Ditemukan 11616 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 143-K/PM I-04/AD/XI/2017 Tanggal 28 Nopember 2017 — SERKA ZONA DA MORTA
238 — 148
238 — 148
Karena penyelahgunaan narkotika akanmenimbulkan akibat yang sangan merugikan perseorangan, karenanarkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juangpecandunya, bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa juga menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandikesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalampenyelahgunaan narkotika.3.
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 48/Pdt.Sus/2016/PN Sbg Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs SATRIANI TANJUNG
98 — 52
98 — 52
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 187/Pid.B/2014/PN Bdw Tanggal 7 Oktober 2014 — SITI MAKRUFAH bin ASRORI
298 — 62
298 — 62
Pengambilan (pencurian) baru dapatdikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkanyang dimaksud dengan Barang sesuatu telah dipertimbangkan dalamdakwaan kesatu tersebut di atas, dan untuk menyingkat uraian putusan inimaka pertimbangan dimaksud diambil alin dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa penekanan pada Pasal 362 Kitab UndangUndangHukum Pidana ini adalah pada perbuatan pokok mengambil barang sesuatumilik orang lain secara melawan hukum.
Register : 17-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 137-K/PM II-08/AD/VI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 — ENDANG SUHENDRA SAPUTRA, SERKA
141 — 58
141 — 58
pada hakikatnya tergiur kKeuntungan yang besar sertakenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana dengan menjualNarkotika tersebut Terdakwa mudah mendapatkan uang dan setelahmenggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat dan energikserta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yangberwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagidengan normanorma yang berlaku maupun penekanan
pada hakikatnya tergiur keuntungan yang besar sertakenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana dengan menjualNarkotika tersebut Terdakwa mudah mendapatkan uang dan setelahmenggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat dan energikserta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yangberwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagidengan normanorma yang berlaku maupun penekanan
Bahwa Guna menjaga ketertiban, kedisiplinan dan tingkat kepatuhandilingkungan prajurit TNI maka terhadap penyalah gunaan Narkotika ini harusdiberikan tindakan yang tegas dan keras, oleh kaerna pimpinan dan satuan TNItelah dirasa cukup dalam memberikan penyadaran baik melalui penyuluhandan penekanan penekana akan bahaya penyalah gunaan dan kejahatan yangberkaitan dengan Narkotika serta gambaran mengenai akibat langsung85maupun tidak langsung yang akan ditangung oleh Terdakwa sendiri,lingkungan prajurit
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
141 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakHalaman 137 dari 140 halaman.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
195 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 21-02-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon:
Ach. Zaini bin Awam
Termohon:
Wahyuni Sri Fatimah binti Sanin
15 — 1
Ach. Zaini bin Awam
Termohon:
Wahyuni Sri Fatimah binti Sanin
15 — 1
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 14-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 73
89 — 73
Tentang terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,7.3.didalam penjelasan pasal demi pasal, baik huruf (f) pada Pasal 19 PPNo. 9 Tahun 1975 maupun pada huruf (f) dalam Pasal 116 KHI, samasama dinyatakan cukup jelas.Akan tetapi penekanan kata terusmenerus yang dulang sebanyak dua kali adalah untuk menunjukanatau menekankan bahwa tidak cukup berselisih hanya sekalisaja,tidak cukup bertengkar hanya sekali saja, tapi harus berkalikali dan telah mengganggu keharmonisan rumah tangga sehinggatidak
Register : 21-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 60/Pid.B/2019/PN Slw Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DIAH RAHMAWATI, S.M.,M.H.
Terdakwa:
1.TONI SETIAWAN Bin WAKRI
2.ABDUL AZIZ Bin KALIL
39 — 4
DIAH RAHMAWATI, S.M.,M.H.
