Ditemukan 86 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menggagalkan mengabulkan mengabaikan mengaramkan mengadaikan mengagala mengamalkan mengapalkan mengagulkan mengabalkan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
225 — 188
  • Bahwa Putusan yang dilawan oleh Pembanding (dahulu Pelawan) telahmenghukum Terbanding II untuk mengganti rugi kerusakan lingkungandan melakukan pemulihan lingkungan, sedangkan Pembanding (dahuluPelawan) berusaha untuk mengagalkan eksekusi putusan tersebut.Dengan demikian teranglah bahwa gugatan perlawanan yang diajukanPembanding (dahulu Pelawan) sangat merugikan atau setidaknyaberpotensi merugikan hak dan kepentingan lingkungan hidup yangdirusak oleh Terbanding II dimana Terbanding Intervensi selakuwakilnya
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus PHI
Register : 13-10-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MANADO Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mnd
Tanggal 22 Januari 2018 — -ABDURRAHMAN ANAPU LAWAN PT. ROYAL COCONUT
129 — 36
  • Royal Coconut Kawangkoan Kalawat MinahasaUtarauntuk mengagalkan aksi mogok yang sah dengan cara melakukanpemberian SP 1 dan mutasi serta surat panggilan bagi Para PENGGUGATyang ikut dalam mogok kerjadan unjuk rasa damai,hal tersebutadalahbentuk perbuatan melawan hukum dilakukan PENGGUGAT yangbertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan nomor 13tahun2003, Pasal 143, bahkan TERGUGAT menolak secara tertulis suratpemberitahuanmogok kerja yang disampaikan Para PENGGUGAT SerikatBuruh (SBLPFSBDSI) PT
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1159 — 870
  • Justru orang yangmenghalangihalangi pemeriksaan yang bisa dipersalahkan;Bahwa mencegah atau menghalangi artinya yang dapat membuatpetugas tidak dapat melaksanakan tugasnya, akan tetapi jika petugasmasih bisa melakukan tugasnya itu tidak termasuk kualifikasi yangmencegah, menghalanghalangi, dan mengagalkan, karna ini delik umumtidak bisa disangkutpautkan dengan kesehatan, karena jika kesehatan ituurusannya dengan UndangUundang Kesehatan, ahli berpendapat itutidak boleh dicampur antara delik umum dan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
501 — 239
  • Justru orang yangmenghalangihalangi pemeriksaan yang bisa dipersalahkan;Bahwa mencegah atau menghalangi artinya yang dapat membuatpetugas tidak dapat melaksanakan tugasnya, akan tetapi jika petugasmasih bisa melakukan tugasnya itu tidak termasuk kualifikasi yangmencegah, menghalanghalangi, dan mengagalkan, karna ini delik umumtidak bisa disangkutpautkan dengan kesehatan, karena jika kesehatan ituurusannya dengan UndangUundang Kesehatan, ahli berpendapat itutidak boleh dicampur antara delik umum dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON vs 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
378 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemilik yang memilikiNPP yang besar akan berpotensi mengagalkan kepentingan NPPyang kecil sehingga menimbulkan tirani mayoritas. Dalam PenjelasanPasal 77 ayat (2) telah disebutkan setiap anggota berhak memberikansatu suara adalah apabila sarusun telah dihuni, suara pemilik dapatdikuasakan kepada setiap penghuni sarusun.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
184 — 67
  • . : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.lelang membuatpersyaratan yang diskriminatif untuk mengagalkan pesertatertentu cara yaitu supaya PT Pancaduta tidak dapat mengikuti lelang ulangdengan cara menambah sub bidangsub bidang tertentu yang tidak dimilikioleh PT Panca duta, sebagian besar panitia lelang menandatangani daftarkehadiran pada dokumen pengadaan meskipun tidak mengikuti prosespengadaan dan proses pelelangan ulang adalah formalitas.Bahwa hasil kesimpulan penyimpangan tersebut didapat dari hasilpemeriksaan