Termohon PK tidak berwenang untuk memberhentikan Pemohon PK.Kesalahan Hakim PTUN/PT.TUN Dalam Menilai Aspek Kewenangan BadanPermusyawaratan Desa :1.Hakim PTUN/PT.TUN tidak mampu membedakan antara Badan PermusyawaratanDesa dengan Badan Perwakilan Desa, baik dari segi peraturan yang menjadi dasarpembentukan maupun segi kewenangannya.2.

ASPEK FORMAL PROSEDURALKesalahan Hakim PTUN /PT.TUN Dalam Menilai Aspek Prosedur :1. Hakim PTUN/PT.TUN membenarkan prosedur pemberhentian berdasarkanPerda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2004 yang bertentangan/tidak sesuai UU No.32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.2. Hakim PTUN/PT.TUN mengesampingkan "alat bukti Pengakuan" Tergugat/Termohon, dan salah dalam menilai "sifat final" Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN).3.

No. 88 PK PK/TUN/2009Pertimbangan tersebut menunjukkan kesalahan Tergugat/Termohon PK, BadanPermusyawaratan Desa, serta Majelis Hakim PTUN dan PT.TUN dalam memaknaisifat Keputusan Tata Usaha Negara.Kesimpulan :1.Putusan Hakim PTUN/PT.TUN salah karena mengesampingkan alat buktipengakuan Tergugat sebagai alat bukti sempurna yang didukung dengan bukti Suratdan saksisaksi.Hakim PTUN/PT.TUN secara teoritis maupun yuridis salah dalam memahami sifatfinal Keputusan Tata Usaha Negara.Dasar dasar keberatan

Pemohon terhadap : kesalahan pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN menggunakan Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 yang tidak ada hubungannyadengan perkara a quo.1.Bahwa Majelis hakim PTUN/PT.TUN tidak memahami cakupan delegasi wewenangyang diatur dalam Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

(Periksa Konsideran Bukti P 8)Bahwa akibat kesalahan Majelis hakim PTUN/PT.TUN, maka menimbulkankeputusan yang keliru.Kesimpulan :Pertimbangan Majelis hakim PTUN/PT.TUN cacat hukum sehingga harus dibatalkan.ASPEK MATERIIL :Kesalahan Pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN adalah sebagai berikut :Majelis hakim tidak mempertimbangkan cacat materiil Surat Keputusan KepalaDesa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007, sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Dasar argumentasi

.; StafAhli Bupati BidangHal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 229/B/2020/PT.TUN. SBY2. Nama Jabatan :3. Nama Jabatan :4. Nama Jabatan :5. Nama Jabatan :Pemerintahan, Hukum danPolitik;H. Asto Wintyoso, S.H.; KepalaBagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Sumbawa;Lukman Bayuwarsah, S.H.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 229/B/2020/PT.TUN. SBY.2. Menyatakan batal atau tidak sah : KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWANOMOR 564 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABATKEPALA DESA LUAR DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALADESA LUAR, KECAMATAN ALAS, KABUPATEN SUMBAWA MASAJABATAN 20202026, TANGGAL 6 APRIL 2020;3.

Bahwa tidak benarpernyataan Penggugat dalam Alasan Gugatan angka 8.3 halaman 5 yangHal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 229/B/2020/PT.TUN.

Pasal 10 ayat (2) huruf d PeraturanHal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 229/B/2020/PT.TUN. SBY.Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa); 6.

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepadaHal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 229/B/2020/PT.TUN.

yang sesungguhnya substansi dari Eksepsi Pemohon Kasasi.KESALAHAN PERTIMBANGAN HUKUM YUDEX FACTIE PT.TUN MAKASSARAKIBAT "MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA DAN/ATAU TIDAKMENURUT HUKUM.Halaman 25 dari 45 halaman.

HakimTunggal PTUN Jayapura dalam perkara a quo.Dengan demikian, Yudex Factie PT.TUN Makassar dalam perkara Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN Makassar), Nomor: 113/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tanggal 01 November 2011 yang mengakui bahwasanya pertimbanganhukum Hakim Tunggal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011 pertimbangan sudah tepat dan benaradalah pertimbangan hukum:1.

Bahwa alasanalasan dan dasar hukum yang menjadi keberatan terhadappertimbangan hukum Judex Factie PT.TUN Makassar sehubungan dengan EksepsiHalaman 29 dari 45 halaman.

Bahwa akibat Judex Factie PT.TUN Makassar dalam perkara a quo*mengungkapkan fakta hukum tidak menurut hukum atau setidaktidakmelampaui batas wewenangnya mengakibatkan Judex Factie PT.TUN Makassarlangsung mengambil keputusan yang keliru atau sumir, yaitu telah memberikanpendapat bahwasanya: *menurut pendapat Majelis Hakim Banding, PutusanPTUN Jayapura Nomor: 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011karena dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar.b.

Beranjak dari alasanalasan dan dasar hukum point 1 (satu) dan (2) tersebut diatas,maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi menegaskan bahwasanyaPertimbangan Hukum Putusan Judex Factie PT.TUN Makassar, Nomor: 113/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tanggal 01 November 2011 adalah pertimbangan hukumyang melampaui batas wewenangnya atau tidak menurut hukum atau setidaktidaknya Pertimbangan hukum Judex Factie PT.TUN Makassar dinyatakan: tidakcukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).4.

Nomor : 17/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

P U T U S A NNomor : 17/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat banding, bersidang di gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No.45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara : RAHMAN MANOPQ Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,tempat tinggal di Jalan Kairagi SatuLingk.

sengketa Tata UsahaNegara tersebut di tingkat banding ;Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNo : 23/G/2009/P.TUN Mdo,beserta surat surat lain yangbersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado No. 23/G/2009/PTUN.Mdo, tanggal 29Oktober 2009, berserta surat surat lain yang dalam berkasperkara yang bersangkutan sebagaimana diuraikan diatas,sehingga diperoleh kronologis sebagai berikutHal. 2 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN

Menghukum Tergugat membay ar biaya perkara ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut : Dalam Eksepsi Bahwa titik berat sengketa ini adalah mengenaikepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang mengadilinya, melainkan merupakankewenangan absolut Peradilan Umum ;Hal. 3 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks Bahwa pengajuan gugatan sudah lewat waktu sebagaimadiatur pasal 55 Undang Undang No. 5

TIRAJOH, SH.SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.Panitera PenggantiSALMAWATI, SH.Hal. 7 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN MksPerincian Biaya Perkara Banding No.17/B.TUN/2010/PT.TUN MKS1. Mate ral....c cases ccececesccecevccasccasecsRp. 6.000, 2 BEGGS Vrcceccwermrame : aumnets oe oe srasenmenan Lewes Rp 5.000,3 LOGOS... cece cece eee ee ee ce ecto eee mm em esRp. 5.000, 4. Biaya prosespenyelesaian perkara................

Rp. 234.000, Jumlah Rp. 250.000, ( duaratus lima puluh ribu rupiah )Hal. 8 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks

Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.3.

Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.sesuai prosedur sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 209 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2010 jo.

Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.adanya itikat tidak baik dari orang tua Penggugat.

Perkara No. :238/B/2020/PT.TUN SBY.tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Perkara No. :238/B/2020/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :1. Meteral Rp. 12.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya proses banding Rp. 228.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 16 dari 16 hal. Perkara No. :238/B/2020/PT.TUN SBY.

