• peraturan daerah kabupatendaerah tingkat IIT Kulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasidan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian namajabatan terdakwa dirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepaladesa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008tanggal 01 April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagiperangkat desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimanaterdakwa menerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD

  peraturan daerah kabupatendaerah tingkat II Kulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasidan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian namajabatan terdakwa dirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepaladesa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008tanggal 01 April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagiperangkat desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimanaterdakwa menerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD

• Februari 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran; 207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009; 208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II); 209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi; 210. 1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran; 211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07 / SPM-TPAPD

  / 2009 tanggal 11 Desember 2009; 212. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009; 213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009; 214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-Gaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember 2009; 215. 2 (dua) lembar Lampiran SPP-Gaji

  / Tahun 2009 , tanggal 11Desember 2009;213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun2009, tanggal 11 Desember 2009;214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun2009 , tanggal 11 Desember 2009;215. 2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain : a. 1 (satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA/ DPAL SKP;b. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana; 216. 2 (dua) Lembar

  Kuansing karena Pos anggaran berada di Sekretariat Daerah Kab.Kuansing lalu Telaah Staf di serahkan kepada Sekda dan di disposisi olehKabag Keuangan lalu diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Khusus Gajidan Tunjangan serta TPAPD sdri R.

  Adapun yang harus dilengkapi adalah SPP dari PA kepada BUD dan SPP dariBendahara Pengeluaran Khusus Gaji dan Tunjangan serta TPAPD yang ia terbitkan dan ditujukan kepada PA;Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang ia serahkankepada Kepala BPMPKB Kab. Kuansing digunakan untuk Bantuan Keuangankepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan / Bantuan Modal Desa dandiperuntukan sebagai dana UEDSP di 12 Desa di Kab.

  / Tahun 2009 , tanggal 11 Desember2009;213. 1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009,tanggal 11 Desember 2009; 214. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gajidan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun 2009 ,tanggal 11 Desember 2009; 215. 2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain : a. 1 (satu) Lembar Ringkasan DPA /DPPA/ DPAL SKP;b. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana; 216. 2 (dua) Lembar

  / Tahun 2009 , tanggal 11Desember 2009;1 (satu) lembar Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun2009, tanggal 11 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPPGaji dan Tunjangan) Nomor : 07 / TPAPD / Tahun2009 , tanggal 11 Desember 2009;2 (dua) lembar Lampiran SPPGaji dan Tunjangan antara lain : c. 1 (satu) Lembar Ringkasan DPA / DPPA / DPAL SKP;d. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana; 2 (dua) Lembar Penelitian Kelengkapan

• Pembayaran Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap II (40%) Senilai Rp 242.440.000 Tanggal 28 Desember 2016;

• Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 799/SPM-APBDESA/SKPKD/XII/2016 Dana Desa APB-Desa Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap II (40%) Senilai Rp 242.440.000,-
• SP2D Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap II (40%) Senilai Rp 242.440.000,00;

16. 1 (satu) bundle surat (Asli) berisi :

• Surat Pengantar Pembayaran Belanja TPAPD

  Desa Kotalama a.b, Januari S.d Juli 2016 Senilai Rp 29.050.000,-;

• Surat Perintah Membayar (SPM) NOMOR: 055/SPM TPAPD/SKPKD/VII/2016, Belanja TPAPD Desa Kotalama a.b, Januari s.d Juli 2016 Senilai Rp 29.050.000,-;
• SP2D Pembayaran Belanja TPAPD Desa Kotalama a.b, Januari s.d Juli 2016 Senilai Rp 29.050.000,-;

17. 1 (satu) bundle surat (Asli) berisi :

• Surat Pengantar Pembayaran Belanja ADD Desa Kotalama Tahun 2016 Senilai Rp 40.000.000,- ;

>Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 326/SPM-ADD/SKPKD/X/2016, Belanja ADD Desa Kotalama Tahun 2016 Senilai Rp 40.000.000,- ;

SP2D Pembayaran Belanja ADD Desa Kotalama Tahun 2016 Senilai Rp 40.000.000,-

18.1 (satu) bundle surat (Asli) berisi :

• Surat Pengantar Pembayaran Belanja TPAPD Desa Kotalama a.b AGUSTUS s/d DESEMBER 2016 SENILAI Rp 20.750.000,-
• Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 624/SPM-TPAPD/SKPKD/XII/2016, Belanja TPAPD Desa Kotalama a.b

  Agustus s/d Desember 2016 Senilai Rp 20.750.000,- ;

• SP2D Pembayaran Belanja TPAPD Desa Kotalama a.bAgustus s/d Desember 2016 Senilai Rp 20.750.000,- ;
• Salinan Daftar Rekapitulasi Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Se- Kab.

