yang bersifat otonom berjumlah 5(lima) orang yang bertugas mengumpulkan data, bukti danmempelajari Quduk permasalahan serta merumuskan solusipenyelesaiannya.(3) Hasil keya Tim AdHoc dituangkan dalam bentukrekomendasi dan wajib disampaikan kepada Pimpinan Pusat.(4) Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengankewenangannya berwenang mengambil keputusanpenyelesaian perselisihan internal organisasi atau pelanggarankode etik dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim AdHoc,dankeputusan Pimpinan Pusatterkait

Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc PengkajianPelaksanaan Musnik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia,Tergugat menerbitkan surat keputusan pengesahan/pengukuhan danmelantik PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII(Tergugat Il).g.

Bahwa merujuk pada pemeriksaan berkas maupun hasil kajian dariTim AdHoc pengkajian Permasalahan PUK SP KEP SPSI PT. FreeportIndonesia, Penggugat Rekonpensi menyimpulkan pelaksanaan SOLB telahsesuai dengan Pasal 45 ADART SP KEP SPSI;23.

Pasal 47 Anggaran DasarSP KEP SPSI, menerbitkan surat keputusan Nomor Kep.019/PP FSPKEP/SPS/IX/2017 Tentang Tim AdHoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIIIPUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia;37.

FI, tertanggal 16 September 2017,maka berdasarkan Pasal 47 AD Tergugat membentuk Tim AdHoc untukmengkaji pelaksanaan Musnik VIIl PUK SP KEP SPSI PT.

Rusydi, SH telahmengajukan Desenting Opinon dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN,tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu HakimAnggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, mengajukan Dissenting Opiniondengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang , bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis

UU No. 20 tahun 2001, sedangkanmenurut Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, yang terbuktiseharusnya adalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

UU No. 20 tahun 2001.Tentang uang yang diserahkan oleh kedua saksi kepada Terdakwa MohamadAminudin, Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, menimbang sebagaiberikut.Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Syamsul Bahri kepada TerdakwaMohamad Aminudin sebesar Rp10.000.000. (Sepuluh juta rupiah), dan masih tersisaRp6.400.000. (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kas kantor SukuDinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kec.

(dua ibu lima ratus rupiah)Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangdikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu Hakim Anggota 4AdHoc Drs. H.

UU No. 20 tahun 2001 sedangkanmenurut Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH yang terbukti seharusnyaadalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UUNo. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;5 Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan:Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

Pada perkaraperkara PerselisihanHubungan Industrial di luar perkara Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., MajelisHakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Perselisihan HubunganIndustrial selalu terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim yaitu masingmasing Hakim Karirsebagai Ketua Majelis Hakim dibantu oleh 2 (dua) orang Hakim AdHoc masingmasing sebagai Anggota Majelis Hakim.

., inilah terjadi penyimpangan karenaMajelis Hakim terdiri atas 5 (lima) orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagaiKetua Majelis Hakim dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim yaitu seorang HakimKarir sebagai Anggota Majelis Hakim, 2 (dua) orang Hakim AdHoc dari unsurPengusaha sebagai Anggota Majelis Hakim dan seorang Hakim AdHoc dari unsurSerikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai Anggota Majelis Hakim.

Namun faktadalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraPerselisihan Hubungan Industrial Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan :Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang

No. 658 K/Pdt.Sus/201152Hakim Karir berjumlah 2 (dua) orang (termasuk Ketua Pengadilan), Hakim AdHocdari unsur Pengusaha ada 2 (dua) orang, sedangkan Hakim AdHoc dari unsurserikat pekerja/ serikat buruh hanya (satu) orang;Di dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 telah tegastegasmenyatakan : Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

MH.masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hariKamis tanggal 9 Maret 2017oleh Ketua Majelis didampingioleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh AYU TRISNA NOVRIYANI, SH.Halaman 2 dari 3 Putusan PHI Nomor75/Padt.susPHI/2016/PN. PbrMH,sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa Tergugat tersebutHakimHakim Anggota Hakim KetuaMUHAMMAD FAUZI, SE. MARTIN GINTING, SH. MHELIAS HAMONANGAN PURBA, SE.

Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan HasnuldiMiaz,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;20/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal 5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat

di Jakarta terdaftar dalam No. 01/X/ADHOC/2001.

Dalampertimbangan Arbiter No. 0O1/X/ADHOC/2001 hal. 48 dinyatakanMenimbang, bahwa fakta yang terjadi dan tidak disangkal oleh PemohonDalam Konpensi/Termohon dalam Rekonpensi adalah bahwa ia telahterlambat menyelesaikan pembangunan proyek a quo.Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.10.11.12.Dalam pertimbangan Arbiter, hal. 53 (Perbedaan Pendapat Anggota Majelis)dinyatakan :Menimbang bahwa Arbiter Soegiharto, S.H telah mengajukan keberatanatas pertimbangan Majelis Arbitrase AdHoc

No. 01/X/ADHOC/2001 tanggal30 Januari 2002 Jo.

BANI No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 berikut segala akibat hukumnya termasuk segala upaya pihak (Tergugat) untuk melaksanakan sitaeksekusi dan lelang eksekusi Apartemen Rajawali Menara Chrysant.

Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2012, :Menimbang.....sehingga tidak dapat lagi Putusan Arbitrase No: 01/X/ADHOC/2001 tenggal 3 Oktober 2001 maupun pelaksanaan putusannyadijadikan dasar bahwa Pemohon PKPU memelliki tagihan kepadatermohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU tidak bisa disebut kreditur dariTermohon PKPU dengan mendasarkan atas Putusan adHoc No: 01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 karena telah terjadi Perdamaian.Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.Menimbang, bahwa sedangkan

., HakimHal 8 dari 9 hal.Put.Nomor 356 K/Pdt.SusPHI/2015Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim AdHoc PHI , Ketua Majelis,ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Bernard, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.

., HakimHakim AdHoc sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari ini SENIN tanggal 12 MEI 2014 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh MASLIMAH,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasaTergugat ;HakimHakim Anggota Ketua Majelistid ttdEKO WAHYUDI, SE, SH, MM SUCIPTO, SH.MHttdHARRIS MANALU, SHPanitera PenggantittdMASLIMAH, SHPERINCIAN BIAYA : Biaya Panggilan Rp. 450.000, Biaya Redaksi

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tanggal 4 Maret2020, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut, dibantu oleh Matius Paleon, S.H.

,masingmasingHakim AdHoc sebagaiditunjukberdasarkanSuratPenetapanKetuaPengadilanHubunganIndustrialbadaPengadilanNegeri TanjungpinangNomorPHV/2017/PNTpgtanggal23Hakim Anggota, yang14/Pdt.SusMaret 2017,Penetapantersebutdi ucapkandalampersidangante rouka untukumumpadaharidantanggalitujugaolehAnggotatersebut,dandihadiriolehnPenggugat, tanpadihadiriolehTergugat.Hakimhakim Anggota,Suhadmadiz, S.E., S.H.,Yasokhi Zalukhu, S.H.

Musyawir, MT Bin Basyaruddin ;Memperhatikan.............33Menimbang, bahwa Hakim AdHoc Drs. H. Rusydi, SH mengajukan pendapat yangberbeda (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa I, Ir.

Said Wazir bin Said Hamzah, dan Terdakwa I, Ir.Musyawir, MT bin Basyaruddin telah didakwa melakukan tindak pidana korupsisebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sebagaimanatercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalahdakwaan Subsidaritas, maka Hakim AdHoc Drs. H.

Rusydi, SH selanjutnyamempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut;Tentang unsur pertama setiap orang, dan unsur kedua menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Hakim AdHoc menyetujui pertimbanganPengadilan Negeri tersebut. Karena itu unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi.Tentang unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.

HARRIS MAKMUR SEJATI telah terlebih dahulu mengerjakan proyek tersebut.Dalam hal ini Hakim AdHoc melihat bahwa peran menentukan PT. HARRIS MAKMURSEJATI sebagai rekanan bukan pada Terdakwa I. Ir. Said Wazir bin Said Hamzah, tetapiada pada atasan Terdakwa I yaitu Akmal Ibrahim Bupati waktu itu. Akmal Ibrahim lahpenentu menjadikan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI sebagai rekanan yang akanmengerjakan proyek.

Said Wazirbin Said Hamzah, tetapi menjadi tanggung jawab saksi Akmal Ibrahim Bupati waktu itu.Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim AdHoc berpendirian, bahwa unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan ataukedudukan oleh Terdakwa I. Ir.

., sebagai HakimAnggota (adhoc), putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh :Subardi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.HakimHakim Ad Hoc (Anggota) Ketua Majelis tsb,Ida Ayu Mustikawati, SH.,MH. Budhy Hertantiyo, SH.,MH.Supono,SH.,SE.,MM.

TADZWIF MUSTARI,S.H masing masing sebagai Hakim AdHoc selaku Hakim Anggota Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu,putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim hakim anggota tersebut, dibantu MEIDTY.S.

., M.H. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakimtersebut dengan dibantu oleh SUGIHARTO, S.H.. M.H. Panitera Penggantipada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut dan dihadiri olehkuasa Penggugat dan kuasa Tergugat! HakimHakim Anggota,MOH. ABDURROHMAN, S.H., M.H.ILASIANI, S.H., M.H.Panitera Pengganti,SUGIHARTO, S.H., M.H.

Onamba Indonesia yangbersengketa dengan buruh sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adhoc PHITony Suryana dari unsur buruh dan hakim adhoc PHI Imas Diana sari (terdakwa)dari unsur pengusaha ;Bahwa gugatan diputus pada tanggal April 2011 hari Jumat , yang dimenangkanoleh pihak PT. Onamba Indonesia ;Bahwa benar untuk PT.

;Bahwa saksi adalah Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung ;Bahwa benar saksi adalah salah satu hakim adhoc anggota yang menangani perkaraPT. Onamba Indonesia yang bersengketa dengan pekerjanya , bersama denganAgus Suwargi ,SH . sebagai Ketua Majelis dan anggota satu lagi adalah ImasDianasari (terdakwa ) ;Bahwagugatan diputus tanggal April 2011 dan dimenangkan pihak Penggugat( PT.

;Bahwasaksi adalah Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) padaMahkamah Agung dari unsur serikat pekerja ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Hakim adhoc PHI pada PengadilanNegeri Bandung ;Bahwa saksi juga mengetahui permasalahan terdakwa yang ditangkap oleh KPKpada tanggal 30 Juni 2011 dari media ;25Bahwa seminggu sebelum peristiwa penangkapan terdakwa datang ke lantai 3Mahkamah Agung , sedangkan ruang kerja saksi di lantai 5 , saksi melihatterdakwa pamit diruang tamu pak Dwi Cahyo

Mike Komar ;Bahwa saksi menerima penetapan sebagai Hakim Anggota dalam majelis tersebutsekitar tanggal 17 Juli 2011 yakni 2 minggu setelah penangkapan terdakwa ;Bahwa Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung yang berada di lantai 3 yakniYono Sihono , Buyung Marizal , Arief Soedjito dan Dwi Cahyo ;15. Saksi Dwi Tjahyo Soewarsono , SH.MH.

;Bahwa saksi adalah Hakim Adhoc PHI pada Mahkamah Agung ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Hakim adhoc pada PengadilanHubungan Industrial Bandung pada waktu acara pembekalan ;Bahwa saksi mengetahui terdakwa menerima uang dari PT.

diambil alihdan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Januari 2017,Nomor: 86 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebutdapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaanpendapat dimana Hakim Anggota Ill AdHoc

,CN, danHakim Anggota IV AdHoc Drs. H. RUSYDI, SH tidak setuju dengan KetuaMajelis ESTER SIREGAR, SH.MH, Hakim Anggota II HJ.ELNAWISAH, SH.,MH dan HakimAnggota Ill NYOMAN SUTAMA, SH.

