Gugatan error in persona (kesalahan subjek hukum).Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah salah menempatkanorang/subjek hukum yakni memposisikan/menarik Tergugat sebagai pihakdalam perkara a quo.Bahwa sesuai fakta hukum yang ada Tergugat tidak menguasai danmemiliki tanah seperti yang dimaksud dalam gugatan a quo, akan tetapitanah yang diklaim tumpang tindin oleh Penggugat tersebut adalah milikbadan hukum yakni bersertifikat hak guna usaha (HGU) atas nama PTBintang Jaya Proteina Feedmil dan 4 (empat

yangmengklaim tanah Penggugat berada di atas PT Satwa Borneo JayaBreeding Farm dan PT Bintang Jaya Proteina Feedmil merupakankesalahan gugat objek perkara (error in objecto).Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium),Bahwa Tergugat beranggapan hukum bahwa gugatan Penggugat tidaksempurna karena tidak menyertakan atau menarik pihak lain sebagaiTergugat atau Turut TergugatBahwa patut diketahui secara hukum di atas lahan tanah yang diklaim olehPenggugat sangatlah tidak jelas/kabur, apakah tumpang tindin

tepatnya di rumahterdakwa Kampung Tegalsari Rt.02 Rw.32, Kelurahan Kadipiro,Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;Bahwa terdakwa memeperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dariseorang bernama Edi Sugiarto seharga Rp.400.000,(empat ratus limapuluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul17.00 wib dengan cara menstranfer melalui Bank sebanyakRp.1.200.000, dimana yang Rp.800.000, untuk membayar hutangsedangkan sabu disuruh ambil melalui sms di bawah tiang swit steaklakban coklat tindin

bong)Sesobek kertas warna putin ,yang diitemukan dilantai dekat pintu ruangtamu tepatnya di rumah terdakwa ;Bahwa terdakwa memeperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dariseorang bernama Edi Sugiarto seharga Rp.400.000,(empat ratus limapuluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul17.00 wib dengan cara menstranfer melalui Bank sebanyakRp.1.200.000, dimana yang Rp.800.000, untuk membayar hutangsedangkan sabu disuruh ambil melalui sms di bawah tiang swit steaklakban coklat tindin

Karuwisi adalah gugatan yang tidak berdasar olehkarena dipertanyakan dasar apa Penggugat mengklaimterjaditumpang tindin apakah ada terlampir Berita Acara dari KantorPertanahan Kota Makassar yang menyatakan hal tersebut, hal manajelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenalpoint de interes, point de action , yakni tidak ada kepentingan tidakada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasadirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan SuratKeputusan Pejabat Tata

18 April2011, setelah Termohon Kasasi menerbitkan surat No. 771/200.3733.712/IV/2011, Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Pemecahan SertipikatHak Milik No. 20088/Sinrijala Surat Ukur Nomor 85/2002, yang ditujukankepada Huseng Setiawan (bukti P.5) sebagai balasan surat PemohonKasasi melalui Notaris/PPAT Dedy Wiyanto, S.H., yang mohon pemecahanSHM No. 20088/Sinrijala (dahulu Kelurahan Karuwisi), yang pada pokonyamenyatakan bahwa Permhonan Pemohon Kasasi tidak dapat diproseskarena lokasi tumpang tindin

Bahwa menurut penjelasan dari petugas Kantor PertanahanKabupaten Serang telah terjadi Tumpang Tindin Sebagian antaraSertipikat Hak Milik No. 936 dengan Sertipikat Hak Milik No. 771tersebut di atas;8. Bahwa menurut ahli waris Hasan Arjaen yaitu pihak yang telahmenjual tanahnya kepada Penggugat, bidang tanah sebagaimanadimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 771 telah dibeli seluruhnyaoleh Hasan Arjaen jauh sebelum Sertipikat Hak Milik No. 771 tersebutterbit;9.

SH Bin Haji Marid yang diakuinyaberada/tumpang tindin sebagian dengan Sertipikat Hak Milik No.936/Lontar Baru atas nama :1. Hunaenah 2. Siti umi Hani 3. Fathurroji 4.Sofan Arjaen. Penggugatmerasa bahwa Sertipikat Hak Milik No. 771/Lontar Baru atas namaH.Suhaemi.

kasuistis sejakmengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannyatersebut.Menimbang, bahwa dalam sengketa ini penggugat adalah pihakyang tidak dituju langsung dalam obyek sengketa, dan mendalilkan barumengetahui obyek sengketa pada awal bulan Juli 2016, pada saat ituPenggugat bermaksud mengurus balik nama ke kantor Tergugat danmendapat penjelasan dari Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Serangbahwa Sertifikat yang di atasnya merupakan lahan yang dibeli dan dikuasaioleh Penggugat tumpang tindin

SUHAEMI, SH Bin HajiMARID terletak di Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, KabupatenSerang, Provinsi Banten yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini,dan telah di akui oleh Tergugat tumpang tindin dengan sertipikat milikPenggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 936 sebagaimana tersebut di atasBahwa Penggugat merasa dirugikan akibat dari adanya obyek sengketa aquo;Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat obyeksengketa dan sertifikat Hak Milik No. 936 Tanggal 03 November 2011 SuratUkur

Anggaraksa Adisarana baru mengajukanpermohonan Kuasa Pertambangan pada tanggal 11 September 2008sebagaimana Surat Permohonannya Nomor 001/TSH/BB/IX/2008:4.3 Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan Izin UsahaPertambangan maka keluarlah Nomor SIG 2008748 dari DinasPertambangan dan Energi dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus2008 dilakukan cek SIG tersebut guna melihat apakah terdapattumpang tindin dengan izin milik orang lain atau tidak dan hasil cekSIG dimaksud hasilnya menunjukkan bahwa Kuasa

Pertambangan(KP) Penggugat tidak tumpang tindin dengan Kuasa Pertambangan(KP) CV.

SAADAH, dimana dikatakan tanah SertipikatHak Milik No. 367/Kelurahan Jajartunggal atas nama FERRY SO(Penggugat) masuk dalam bidang tanah tersebut, atau terjadi tumpangtindih hak atas tanah atau tumpang tindih sertipikat hak atas tanah ; Ternyata tanah Sertipikat Hak Milik No. 1477/Kelurahan Jajartunggal yangtumpang tindin dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 367/KelurahanJajartunggal atas nama FERRY SO (Penggugat), kemudian oleh Tergugattelah diproses peralihnan haknya disertai perubahan status

hak tanahnyadari hak milik menjadi tanah hak guna bangunan dan diterbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No. 3279/Kelurahan Jajartunggal atas nama PT.SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA, berkedudukan di Surabaya (ObjekSengketa), sehingga Objek Sengketa tumpang tindin dengan tanah dansertipikat milik Penggugat; "52" 25 Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 1477/Kelurahan Jajartunggal dan dinyatakan Sertipikat Hak Milik No.367/Kelurahan Jajartunggal atas nama Penggugat masuk dalam lokasitanah

informasi/keterangan resmiTERGUGAT melalui surat tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 3977/335.78/X/2016, yang ditujukan kepada kuasa Penggu gat; Sedangkan peralihan hak dan perubahan status hak dari tanah hak milikSertipikat Hak Milik No. 1477/Kelurahan Jajartunggal (Objek Sengketa)menjadi tanah hak guna bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3279/Kelurahan Jajartunggal (Objek Sengketa) baru diketahui Penggugatpada waktu dilakukan pemeriksaan persiapan perkara ini, yang dengansendirinya juga tumpang tindin

Penerbitan Objek Sengketa yangtumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 367/KelurahanJajartunggal merusak tatanan hukum dan merusak kepastian hukumyang menjadi tujuan utama dari pendaftaran tanah ; Bertentangan dengan PP 24/1997 : Pasal 3, penerbitan Objek Sengketa yang tumpang tindih tidakmemberikan kepastian hukum dan tidak memberikan perlindunganbagi Penggugat sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No.367/Kelurahan Jajartunggal yang telah diterbitkan lebin dahuludaripada penerbitan

Bahwa guna memastikan apakah benar terjadi dugaan tumpang tindihtersebut, selanjutnya Penggugat berkalikali memohon untuk dilakukanpengukuran ulang oleh Turut Tergugat atas lahan milik Penggugat danakhirnya Turut Tergugat memerintahkan beberapa orang pegawainya untukmelakukan pengukuran dan hasilnya berdasarkan pelaksanaan dilapangandiketahui telan terjadi tumpang tindin sesuai dengan dugaan awalPenggugat, akan tetapi pada saat Penggugat meminta hasil pengukuranresmi, Turut Tergugat tidak pernah

Nomor 114 PK/Pdt/201715.Bahwa atas sikap dan tindakan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II yangsecara terangterangan telah memperalihkan kembali hak alokasi atas lahanyang telah dimiliki oleh Penggugat, mempersulit Penggugat dalam memintaklarifikasi serta keterangan hasil pengukuran untuk memastikan dugaantumpang tindin lahan serta menutupi dan menyembunyikan fakta atasadanya tumpang tindih tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggarasas keterbukaan informasi public yang sangat merugikan dan melecehkanhakhak

berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi II tersebuttidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa lokasi Sertipikat Hak Milik objek sengketa ternyata samadengan lokasi tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2639/Jati Bening milikPenggugat/Terbanding yang diterbitkan tanggal 3 Februari 1995, sedangkanSertipikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan tanggal 10 Maret 2000,sehingga terjadi tumpang tindin

Seharusnya secara hukum ParaPenggugat tidaklah patut secara hukum menuntut Tergugat II (Karenasalah pihak);Di mana Tergugat II mendugaduga apakah keinginan menggugat ini adalahmurni lahir dari kesadaran serta keinginan para Penggugat;Ataukah karena ada faktorfaktor tertentu, sehingga terpaksamenyetujuinya;Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin hak (Sengketa) dengan kementrianperpajakan.Artinya

atas / tanpa sepengetahuan;Tergugat Il hanya memohon kepada Majelis hakim dapat memberikankeadilan dan dapat menegakan aturanaturan hukum yang berlaku,disamping melindungi kepentingan Para Tergugat juga secara langsungmelindungi kepentingan hukum Para Penggugat, dari pihakpihak yangmencoba mengambil keuntungan dan manfaat dari sengketa yang muncul.Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin

;Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin hak (Sengketa) dengan kementrianperpajakan.Artinya tanpa jasa Tergugat mungkin saja sampai dengan saatini Para Penggugat masih saja bersengketa dengan kementrian perpajakan;Tentang gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Kuasa HukumPenggugat Mengaku bertindak atas nama Farid Anshory, dkk bersifatmelampaui kewenangan (Maximum authority) dengan

patut dipertanyakan;Turut Tergugat hanya memohon kepada Majelis hakim dapat memberikankeadilan dan dapat menegakan aturanaturan hukum yang berlaku,disamping melindungi kepentingan Para Tergugat juga secara langsungmelindungi kepentingan hukum Para Penggugat, dari pihakpihak yangmencoba mengambil keuntungan dan manfaat dari sengketa yang muncul.Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin

Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ,I dan III;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti sudan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan tambahanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa ternyata sertipikat objek sengketa tumpang tindin

Tergugat dalam menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat HakMilik Nomor 1760/Desa Cibeureum Objectum litis yang mengakibatkanterjadinya tumpang tindihn (Overlap) secara keseluruhan denganSertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak MilikNomor 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 446/desacibeureum adalah termasuk dalam kiasifikasi/kategori cacad hukumadministratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g, yaituTerdapat tumpang tindin

Haryanto melalui Kuasa Hukumnya bernama Arief Trijoto, S.H.mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKubu Raya untuk membatalkan kedua Sertipikat Hak Milik Liu Syui Fukkarena diduga tumpang tindin dengan SHM Nomor 2381/1982 tanggal 18Mei 1982, GS. 878/1981 milik Sdr. Haryanto yang asal usulnya berasal dariPr.

Haryanto adalah tanah yang kinidikuasasi oleh Lie Ciang Kiang alias Lim Tek, oleh karena itu pembatalanyang dilakukan pihak Tergugat terhadap Sertipikat Hak Milik atas namaLiu Syui Fuk dengan alasan tumpang tindin dengan SHM Nomor2381/1982 atas nama Sdr.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Judex Facti tentangatas tanah sengketa dalam perkara a quo, masih dalam proses hukumbanding di pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka untuk menghindariputusan yang tumpang tindin dalam satu objek sengketa adalahpertimbangan yang keliru dan salah karena:a.

Bahwa ruang lingkup hukum acara perdata jelas hanya masalahsengketa kepemilikan sehingga jauh dari tumpang tindin keputusansebagaimana yang menjadi pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama;2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Judex Facti halaman21, paragraph ke6 adalah pertimbangan yang keliru dan salah karena:a.

1999 huruf (g) yaitu terdapat tumpang tindih hak atastanah";Perlu kami jJelaskan dalam hal ini, bahwa dalam pemeriksaan perkara inipada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, apayang dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak tersebut tentang terdapat tumpang tindih hak atas tanah, telahkami bantah kebenarannya balk dalam jawab menjawab maupun dalamKonklusi/Kesimpulan akhir dalam perkara ini;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang terdapat tumpang tindin

Sehingga dalam hal ini tidak dapatdijadikan bukti adanya tumpang tindin objek sengketa dengan Sertifikat HakMilik atas nama Para Penggugat (vide Bukti P.6 sampai dengan Bukti P.10);Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat hak Milik ParaPenggugat sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus2012, pada halaman 42 paragraf ke 3, kalimatnya kami kutib sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa dari Bukti P.6 sampai dengan Bukti

dan benar serta secara cermat dalam menerbitkan SertifikatHak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa a quo, danditerbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta sesuaidengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan secaraprosedural/formal maupun secara materiil/substansial sesuaidengan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas namaPT Sintang Raya;Bahwa oleh karena kedua lokasi tersebut saling berjauhan dan tidaksaling bersinggungan, yang berarti secara hukum tidak terdapattumpang tindin

UsahaNegara Jakarta Nomor 22/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juni2013 juncto Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor 361G12011/PTUNPTKtanggal 9 Agustus 2012, berikut pertimbangan hukumnya, jelasmemperlihatkan suatu kekeliruan dan kurang cukup dalampertimbangan hukumnya dalam menguji Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa a quo;Dengan demikian terbukti, bahwa apa yang didalilkan oleh ParaPenggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali mengenai adanyaterdapat tumpang tindin

hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo di atas tanahyang pada tahun 1997 terlebin dahulu telah diterbitkan sertipikat atasnama Penggugat in casu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor130/Sepinggan Raya yang mengakibatkan cacat hukum karena SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 11912/Kelurahan Sepinggan diterbitkan padaTahun 2010 serta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor12999/Kelurahan Sepinggan diterbitkan pada Tahun 2013 serta keduaduanya tumpang tindin

300.7173/III/2012, tertanggal 8Maret 2012, perihal: Permohonan Roya/Hapusnya Hak TanggunganYang Melekat Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal, Kec.Kalideres, sekaligus mempertanyakan tentang upaya penyelesaianapa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksudkan olehangka 4 surat yang bersangkutan tersebut;Bahwa menanggapi surat Penggugat, maka Tergugat telah beberapakali mengirimkan undangan kepada Penggugat dan melakukanpertemuan guna membicarakan upaya penanganan penyelesaianoverlap/tumpang tindin

Peralihan Hak (BalikNama) Sertifikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal Dari LelianaWidjaya Kepada Penggugat, Sepanjang Masih TerdapatTumpang Tindih Dengan Sertifikat Hak Guna Bangungan Nomor7738/Kamal, atas nama Widajati;Bahwa dalam pertemuan kedua tersebutlah, Penggugat mengetahuiadanya kepastian mengenai penolakan Tergugat untuk mencatatkanperalihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal yangpermohonannya telah diterima oleh Tergugat pada tanggl 18 Januari2012, dengan alasan terdapat overlap/tumpang tindin

Putusan Nomor 140 PK/TUN/201535.36.overlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor3546/Kamal milik Penggugat yang sudah lebih dahulu terbit, yaitupada tanggal 29 Maret 2000 (diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Pemberian Hak Milik tanggal 24 Maret 2000, Nomor1.711.2/090303/06/50/AJD/2000;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk mencatatkanperalihan hak atas sertifikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal dari namaLeliana Widjaja menjadi nama Penggugat adalah juga merupakanpelanggaran atas Pasal

atas nama Leliana WidjayaOverlap/Tumpang Tindin dengan sertipikat Hak Guna BangunanNomor 7738/Kamal seluas 3.910 M2 atas nama Widajati; Bahwa dengan adanya overlap/tumpang tindih atas 2 (dua) sertipikatdiatas bidang tanah yang sama, kami informasikan pula apabila adapihak yang bermaksud mengajukan permohonan pendaftaranperalihan hak atas tanah tersebut, Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Barat belum dapat melayani sebelumpermasalahannya selesai; Dstt...Bahwa jika dihitung sejak Penggugat

yang tidak cermat danteliti dalam menunjuk dan membagi lahan pada anggota yangmenimbulkan kerugian besar bagi anggota dan secara hukum harusdipertanggung jawabkan Penggugat.Sejak diserahkannya lahan pada PT.Tapian Nadenggan selakupihak yang berhak, maka secara Yuridis keberadaan lahan KT.KutaiMandiri sudah tidak ada lagi.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 dan 10 secara tegasTergugat tolak, bagaimana mungkin langsung ada lahan KT.Kutai Mandirisebab penyelesaian secara teknis tumpang tindin

mengenai perjanjian antara Kelompok Tani Kutai Mandiri denganpihak Perusahaan (Sawitan Surya) yaitu perjanjian pembayaran sejumlah Rp.650.000.000 .Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Tani Kutai Mandiri yang lokasi lahan ada dijembatan II Desa Jak Luay.Bahwa saksi tidak memegang surat kepemilikan, saksi hanya memegang kartusebagai anggota Kelompok Tani Kutai Mandiri saja.Bahwa kalau masalah relokasi saksi tidak tau.Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah Kelompok Tani Kutai Mandiri adatumpang tindin