  Kotalama Tahun 2015 Tahap III (20%) Senilai Rp 53.997.000,-

22. 1 (satu) bundle surat (Fotocopy) berisi :

• SP2D Pembayaran Belanja TPAD Desa Kotalama Bulan Januari S/D Juli 2015 Senilai Rp 29.050.000,-
• SP2D Pembayaran Belanja Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Kepada Desa Kotalama Tahun 2015 Senilai Rp 40.000.000,-
• SP2D Pembayaran Belanja Badan Pekerja Desa (BPD) Pada Desa Kotalama TA 2015 Senilai Rp 21.500.000,-
• SP2D Pembayaran TPAPD

• Menetapkan barang bukti berupa :1.1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kalipenyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;2.1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kalipenyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;3.1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tanganiwakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah. 1 bendel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD;. Asli Surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;.

  Memerintahkan barang bukti, berupa :1.1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kalipenyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;2.1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tanganiWakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;3.1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tanganiWakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;4. 1 (bundel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD;5. Asli surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;6.

• No.748, Daftar Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Desa Kubu Kec. Kubu Kab. Raya tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. No.749, 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 158 Tahun 2007 tanggal 24 April 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kecamatan Kubu.

  2010tentang Liu Juk Fung sebagai Manager Operasional PT IchikoAgro Lestari.746 Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 247/BPMPD/2013tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Penjabat KepalaDesa Kubu Dan Pengesahan Kepala Desa Kubu KecamatanKubu.747 Daftar ANGGARAN KEUANGAN = NEGARA/KEUANGANDAERAH PEMERINTAH KUBU RAYA UNTUK DESA KUBUYANG TELAH DICAIRKAN / DISERAHKAN KEPADA KEPALADESA KUBU SEJAK TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN2014.748 Daftar Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur PemerintahDesa (TPAPD

  Adapun total TPAPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014yang telah dicairkan / ditransfer ke rekening bendahara Desa Kubu sebagaiberikut : SUMBER DANA (APBN /JUMLAH DANANO. NAMA ANGGARAN APBD / Ro.)ALOKASI LAINNYA) p1 TPAP D Tahun 2010 APBD Kab. Kubu Raya 52.380.0002 TPAPD Tahun 2011 APBD Kab. Kubu Raya 61.980.000 Halaman 87 dari 252 Putusan Nomor : 54/Pid Sus/TP. Tipikor/2015/PN.Ptk TPAP D Tahun 2012 APBD Kab. Kubu Raya 85.500.000 TPAP D Tahun 2013 APBD Kab.

  Kubu Raya 85.500.000 5 TPAPD Tahun 2014 APBD Kab. Kubu Raya 85.440.000 Jumlah 370.860.000 Bahwa selain itu untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Kades Kubutersebut, terdakwa juga mendapat dana dari keuangan Negara atau Daerah,sebagai berikut : SUMBER DANAN JUMLAHNAMA ANGGARAN (APBN/ APBD /O. DANAALOKASI LAINNYA) Alokasi Dana Desa (ADD)APBD Kab. Kubu 139.700.00Tahun 20101 Raya 0 Bantuan Keuangan PropinsiAPBD Prop. Kalbar 500.000Kaloar Tahun 2010 ADD Tahun 2011 APBD Kab.

  Tipikor/2015/PN.PtkTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumberdari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten KubuRaya dan khusus untuk terdakwa selaku Kades Kubu menerima TPAPDsebesar Rp. 1.255.000, (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)setiap bulannya. Adapun total TPAPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014yang telah dicairkan / ditransfer ke rekening bendahara Desa Kubu sebagaiberikut : SUMBER DANA(APBN / APBD / JUMLAH DANANO.

  Kubu5 TPAPD Tahun 2014 85.440.000RayaJumlah 370.860.000 e Bahwa selain itu untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai KadesKubu tersebut, terdakwa juga mendapat dana dari keuangan Negara atauDaerah, sebagai berikut : SUMBER DANA(APBN/ APBD /NO. NAMA ANGGARAN JUMLAH DANAALOKASILAINNYA) Alokasi Dana Desa(ADD) Tahun 2010APBD Kab. Kubu Raya 139.700.0001 Bantuan Keuangan APBD Prop. 500.000Propinsi Kalbar TahunKalbar20102 ADD Tahun 2011 APBD Kab.

• negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 2 dari 176 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016/PT PTKe Bahwa terdakwa M RIDUANSYAH H.M.G, SH alias Atong bin HMuhammad Gudang sebagai Kades Kubu tersebut adalah Pegawai Negerikarena menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupaTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD

  Adapun total TPAPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014yang telah dicairkan / ditransfer ke rekening bendahara Desa Kubu sebagaiberikut : SUMBER DANA (APBN /JUMLAH DANANO. NAMA ANGGARAN APBD / (Rp)ALOKASI LAINNYA) P.1 T PAP D Tahun 2010 APBD Kab. Kubu Raya 52.380.0002 TPAPD Tahun 2011 APBD Kab. Kubu Raya 61.980.0003 T PAP D Tahun 2012 APBD Kab. Kubu Raya 85.500.0004 T PAP D Tahun 2013 APBD Kab. Kubu Raya 85.500.0005 T PAP D Tahun 2014 APBD Kab.

  Perbuatan tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa M RIDUANSYAH H.M.G, SH alias Atong bin HMuhammad Gudang sebagai Kades Kubu adalah Pegawai Negeri karenaHalaman 7 dari 176 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016/PT PTKmenerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupaTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumberdari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten KubuRaya dan khusus untuk terdakwa selaku Kades Kubu menerima

  Adapun total TPAPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014yang telah dicairkan / ditransfer ke rekening bendahara Desa Kubu sebagaiberikut : SUMBER DANA(APBN / APBD / JUMLAH DANANO. NAMA ANGGARANALOKASI (Rp.)LAINNYA)APBD Kab. Kubu1 T PAP D Tahun 2010 52.380.000RayaAPBD Kab. Kubu2 T PAP D Tahun 2011 61.980.000RayaAPBD Kab. Kubu3 T PAP D Tahun 2012 85.500.000RayaAPBD Kab. Kubu4 T PAP D Tahun 2013 85.500.000RayaAPBD Kab.

  April 2010tentang Liu Juk Fung sebagai Manager Operasional PT IchikoAgro Lestari.746 Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 247/BPMPD/2013tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Penjabat KepalaDesa Kubu Dan Pengesahan Kepala Desa Kubu KecamatanKubu.747 Daftar ANGGARAN KEUANGAN NEGARA/KEUANGANDAERAH PEMERINTAH KUBU RAYA UNTUK DESA KUBUYANG TELAH DICAIRKAN / DISERAHKAN KEPADA KEPALADESA KUBU SEJAK TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN2014.748 Daftar Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur PemerintahDesa (TPAPD

• BuktiP.3 : Surat Kuasa Untuk Mengambil Tunjangan tertanggal Sei Raya,.....November 2011 dan Kwitansi Untuk Pembayaran Tunjangan BantuanAparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) tertanggal 3 Januari 2012 (copysesuai asli);4. BuktiP.4 : Surat Lepas Nomor surat : BIII.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangDibebaskan karena telah menjalani pidana pokok dan subsider serta uangpengganti telah dibayar pada tanggal 05 Oktober 2012 (beserta lampiran)(copy sesuai asli);5.

• li>1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016;

• 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
• 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD

  Tanggetada Kabupaten Kolaka;11)1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni DesaPetudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016;12)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Kolaka Nomor : 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015,yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;13)3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD

  adalah:e Salinan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa OkoOko, Kepala DesaPesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan Kepala DesaPetudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d. 2016 tanggal 1Oktober 2010.e Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah KabupatenKolaka Nomor:00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015;e Salinan Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD

  2015;e Salinan Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM danHansip Tahap Ill Tahun Anggaran 2015 tanggal 8 September 2015;e Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah KabupatenKolaka Nomor:05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015;Halaman. ke 92 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN kdiSalinan Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa

  (TPAPD) Insentif BPD, LPM danHansip Tahap IV Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 November 2015;Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah KabupatenKolaka Nomor:01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 5 Juni 2015;Salinan Rincian Permintaan Dana Desa Tahap tanggal 25 Mei 2015;Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah KabupatenKolaka Nomor:03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015;Salinan Rincian Permintaan Dana Desa Tahap II tanggal 24 Agustus2015;Salinan Surat Perintah Pencairan Dana

  Kabupaten Kolaka;11. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan AlokasiDana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni Desa Petudua KecamatanTanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016;12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah KabupatenKolaka Nomor : 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015, yang DisyahkanSesuai Dengan Aslinya;13. 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD

• 3. Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D : 209/BEL/IV/2008, tanggal 30 April

  2008 sebesar Rp. 1.045.400.000,- dengan lampiran :

  - Telahan staf tanggal 27 Maret 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, Usul Akomodir Alokasi Dana TPAPD Kab SBB.

  - Lembar Disposisi Sekda catatan 1385.