. > 19620615 199003 1 008 ; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hampada Bagian Hukum Setda KabupatenHal 1 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBY3. Nama : SLAMET SETIONO,S.H.M.M.; NIP. : 19770111 200501 1 006 ; Jabatan : Kasubbag PerundangUndangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Blora4. Nama : HERU PRASTIYONO,S.H.

nnPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :64 / G/ 2013 /PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding besertasuratsurat lainnya yang bertalian ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 68/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBYTanggal 21 Mei 2014 tentang Penetapan hari sidang ;Memperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor64/G/2013/PTUN.SMG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan bandingHal 2 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN

Penggugat/Pembanding Surat Keputusan Tergugatbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,selain itu. menurut Penggugat/Pembanding bahwa tindakanTergugat/Terbanding dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyeksengketa juga telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB), dalam perkara a quo ASAS Akuntabilitas hukum yakniasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dapatHal 3 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN

SUJIMAN sebagai Calon KepalaDesa Terpilih, sesuai Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten BloraNomor 6 Tahun 2006; 2o2n one con eec cee ce nee ce cence eneceeeeeHal 9 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBYMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangantersebut, bahwa menurut hukum Tata Usaha Negara, penerbitan keputusanobyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak mengandung cacad yuridisbaik dari segi kKewenangan

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundanganlainnya yang bertalian. 22+ 22 222 220 222 noe non oneHal 10 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBYMENGADILI1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 64/G/ 2013/PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yangdimohonkan banding; +=" 0

Putusan Nomor : 239/B/2015/PT.TUN SBY. banding ; ----------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Putusan Nomor : 239/B/2015/PT.TUN SBY.Desa pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang;5. Nama : AINE YUDHA PRASTIWI,SH. ; Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang ;Kesemuanya berkantor di Kantor Pemerintah KabupatenJombang di Jalan KH.

Putusan Nomor : 239/B/2015/PT.TUN SBY.Indonesia, pekerjaan Staf Umum Desa Kebondalen, KecamatanBareng, Kabupaten Jombang, bertempat tinggal di DusunMurangagung RT. 04 / RW. 01, Desa Kebondalem, KecamatanBareng, Kabupaten Jombang ; 02n nnn nenn nnnSelanjutnya disebut : TJERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :1.

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.1. ARIES SAPUTRO, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sidoarjo; 2. WAHYU EKO PRASETYO, S.H, Jabatan Staf pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 3.

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 98/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 4 Januari 2018 beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:l. DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya; ll DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukandalam pasal 123 (ayat 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ; 7+ 22022 222 22 ==Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajaridengan seksama berkas perkara yang terdiri

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu SIT KARYANTARI, S.H., Panitera PenggantiPada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiripihak pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisTTD TTD1. H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H. M. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.TTD2.

Putusan Nomor : 65/B/2018/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.banding dengan perbaikan pada amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; --------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang penggugat tidak memiliki legalitas / kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -------------DALAM POKOK PERKARA :1.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.Hukum Setkab Jember ; "5A.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.. KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATENJEMBER, berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 11 Jember ;Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1. HARI MUJIANTO, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setkab2. Drs. HERU PUJIANTO, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember ; 3. SRILAKSMI NURI I, S.H., M.H., Staf Bantuan Hukum BagianHukum Setkab Jember ; 4. ZAENURROFIK, S.H., Staf Bantuan Hukum Bagian HukumSetkab Jember ; 220022 00 2020 5.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.tanggal 14 JURI2O1 6: & seecssnteneercereee nse neerereeneeeneemearneeeeeeeeRE eoSelanjutnya disebut : TERGUGAT ILINTERVENSI / TERBANDING : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 181/PEN/2016/PTTUN SBY tanggal 5 Agustus 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;2.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.perkara ini yang besarnya Rp. 356.500,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribulima ratus rupiah ).Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :234/G/2015/PTUN SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat , Il, Ill dan Kuasa Hukum Tergugat IIIntervensi ; 2222252 oon nnn ncn cence nnn ence nce e ne eeeeBahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat /Pembanding pada tanggal 12 April 2016 terhadap putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 234/G/2015/PTUN SBY tanggal 31Maret 2016, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan tata cara yang benar, serta memenuhi syaratyang ditentukan dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor

2011 + ; Selanjutnya disebutPARA PENGGUGAT/ PEMBANDING ;Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

Menyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SarmiNomor 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 3 of halaman 15tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati sebagai Perserta Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ;3.

;Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

Putusan tersebut diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa,Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 13 of halaman 15 tanggal 25 Oktober 2011 oleh Majelistersebut dibantu olehPanitera Pengganti tanpa dihadiriyang berperkara maupunHAKIM ANGGOTAKETUA MAJELISt.t.d.(ACHMAD HARI ARWOKO, SH)SH.MHum )tL. ted.(A. KARIM MANAP, SH. MH.)PANITERA PENGGANTI(SALMAWATI, SH.)SALMAWATI,S.H.oleh Para PihakKuasaHakim BandingsebagaiHukumnya :Meterai/t.t.d.

(SLAMET SUPARJOTO,Perincian Biaya Perkara No. 78/B.TUN/2011/PT.TUN Mks :1. Me@ t OP Ad wiaceeececececcceceeeeeseeeeeeeee .2. Re@ AO AK SU Lravececccecececeeeeeceeeseeeees3. L CQ CS lincececcceceeeeeeeeeeneeeeeeeeeeenes4. Proses Penyelesaian Perkara ..............234.000,Rp. 6.000, Rp. 5.000, Rp. 5.000, a Rp.Jumlah250.000, ua ratus lima puluh ribu rupiah )Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 15 of halaman 15

PUTUSANNomor : 100/B/2010/ PT.TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat bandingtelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara: CIPLIS SUKEMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Jalan Tulang Bawang No. 9 RT.5 RW.0O1 Kel/DesaBunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. LUBIS, S.Ag.S.H.2.

No. 100/B/2010/PT.TUN. JKT.2. Hie DIAHKUSUMASTUTI, S.H.,jabatan Kepala SeksiPengendalian danPemberdayaanMasyarakat pada KantorPertanahan KotaBanjarbaru ; 3. H.M. HARDIANSYAH,S.H., jabatan KepalaSeksi Survey Pengukurandan Pemetaan padaKantor Pertanahan KotaBanjarbaru ; 4. MIRZANI KHAIRIL, S.E.,jabatan Kepala SubSeksi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; 5.

No. 100/B/2010/PT.TUN.

No. 100/B/2010/PT.TUN. JKT.

Jenderal Soeharto,Sumba Timur Nusa Tenggara Timur ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PTUN/SKK/LBH.PHI/V1/2013 tertanggal 20 Juni 2018, 1.Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.memberi kuasa kepada : 220020 202ABDUL WAHAB,SH.2.

surat surat lainnya yang bertalian ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaanduduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 10/G/2013/PTUN.KPG tanggal 05 September2013, beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyisebagai berikut :DALAM POKOK SENGKETA :e Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN

Dan atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil danbijaksana menurut hukum ; 2Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding juga mengajukanHal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.kontra memori banding tanggal 20 September diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 September 2013 dantelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2013 yang padapokonya Tergugat / Terbanding memohon

lima puluh ribu rupiah ) .Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu,tanggal 11 Desember 2013 , yang terdiri dari : SLAMETSUPARJOTO,SH,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya selaku Ketua Majelis, SYAMSIR ALAM,SH,MH, danDILMAR TATAWI , SH, masing masing Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan manaHal. 6 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN

Biaya Administrasi Proses Banding Rp.157.000,Jumlah Rp.250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.10.AlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamat. NamaJabatanAlamatNamaJabatanBiro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ; : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; : KABUL SUTRIYONO, S.H. ; : Kepala Subbagian HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; : I. KETUT ARTANA , M.Si. 3 ==: Kepala Seksi Manajemen Asset dan PerijinanDinas PSDA Provinsi Jawa Tengah ; : Jl.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.Alamat : JI. Pahlawan No. 9 Semarang ; 11. Nama : IRA KUSUMA DEWI, S.H. ; Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ; Alamat : JI. Pahlawan No. 9 Semarang ; 12. Nama SAIFUL NADIB, SH. 2 aeetesesesccceneeneneenenseneJabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ; +Alamat : Jl.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.Semarang Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November 2016beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; 2.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, agar memutus sebagai berikut :1. Menolak Memori Banding Pembanding dan menguatkan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :26/G/2016/PTUN SMG tanggal 3 November 2016 ; 2.

Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang TentangPeradilan Tata Usaha Negara ; Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Ketentuan hukum lainnyayang bertalian dengan sengketa ini ; "MENGADILI:1.

Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 530.08/827.HO/424.077/2011 tanggalHal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.28 September 2011 tentang Ijin Undang Undang Gangguan (HO) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT. Sahabat Sehat ; --- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN DAN PENANAMANMODAL KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di JalanHayamHal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.Wuruk No. 14 Pasuruan , BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor180/435/424.077/2014, tanggal 20 Nopember 2014 dan Nomor :180/588.1/424.013/2014, tanggal 21 Nopember 2014, memberikuasa kepada :1.NamaJabatan2.NamaJabatan3. NamaJabatan4.

Nama : ALFAN NURUL HUDA,SH.MH, Jabatan : Kasub Bag Penyuluhan, Bantuan Hukum danDokumentasi Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Pasuruan , Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil beralamat Kantor di Jalan Hayam Wuruk No.14Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT II / PEMBANDING; Hal. 2 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.DAN:dr.

HENDRIKUS GIJARIAWAN,SH.M.Hum. ; Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat &Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADI WIDJAJA &PARTNERS, berkantor di Jalan Embong Kenongo No. 74Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT/ TERBANDING;DAN:AGUNG SANJAYA , warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di RT. 03 / RW. 06, Dusun Jati Anom,Kelurahan Karangjatii Kecamatan Pandaan, KabupatenP@SUPUAN , nnqnmn nne nnn nnn neni nnn nnnHal. 3 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN

surat surat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 97/G/2014/PTUN.SBY tanggal 18November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM PENUNDAAN :e Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; Hal. 4 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN

NENI SRI HARYATI ;WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Swasta, TempatTinggal diDesa Sirnasari, RT. 02, RW.02, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut2.8 OF Il ADI A N A; WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Swasta, TempatTinggal di Jalan Kampung PasawahanKulon, Desa Pananjung, KecamatanTarogong Kaler, KabupatenGarut f+ ee see seme s eee eee 8 Sie Bees eeeKeduanya dalam halini memberi Kuasa kepada HIDAYAT, SH.Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Hukum Hidayat,SHHal. ldari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN

Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :01/G./. 2011/PTUN.BDG tanggal 29 April 2011 yangdimohonkan banding beserta surat surat lainnya yangbertalian.

Menghukum Tergugat untuk membayar biayaperkara ; Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atastuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan ParaPenggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum TataUsaha Negara ) adalah sebagai berikut : e Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, dengandierbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Bupati Garut Nomor : 813/Kep.130Hal. 5dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKTBKD/2010, Tentang Penetapan Kelulusan HasilSeleksi Pengadaan Calon Pegawai

Menghukum Para Penggugat / Pembanding untukmembayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilanyang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarHal. 29 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKTRp.250.000, (Dua Ratus Lima Puluh RibuDemikian putusan ini diambil dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari RABUtanggal 05 QKTOBER 2011 yang terdiri dari : SUDARTORADYOSUWARNQ S.H.

Biaya Proses BandingRp.219.000,JOAN sasacae mia sO RFE MEG HH ER Hew REG MME EweRp.250.000,Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.Hal. 31 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan pencabutan perkara banding dari Tergugat/Pembanding;-----------------------------------------------------------
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret dari dalam daftar Register Perkara Banding Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSterletak di Kel. Leok Il Kec. Biau Kab.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSmengadilidengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : wane nnn nn anna nnn na nnn nen nnn enn nn anne MENGADILI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadiansengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UndangUndang Nomor; 5 tahun 1986 jo.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RIRegister Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993 juncto PutusanMahkamah Agung RI Register. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19November 1994 juncto Reg.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSPerincian Biaya Perkara Banding Nomor: 148/B/2016/PT.TUN.MKS1. Meteral PUtUSAN ...... tee Rp. 6.000,Ze GOSS coma cme ecemeenscesnsmasts sox oxen ance mn ove oes ote uh IY3. LOGOS oie eeeeeee te eeteeeeee eee eeeeeeeeeteetteee tite. 3.000,4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara...........::cee Rp .236.000,Jumlah Rp. 250.000.Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKS

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.2. BLASIUS SEDI, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian WHukum Sekretariat Daerah KabupatenMan ggatai ; = 22292 oon ne nnn nnn3.

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.SEN gketa iN 5 = == no nnn nan nnn nnn nee nn nnn nnn nn ne cnn nee cen nne nceTENTANG DUDUK SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan duduksengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 50/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019 besertasurat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:1.

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 50/G/2018/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum tanggal 16 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukanPembanding / Penggugat pada tanggal 28 Mei 2019 terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 16 Mei 2019 makapermohonan banding tersebut telah diajukan dalam

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.persidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SITIKARYANT ARI, S.H.,Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,tanpa dihadiri pihak pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisH. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H. NURMAN SUTRISNO, S.H.

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.

Makasar NO. 56/B/2016/PT.TUN/MKS yangtelah incrakt.

Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT AMBdengan menganulir Putusan PTUN Ambon NO.26/G.2015/PTUN/ABN in casu Putusan PT.TUN Makasar NO.51/B/2016/PT.TUN/MKS yang telah final dan mengikat (incrakt)..

MakasarNO. 56/B/2016/PT.TUN/MKS yang telah incrakt.

/B/2016/PT.TUN/MKS sehinggaHalaman 32 dari 42 hal.

P.2 Surat Putusan Banding PT.TUN Makasar NO.51/B/2016/PT.TUN MKS (Bukti Asli)3. P.3 Surat Undangan Rapat Panitia Pemilihnan Kepala Desa NO.01/PANPILKADES/DO/2015 Tertanggal 06 Maret 2015 PerihalUndangan rapat Calon Kepala Desa (Bukti Asli)4. P.4.

No.133/B/2017/PT.TUN JKT6. Egi Gilang Agustan, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat danAdvokat Magang (*) pada Kantor Advokat Efran Helmi Juni &Associates, beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C3Nomor 97, Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami, Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ;A1.

No.133/B/2017/PT.TUN JKTJakarta 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Rizal Ramadhani;2. Mufli Asmawidjaja;3. Tri Wanty Octavia;4. Sri Wahyuni;5. Wahid Hakim Siregar;6. Varida Megawati Simarmata; we7. Sere Yordan Silaen; >7 So8. Faiza Bestari Nooranda; &sta9.

No.133/B/2017/PT.TUN JKTNegara Jakarta Nomor 216/G/2016/PTUNJKT tanggal 22 Pebruari 2017yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI :DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;egDALAM POKOK SENGKETA: ro1. Menolak gugatan Penggugat;2.

No.133/B/2017/PT.TUN JKTMenimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksamaterhadap sengketa ini beserta berkas perkaranya berupa salinan resmiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2016/PTUNJKT tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding, beserta berkasperkaranya serta memori banding dan kontra memori banding, maupunsetelah dinubungkan dengan ketentuan perundangundangan yang terkaitdengan perkaranya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, yang

No.133/B/2017/PT.TUN JKThuruf b dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yangberlaku (vide bukti P8) ;Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada lagi hal hal barusebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding yangdapat dipakai untuk mengubah putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;Atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraweMenimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkatpertamaJakarta Nomor 216/G/2016/PTUNJKT harus dikuatkan;dikuatkan maka