oleh terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis burung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa dan perubahan' peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN

, kepala berwarna putih corak merahkecoklatan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah jenisburung Elang Brontok; Bahwa Elang Brontok sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yangdilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dan Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan (PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dimanadalam Permen LHK

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Kemudian Lampiran PP Nomor 7 Tahun1999 telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Elang Brontok sudah ditetapkan sebagai jenissatwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang di lindungI.

menguasai danmemperdagangkan Satwa yang dilindungi;Bahwa ketika Ahli memberikan keterangan di Penyidik, diperlinatkanbarang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burungnuri kepala hitam dengan nama ilmiahnya Lorius Lory;Bahwa Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lorytermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitP.160/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj;Bahwa habitat asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya ada diwilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

terpenuhimaka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semuajenis Sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau diair, dan/atau diudara;Menimbang, bahwa jenis Satwa dikategorikan dilindungi jikapopulasinya hanya pada daerah tertentu (endemik), populasinya menurundengan cepat dan perkembangbiakannya sangat lambat dan masuk dalamdaftar sebagaimana terlampir dalam Peraturan Meneteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.160/MENLHK/SETJEN

Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitNomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi;Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwadiperoleh Terdakwa karena membeli dari Seseorang dan pembelian dilakukandi Pelabuhan Angkatan Laut Kota Bitung;Menimbang, bahwa burungburung

dalildalilsebagai berikut:Objek Gugatan adalah sebagaiberikut :1.Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 November 2012 tentang Memberhentikan dengan hormat Herry TuaButarButar, SE. dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar danmengangkatnya ke dalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi danMonitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik KotaPematangsiantar;Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 520/Kpts/Setjen

Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara di Medan yang sedang dalamproses dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik;12.13.14.Bahwa Surat Keputusan Tergugat II Nomor 520/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal11 Desember 2012 perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KomisiPemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan diketahuiPenggugat pada tanggal 11 Februari 2013 yang diterima di Sekeretariat KPUProvinsi Sumatera Utara Cq.

Asli Petikan Surat Keputusan dari Tergugat IT Nomor 520/Kpts/Setjen/ Tahun2012 tanggal 11 Desember 2012 yang diterima pada tanggal 11 Februari 2013di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Kabag SDM;2.

Asli Surat Keputusan Tergugat I Nomor 824/93/II/WKTHN 2013 tanggal 4Februari 2013 yang diantar oleh Staf Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar kealamat saya pada tanggal 5 Februari 2013;Maka dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat II Nomor 520/Kpts/ Setjen/Tahun 2012 perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi PemilihanUmum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan :a.

Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan objek gugatan ditujukan kepadaWalikota Pematangsiantar (Tergugat I), dan Sekretaris Jenderal KPU (TergugatII) terkait dengan objek gugatan Tergugat II in casu Sekretaris Jenderal KomisiPemilihan Umum Nomor 520/Kpts/Setjen/ Tahun 2012 tanggal 11 Desember2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi PemilihanUmum Kota Pemantangsiantar Provinsi Sumatera Utara yaitu mengenaiKeputusan Sekretaris Jenderal KPU;2.

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Biro WHukum, semuanya adalah PegawaiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor KS.32/Menlhk/Setjen/Kum.6/9/2018, tanggal 20 September 2018;.

Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat Il untukmenangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan TataUsaha Negara, berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.456/MENHUTII/2005 tentang Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.

CIPTA HIJAU BUMI ETAM Seluas + 13.600 Hayang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan TelenKabupaten Kutai Timur; Tergugat Il berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang PerubahanAtas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.456/MENHUTII/2005 tentang Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.

CIPTA HIJAU BUMI ETAM Seluas + 13.600 Ha YangTerletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan TelenKabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang PerubahanAtas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUTII/2005tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KehutananNomor: SK.456/MENHUTII/2005 tentang Perpanjangan IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan AlamHalaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi seluas+ 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di ProvinsiKalimantan Timur;3). Memerintahkan kepada:a.

/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menthk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak; Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membawa kayu jabonyang berasal dari hutan hak adalah adanya sertifikat hak milik atas namapemilik kebun dan mengisi nota angkutan yang terlampir dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang

Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menthk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, serta diwajibkan membayarprovisi Sumber daya hutan rakyat (PSDHR); Bahwa Tidak ada cara knusus memperoleh nota angkutan, masyarakathanya perlu mendownload/mengunduh pada lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorHalaman 15 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2020/PN SkIP.48/Menthk/Setjen

/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak; Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membawa kayu jabonyang berasal dari hutan hak adalah adanya sertifikat hak milik atas namapemilik kebun dan mengisi nota angkutan yang terlampir dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang

P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dalam Pasal 1 ayat (1)menyebutkan, Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebanihak atas tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

BinZAKARIA AGAN, diketahui bahwa 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku, 1(satu) ekor burung jenis perkici biak dan 1 (Satu) ekor primata jenis KukangKalimantan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, dan 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj; Bahwa satwasatwa burung tersebut disimpan dalam kurungan/sangkaryang terbuat dari kawat dan untuk satwa Kukang disimpan dalam kandangbesi; Bahwa hanya Terdakwa yang menjual satwasatwa tersebut namunbelum sempat terjual; Bahwa pada saat penangkapan, kondisi satwasatwa tersebut dalamkeadaan hidup dan sehat;Terhadap keterangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkunagn Hidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang dilindungi; Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakannya Konservasi SumberSaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, untuk Konservasi Sumber daya alamhayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnyakelestarian Sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnyasehingga

/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwayang dilindungi; Bahwa benar Kukang Kalimantan Nomor urut 75 dengan nama ilmiahNycticebus menagensis dan nama Indonesia Kukang Kalimantan; Bahwa benar Perciki Biak nomor urut 596 dengn nama ilmiahTrichoglossus rosenbergii dan nama Indonesia Perciki Biak; Bahwa benar Nuri Baluku nomor urut 538 dengan nama ilmiah EosBornea dan nama Indonesia

/Kum. 1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Kukang Kalimantan Nomor urut 75dengan nama ilmiah Nycticebus menagensis dengan nama Indonesia KukangKalimantan, satwa jenis Perciki Biak nomor urut 596 dengn nama ilmiahTrichoglossus rosenberg!

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN MIigNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a. Burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensism) termasukFamili Cacatuidae terdapat pada nomor urut 258.b.

RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya nomor 258 dan 557; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin daripemerintah untuk menyimpan, mengangkut, ataupun memperniagakansatwa yang dilindungi tersebut; Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnyapernah menjual 2 (dua) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup kepadaSaksi Sardi; Bahwa Terdakwa mendapatkan Trenggiling tersebut dari

Ahli Wiwin Sepiastini, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tahu Terdakwa diperiksa karena Terdakwa menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

SetelahTerdakwa memberi kabar, Saksi Sardi membeli Trenggiling kedua yangdiambil di Pasar Splendid Malang; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya

/ KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung!

.* Bahwa bagianbagian satwa yang dilindungi undangundang kecualiKima Raksasa (Tridacna gigas) karena sudah dikeluarkan dari satwadilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, akan tetapi masih termasukAppendiks CITES dimana peredarannya harus memiliki izin edar.* Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi menyebutkan bahwaKepala Kambing dengan nama ilmiahnya Cassis cornuta termasukdalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturan tersebutnomor 780, Triton Trompet dengan nama ilmiahnya Charonia tritonistermasuk dalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturantersebut nomor 782.Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (

2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:Halaman 4 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut TimPenasihat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, didalam dakwaantunggal Penuntut Umum;Halaman 5 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBY Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Imam Sumantri BinMujadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurang!

/KUM.1 /12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 13 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYPeraturan Menteri Lingkungan WHidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Pasalpasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo

Muhammad Sani, SH,MH, Penanganan perkara IVB Tk.I Biro Advokasi Setjen, 7. Dhian FajarSuryawan, SH, Penanganan perkara IV B Tk.IBiroHal. 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 204/PDT/2020/PT PBRAdvokasi Setjen, 8. Andhi A. Pagatian, SH,Penanganan perkara IV B Tk.II Biro Advokasi Setjen,9. Muliawansyah Apriandi, SH, Penanganan perkaraIV B Tk.IIl Biro Advokasi Setjen, 10. Rina Maryana,SH, Penanganan perkara IV B Tk.IV Biro AdvokasiSetjen, 11.