Terdakwa:
1.TONI SETIAWAN Bin WAKRI
2.ABDUL AZIZ Bin KALIL
39 — 4
keperluan Terdakwa TONI SETIAWAN Bin WAKRI danTerdakwa Il ABDUL AZIZ Bin KALIL;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkapdipersidangan diketahui baik dari keterangan saksi saksi dan juga pengakuanParaTerdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukantanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut terus berlangsungselama beberapa bulan dan dari waktu tersebut dimana ParaTerdakwa sudah menerima komisi (fee) atas perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa penekanan
Register : 23-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 43-K/PM.I-04/AD/VI/2021 Tanggal 8 Juli 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Rasyid Ridho Batubara
487 — 477
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Rasyid Ridho Batubara
487 — 477
Bahwa dalam melakukan penyidikan, saksi melakukannya sesuaisesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada intimidasi,penekanan, mengarahkan dan pemaksaan.4. bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi memerintahkanTerdakwa untuk membacanya, apabila Terdakwa sudahmemahami isi dari Berita Acara Pemeriksaan, maka Terdakwadiperintahkan untuk memberikan paraf dan tanda tangan.5.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 159 / PDT / 2016 / PT.SMR Tanggal 12 Januari 2017 — Drs. INDRA SYAMSU NASUTION Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP). Berkedudukan di Jl. Masjid Al-Falah HOP I, Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini kuasanya 1) HARMAN THAMRIN, SH.MH,2) DAMAYANTI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum HARMAN THAMRIN, SH.MH & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jl. Ahmad. Yani Gg. Selat Timor No.35 RT.3 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Mei 2016 dengan Legalisasi No. W18-U8/ 36/ HK.02.1/ V/ 2016/ PN. Btg Tertanggal 17 Mei 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;
L A W A N :
KUDDING, Karyawan BUMN, Berkedudukan PC 4 No.219 Komp PT. Badak NGL RT/RW. 002/- Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1) H.M. ZUCHLI IMRAN PUTRA, S.H., M.H, 2) ANDI KINANG, SH., 3) AFRIADY PUTRA, S.H., S.Sos., 4) LINDA Y PUSPA, S.H., 5) ARMAN CHANDRA,S.H., 6) SUHARDI.S.H., 7) MUKLAS HANDOKO,S.H., 8). MASAGUS SS,S.H., 9). SANDI PUTRI A.U.S.H., 10) FERI.H,S.H., 11) PRAMUDYAJATITAMA,S.H., 12) TEUKU FAHRI V,S.H., 13) RAHMAT,S.H., dan 14). GUSTARIA NS,S.H., Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum BORNEO JUSTITIA & PARTNERS berkantor dan berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.7 RT/RW. 05/- Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang 75311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/ZIP_AA/IV/2016 Tertanggal 26 April 2016., semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;
87 — 47
87 — 47
Bahwa bunyi Pasal 8 adalah:Apabila dalam jangka waektu Peranjian ini berlangsung, tanah &bangunan tersebut diperlukan oleh Pihak Pertama (Penggugat) danberakibat Perjanjian ini diputuskan, maka Pihak Kedua vajibmengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Pertama tanpa adanyatuntutan ganti rugi berupa apapun dari Pihak Pertama.Dan dalam hal ini Pihak Pertama akan memberitahukan kepada PihakKedua secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.Jelas bahwa penekanan perjanjian Pasal 8 tersebut adalah jika tanah
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 150-K/PM.III-19/AD/VII/2021 Tanggal 9 September 2021 — Oditur:
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
David Sabami
41 — 18
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
David Sabami
41 — 18
Dimana tugas PrajuritTNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan Negara, olehkarena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin sertasehat jasmani dan rohani.Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 150K/PM.III19/AD/VII/2021Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar
Putus : 14-03-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 50/Pid.B/2017/PN TBT Tanggal 14 Maret 2017 — JUL FIRMAN SIMBOLON ALS FIRMAN
27 — 4
27 — 4
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN TBTMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
Register : 25-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 41-K/PM.I-04/AD/III/2019 Tanggal 12 Juni 2019 — SERDA AMIR SAPTA IRAWAN
73 — 49
73 — 49
Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabujuga minumminuman keras, hal ini menunjukkan perilaku dan sikapketidakpedulian Terdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga dan lingkungannyamenghindari narkoba serta minuman keras dan Pimpinan TNI telahmemerintahkan untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika.4.
Register : 19-06-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 367/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 2 Oktober 2017 — PT.ADHI DAYA ENERGI >< PT.BUMI SUBSEA INDONESIA
64 — 39
64 — 39
(dicetak tebal untuk memberikan penekanan);2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerserta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk. M.Yahya Harahap, SH di atas, maka PENGGUGAT wajibmembuktikan dalil pokoknya yaitu:* Apakah memang benar Tergugat memiliki kKewajiban hukumuntuk membayarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat berdasarkanPerjanjian Kerja dan Perintah Kerja?3.
Register : 02-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 02-K/PM I-02/AD/I/ 2013 Tanggal 26 Februari 2013 — PAULUS TRIONO, SERMA, NRP. 2193001771072
21 — 13
21 — 13
Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kalimemberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakatuntuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa menggunakannyahal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNItentang larangan mengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa yang bertugas selaku pendidik diRindam I/BB seharusnya menjauhi perbuatan ini.3.
Register : 02-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
26 — 12
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
26 — 12
pembuktian dipersidangantidaklah terbukti kalau selama ini dalam jejak masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkandari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/PID/2017 Tanggal 19 September 2017 — ERWINSYAH alias ERWIN
106 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanandari penyidik maupun pihak luar. (M.
Putus : 09-07-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 422/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr Tanggal 9 Juli 2015 — VEEJAY BALARAJAH
75 — 43
75 — 43
menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan