Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.SUBSIDER:Bila Pengadan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasaPemohon dan kuasa Termohon telah hadir ke persidangan dan Majelis Hakimtelah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 205/Padt.

Jkt.Psttentang Pengadan Alat Scanner dan Printer 3D SMAN 101,yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Pihak Penyedia Barang LUCIAGULTOM selaku Direktur PT. DEVINA MANDIRI danmengetahui Drs. H.

Jkt.Pst20. 1 (satu) lembar copy print Detil Paket Pengadaaan IDPaket : 1351061.21. 1 (satu) lembar asli Rincian Anggaran Biaya (RAB)Pengadan alat scaner dan printer 3D SMAN 78 jumlahtotal sebesar Rp. 5.932.124.000. tanggal 3 Februari2014, ditandatangani oleh Drs. H.

Jkt.Pstw. 1 (satu) lembar asli Rincian Anggaran Biaya (RAB)Pengadan alat scaner dan printer 3D SMAN 94 jumlahtotal sebesar Rp. 5.932.124.000. tanggal 3 Februari 2014,ditandatangani oleh Drs. H.

Jkt.PstBARANG, Nomor : 4685/077.92 tanggal 5 Nopember 2014tentang Pengadan Alat Scanner dan Printer 3D SMAN 101,yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Pihak Penyedia Barang LUCIAGULTOM selaku Direktur PT. DEVINA MANDIRI danmengetahui Drs. H.

Jkt.Pst52.53.54.50;tentang Pengadan Alat Scanner dan Printer 3D SMKN 17,yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Pihak Penyedia Barang SAJANPABAIKAN GULTOM selaku Direktur CV. TRIAN INTI SARIRAYA dan mengetahui Drs. H.

Saksi I umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan, tempat tinggal di Jalan Batu Bara, Rt.09, Desa Pengadan,Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur.

Namun, sejak Mei 2018 termohonberselingkuh dengan lelaki yang pemohon tidak ketahui namanya, dalam halini termohon pernah kepergok oleh warga tengah berduaan dalam sebuahkamar di desa Pengadan Kecamatan Karangan;4. Bahwa akibat sikap Termohon, pada bulan Mei 2018 itu pula Pemohonkemudian mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dansejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hinggasekarang;5.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Aset TetapLainnya Pengadan Buku Kegiatan penysunan Profile DaerahNomor 050/893/PPD/PPK/ 422.202/2016 tanggal 27 Oktober2016;21.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Aset TetapLainnya Pengadan Buku Kegiatan Penyusunan Profile DaerahNomor 050/894/PPD/PPK/422.202/2016 tanggal 27 Oktober2016;22.

Kependudukan dan Catatan Sipil SekayuMusi BanyuasinBahwa pemohon belum membuat Akta kelahiran untuk anak tersebut lantaran kelaaiandari saya dan ketidak mengertian saya tentang peraturan yang berlaku;Menimbangbahwa halhal yang terjadi dipersidangan adalah seperti yang tercantum dalam BeritaAcara persidangan dan dianggap telah tertuang dalam Penetapan iniMenimbang bahwa si Permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;ag a a ens a ang menjad dasar permohonan Pemohon terjad di dalamdaerah Hukum Pengadan

SamuderaMaju Perkasa, pendidikan SMP, tempat kediaman di,Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikankuasa khusus kepada Nina Mawaddah, S.HI dan SayyidatulMuminah, S.HI Para Advokat/Penasehat Hukum padaKantor Advokat ALHIKAM, yang beralamat di KecamatanSamarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 09 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagaiPemohon,melawanTermohon, tempat tanggal lahir Pengadan, 25 Oktober 1981, umur 37 tahun,agama Islam, pekerjaan Mengurus

selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 700/615 tanggal 1 Pebruari2008 ;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas KesehatanKabupaten Asahan Nomor : 700/615 tanggal 1 Pebruari 2008 tersebutdan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah beberapakali diubah dalam hal ini dengan perubahan keenam atas Kepres Nomor80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadan

Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan KetujuhTentang Pedoman Pelaksanaan Pengadan Barang/JasaPemerintah yang menyebutkan :Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalamkontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertuliskepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaanyang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan,dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor700/615 tanggal 1 Pebruari 2008 ;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas KesehatanKabupaten Asahan Nomor : 700/615 tanggal 1 Pebruari 2008tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003yang telah beberapa kali diubah dalam hal ini dengan perubahankeenam atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedomanpelaksanaan pengadan

DASIDI PUTRA yangmemanipulasi hasil pekerjaan tersebut merupakan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1,2 dan 3Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubahdalam hal ini dengan perubahan keenam atas Kepres Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadan Barang/JasaHal 13 dari 45 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus/2011Pemerintah serta terakhir dengan peraturan Presiden R.

