Saya (Terdakwa) berani menjalankan kapal dengan alasan bahwadisamping sebagai Nakhoda dan dibawah Perintah Perusahaan Pelayarantempat saya bekerja, yang telah menyatakan bahwa SIKPI telah digantidengan SIUPAL (SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT)dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDRALPERHUBUNGAN LAUT dan adanya 3 (tiga) lembar Surat dariKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORATJENDERAL (Bukti T5, T6 dan T7) yang menyatakan Kapal MV.

yang dinahkodai olehTerdakwa adalah kapal jenis pengangkutan dimana kapal tersebutseharusnya digunakan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkutorang dan dokumen kapal barang yang harus dimiliki oleh kapal KM BerkahGT.10 No.278/PPb adalah adalah Pas Besar, Sertifikat KeselamatanKapal Barang, Surat Ukur dan Sertifikat Konstruksi dan untukmelakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan WargaNegara Indonesia atau Badan Usaha wajib memiliki Surat lzin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL

masih berlaku.Daftar awak kapal.Manifest muatan/penumpang.Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).7 o 209 5Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.Berdasarkan Pasal 27 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,maka untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseoranganwarga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.Bahwa prosedur memperoleh izin usaha harus mengajukan ke KantorPusat DIRLALA (Direktur Lalu Lintas Laut) untuk mendapatkan SIUPAL

Sejati GT. 6 No. 2484/PHB/S7 adalahadalah Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang dan untuk melakukankegiatan angkutan di perairan orang perseorangan Warga Negara Indonesia atauBadan Usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Laut (DIRLALA).Perbuatan terdakwa Rusdi Azmi tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai dengan Pasal 287 Jo Pasal 27 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran.Menimbang, bahwa terhadap

PeraturanMenteri No. 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan PengusahaanAngkutan Laut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tandaTK / PR26;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing(PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus yang terdapat dalamPeraturan Menteri No. 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan danPengusahaan Angkutan Laut, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda TK / PR27;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL

/BtI/llV2017, yang selanjutnya pada fotokopibukti tersebut diberi tanda TK / PR31;Asli dan fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)PT. Batulicin Nusantara Maritim yang dikeluarkan oleh KementerianPerhubungan tertanggal 25 Oktober 2011, yang selanjutnya pada fotokopibukti tersebut diberi tanda TK / PR32;Asli dan fotokopi Berita Acara Hasil Evaluasi Siupal/Siopsus PT.

Ditjen Perhubungan' Laut, DepartemenPerhubungan: SIUPAL" Gross Akte" Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certifikat of Classificatione Bahwa prosedur pengajuan ijin usaha yang menjalankan niagaminyak dan gas bumi untuk setingkat pangkalan sesuai yangdilakukan terdakwa , maka sesuai dengan Permenag Nomor 3610Tahun 2007 ~~ tentang Penerbitan usaha Perdagangan untuk diKabupaten Jembrana:1) Diajukan melalui Kantor pelayanan Perijinan Terpadu denganmengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapipersyaratan

Menerangkan bahwa SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) atas nama PT BARAMEGA PAMUKAN MARINA sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Perhubungan RI.

Menerangkanbahwa SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) atasnama PT BARAMEGA PAMUKAN MARINA sedang dalam prosespengurusan di Kementerian Perhubungan RI.Halaman 15 dari 140 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN. Jkt.Utr.aln.

PelayaranBerkat Kasih Samudera mempunyai ijin usaha Perusahaan AngkutanLaut (SIUPAL) ;. Bahwa PT Borneo Karya Swadiri mempunyai gross akte KapalTongkang Soekawati sebanyak 45 (empat puluh lima) Grosse dan 41(empat puluh satu) Grosse Akta Kapal Tug bout Herlina;" Bahwa saksi selaku Direktur PT.

Keuangan : REZAAKBAR BARERA= Bahwa dokumen yang Terdakwa miliki untuk menjalankan operasionalperusahaan adalah Akte Pendirian; SIUPAL (dalam pengurusan diNotaris); NPWP; TDP.= Bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan PT BaramegaPamukan Marina memiliki kapal Tug boat dan Kapal Tongkang yaitu ;a. Tug boat (TB) leopard 02 dokumen kepemilikan Grosse Aktebelum ada karena masih dalam angsuran/pembiayaanb.

Menerangkanbahwa SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) atasnama PT BARAMEGA PAMUKAN MARINA sedang dalam prosespengurusan di Kementerian Perhubungan RI.43. 1 (satu) lembar fotocopi yang terlegalisir berupaNPWP:72.626.962.4086.000 atas nama PT BARAMEGA PAMUKANMARINA.44. 2 (dua) lembar fotocopi yang terlegalisir berupa SuratTanggapan Somasi Nomor: B143/ARP01/XII/2017 tanggal 5 Desember2016 dari Advokat/Penasehat hukumdan konsultan hukum pada kantorhukum ACHMAD RIFAI & PARTNERS kepada M.

