Lalu SahnunYadi.Bahwa benar malam harinya saksi menemui Kadis Perhubungan di HotelAlia Cikini untuk membicarakan rencana ke Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal (KPDT) dalam rangka menandatangani SPPD (SuratPerintah Perjalanan Dinas) dan malam itu. Kadis Perhubunganmemberitahukan saksi bahwa ia sedang menunggu berita dari Sdr. LaluSahnun Yadi untuk dipertemukan dengan temannya sebelum memenuhipanggilan di Kejaksaan Agung akan tetapi malam itu tidak ada beritadari Sdr.

Lalu Sahnun Yadi.Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 pagi harinya saksikembali menemui Kadis Perhubungan di Hotel Alia untuk bersamasamake KPDT sekaligus cek out dan saat itu Kadis Pehubungan dihubungi olehSdr. Lalu Sahnun Yadi memberitahukan akan datang ke hotel untukmandi dan ganti pakaian selanjutya akan bertemu dengan temannya diBlok M.29Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr.

Saat pertemuan tersebut Sahwanmenyerahkan berkas dugaan tindak pidana korupsi di DinasPerhubungan Kabupaten Lombok Barat yang pada intinya berisiadanya pekerjaan pembangunan 3 dermaga yang telah molorsampai dengan 180 hari dan dugaan penyelewengan danaproyek KPDT Tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh Ir. AknmadSaikhu yang menjabat sebagai Kepala Dinas PerhubunganLombok Barat..

Saat pertemuantersebut Sahwan menyerahkan berkas dugaan tindak pidana korupsi diDinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang pada intinya berisiadanya pekerjaan pembangunan 3 dermaga yang telah molor sampaidengan 180 hari dan dugaan penyelewengan dana proyek KPDT Tahun2013 yang diduga dilakukan oleh Ir.

Saat pertemuan tersebut Sahwan menyerahkan berkasdugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pernubungan Kabupaten Lombok98Barat yang pada intinya berisi adanya pekerjaan pembangunan 3dermaga yang telah molor sampai dengan 180 hari dan dugaanpenyelewengan dana proyek KPDT Tahun 2013 yang diduga dilakukanoleh Ir.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1967/KPDT/1995 tanggal 18 Juni 1998;Maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 248/PDT/2012/PT.Smg.,tanggal 14 Agustus 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSurakarta No. 158/Pdt.G/2011/PN.Ska, tanggal 9 Mei 2012, harus dibatalkanoleh mahkamah Agung;2.

KPDT/2018, dengan Paravwenan Peaien No 92PoEBNZOIOPNIMr, bakjahalohak adel can call gugaian sama, dengan damien mera EBs (608s, teang can NyaabahnaPetaaPaaverannihausdnedanNeBshbem2.

Puiusan Pengedin Tingg Vaarancenganiegsr Petkaa 122PDT/2017/P TMTR, Jo.Putusan Kasesi Nomar. 1156, KPDT/2018 oengan Peravaran Peanean No 92PaBNZOLOPNIMr, bak hakjane age can call qugaian sama, densan cemkan mala es. 608s teang can Nyaa bate PekaaHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Padt.Bth/2019/PN MtrPefaveranniausdnedenNeBshitem2.

menerangkan bahwa antar Penggugatdengan Tergugat sudah tidak satu rumah sekitar bulan Desember 2013, yangmana Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sering dipukul olehTergugat, maka dapat diperoleh fakta hukum jika antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak dalam satu rumah tinggal dan satu meja makan, dengan demikiandapat dibuktikan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah adapercekcokkan atau keretakan rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3180 KPdt

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut :Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakankegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal(P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan,tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulandaerah sejak tahun 2006 ;Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya BadanPerencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.

diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaitersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :bahwa Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

., juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 KPDT/2005 tidak melibatkan Para Pelawan, sebab Para Pelawan jugaadalah telah tinggal dan menguasai objek sengketa bekas tanah hakguna usaha PT Ranomawuri yang menguasai secara terus menerus videbukti kwitansi pembayaran ganti rugi garapan selanjutnya penguasaan extanah negara tersebut sejak 1987, kemnudian telah dibayar ganti rugitanaman atau garapan pada tahun 1994, oleh karena itu secara hukumPara Pemohon Kasasi patut dan wajar sesuai asas kepatutanmempertahankan

Anmad Yani No. 16, PrayaKelurahan Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 002/KPDT/BDRAss/IV/2019 tanggal 22 April 2019, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor :66/SKHK/2019/PN.Pya tanggal 24 April 2019 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secaraDamai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor30/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal

Sagitarius No. 25 Perumahan Rajabasa Indah,Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 433/KPdt/AML/VII/2012 tanggal10 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTanjungkarang Klas IA Register Nomor: 136/Kuasa/2012/PA Tnk tanggal 13Agustus 2012;MELAWAN1. TERBANDING I, Tempat/tgl.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakankegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal(P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan,tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulandaerah sejak tahun 2006 ;e Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya BadanPerencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.

telah diajukan dalam penuntutantersendiri) pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalamdakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau) orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikutbahwa Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal(KPDT

Lalu Sahnun Yadi.Bahwa malam harinya saksi menemui Kadis Perhubungan di Hotel Alia Cikiniuntuk membicarakan rencana ke Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal (KPDT) dalam rangka menandatangani SPPD (Surat PerintahPerjalanan Dinas) dan malam itu Kadis Perhubungan memberitahukan saksibahwa ia sedang menunggu berita dari Sdr. Lalu Sahnun Yadi untukdipertemukan dengan temannya sebelum memenuhi panggilan di KejaksaanAgung akan tetapi malam itu tidak ada berita dari Sdr.

2015 sekitar jam 09.00 wibdiperoleh informasi pertemuan akan dilakukan di Blok M sehingga saksi dantim melakukan pemantauan sekitar Blok M Plaza.40Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekanrekan saksi melakukanpengamatan di sekitar Blok M Plaza dan selanjutnya pukul 11.00 wib terlihatada beberapa orang sedang melakukan pertemuan membicarakan kasusdugaan tindak pidana korupsi pembangunan Dermaga pada KabupatenLombok Barat yang anggarannya berasal dari Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal (KPDT

Saatpertemuan tersebut TERDAKWA menyerahkan berkas dugaan tindak pidana korupsidi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang pada intinya berisi adanyapekerjaan pembangunan 3 dermaga yang telah molor sampai dengan 180 hari dandugaan penyelewengan dana proyek KPDT Tahun 2013 yang diduga dilakukan olehIr.

Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 3045 KPdt/1991 tanggal 30 Mei1996 ditegaskan Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanahyang sah menurut hukum oleh karena itu merupakan fakta yang tidakterbantahkan jika Penggugat merupakan orang yang tidak berhak atasHal. 9 dari 16 hal. Put.

Amirullah,SH, paraAdvokat, berkantor di kompeks Perumahan Bumi Permata BlokA2/7 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari2012;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata para PemohonPeninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/paraPembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 1702 KPdt

RI) ;Mengaku bahwa walaupun dalam pelaksanaan program tersebutdiatas dilaksanakan melalui kontrak kerja antara DISHUBTEL KAB.HALTIM dan pihak REKANAN namun dalam merealisasikan programtersebut tidak boleh menyimpang dari pedoman/ JUKNIS yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa pada saat menjabat selaku KADISHUBTEL KAB.HALTIM Program tersebut sudah dilaksanakan oleh KADIS lama(Sdr.

HALTIM dan laporan tersebut telah dikirimkan kepadaKementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia(KPDT Rl) ; Mengaku bahwa walaupun kenyataannya pelaksanaan program tidakselesai dilaksanakan akan tetapi Laporan Realisasi yang dikirimkankepada KPDT RI dipastikan isi daripada laporan tersebut dinyatakanprogram dilaksanakan sesuai dengan maksud pelaksanaanprogram dengan kata lain laporan realisasi dibuat seakanakanterlaksana 100% sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah/KPDT RI ; Mengaku

HALTIM ; Mengaku bahwa mengenai laporan realisasi program ke KPDT RIbukan dirinya yang menandatanganinya, saksi juga tidak tahu siapayang menandatangani laporan tersebut ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.MOHLIS LATUPONNO, SH, Lahir di Pelauw pada tanggal 04September1980 Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraanindonesia, tinggal di KotaMaba Saangadji, Kec. Kota Maba Kab.

Haltim;Mengaku bahwa untuk melaksanakan program tersebut diatas tidakbisa menyimpang dari pada pedoman umum/ JUKNIS yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit soeed dan 3buah mesin belum tercatat dalam barang inventaris daerah.Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.FIRDAUS DUKO, SE.M.Si, lahir di desa Ekor Kec.

Haltim tahun anggaran2009 berasal dari DAK Murni KPDT RI sebesar Rp. 1.654.000.000,dan termasuk dalam APBD TA 2009.Bahwa disampaing dana DAK ada juga sharing anggaran sebesarRp. 231.560.000, yang terdiri dari : 10 % untuk kegiatan fisik sebesarRp. 165.400.000, perencanaan dan pengawasan Rp. 66.000.000,Bahwa pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan juknis yangmengaturnyaBahwa sampai dengan sekaran 1 unit speed dan 3 buah mesin dalampekerjaan ini belum tercatat dalam daftar inventaris PemdaHalmahera

Laq Sodah dan Pemohon Kasasi II: Inag Miredi tersebut;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 KPdt/2001, tanggal 5 Agustus 2004 tersebut, diberitahukan kepada ParaPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi//Para Penggugat/Para Pembandingpada tanggal 19 Agustus 2005 kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

pekerjaanWiraswasta (Pengelola Toko), bertempat tinggal di Jalan Xxxxx XXXXX XXXX ,Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagaiPemohon II dan berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : 15/SKI/2011/PA.Pkjtanggal 4 Agustus 2011, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa mewakilikepentingan hukum adik kandungnya yang bernama :@ XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXxxx , Umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor KementerianPembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

Bahwa Pelawan telah menerima Surat Relaas Panggilan Aanmaning dariPengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/PenPDT/Aanmaning/2016/PN.SKY Tertanggal 15 April 2016 dan Surat RelaasPanggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/Pen PDT/Aanmaning/2016/PN.SKYTertanggal 8 September 2016 Perihal Permohonan Eksekusi atas namaTerlawan Damsih Ucin terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.584/KPdt/2013 tertanggal 25 Agustus 2014.2.

Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 020/KPdt/APTA/I/2018, tanggal 26 Januari 2018, yang telah di registrasi padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor:43/SKPDT/2018/PN.Pya, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWAN:1. INAQ MARINAH Alias INAQ MARNI Alias INAQ MAR, Perempuan, umur = 60tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Bunut Baok, Desa BunutBaok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;2.

Rl) ;Mengaku bahwa walaupun dalam pelaksanaan program tersebutdiatas dilaksanakan melalui kontrak kerja antara DISHUBTEL KAB.HALTIM dan pihak REKANAN namun dalam merealisasikan programtersebut tidak boleh menyimpang dari pedoman/ JUKNIS' yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa pada saat menjabat selaku KADISHUBTEL KAB.HALTIM Program tersebut sudah dilaksanakan oleh KADIS lama(Sdr.

HALTIM dan laporan tersebut telah dikirimkan kepada5012.Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia(KPDT Rl) ;Mengaku bahwa walaupun kenyataannya pelaksanaan program tidakselesai dilaksanakan akan tetapi Laporan Realisasi yang dikirimkankepada KPDT RI dipastikan isi daripada laporan tersebut dinyatakanprogram dilaksanakan sesuai dengan maksud pelaksanaanprogram dengan kata lain laporan realisasi dibuat seakanakanterlaksana 100% sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah/KPDT RI ;

HALTIM ;Mengaku bahwa mengenai laporan realisasi program ke KPDT RIbukan dirinya yang menandatanganinya, saksi juga tidak tahu siapayang menandatangani laporan tersebut ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.MOHLIS LATUPONNO, SH, Lahir di Pelauw pada tanggal 04September1980 Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraanlndonesia, tinggal di KotaMaba Saangadji, Kec. Kota Maba Kab.

Haltim;Mengaku bahwa untuk melaksanakan program tersebut diatas tidakbisa menyimpang dari pada pedoman umum/ JUKNIS = yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit soeed dan 3buah mesin belum tercatat dalam barang inventaris daerah.Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.FIRDAUS DUKO, SE.M.Si, lahir di desa Ekor Kec.

Haltim tahun anggaran2009 berasal dari DAK Murni KPDT RI sebesar Rp. 1.654.000.000,dan termasuk dalam APBD TA 2009.

telahmengajukan bukti T.l1 s/d T.l10 danTergugatNo eeeeeeee eaeTergugat II mengajukan TIl1s/d TII8 ;Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut diatasdiperoleh kesimpulan sebagai berikut dibawah ini ;olMenimbang,bahwa dari bukti TIl2 / Tl1 ( putusanNo.163/PDT.G/2001/PN.SMG ), Tll3 / Tl2 ( putusan No. 526/PDT/2002/PT.SMG ),TH4 / Tl3 > ( putusan No. 362/KPDT/2005 ) diperolehkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakan hutangnyahanya Rp. 422.000.000, telah ditolak dengan putusansebagaimana bukti TIl2 /

Pandi Nusa Dirgantara ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, TIIl2 / TI1 ( putusanNo.163/PDT.G/2001/PN.SMG ), TIl3 / Tl2 ( putusan No. 526/pdt/2002/PT.SMG ), TIl4 dan Tl3 ( putusan No. 362/KPDT/2005 ), TIl6 ( Surat dari Panitia Urusan Piutang NegaraCabang Semarang ), TIl1 dan TI4 ( Risalah lelang ) dan TII8( Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang ) dan TI5 ( Salinan57Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CanbangSemarang ), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :.

Perbuatan Terdakwatersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :e Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakankegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal(P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan,tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerahsejak tahun 2006 ;e Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya BadanPerencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.

berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempatsebagai tersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain1011atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan aau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negara, dilakukan terdakwa dengan caracaraantara lain sebagai berikut :Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT