Ditemukan 95 data
110 — 31
Bahwa menurut Spri Dirjen Pothan (KaptenMurni) pada saat itu) mengatakan bahwa "Kop SuratDephan logonya harusnya berwarna biru dan namaDirjen Budi Susilo Supandji seharusnya menggunakanejaan lama kemudian dari dua orang perwiradiruangan Kabbagpam yang bernama Letkol Syafwardidan Kapten Rizal mengatakan bahwa kartu pengenaltanda masuk saudari Ade Kartina W.S. S,Com sebagairekanan Dephan RI adalah palsu dan langsung disitaseluruh nya.26pada saat itu) karena mereka yang membuat dan akandiproses.o.
175 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara;Nomor 1 s/d. 9 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor280/SK36.72/V1/2012, tanggal 04 Juni 2012 dan Nomor 10 s/d 14berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK600.36.72/IX/2012tanggal 18 September 2012, semuanya kewarganegaraan Indonesia,beralamat kantor di Jalan Nuri Blok E, Nomor 21, Perumnas Cibeber,Kota Cilegon;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini diwakili olehHendarman Supandji
137 — 73
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa seharusnya Tergugat bertanggung jawab dan mencarikan solusi sebagaibentuk tanggung jawab moral Tergugat akibat kelalaian Tergugat mencabutobyek sengketa, bukan bersikap pasif dan membiarkan Penggugat menanggungkerugian dalam memperjuangkan keadilan dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Serang.Halaman 29 dari97 halaman, Putusan No. 57/G/2015/PTUNSRG30Terlebih dahulu pada masa kepemimpinan Bapak Hendarman Supandji
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
449 — 366
Hartono Supandji. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat Tinggal Komp. DKI Blok E4 No. 21, RT/RW002/013, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota JakartaUtara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman VillaMeruya Blok H 5 No. 27, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya,Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten254. Hermanto Chandra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H5/3, RT/RW004/010, Kel. Karang Mulya, Kec.
Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUNJKT.382.P252383.P253.a :384.P253.b385.P254.a :386.P254.b387.P255388.P256.a :389.P256.b390.P257.a :391.P257.b392.P258393.P259394.P260.a395.P260.b: Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengky Junadi (fotokopi sesuaidengan asli);Kartu Tanda Penduduk atas nama James Sebastian Hendarmin(fotokopi dari fotokopi);: Surat Keterangan Domisili Nomor: 610/SKD/04/10/1/2021, tanggal08 Juni 2021 (fotokopi Sesuai dengan asli);Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono Supandji (fotokopi darifotokopi
96 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwaberkaitan dengan pembuktian unsurunsur Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHPidanaPemohon mengutip pendapat beberapa Ahli Hukum dan Pimpinan LembagaPenegak Hukum Republik Indonesia sebagai berikut :Bahwa Pasal 335 KUHPidana yang dijadikan dasar untuk melakukanpenuntutan kepada Terdakwa sangat populer dengan pasal sampah/pasalini pasal karet, atau kKeranjang sampah, pasal yang dapat dikenakan seenaknya, pasal yang tidak ada batasnya, tidak ada ukurannya, kata Jaksa AgungHENDARMAN SUPANDJI yang sempat mengatakan
80 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinilai dan/atau ditetapbkan dengankeputusan Badan Pemeriksa Keuangan;Bahwa antara Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangantelah membuat dan menandatangani suatu Kesepakatan Bersamaantara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Jaksa Agung TentangTindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan Yang Diduga Mengandung UnsurTindak Pidana pada tahun 2007 Nomor: 01/KB/IVIII.3/07/2007 danNomor: KEP071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yangditandatangani oleh Hendarman Supandji
188 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq BADAN' PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,diwakili oleh Hendarman Supandji, Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasakepada Monsel Hutagaol, S.H., M.H., Direktur PerkaraPertanahan, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 April 2014;Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding II;LawanPT SADANG SARI,
1.MARTINUS RUFPANG alias PAPA MELIN
2.LINO
3.SIONG PANGGESO alias PAPA LIA
Termohon:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
63 — 35
Ir.Djoko Kirmanto, Dipl.HE dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.Hendarman Supandji, Kemudian Diundangkan pada tanggal 17Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, AmirSyamsuddin; dimana dalam:Pasal 1 angka 6: Inventarisasi, penguasaan, pemilikan,penggunaandan Pemanfaatan tanah yang selanjutnya disebutIP4T adalah kegiatan pendataan, penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah yang diolah dengan informasi geografissehingga menghasilkan peta dan informasimengenai penguasaan tanah
198 — 46
Demikian pula sebelumnya,Kepala BPN RI : Hendarman Supandji, dalam acara PembukaanWorkshop Penyelesaian Konflik Pertanahan Masyarakat HukumAdat Tahun 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, 2September 2013 telah menyampaikan dan mengakui keberadaanKalteng sebagai Daerah yang telah menindak lanjuti PeraturanMenteri Agraria / Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, karenadidasarkan adanya Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 TentangHalaman 20 dari 133 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN KlikKelembagaan Adat
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal, lanjutSyamsul, dakwaan sangat penting dalam proses persidangan.Lebih lanjut, Syamsul menilai banyaknya kualitas dakwaan yangburuk ini karena Jaksa Kejar Setoran karena konsep 531 ala(mantan) Jaksa Agung Hendarman Supandji. Dengan konsep itu,maka dalam setahun, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) ditargetkanmenggarap lima kasus korupsi (hingga) penuntutan. SedangkanKepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dibebankan tiga kasus dan satukasus dibebankan kepada Kepala Cabang Kejari.
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
87 — 18
pemiik Supandji dan Siti;0 Jl. Raya BloraCepu Desa Seso Kec. Jepon Kab. Blora luas 5.002M?, pemilik Ida Nursanti, SH dan Dwi Entari Handayani; Bahwa berdasarkan arahan dari Kepala BUA dan Direktorat Jenderal BadanPeradilan Agama, kriteria tanah yang dicari adalah letak tanah mudahdijangkau oleh pencari keadilan, mudah tansportasinya, status tanah sudahHak Milik, tanah tidak ada sengketa.
216 — 123
Undangundang Dasar 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentangkeuangan Negara (Pasal 23 e Undangundang Dasar 1945) , dan Majelis sependapat jugadengan apa yang dikatakan dalam Pledoi Terdakwa , bahwa sudah seharusnya untukmenghitung kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi diserahkankepada lembaga yang berwenang dan profesional demi kehatihatian untukmenghindari kekeliruan dan tindakan kesewenangwenangan, sesungguhnya haltersebut pernah ditegaskan oleh Bapak Hendarman Supandji
139 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinilai dan / atau ditetapbkan dengan keputusanBadan Pemeriksa Keuangan;Bahwa antara Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangantelah membuat dan menandatangani suatu Kesepakatan Bersamaantara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Jaksa Agung tentangTindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Yang Diduga Mengandung Unsur TindakPidana pada tahun 2007 Nomor 01/KB/IVIII.3/07/2007 dan NomorKEP071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatanganioleh Hendarman Supandji
AGUS, DKK
Tergugat:
PT. LAWE ADYAPRIMA SPINNING MILLS
233 — 26
61
Tatang Rohmat
Rp 54.335.502
Rp 3.747.276
Rp 58.082.778
62
Kusmayadi
Rp 54.335.502
Rp 3.747.276
Rp 58.082.778
63
Nandang Supandji
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
480 — 232Hendardji Supandji, SHselaku Direktur Utama;Single Credit (Completion Advice) tanggal 25 Maret 2011.Bukti Pengeluaran Bank No. 024/BK/ODP/03/11 tanggal 25Maret 2011 atas uang sejumlah Rp50.000, dibayarkan kePanin Group untuk pembayaran Biaya RTGS ke PPKK(2x25.000).Bukti Pengeluaran Bank No. 025/BK/ODP/03/11 tanggal 31Maret 2011 atas uang sejumlah Rp115.233.158, untukpembayaran Gaji, Petty cash 725 Maret 2011, ReimburseBBM a/n Wahyu Nugroho dan Mei Fang, Service Kendaraana/n Wahyu Nugroho dan Mei