Nomor 95Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh tentang PedomanPelaksanaan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyebutkan :1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuangdalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaansecara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahanpekerjaan ;2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untukmemperbaiki dan

43/G/2017/PTUNJKTBarang/Jasa Pemerintah, menegaskan : Daftar hitam adalah Daftar yang dibuatoleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakansanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan barang/Jasa padaK/L/D/ dan/atau yang dikenakan sanksi oleh negara/Lembaga PemberiPinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup PeraturanPresiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 5 Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014tentang Daftar Hitam Dalam Pengadan Barang/Jasa Pemerintah, secara limitatifmenyatakan : PA/KPA berenang menetapkan sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam kepada Penyedia Barang/JJasa melalui Surat KeputusanPenetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuanketentuan tersebutapabila disandingkan dengan bukti T21 = P4, berupa Dokumen PengadaanSecara Elektronik dimana Pelaksana Anggaran (PA) adalah Dinas Perumahandan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014tentang Daftar Hitam Dalam Pengadan Barang/Jasa Pemerintah, secara limitatifmenegaskan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam :Halaman 77 dari 92 halaman.

Berita Acara Pemeriksaan; danf bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, danlainlain);Ayat (7) : Format surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dan Peraturan Kepala ini,Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati ketentuan Pasal 8,Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa PemerintahNomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, menegaskan :Ayat (1) : PPK/Kelompok

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTNopember 2016 yang baru diterima oleh Penggugat 8 Nopember 2016sedangkan bunyi ketentuan pasal 8 ayat (2) tersebut harusnya dilakukan padahari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksipencantuman dalam daftar hitam, sehingga terbukti secara hukum Tergugatsebelum menerbitkan objektum litis secara bertentangan dengan ketentuanpasal 8 ayat (2), Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/JasaPemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam

adalah untuk laporan keuangan danbukan untuk penilaian penggantian yang wajar, sehingga penilaiandimaksud menjadi tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam pemberianganti rugi; Bahwa terhadap penilaian besarnya nilai ganti kerugian harus dilakukan olehpenilai pertanahan atau penilai publik yang melakukan penilaian secaraindependen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktek penilaiandari Menteri Keuangan dan telah mendapatkan lisensi dari LembagaPertanahan untuk menghitung nilai/narga obyek pengadan

Nomor 2473 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 16 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Andreas Pengadan Paulus Tipa Beke; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 135/PDT/2018/PTKPG. tanggal 19 Desember 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri MaumereNomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme. tanggal 18 Oktober 2018;dengan mengadili sendiri

Pengadan barang/jasa yang berskala kecil ; atauIl. Pengadan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulanghanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ; atauIll. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan non Departemen/Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006Gubernur/Bupati/Wali Kota/Direksi BUMN/BUMD ; atauIV. Penyedia barang/jasa tunggal ;b.

Pengadan barang/jasa yang berskala kecil ; atauIl. Pengadan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulanghanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ; atauIll. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapatpersetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan nonDepartemen/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Direksi BUMN/BUMD ; atauIV. Penyedia barang/jasa tunggal ;Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006b.

SLAMET WIDODO, M.Pd.1 (satu) lembar copy print yang berjudul LIHAT HSPK: kodekomponen : hspkdikmenjb1606b181.01.023.1 (satu) lembar asli Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengadan alatscaner dan printer 3D SMAN 2 jumlah total sebesar Rp.5.932.124.000. tanggal 3 Februari 2014, ditandatangani oleh Drs.H.

SLAMET WIDODO,M.Pd.1 (satu) lembar copy print yang berjudul LIHAT HSPK:kode komponen : hspkdikmenjb1606b231.01.023.1 (satu) lembar copy print Detil Paket Pengadaaan ID Paket :1351031.1 (satu) Jembar ash Rincian Anggaran Biaya (RAB)Pengadan alat scaner dan printer 3D SMAN 33 jumlah totalsebesar Rp. 5.932.124.000. tanggal 3 Februari 2014,ditandatangan oleh Drs. H.

SLAMET WIDODO,M.Pd.1 (satu) lembar copy print yang berjudul LIHAT HSPK:kode komponen : hspkdikmenjb1606b271.01.023.1 (satu) lembar copy print Detil Paket Pengadaaan ID Paket :1351074.1 (satu) Jembar ash Rincian Anggaran Biaya (RAB)Pengadan alat scaner dan printer 3D SMAN 85 jumlah totalsebesar Rp. 5.932.124.000. tanggal 3 Februari 2014,ditandatangan oleh Drs. H.

(satu) lembar copy print Detil Paket Pengadaaan ID Paket :Hal 512 Putusan No. 04/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTM.10.11.11351043.1 (satu) Jembar ash Rincian Anggaran Biaya (RAB)Pengadan alat scaner dan printer 3D SMAN 57 jumlah totalsebesar Rp. 5.932.124.000. tanggal 3 Februari 2014,ditandatangan oleh Drs. H.

SLAMET WIDODO,M.Pd.8. 1 (satu) lembar copy print yang berjudul LIHAT HSPK:kode komponen : hspkdikmenjb1606b181.01.023.9. 1 (satu) Jembar asli Rincian Anggaran Biaya (RAB)Pengadan alat scaner dan printer 3D SMAN 2 jumlah totalsebesar Rp. 5.932.124.000. tanggal 3 Februari 2014,ditandatangan oleh Drs. H.

dalam tenggang waktu 14(ompat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal tp 2018 (putusanicapkan dan Penggugat hadir) hingga tanggal 25 April 2018ya (permohonan banding diajukan), karenanya prmohonan banding tersebutCF Gtelah memenuhi syarat sebagaimana dilaksuc Pasal 123 UndangUndangYe> Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenaScw nya secara formal permohonarbanding tersebut dapat diterima; Ss Ss9seksama tethadap sengketanya beserta berkas perkara dan salinan 5mPutusan Pengadan

Ataa Peada Jatim No i Tidak ada pengaturan jarak Berkerurmiunberkumpul denganjorak kurang dari Ifpatul meterTahun = 2010 Tentang = PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Uru Gan Pepawal Hidak mengeunaican face shiek Perbndungan Maiyarakal jo Paral ayat 1Pergub Jatim Wo $3 tahun 2020 Tentang pelindung muaTidak melakukan pemberuinan tecara Penerapan = Protokel = Kesehatan = Dalambeerkala Pereegahan Can Penpgendalian Cotona VirusBiveaue 2015BELASMemerntahhin kepada Pelanggar untuk menghadirl idarg di Pengadan

S ayat (3)pelindung muka Pergub Jatim No $3 tahun 2020 TentangTidak melhwhin pembertihan tecara Renerapan Protokal Kevehgtan Datarnberkals Pertegahan O4n Pengendatlin Corgna VirusOineare 2019PELAS: tckyeMemetintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sdarg di Pengadan Negeri Malang pads hari ot langgal iy wo blaraaeee (lo tahun 20. jam logs... wie Setelah Berita atara bulctl pelinggaran ind selewi dibual, kemudan Derukian berita acara bub Pelinggaran cibdet dengan webenarnyaGibatakan kembali kepadanya

Ataa Peada Jatim No i Tidak ada pengaturan jarak Berkerurmiunberkumpul denganjorak kurang dari Ifpatul meterTahun = 2010 Tentang = PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Uru Gan Pepawal Hidak mengeunaican face shiek Perbndungan Maiyarakal jo Paral ayat 1Pergub Jatim Wo $3 tahun 2020 Tentang pelindung muaTidak melakukan pemberuinan tecara Penerapan = Protokel = Kesehatan = Dalambeerkala Pereegahan Can Penpgendalian Cotona VirusBiveaue 2015BELASMemerntahhin kepada Pelanggar untuk menghadirl idarg di Pengadan

S ayat (3)pelindung muka Pergub Jatim No $3 tahun 2020 TentangTidak melhwhin pembertihan tecara Renerapan Protokal Kevehgtan Datarnberkals Pertegahan O4n Pengendatlin Corgna VirusOineare 2019PELAS: tckyeMemetintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sdarg di Pengadan Negeri Malang pads hari ot langgal iy wo blaraaeee (lo tahun 20. jam logs... wie Setelah Berita atara bulctl pelinggaran ind selewi dibual, kemudan Derukian berita acara bub Pelinggaran cibdet dengan webenarnyaGibatakan kembali kepadanya

Ataa Peada Jatim No i Tidak ada pengaturan jarak Berkerurmiunberkumpul denganjorak kurang dari Ifpatul meterTahun = 2010 Tentang = PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Uru Gan Pepawal Hidak mengeunaican face shiek Perbndungan Maiyarakal jo Paral ayat 1Pergub Jatim Wo $3 tahun 2020 Tentang pelindung muaTidak melakukan pemberuinan tecara Penerapan = Protokel = Kesehatan = Dalambeerkala Pereegahan Can Penpgendalian Cotona VirusBiveaue 2015BELASMemerntahhin kepada Pelanggar untuk menghadirl idarg di Pengadan