Ardiyah Leatemia, SH, Penangananperkara IV B Tk.V Biro Advokasi Setjen, 12. ArlinaHaryuningsih, SH, Penanganan perkara IV B Tk.VBiro Advokasi Setjen, 13. Amaluddin Zainal Junaid,S.Tr.Ak, Asisten penanganan perkara II B Tk.I BiroAdvokasi Setjen, 14. Arum Sekar Oktaviana,Pelaksana Seksi Hukum, dan Informasi KPKNLBatam DJKN, 15. Resma Akbar Arifin, Pelaksanaseksi Hukum dan Informasi KPKNL Batam DJKN,16.

merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

MAKDimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur danCinacina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dariHutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu,pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayuOlahan

(SKSHHKO).> Jenis kayu Bintangur dan Cinacina (Melur) tidak termasuk dalam jenis kayubudidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak, akan tetapi jika terdapat jenis kayuBintangur dan Cinacina (Melur) berasal dari hutan hak hasil budidaya, makaperlu. ditetapbkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsisebagai hasil

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2019/PN BitP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan danSatwa yang di lindungi.

ke PolresBitung untuk diproses;Bahwa ketika ditangkap, pada Saudara Suwanto ditemukan Satwa jenisburung Kakatua jambul orange atau Kakatua Maluku sejumlah 7 (tujuh)ekor), Kakatua jambul Kuning sejumlah 1 (satu) ekor, burung nuri kepalahitam sejumlah 1 (satu) ekor dan burung kasturi Ternate sejumlah 1 (satu)ekor;Bahwa semua Satwa yang ditemukan di rumah Saudara Suwanto tersebuttermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Terdakwa mendapat Satwa jenisjenis tersebut melalui caramembeli dari beberapa orang di Pelabuhan Umum Bitung;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;Bahwa yang pertama kali

memiliki dan menyimpan sejumlah jenis burung yaitu 7 (tujuh) ekorburung Kakatua jambul Orange / Cacatua Moluccensis, 1 (Satu) ekor burungKakatua jambul kuning /Cacatua Sulphurea, 1 (satu) ekor Burung Nurikepala hitam / Lorius Lory dan 1 (satu) ekor Burung Kasturi Ternate / Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan atas Peraturan

PengelolaanHutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dengan jabatan sebagai tenagaFungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH);Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor: 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1, angka 13,yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kKayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasanhutan;:Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tani x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M* = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah )Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M* = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuh puluh duaribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12

pihak Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen

/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.BLH/2020/PN KIk20/Menihk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa

Pemerintah dan diatur dalam UndangUndang sehingga keberadaan satwaBekantan tidak boleh dimusnahkan; Bahwa Satwa jenis Bekantan adalah satwa yang dilindungi yang diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaituBekantan (Nasalis Larvatus) yang terdapat dalam lampirannya nomor 18;Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan

Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

/Kum.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

PUTUSANNomor 17 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1. CV.

keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (3)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut:I.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

P.29/Menthk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidakberlaku umum;:Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Pasal3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar

/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading(Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian tubuh

Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal dari Sdr.

/KUM.1/8/2018 yang kemudiantelah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk KijangMuncak (Mutiacus Muntjak), DAN Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil)adalah bagianbagian

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasukdengan sengaja memperiagakan bagianbagian satwa yang dilindungisehingga unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan

O07 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK No. 106 tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam surat dakwaan tunggal..

Pasal 40 ayat (2) tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 07tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHKNo. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi;Bahwa perbuatan tersebut melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 /MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM

Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Unsur Setiap orang;2.

Pasal 40 Ayat (2) tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Bin Thabrani RAberdasarkan ketentuan umum dalam UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekositemnya juncto Peraturan Pemerintah Republik IndoensiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwajuncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar juncto PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295;* cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor urut

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295; cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor urut 297

/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.45 WIB Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.3.Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

/2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menlhk Setjen/kum1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menlhk Setjen/2015tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan KayuBudidaya

yang berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dariHutan Hak yang mengatur bahwa : Setiap pengangkutan,penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Kampar bahwa kayubulat tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang atau sebanyak 13,79 M3merupakan kayu hasil hutan karena tidak lazim di budidayakan pada hutanHalaman 7 dari 15 halaman .Putusan.Nomor.37/PID.SUSLH/2020/PT.PBRhak dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No.163/KPTSII/2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang pengelompokan Jenis kayusebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan.Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.43/ Menlhk Setjen

/ 2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/ Menlhk Setjen/kum1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/ Menlhk Setjen/2015tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan

KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dariHutan Hak yang mengatur bahwa : Setiap pengangkutan,penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya

menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a JoHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN

/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam Dakwaan Kami;2.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!