktitertulis, ...dan seterusnya .......... dan seterusnya;3.

Tahun 1997, Pasal 59 ayat (1), padapokoknya berbuny/i:(1) Permohonan penggantian Sertifikat yang HILANGharus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yangbersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan ataupejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya Sertifikat hak yangbersangkutan;2.4.PP 24 Tahun 1997, Pasal 57 ayat (1), padapokoknya berbunyi:(1) Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yangnamanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanahyang

BuktiT5 : Surat Pernyataan TanahYang Dipunyai Pemohon Pasal 2, PK.D.K. Sk.59/DDA/1970, tertanggal 28 November 1973 yangditandatangani oleh Ny. Sahara Imanuddin, dalamrangka permohonan balik nama pendaftaran atas namadari tanah hak milik adat dari Akta PPAT tanggal 13November 1973, Nomor 190 (fotokopi sesuai denganasli);6. BuktiT6 : Akta Jual Beli No.189/DB/AGR/1973, tanggal 13 November 1973 yangdibuat oleh S.

BuktiT9 : Surat Pernyataan TanahYang Dipunyai Pemohon Pasal 2, P.K.D.K. Sk.59/DDA/1970, tanggal 28 November 1973 yangditandatangani oleh Ny. Sahara Imanuddin, dalamrangka permohonan balik nama pendaftaran atas namadari tanah hak milik adat dari Akta PPAT tanggal 13November 1973 Nomor 189 (fotokopi sesuai denganasli);10. BuktiT10 : Print out data HakMilik No. 2/Rawabuntu pada Aplikasi KomputerisasiKegiatan Pertanahan (KKP) atas nama SAHARAIMANUDDIN (fotokopi sesuai data digital);11.

Tanah sengketa seluas 10 Ha yang sudah disertifikat Nomor : 0038tahun 2012 atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah Tanahyang berasal dari Tanah Adat Suku Dhawe yang diserahkan secara adatkepada Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 1994 oleh FungsionarisAdat Suku Dhawe sesuai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanahtanggal 31 Oktober 1994 dan Berita Acara Pengukuhan Secara AdatAtas Penyerahan Tanah Oleh Para Ketua Suku Bersama seluruhAnggotanya Kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il NgadanDanPencanangan

Bahwaoleh karena itu Para Penggugattidak berhak dan tidak beralasanhukum atau salah alamat menggugat Tergugat , Il, Ill, karena tanahyang dimiliki oleh Tergugat , Il, dan kemudian disertifikat oleh TergugatIll seluas 10 Ha adalah Tanah Suku Dhawe, bukan tanah milik MikaelWaso atau Para Penggugat atau tanah milik BENYAMIN BUSA,HERMAN NGEBU dan THOBIAS DHAE (Turut Tergugat) sebagaimanadidalilkan Penggugat..

Tanah sengketa seluas 10 Ha yang sudah disertifikat Nomor : 0038tahun 2012 atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah Tanahyang berasal dari Tanah Adat Suku Dnawe yang diserahkan secara adatkepada Pemerintah Kabupateen Ngada tahun 1994 oleh FungsionarisAdat Suku Dhawe sesuai Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas tanahtanggal 31 Oktober 1994 dan Berita Acara Pengukuhan Secara AdatAtas Penyerahan Tanah Oleh Para Ketua Suku Bersama seluruhAnggotanya Kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il Ngada DanPencanangan

Bahwaoleh karena itu Para Penggugattidak berhak dan tidak beralasanhukum atau salah alamat menggugat Tergugat , Il, Ill, karena tanahyang dimiliki oleh I, Il, dan kKemudian disertifikat oleh Tergugat Ill seluas10 Ha adalah Tanah Suku Dhawe, bukan tanah milik Mikael Waso atauHalaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN BjwPara Penggugat atau tanah milik BENYAMIN BUSA, HERMAN NGEBUdan THOBIAS DHAE (Turut Tergugat) sebagaimana didalilkanPenggugat.d.

bukanlah ahli warisdari Mikael Waso; Bahwa berdasarkan cerita dari Mikael Waso dan Penggugat , tanahyang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan warisan darileluhurnya; Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan tanah oleh sukukepada Pemerintah Daerah; Bahwa Saksi berasal dari Geko dan pertama kali datang ke Mbay padatahun 1975 untuk menggarap sawah irigasi yang diberikan olehPemerintah Daerah Ngada kepada Saksi; Bahwatanah yang Saksi garap, berasal dari Suku Dhawe yang diberikankepada Pemerintah

Surat ini menyatakan bahwaberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI JakartaNomor: 1056 Tahun 1981, setelah dilakukan penelitiandilapangan terdapat kelengkapan permohonan hak atas tanahyang diajukan oleh Ny. Widajati (PENGGUGAT) sebagai berikut:1). Letak tanah dimohonkan :Kampung Prepedan Rt. 006/09,Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Kodya Jakarta Barat;2). Asal usul penguasaan:i. Surat Pernyataan sebagai penggarap Saleh bin Nimantanggal 3 Mei 1984;ii.

Alasan dugaanPENGGUGAT tersebut dikarenakan bagaimana mungkin bisadilekatkan suatu Hak Tanggungan dalam suatu sertifikat diatas tanahyang bermasalah, dalam sengketa, ataupun tumpang tindih dengansertifikat tanah pihak lain.

Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem Karena Sudah Ada Putusan Lembaga Peradilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Berkaitan Dengan Objek Sengketa A.1 Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanahyang terletak di Kampung Prepedan, RT.001/RW.009,Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,Hal.32 dari 86 Hal.

Adanya fakta mengenai overfap/tumpangtindihn yang demikian ini telah menyalahi asas pendaftarantanah karena dengan terbitny dua sertipikat atas obyek tanahyang sama sudah jelas bertentangan dengan prinsipkepastian hukum dan perlindungan hukum, sebagaimanaHal.37 dari 86 Hal.

Alasan dugaanPENGGUGAT tersebut dikaren akan bagaimana mungkin bisadilekatkan suatu Hak Tanggungan dalam suatu sertifikat di atas tanahyang bermasalah, dalam sengketa, ataupun tumpang tindih dengansertifikat tanah pihak lain.