Dharma Agrotama Nusantara.Bahwa saksi hanya menyaksikan saja, pada saat itu sudah tidak adatumpang tindin mengenai lahan, karena masingmasing menunjukanlahannya yang besebelahan dan menurut saksi sudah terjadikesepakatan.Bahwa bukti P20 saksi tau dan tidak pernah melihat sebelumnya.Bahwa tujuan ke lapangan hanya indentifikasi tanam tumbuh yang katanyadidorong PT.

tidak tahu kenapa diambil alin oleh perusahaan, menurut pegawai sinarmas mengatakan jangan diambil lahan tersebut, karena lahan terebut adalahwilayah lahan Perusahaan Sinar Mas dan katanya ada dokumennya.Bahwa pada waktu itu karena lahan telah diambil Perusahaan, saksi dan lainnyakehilangan arah dan uang saksi tidak kembali.Bahwa saksi pernah menanyakan ke Ramliansyah bagaimana kelanjutan lahan yangsudah saksi bayar tersebut, dan Ramliansyah mengatakan ini masih diusahakan.Bahwa apakah ada tumpang tindin

yang tidak cermat dan telitidalam menunjuk dan membagi lahan pada anggota yang menimbulkankerugian besar bagi anggota dan secara hukum harus dipertanggungjawabkan Penggugat.Sejak diserahkannya lahan pada PT.Tapian Nadenggan selaku pihakyang berhak, maka secara Yuridis keberadaan lahan KT.Kutai Mandirisudah tidak ada lagi.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 dan 10 secara tegasTergugat tolak, bagaimana mungkin langsung ada lahan KT.Kutai Mandirisebab penyelesaian secara teknis tumpang tindin

Putusan Nomor 351 K/TUN/2020persegi, dikurangi luas tanah yang tumpang tindin dengan milikPenggugat;3. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

SAHID jumlah anggota DPRD Kota Bogor bulanRp45.000.000,00 Januari 2002 yaitu untuk kegiatanpimpinan dan anggota DPRD padapertengahan bulan bagi 45 oranganggota yang masingmasingRp1.000.000,00 (Biaya dimaksudtidak diperinci secara jelas untukkegiatan yang dilakukan sehinggadapat tumpang tindin dengan biayalainnya yang dikeluarkan atauditerima oleh DPRD sehubungandengan pelaksanaan tugasnya Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid. Sus/2011 No.

SAHIDjumlah Rp138.039.080,00 dan anggota DPRD tanpa melihatkegunaan pengeluaran tersebut darisegi pelaksanaan tugas dan melihatkondisi keuangan daerah yang tidakmenunjang untuk dialokasikannyatidaksesuai dengan asas pemerintahandana dimaksud dan sudahyang baik).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan dalam rangka general checkup tahun 2002 (Biaya pemeliharaankesehatan tumpang tindin dengangeneral check up dan asuransi).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan pimpinan DPRD Kota Bogorbulan April 2002

(Pengeluaran(Ketuadimaksud tumpang tindin denganuang kunjungan kerja dan biaya Hal. 30 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid. Sus/2011 perjalanan dinas). SPMU yang sudah dicairkan tersebut diatas tidak dijabarkan dan tidakdialokasikan baik pada Perda No. 1 tahun 2002 tentang APBD TA. 2002maupun Perda No. 17 tahun 2002 tentang perubahan APBD TA. 2002.mengingat didalam APBD dan perubahan APBD TA. 2002 hanyadisebutkan biaya penunjang kegiatan.

SAHIDjumlah Rp138.039.080,00April sesuai dengan asas pemerintahanyang baik).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan dalam rangka general checkup tahun 2002 (Biaya pemeliharaankesehatan tumpang tindin dengangeneral check up dan asuransi).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan pimpinan DPRD Kota Bogorbulan April 2002 yaitu untuk:3.

(Pengeluarandimaksud tumpang tindin denganuang kunjungan kerja dan biayaperjalanan dinas). SPMU yang sudah dicairkan tersebut diatas tidak dijabarkan dan tidakdialokasikan baik pada Perda No. 1 tahun 2002 tentang APBD TA. 2002maupun Perda No. 17 tahun 2002 tentang perubahan APBD TA. 2002.mengingat didalam APBD dan perubahan APBD TA. 2002 hanyadisebutkan biaya penunjang kegiatan. Hal. 62 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid.

Putusan Nomor 589 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwasertipikatsertipikat objek sengketa tumpang tindin dengan tanah padasertipikat