.: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secarasah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksiyang iain tidak hadir, karena jauh tempattinggalnya dan Saksi Sarman Manik sedang ditahan diKutacane, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakanketerangan para Saksi di depan Penyidik yang telahdikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuaiagamanya, yaitu sebagai berikutNama lengkap: SARMAN MANIK; Pekerjaan: Supir;Tempat, tanggal lahir: Nambunga Buluh

UNSUR SETIAP ORANG: Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuanPasal 1 ayat (14) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31Th 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi.

Terdakwamenyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwamaupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan(Eksepsi).Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yangberlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena jauh tempattinggalnya dan Saksi Mus Mulyadi sedang ditahan di Blang Pidie,Aceh Barat Daya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31Th

Bahwa Saksi mengetahui bahwa seorang anggota TNI tidak bolehdan dilarang beristri dua.Atas keterangan Saksi6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yangberlaku, namun Saksi tidak hadir di persidangan dengan alasan yangsah, yaitu sedang melaksanakan tugas dinas dari kesatuannya yangtidak dapat di tinggalkan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan paraSaksi di depan Penyidik yang telah

.: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secarasah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksiyang lain tidak hadir, karena Saksi Serka Hafizsedang sakit, dan Saksi yang lain jauh tempattinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31Th.1997 dan atas persetujuan para Terdakwa,dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidikyang telah dikuatkan dengan Berita AcaraPenyumpahan sesual agamanya, yaitu sebagaiberikut: Nama lengkap: HAFIZ; Pangkat/NRP:Serka/21000004680279; Jabatan: Bamin Tuud

saksi ABD.AZIZ selaku Direktur CV.AmorPalapa sebagaimana Akte pendirian No. 68/PA.CV/2009 tanggal 17 Maret 2009dari Kantor Notaris R.AHMAD RAMALI,SH (Terdakwa dalamperkaraterpisah/Splitsing) tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.134.800.000, (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.wonnne Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31Th

ke 1 KUHPidana;Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanRET NGA :esesee serene eeePerbuatan Terdakwa dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 7 Ayat (1) Huruf a Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31Th

PUTUS ANNomor 12/Pdt.SusBPSK/2016/PN PikDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadiliperkara keberatan atas Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor27/Pdt.G/BPSKPKYPTS/I/2016, tanggal 08 Januari 2016, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT Adira Dinamika Multi Finance, Tok beralamat di Landmark Centre TowerA, 31th Floor Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta,12910 dengan alamat surat menyurat di PT AdiraDinamika

Membebaskan Terdakwa2 dari segala dakwaantersebut (vrijspraak) (pasal 189 ayat (1) UU No. 31Th. 1997 tentang Peradilan Militer) atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa2 dari semuatuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging).c. Mengembalikan nama baik Terdakwa2 = dimasyarakat maupun di kedinasan.Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).3.

terdakwa untuk melaksanakannya dan perintah yang demikiantersebut menurut hemat Majelis termasuk dalam kategori perintah sebagaimanadikehendaki pasal 51 KUHPMenimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas Majelisberkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalahsuatu perintah jabatan yang telah memenuhi kriteria pasal 51(1) KUHP, olehkarena pasal 51(1) KUHP merupakan alasan pembenar maka terhadap perbuatanTerdakwa yang telah terbukti memenuhi unsurunsur dari Pasal 3 UU No.31th

sebagaiman tersebut diatas Negara R.I CqPemerintah Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan laporan hasil audit perhitungankerugian Negara Nomor : SR112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 mengalamaikerugian sebesar Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratusempat ribu Sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah sekitar ituPerbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalamPasal 3 UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.31Th

Bahwa hasil tugas observasi Saksi V belum dilaporkan kepadaAtasan (Kasatpam Dishidros), karena Saksi V belum mendapatkan buktisecara fisik (yaitu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan) kalauTerdakwa bisa membuat SIS (Surat Ijin Senjata) palsu.Atas keterangan Saksi V tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa SaksiVI telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yangberlaku, namun SaksiVI tersebut tidak hadir, karena sedang menjalanipidananya di LP Cipinang, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31Th

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRIbersama sama dengan Terdakwa II SOFYAN Bin H.HAFID tersebut telahmerugikan keuangan Negara sebesar Rp. 134.800.000, (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.n Perbuatan terdakwa dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan

RABOBANK, tempat kedudukan di Noble House, 31th Floor, Jalan Dr.Ida Anak Agung Gde Agung (lingkar Mega Kuningan), Kav. E 4.2 No.2,Rt.05, Rw.02, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Nien Rafles Siregar, S.H., M.H.Rudi Setiawan, S.H., M.H.Boby R. Manalu, S.H., M.H.Melani Fitria Putri, S.H., M.H.Sony El Mars, S.H.Andry nugraha, S.HManuel Simbolon, S.H., M.H.Evan Togar Siahaan, S.H.Rexi Kilian Agrifa, S.H.10. Rr. Irdinta Nurhabsari, S.H.11.

padaPolitehnik Negeri Sriwijaya telah diberi tugas dalam jabatannya dan jabatantersebut di miliki Terdakwa dalam masa tahun Akademik 2002/2003 dan tahun2003/2004;Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas makaunsur yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu telah terpenuhi secara sah menuruthukum; TENTANG KEKELIRUAN BERAT (JUDGEMENTS FALLACY)JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIST:MEMBUKTIKAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 10 UU NO. 31TH

A.A.Ketut Andarya Teja,S.T. selaku kepala lingkungan DusunGulingan maka Oditur memohon agar BAP POM dibacakan,Penasehat Hukum dan Terdakwa secara tegas di persidanganmenyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telahdikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanyauntuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagaiberikut :/.

Tabanan, Bali.Bahwa SaksiV telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yangberlaku, namun SaksiV tidak bisa hadir di persidangan denganalasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keteranganSaksiV di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita AcaraPenyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya SaksiVmenerangkan sebagai berikut :1.

sebagaimana tersebut diatas Negara RI CqPemerintah Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugianNegara Nomor : SR112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 mengalami kerugian sebesarRp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat Sembilan puluhrupiah) atau setidaktidaknya sejumlah sekita itu.Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UU No. 31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 31Th

Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal negara dan perusahaan yang menyertakanmodal pihak ke tiga berdasarkan Pernjanjian Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Dapat sebelumfrase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, makamenurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Th 1999 menunjukkanbahwa tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum UU No 31Th

mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara;e Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa bersikap sopan;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;e Terdakwa telah mengabdi kepada Negara sebagai PNS sejak tahun 1993.Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31Th