S ayat (3)pelindung muka Pergub Jatim No $3 tahun 2020 TentangTidak melhwhin pembertihan tecara Renerapan Protokal Kevehgtan Datarnberkals Pertegahan O4n Pengendatlin Corgna VirusOineare 2019PELAS: tckyeMemetintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sdarg di Pengadan Negeri Malang pads hari ot langgal iy wo blaraaeee (lo tahun 20. jam logs... wie Setelah Berita atara bulctl pelinggaran ind selewi dibual, kemudan Derukian berita acara bub Pelinggaran cibdet dengan webenarnyaGibatakan kembali kepadanya

Nilai Tanah, dimana Zona Nilai Tanah hanyadigunakan pada proses pendaftaran peralihan hak atas tanah ; Bahwa estimasi ganti rugi yang layak dan adil merupakan hal yangsangat relatif dan tidak dapat dijadikan acuan atau patokan satu smalainnya ; Bahwa penilaian ganti kerugian obyek pengadaan tanah bukankewenangan Termohon Keberatan sebagai Ketua PelaksananPengadaan Tanah tetapi merupakan kewenangan Jasa Penilai Publiksesuai pasal 63 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadan

Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum ; Bahwa Ketua Pelaksana Pengadan Tanah melaksanakan musyawarahdengan pihak yang berhak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejakhasil penilaian diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ;Untuk itu) Termohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim menolakpermohonan Para Pemohon Keberatan sebagaimana dalam jawabannyatersebut ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Termohon Keberatan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa Turut Termohon Keberatan

anakanak tersebut,maka wajarlah apabila ditetapkan sebagai walinya untukmelakukan tindakan/perbuatan hukum tersebut demi dan untuk kepentingananakanaknya;Bahwa penetapan wali tersebut dipergunakan menjual harta warisan tersebutdiatas;Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CINDY OLIVIA PUTRItersebut masih dibawah umur dan untuk dapat menjual obyek tersebut diatas,terlebin dahulu Pemohon harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada IbuKetua Pengadan

Surat PPK saksi RENIE GONIE, ST kepada Saksi Anton Kurniawan(Pejabat Pengadaan ) : Nomor 602.1/Q2.A/DPUKUPJJW2/III/2012tanggal 16 Maret 2012 untuk memproses pengadaan barang dengansistem pengadan langsung kepada CV.

Surat PPK saksi RENIE GONIE, ST kepada Saksi Anton Kurniawan(Pejabat Pengadaan ) :tanggal 27 AprilNomor 602.1/Q2.H /DPUKUPJJW2/III/20122012 untuk memproses pengadaan barang dengansistem pengadan langsung kepada CV.

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT PTK tanggal 12 Mei 2012 untuk memproses pengadaan barang dengansistem pengadan langsung kepada CV.

Surat PPK saksi RENIE GONIE, ST kepada Saksi Anton KurniawanNomor 602.1/Q2.F/DPUKUPJJW2/III/2012tanggal 12 April 2012 untuk memproses pengadaan barang dengansistem pengadan langsung kepada CV.

Surat PPK saksi RENIE GONIE, ST kepada Saksi Anton KurniawanNomor 602.1/Q2.I/DPUKUPJJW2/III/2012(Pejabat Pengadaan )tanggal 12 Mei 2012 untuk memproses pengadaan barang dengansistem pengadan langsung kepada CV.

Ataa Peada Jatim No i Tidak ada pengaturan jarak Berkerurmiunberkumpul denganjorak kurang dari Ifpatul meterTahun = 2010 Tentang = PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Uru Gan Pepawal Hidak mengeunaican face shiek Perbndungan Maiyarakal jo Paral ayat 1Pergub Jatim Wo $3 tahun 2020 Tentang pelindung muaTidak melakukan pemberuinan tecara Penerapan = Protokel = Kesehatan = Dalambeerkala Pereegahan Can Penpgendalian Cotona VirusBiveaue 2015BELASMemerntahhin kepada Pelanggar untuk menghadirl idarg di Pengadan

S ayat (3)pelindung muka Pergub Jatim No $3 tahun 2020 TentangTidak melhwhin pembertihan tecara Renerapan Protokal Kevehgtan Datarnberkals Pertegahan O4n Pengendatlin Corgna VirusOineare 2019PELAS: tckyeMemetintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sdarg di Pengadan Negeri Malang pads hari ot langgal iy wo blaraaeee (lo tahun 20. jam logs... wie Setelah Berita atara bulctl pelinggaran ind selewi dibual, kemudan Derukian berita acara bub Pelinggaran cibdet dengan webenarnyaGibatakan kembali kepadanya