  4) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 532/BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp. 981.200.000,- dengan lampiran :

  - Nota Dinas tanggal 02 Juli 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kab SBB.

  - Lembar Desposisi Sekda catatan 1385.

  - Lembar desposisi Kepala BPKAD tertanggal 03 Juli 2008.

  5) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 1.013.300.000,- dengan lampiran :

  - Nota Dinas tanggal 24 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kab SBB.

  - Lembar Desposisi Sekda nomor agenda 4293.

  - Lembar desposisi Kepala BPKAD nomor agenda : 220 tertanggal 08 Oktober 2008.

  8) Kwitansi Pengembalian Dana TPAPD dari Bagian Pemerintahan tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 3.039.900.000,

  9) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,

  10) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,

  11) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,

  12)

• Berkurangnya, Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)dari Bantuan Gubernur provinsi Jawa Barat; Tambahan Penghasilan AparaturPemerintah Desa (TPAPD) per TahunNo.

• kios atamhari waitomu2entpoak e& bfBelanja Masin genset 26 honda 2500di Toko Hary tehnik10.Belanja Filing Kabinet11.Belanja Warles toko grand elektronik12.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3Rp 3.900.000,00Rp 3.000.000,00Rp900.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 10.000.000,00Rp 19.870.000,00Rp 52.000.000,00RpRpRpRpRpRp1.100.000,001.400.000,007.000.000,003.000.000,003.000.000,002.250.000,00Halaman 26 dari 198 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2018/PN Amb13.Pengembalian Tunjangan TPAPD

  Pid.SusTPK/2018/PN AmbBelanja Bodi Pancing Fiber Halim WallyBelanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary TehnikBelanja jangkar tali,tarpal toko IndraBelanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu= So @ foBelanja Masin genset 64 honda 2500di Toko Hary tehnik10.Belanja Filing Kabinet11.Belanja Warles toko grand elektronik12.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3Rp 19.870.000,00Rp 52.000.000,00RpRpRpRpRpRp1.100.000,001.400.000,007.000.000,003.000.000,003.000.000,002.250.000,0013.Pengembalian Tunjangan TPAPD

  Belanja Masin genset 98 honda 2500di Toko Hary tehnik Rp 7.000.000,0010.Belanja Filing Kabinet Rp 3.000.000,0011.Belanja Warles toko grand elektronik Rp 3.000.000,0012.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x3 Rp 2.250.000,0013.Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan Il Bulan Januari s/dBulan Juni 2015.

  Belanja Masin genset 132 honda 2500di Toko Hary tehnik Rp 7.000.000,0010.Belanja Filing Kabinet Rp 3.000.000,0011.Belanja Warles toko grand elektronik Rp 3.000.000,0012.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x3 Rp 2.250.000,00Halaman 132 dari 198 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN Amb13.Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan Il Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015.Kepada saksi AJ TAYANERo 17.700.000,0014.Honor Operator IFAN Rp. 7.200.000,0015.SPPD Pejabat Manipa Piru Rp. 5.708.000,0016

• Alokasi Dana Desa (2013) sebesar Rp.128.800.000, dicairkandua tahap dan TPAPD (Tunjangan Pendapatan AparaturPemerintah Desa) besarnya lupa berasal dari Pemerintah Daerah.2. Pendapatan Asli Desa tidak ada. Sumber Pendapatan Desa pada APBEDES 2014 berasal dari :1. Alokasi Dana Desa (201 dan TPAPD (Tunjangan PendapatanAparatur Pemerintah Desa) besarnya tidak tahu karena sudahtidak menjabat bendahara desa.2.

• Belanja Masin genset 26 honda 2500di Toko Hary tehnik Rp 7.000.000,0010.Belanja Filing Kabinet Rp 3.000.000,0011.Belanja Warles toko grand elektronik Rp 3.000.000,0012.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x3 Rp 2.250.000,0013.Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan II Bulan Januari s/dBulan Juni 2015.

  Hary TehnikBelanja jangkar tali,tarpal toko IndraBelanja Bensin dan oli kios atamhari waitomuBelanja Masin genset 60 honda 2500di Toko Hary tehnik10.Belanja Filing Kabinet11.Belanja Warles toko grand elektronik12.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3Rp. 3.900.000,00Rp. 3.000.000,00Rp. 900.000,00Rp. 1.000.000,00Rp. 1.500.000,00Rp.10.000.000,00Rp 19.870.000,00Rp 52.000.000,00Rp 1.100.000,00Rp 1.400.000,00Rp 7.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 2.250.000,0013.Pengembalian Tunjangan TPAPD