Menerangkanbahwa SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) atasnama PT BARAMEGA PAMUKAN MARINA sedang dalam prosespengurusan di Kementerian Perhubungan RI.43. 1 (satu) lembar fotocopi yang terlegalisir berupaNPWP:72.626.962.4086.000 atas nama PT BARAMEGA PAMUKANMARINA.Halaman 125 dari 140 Putusan Nomor 659/Pid.B/2018/PN. Jkt.Utr.aln.

Satya Permai), sebagaimana Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No.: B.XXV2229/AL.58, PT.Satya Permai adalah perusahaan pelayaran lokal nasional yangmengusahakan/mengoperasikan armada kapalkapal niaga generalcargo yang salah satunya adalah Kapal Motor (KM) Idola Nusantara.2.

dengan O07 Maret 2011 adalah sesuai rentang waktupengedokan yang 30 (tiga puluh) bulan.Bahwa dengan keteranganketerangan dan penjelasanpenjelasan yangtelah disampaikan di atas beserta alasan, dalil, dasar atau landasanyuridis tentang dapatnya PihakPihak dijadikan sebagai salah satuTergugat dengan; dengan ini Penggugat mengajukan GugatanPerobuatan Melawan Hukum sebagai diuraikan dalam gugatan perkaraini.Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Pelayaran yang memiliki SuratZin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL

Transmigrasi RI Nomor:KEP.102/MEN/V1/2004 tentang WaktuKerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, disebutkan:Pasal 2(1) Pengaturan waktu kerja lembur berlaku untuk semuaperusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usahatertentu atau pekernaan tertentu;(2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekeraan tertentusebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilatur tersendiridengan Keputusan Menteri.Halaman 19 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUNJKTBahwa berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL

adanya Perjanjian Kerja Laut antara Penggugatdengan Muhammad Dana, dkk, hal ini membuktikan secara hukumpara pihak memahami sejak awal bahwa waktu kerja di kapal lautatau pekerjaan yang terikat dengan aktifitas keberangkatan dankedatangan kapal laut sangat sulit untuk menerapkan waktu kerjanormal, sehingga perlu pengaturan sendiri atau kesepakatanbersama mengenai waktu kerja dan waktu kerja lemburnya (overtime) serta model pengupahannya;Bahwa berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL

(fotokopisesuai hasil cetakan);Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkuta Laut (SIUPAL)Nomor : BXX1986/AL58 tanggal 12 Juni 2002 yangditerbitkan oleh Direktur jenderal Perhubungan LautReoublik Indonesia. (fotokopi Sesuai dengan asli);Peraturan Perusahaan PT Pelayaran NasionalEkalya Purnamasari Tahun 2018 2020. (fotokopisesuai dengan asli);Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial Dan Jaminan Sosial Tenaga kerja NomorHalaman 35 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUNJKT8. BuktiP89.

AC-007054;

Olehkarena Penggugat bukan perusahaan angkutan laut nasionaldan Penggugat tidak mempunyai Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) sebagaimanadipersyaratkan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor PM 74 tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan PengusahaanAngkutan Laut jo.

kepentingan kapal asingselama berada di Indonesia, seperti namun tidak terbatas padamelakukan pengurusan dokumen dokumen dan izin izinpada instansi terkait, pada saat masuk sampai dengankeluarnya Kapal, serta mewakili Penggugat untuk melakukanpembayaran kewajiban kewajiban kepada instansi terkait,yang timbul selama Kapal berada di Indonesia (selanjutnyadisebut pekerjaan*) ;Bahwa Tergugat sebagai Agen Umum, merupakanperusahaan angkutan laut nasional yang mempunyai Surat IzinUsaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL

Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV1613/AL58, tertanggal 22 April 2002, diberi tanda T.I, T.II3 ;4. Fotocopy Surat Keterangan No.AT549/10/4/234/07, tertanggal 10Oktober 2007, diberitanda T.I, T.Il4 ;5. Fotocopy Surat Keterangan No.AT549/11/311/09, tertanggal 12 Agustus2019, diberitanda T.I, T.ll5;6. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor503/5281.D/436.6.11/2013 tanggal 28 Mei 2013, diberi tanda T. T.ll T6 ;7. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No.

Oleh karenanya, daliltersebut patut dikesampingkan;Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PM 46/2019, persetujuanpenggunaan kapal asing diberikan berdasarkan permohonan PerusahaanAngkutan Laut Nasional, yang salah satunya melampirkan persyaratanfotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PM 46/2019 tersebut,izin operasi angkutan laut khusus tidak dipersyaratkan dalammendapatkan persetujuan penggunaan kapal asing.

(Print out);Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)Nomor: BXXXIV195/AT.54, tanggal 31 Maret 2008, atasnama PT. Bahari Eka Nusantara. (Fotokopi Sesuai denganasli);Hal. 47 dari 53 hal. Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt9. Bukti T.ll.IntvIX : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.248/AL.824/DJPL, tanggal 25 Februari 2020, TentangPemberian Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air Kepada PT.Yalagada Surya.

Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyampaikan bukti pendukung berupa:1) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atasnama PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tok tanggal 25 Januari2002, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan;2) Perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan PT Arpeni Pratama Ocean Line,Tbk, yaitu Sebuku Coal Project, Contract Amendment for theLoading of Coal onto Gearless Vessels, Extension

Aquamarine Divindo Inspection yangterdiri dari dokumen copy warna:a) Tanda Daftar Perusahaan;b) Surat Pernyataan Dalam Negeri;c) Surat Keterangan Domisili;d) SIUPAL dan Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage danPekerjaan Bawah Air;e) NPWP;f) SIUP;g) Surat Keterangan Terdaftar;h) Akta Notaris Nomor 18 tanggal 25 Juli 2016;i) Akta Notaris Nomor 23 tanggal 11 April 2016;Hal. 17 dari 34 hal Put.

Satya Permai), sebagaimana Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No.: B.XXV2229/AL.58, PT.Satya Permai adalah perusahaan pelayaran lokal nasional yangmengusahakan/mengoperasikan armada kapalkapal niaga generalcargo yang salah satunya adalah Kapal Motor (KM) Idola Nusantara.2.

dengan 07 Maret 2011 adalah sesuai rentang waktupengedokan yang 30 (tiga puluh) bulan.Bahwa dengan keteranganketerangan dan penjelasanpenjelasan yangtelah disampaikan di atas beserta alasan, dalil, dasar atau landasanyuridis tentang dapatnya PihakPihak dijadikan sebagai salah satuTergugat dengan; dengan ini Penggugat mengajukan GugatanPerobuatan Melawan Hukum sebagai diuraikan dalam gugatan perkaraini.Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Pelayaran yang memiliki SuratIZin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL

GARUDA MAHAKAM, BATAM, SAMBU & SUBSIDIARES biaya Clearance In/Out kapal per 15 Oktober 2018
53. Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan nomor : Bxxv-1584/AL58 tanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan oleh Jendral Perhubungan Laut
54. Fotocopy Legalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 33.10.1.50.07571 tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP

Surat ijin usaha Perusahaan angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor :BXXV 1584/AL58 tanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan olehJenderal Perhubungan Laut.2. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor33.10.1.50.07571 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan olehHalaman 228 dari 293 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN. TpgBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu(BPMPTSP) kota Batam..

Surat ijin usaha Perusahaan angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor :BXXV 1584/AL58 tanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan oleh JenderalPerhubungan Laut.2. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 33.10.1.50.07571tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Badan PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (BPMPTSP) kota Batam.3.

Surat ijin usaha Perusahaan angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor :BXXV 1584/AL58 tanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan olehJenderal Perhubungan Laut.2. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor33.10.1.50.07571 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan olehBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu(BPMPTSP) kota Batam.3.

Surat ijin usaha Perusahaan angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor :BXXV 1584/AL58 tanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan olehJenderal Perhubungan Laut.2. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor33.10.1.50.07571 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan olehHalaman 279 dari 293 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN. TpgBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu(BPMPTSP) kota Batam.3.

Tpg (SIUPAL) dengan nomor : Bxxv1584/AL58 tanggal 22 April 2002yang dikeluarkan oleh Jendral Perhubungan Laut 54. Fotocopy Legalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengannomor : 33.10.1.50.07571 tanggal 09 November 2015 yangdikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (BPMPTSP) Kota Batam 55.

Haturessy beserta peralatan dan suratsurat/dokumen kapal,en fF PF YY bPberupa:Certificate Of Pratique Nomor CP. 03000525;Surat Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan;Certificate Of Healt Examinations;Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);Surat Laut;Surat Ukur Internasional;Sertifikat Keselamatan;Permohonan SIKPI;Hal. 5 dari 24 hal. Put.

Bahana Arta Ventura;

1. Barang bukti yang disita dari IDRIS ;

Barang bukti yang disita dari IDRIS;Copy 1 (satu) exampler Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor : 0053902/PB tanggal Agustus 2012 ;Copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut(SIUPAL) Nomor : B.X82/AL001, tanggal 20 Pebruari 2013;Copy 1 (satu) exampler akta pendirian perseroan terbatas PT.Pelayaran Hude Pratama Nomor : 02 tanggal 5 Juli 2012 yangdikeluarkan oleh NotarisPPAT Kota Depok Primarini Haryanti SH.

UsdaSeroja Jaya No. 26 tanggal 11 Juni 1974.T.2 2 :Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 48 tanggal 21September 2011.T.2 3 :Fotocopy Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) NomorBXXV660/AL.58 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 11 Maret 2002.T.24 Fotocopy Surat Izin Usaha Industri Nomor : 014/IUI/Perindagesdm Indust.1/V/2010 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral KotaBatam.T.25 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan