Ditemukan 101 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tanahyang tanahabang tamaheyang tanahbang
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 24-08-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020
Tanggal 11 Januari 2021 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
Irwan
171 — 76
  • memaksa masuk maupun perbuatanberada disitu dengan melawan hukum merupakanperbuatan yang dilakukan tidak atas persetujuan atausepengetahuan dari yang berhak atau dengan kata laintidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendakorang lain yang berhak atas rumah, ruangan ataupekarangan tertutup.Pengertian pekarangan tertutup, tidak perlu pekaranganitu mesti dikelilingi oleh tembok atau pagar, tetapi sudahcukup jika di sekeliling ruangan atau pekarangan ituterdapat tanda batas termasuk pematang tanah.Yang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 07-09-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 218/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 24 Maret 2016 — A.M WENNY TRIASTUTI, dkk., vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, 2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER
174 — 83
  • menentukan hubungan hukum = sertapenggunaan peruntukkannya lebih lanjut dari tanah tersebut, telahdikeluarkan KepPres No.32 Tahun 1979, dan sebagai tindak lanjut telahdikeluarkan Per.Mendagri No.3 Tahun 1979.Maksud dari kedua peraturan dimaksud kecuali menegaskan status tanahsebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, pada saat berakhirnyahak atas tanah asal konversi hak Barat, juga dimaksudkan untuk mengaturkebijaksanaan menyeluruh dalam rangka penataan kembali penggunaan,penguasaan dan pemilikan tanah.Yang
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 06-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 14 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Terdakwa III : MUKTAR B Alias UNYIL Bin Alm KASIPON
Terbanding/Terdakwa I : OBER BERUTU Bin Alm PANJIL BERUTU
Terbanding/Terdakwa II : HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN
91 — 50
  • Jaminan pinjaman adalah sertifkat tanah.yang mana musyawarah tersebut tidak sah atau tidak berdasarserta bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPDirektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014; Dengan demikian perbuatan terdakwa Ober Berutu Bin (Alm) PanjilBerutu dan terdakwa II Huraiba Alias Idan Bin Muin serta terdakwa IIIMuktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon bersamasama dengan SaksiRamli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik (penuntutan terpisah) adalahperbuatan yang dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 PK/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT HIJAU PRYAN PERDANA VS PT CITRA SAWIT MANDIRI, dk.
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah.yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim ic. Pengadilan NegeriRantauprapat halaman 35 pada bagian bawah), namun tidak cukupdipertimbangkan.3.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 66/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
ANNY HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DODY KUSUMA
247 — 137
  • Srimulya, KecamatanSematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang diPengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Tergugat) sudahdilaksanakan sebagaimana tertuang dalam BAB Ill TENTANGKEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN BAB IV TENTANGKEWENANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH di dalamPERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHANKEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATANPENDAFTARAN TANAH.Yang
Pengadilan PN BANDUNG
Putus : 14-04-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 487/Pdt.G/2014/PN.Bdg
Tanggal 14 April 2015 —
113 — 137
  • Herman Koto yang ditujukan kepada KepalaBPN Kota Bandung, Surat No. 02/Blokir/XI/2014 tertanggal03 Nopember 2014 perihal : Blokir Penyertifikatan Tanah.Yang diterima tanggal 06 Nopember 2014.18. Bukti T.XXXVII 18.d.k/P18.d.rSurat Permohonan Pengembalian Tanah, tertanggal 25Januari 1991.19. Bukti T.XXXVII 19.d.k/P19.d.rSurat permohonan peninjauan kembali Peta 76 tertanggal 20Juni 1990.20. Bukti T.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 501/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : NURDIN DG. NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG. NOMBONG
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
89 — 91
  • Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat dalam poin 4 hal4 yang pada intinya menyatakan "bahwa sisa tanah.yang belurn dikosongkan dari sisa tanah yang disewakankepada Tergugat XIX yakni + 9.957 ml yang manakesisahan tersebut + 3.517 menjadi objek sengketatanah dalam perkara a quo dan sisanya seluas + 6.440ml akan digugat tersendiri;9.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
430 — 1426
  • Melanggar ketentuan Pasal 23 huruf (a) angka 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.yang dikutip sebagai berikut :Penetapan pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yangbersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebutberasal dari tanah Negara atau Hak Pengelolaan.Bahwa ternyata diatas areal lahan yang telah diberikan Hak Pakai oleh Tergugatkepada PT Pertamina (Persero) dimaksud yang sebagian masih melekat Hakorang lain dalam hal
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
330 — 172
  • Tentang : PENERBANGAN
  • meresahkan masyarakatsekitar serta memberikan nilai tambah bagi masyarakatsekitar.Yang dimaksud dengan kelayakan pengembangan wilayahadalah kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaiandengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tataruang wilayah kabupaten/kota.Yang dimaksud...RESIDENREPUBLIK INGONESIAYang dimaksud dengan kelayakan teknis pembangunanadalah kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor kesesuaianfisik dasar antara lain topografi, kondisi meteorologi dangeofisika, serta daya dukung tanah.Yang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
208 — 107
  • Karena tidak ada penolakan atas tawarantersebut, pembayaran akhirnya dilakukan dengan cara konsinyasi ataudititipkan melalui Pengadilan Negeri Kayuagung.23.Bahwa TI 18 yang merupakan daftar bukti penerima ganti rugmenunjukkan tidak ada nama Pembanding sebagai pemilik tanah.Yang ada hanya nama Sadr.Firdaus sebagai pemilik tanah berdasarkanSertipikat Hak Milik 00246/Desa Ibul Besar I.Halaman 184 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.24.
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
214 — 549
  • Khusus mengenai pemberian,perpanjangan, dan pembaruan hakhak atas tanah (HGU, HGB, dan HakPakai) berlaku ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan DasarPokokPokok Agraria dan PeraturanPemerintahNomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,dan Hak Pakai Atas Tanah.Yang dihubunqkan dengan pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, BadanPertanahan Nasional, lwan Isa, sebagaimana dimuat di Kompas.com dalamlokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Suistanable
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
48 — 51
  • Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Lampung tersebut vide a, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Lampung melakukan pengukuranbidang tanah.Yang mana dalam pelaksanaan pengukuran bidangtanah tersebut, dilakukan penunjukan batasbatas tanah oleh Pejabatyang mewakili Pemerintah Daerah Tingkat Lampung yang mewakilinegara sebagai pihak yang berwenang menguasai, mengaturperuntukan, penggunaan dan hubungan hukum tanah yang dikuasaioleh Negara sebagaimana diatur
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 118/ Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2018 — 1. JULIANA SOPLANIT/TUPAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Kilang, 2 Juli 1948 / 68 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. SIMON PETRUS SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 29 Pebruari 1972 / 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH, M. TAHA LATAR, SH.MH, HELMY SULILATU, SH.MH, JACOBIS SIAHAYA, SH, EMMY ODE BACO, SH.MH, MELKY I. SUPUSEPA, SH, ANASTASIA E. PATTIASINA, SH, IRMAWATY BELLA, SH.MH, OSVALDO A.Y. SEBA, SH dan ALFRED HERENAUW, SH, kesemuanya adalah Advokad / Asisten Advokad yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR dan REKAN di Jalan Halong Atas Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 551/2017 tanggal 24 Juli 2017; 3. JOHANA RACHEL SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 5 September 1970 / 46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN : 1. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY MORTON FARFAR, SH, HENDRIK R. HERWAWAN, SH, FRANKY SAPARDI, SH, NURHAYATI HATALA, SH, M. SALEH LUMAELA, SH.MH, RYAN J. ENGKO, SH.MH, DAVID WATUTAMA, SH, JERROLD I.D. LEASSA, SH, MAGDALENA A.A.TRONA,SH, ELLY M. L. A. S. FARFAR, SH dan RESNA HUKOM, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon KPKNL Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-41 Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 775/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, RITA AKOLLO, SH.MH, MAGGIE PARERA,SH.MH dan NURLITA TEHUAYO, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-097/S/1/Gp/2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 723/2017, tanggal 05 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Teluk Ambon, Rumah Tiga, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YULI NURYANTI, SH.MM, ANDE AKHMAD SANUSI, SH.M.Sc, HIZRIANA SOLIKHAH, SH, DENY R. SETIAWAN, SH, STANLEY C.H.TUAPATTINAJA, ST.MT, KRISNA PRAMUDITA, SH.MH, GUSTA ARDIANTO, SH.MH, RENTHA NATALIA PARDEDE, SH.MH, RIZKI WAHYU, S.P,SH.MH, SUGENG PAMBUDI, SH, DENNI WIHASTAMA, SH.M.Si, LIN HIDAYAH NAWIR, SH, JANTJE THENU, SH dan ALEXANDER PESULIMA, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKS/Bb.16/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 676/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, J. PATTIPEILOHY, SH.MH, MOREEYN PALYAMA,SH dan MERCY G de LIMA, SH.MH, semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-096/S/1/Gp/2/09/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon Nomor : 773/2017, tanggal 02 Oktober 2017 Disebut sebagai TERGUGAT III; 4. JHONNY de QUELJOE alias SIONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Dr. Setiabudi Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, SH.MH dan RUBY LOPULALAN, SH, keduanya Advokad pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat / berkedudukan di Jl. Cenderawasih No. 18 Soya Kecil Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 519/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. JANES TANISIWA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karaoke Bos Kao, Pintu Hijau Depan SD Wayame. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 570/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT V; 6. Ny. DENI TRINJE SEIPATIRATU (Ahli Waris almarhum JANJE SIPAKOLY), Pekerjaan : Swasta, Alamat Negeri Tawiri RT.005/RW.003 Kecamatan Teluk Ambon (Hotel Maluku) Depan Polsek Bandara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARKUS MANUHUTU, SH adalah Advokad / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 520/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AHLI WARIS KHOMARO SAPUTRA yakni HERNY SAYOGO dan CAESAR BORIS KHOMARO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Rumah Kopi Pangkalan, Jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LO.BT/07/17 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 581/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. MARLON LONTOH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan PHB. RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEREK LOUPATTY, SH, FRANS G.F. LOUPATTY, SH dan JACK LOURENS V. KASTANYA, SH., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office SYARIFUDDIN SINAGA, SH – DEREK LOUPATTY, SH dan PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXVI.B Nomor 58 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 553/2017 tanggal 24 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH NEGERI TAWIRI, Alamat : Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. JACOB NIKOLAS TUHULERUW, Alamat : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT X; 11. JOSEP TUHULERUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Adari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 571/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : OKTOVIANUS ALFONS, SH, FERDINAND B. SOUKOTTA, Aptnh, SH, WILLEM O. LOPPIES, S. Sos, DAVE A.H. POOEROE, SH, BELDYSON AKOLLO, S.ST dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2148/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 628/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/81/VIII/2917, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 684/2017 tanggal 28 Agustus 2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 2541/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 650/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. LANTAMAL IX AMBON, Alamat : Jalan Laksamana LE HALONG, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dan 1. ELKIOPAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. THOMAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mata Jalan Pasar Lams RT.001/RW.004 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan NOKE PHILIPS PATIRADJAWANE, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Mourits Latumeten, SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah No.4 RT.003/RW.01 Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KA.MI/SK/Pdt.G-Int/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 609/2017 tanggal 9 Agustus 2017, disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
606 — 542
  • Hal ini membuktikan Penggugat memiliki itikad buruk apalagidusun dati yang dimaksud bukan pada objek sengketa saat ini;Selain itu, Luas tanah yang dijadikan objek gugatan oleh PenggugatIntervensi tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatannya menyebutkandusun dati Kasumboe seluas kurang lebih 10.187 M2, yang wilayahnyasebagian dari lahan yang dipergunakan untuk pembangunan saranaprasarana Lantamal IX Ambon, padahal luas tanah.yang dipergunakanberdasarkan hasil penghitungan Panitia Pengadaan Tanah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
430 — 265
  • Risno menjamin bahwa merekasebagai aparat pemerintah, mengetahui dengan baik sejarah dan asalusul tanah disana sampai pemilik yang sah pada saat transaksi.Setelah itu. mengurusi detail tata cara pembelian tanah dilanjutkandengan pembelian tanah.Yang mengurusi detail tata cara pembelian tanah dari PT. Karya InsanCirebon adalah saksi sendiri dan saksi selalu berhubungan denganCamat Mangarabombang Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE danSekretaris Desa Laikang Sdr.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
SYAFLINDA
205 — 40
  • Acara: Pengarahan dan pembagian tugasPanitia Pengadaan Tanah.Yang menandatangani daftar hadir sesuai daftar hadirsebanyak 30 orang.Notulen rapat panitia pengadaan tanah tanggal 01 Oktober2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Salmadanis, M.Agadalah benar kesimpulan rapat yang diadakan tanggal 01Oktober 2010 dimaksud.2. Tanggal 08 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KetuaPanitia Pengadaan Prof. Dr. H. Salmadanis, M.Ag dan turutmengundang atas nama Rektor, Kepala Biro AUAK Drs.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
120 — 31
  • Peraturan 194 itu ada gradasi nilaiganti rugi, berapa hak milik, berapa HGB, tapi dengan UU 22/2012kewenangan penilai adalah kewenangan absolut dan dia dapatdipertanggungjawabkan secara administratif maupun pidana.Penilai pertanahan adalah penilai yang mempunyai tugas menilaisecara independen, secara profesional, yang mempunyai izinHalaman 206 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpraktek dari Menteri Keuangan dan licensi dari lembagapengadaan tanah untuk menilai harga objek pengadaan tanah.Yang
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR
Tanggal 12 April 2018 — LALU MASKAN MAWALI, S.Sos
194 — 125
  • penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dinohonmengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya danhubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon sertakepentingankepentingan lainnya;Cc. mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hakatas tanah yang berbatasan;d. menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut denganrencana pembangunan daerah;e. memberikan pendapat dan pertinbangan atas permohonan tersebutyang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah.yang
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 01/PID.TPK/2018/PT.MTR
Tanggal 12 April 2018 — H. JAMALUDDIN, S.H. M.H., M.Kn; MUSTAFA MAKSUM, S.H.; MUHAMMAD NAIM, SAP FATHUL IRFAN, B.Sc; RAMLI, S.H. M.H.;
264 — 175
  • penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dinohonmengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubunganhukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingankepentingan lainnya;c. mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atastanah yang berbatasan;d. menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencanapembangunan daerah;e. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yangdituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah.yang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
98 — 38
  • Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan UmumTahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 tidak pernah diikutsertakandalam pengadaan tanah terminal type A Panyabungan setelah rapatpemberitahuan tanggal 05 Maret 2013.Bahwa benar Saksi menerangkan Pembelian tanah yang bersertifikat olehinstansi pemerintah yaitu terlebin dahulu ditanggalkan kepemilikan tanah olehpemilik menjadi tanah negara di Kantor Badan Pertanahan Nasional kemudiandilakukan ganti rugi dan peralihan hak oleh instansi yang memerlukan tanah.Yang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3185 — 1651
  • Tentang : Cipta Kerja
  • menerima kuasadari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian.Yang berhak antara lain:a. pemegang hak atas tanah;b. pemegang hak pengelolaan;c. nadzir...SK No 052658 APRESIDENREPUBLIK INDONESIA 386 c. nadzir, untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milik adat;e. masyarakat hukum adat;f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baikantara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat.g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atauh.pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.Yang