Hakim Angota Ill AdHoc H.HENINGTYASTANTO, SH.,CN, memberikan Dissenting Opinion sebagai berikut:Menimbang, bahwa Hakim Anggota III Ad Hoc berpendapat bahwa unsur kerugianNegara dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Selanjutnya Hakim Anggota IV AdHoc membahas unsurunsur tersebut diatas sebagaiberikut;1. Tentang unsur: Setiap orang;Sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, telah terpenuhi;2.

Dan karena itu Terdakwa Editiawarman haruslah dibebaskan daridakwaan Subsider (vrijspraak), diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,biaya perkara dibebankan kepada Negara, serta memulihkan hak terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota Ill = AdHoc H.HENINGTYAS TANTO, SH.,CN, dan Hakim Anggota IV AdHoc Drs. H.

Menyatakan Akta No. 38 dan Akta No. 39 tertanggal 23 Januari 1979tentang perjanjian sewa menyewa yang dibuat dihadapan AmirSjarifuddin, Notaris di Denpasar tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat dengan segala akibat hukumnya setelah putusanArbitrase adhoc tertanggal 2 September 2010 ;5.Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il, untuk segeramengosongkan tanah milik Para penggugat yang terletak di DesaAdat Intaran No.104, sesuai dengan hak milik pipil 424 persil 46 b,klas Il, seluas 1,805 Ha yang

Nopember 2011 pada intinyatelah mengemukakan keberatankeberatan terhadap PutusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 556/Pdt.G/2010/PN.Dps. dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalamputusannya pada halaman 33, yang menyatakan Akta No. 38 danAkta No.39 tanggal 23 Januari 1979 yang dibuat dihadapan AmirSjarifuddin, Notaris di Denpasar dengan segala permasalahannyadianggap telah selesai atau berakhir melalui putusan Arbitrase AdHoc

perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan atas isiputusan perkara aquo, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupunputusannya itu sendiri, karena sangat nyata bahwa Ketua Majelis dan HakimAnggota 1 (satu) dalam pertimbangannya salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku;Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa perkaraa quo putusannya tidak bulat, artinya terdapat seorang Hakim Adhoc

Bahwa dalam putusan Nomor 18/PdtSus/G/2015/PN.Smg yang kamimohonkan Kasasi, terdapat seorang Hakim Adhoc (Hakim Anggota 2)bernama Daryanto, S.H., yang memberikan pendapat berbeda (dissentingopinion), sebagaimana termuat pada putusan halaman 37 s/d 43.

Bahkandidalam dissentingnya itu, knususnya pada halaman 42 alinea pertamaHakim AdHoc Daryanto, S.H., menyatakan:bahwa putusan perkara a quo diambil belum/tidak melaluipermusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, sebagai buktinya sampaidibacakannya putusan ini hakimhakim dalam Majelis tidak menyampaikanpertimbangan atau pendapat tertulis sehingga tidak adanya ikhtisarpermusyawaratan;Bahwa dengan adanya dissenting opinion yang didalamnya ada pernyataanbahwa putusan tidak melalui permusyawaratan hakim

,M.H., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri olehAnggotaanggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd./ Ttd./Bernard, S.H.,M.M. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,CN.Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Ferry Agustina Budi Utami, S.H.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor 6/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tanggal 4 Maret 2020, Penetapanmana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakim anggota tersebut, dibantu olehSari Fanni, S.H.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan melakukan pencoretanterhadap perkara tersebut dari register perkara perdata; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.211.000 ( Dua ratussebelas ribu rupiah ) ;Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017oleh kami, Richard Silalahi ,S.H , sebagai Hakim Ketua, Dian Alifya, S.E . dan MingguSaragih, S.H,M.H H , masing masing Hakim Adhoc