  ElektronikBelanja Bodi Pancing Fiber Halim WallyBelanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary TehnikBelanja jangkar tali,tarpal toko IndraBelanja Bensin dan oli kios atamhari waitomuee Ss & glBelanja Masin genset 94 honda 2500di Toko Hary tehnik10.Belanja Filing Kabinet11.Belanja Warles toko grand elektronik12.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3Rp 10.000.000,00Rp 19.870.000,00Rp 52.000.000,00RpRpRpRpRpRp1.100.000,001.400.000,007.000.000,003.000.000,003.000.000,002.250.000,0013.Pengembalian Tunjangan TPAPD

  Belanja Masin genset 127 honda 2500di Toko Hary tehnik10.Belanja Filing Kabinet11.Belanja Warles toko grand elektronik12.Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulanRp 3.900.000,00Rp 3.000.000,00Rp900.000,00Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 10.000.000,00Rp 19.870.000,00Rp 52.000.000,00RpRpRpRpRp1.100.000,001.400.000,007.000.000,003.000.000,003.000.000,00Halaman 127 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN Amb@ Rp 750.000 x 313.Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan

• ;b) TPAPD sebesar Rp15.000.000Bahwa penunjukan saksi selaku Kades Pasir Eurih sejak tanggal 15 April2019 dilakukan karena untuk mengisi kekosongan jabatan Kades PasirEurih yang dijabat olen Sdr. ADANG yang telah berakhir pada tanggal 14April 2019, namun Pilkades baru dilaksanakan pada tanggal 3 November2019, sehingga masa transisi ini oleh Camat Tamansari ditunjuklah saksisebagai Pj. Kades Pasir Eurih;Bahwa serah terima jabatan antara Sdr.

  Bantuan keuangan APBD Prov Jabar berupa :DD sebesar Rp.887.339.117,a) Infrastruktur sebesar Rp100.000.000, ;b) TPAPD sebesar Rp15.000.000Bahwa saksi pernah menemani pihak kecamatan Tamansari bersamainspektorat kab bogor untuk melakukan monitoring terhadap kegiatanyang dilaksanakan dengan Dana Desa TA 2018Bahwa berdasarkan hasil monitoring terdapat kegiatan yang tidakdilaksanakan yaitu : No Uraian Kegiatan Nilai (Rp) KeteranganDANA DESA TAHAP II TA 2018Pengaspalan jalan di RT O1, 02 Tidak1 RW 12 dan

  Dana Desa (DD) sebesar :Rp 887.339.872, +/+Jumlah : Rp 1.703.785.549,Bahwa selain dana bantuan tersebut di atas, Desa Pasir Eurih jugamemperoleh dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Baratuntuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 100.000.000, (Seratus jutarupiah) dan TPAPD sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);Bahwa seluruh dana bantuan tersebut di atas telah dicairkan dan masuk kerekening Kas Desa Pasir Eurih di Bank BRI Cabang Kota Bogor;Bahwa penarikan dana bantuan dari

• Termohon telahmenyampaikan buktitertulis dan menghadirkan saksi;Bukti Surat Surat :Foto copy Kutipan Akta Nikah nmor 1082/22/II/1984, tanggal 07 Februari1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng1.Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (Bukti T.1) ;Foto copy Kartu Keluarga nomor 3510092903073898 Kepala Keluarga atasnama Sigit Wibowo (Bukti T.2) ;Foto Copy Surat Camat genteng kepada Bupati Banyuwangi nomor900/953/429.518/2014 tanggal 08 Desember 2014 Tentang permohonanPecairan Bantuan TPAPD

• denganperaturan daerah kabupaten daerah tingkat II Kulon Progo nomor 5 tahun1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa danperangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwa dirubah menjadistaf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejo kecamatanLendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01 April2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desaBumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwamenerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD

  Yk.3838Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01 April2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desaBumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwamenerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD (Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa) yang merupakan anggaran dari APBDPemerintah daerah Kulon Progo pada tahun 2010 terdakwa diangkatsebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo olehKepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan

  .4040peraturan daerah kabupaten daerah tingkat I Kulon Progo nomor 5 tahun1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa danperangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwa dirubah menjadistaf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejo kecamatanLendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01 April2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desaBumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwamenerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD

• Namun demikian tenaga honorer itu baru bisa diterima jikaada dalam Dokomen Pelaksanaan Anggaran (DPA) denganpersetujuan dari Tim Pelaksana Anggaran PemerintahDaerah (TPAPD).= Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain dari saksi H. ROSLIM dansaksi MASITOH TABUSAISE, ada 2 (dua) orang lagi yang datangke kantor BKD Kab. Rokan Hulu untuk menanyakan mengenai fotocopy SK yang diterimanya sama seperti yang dialami oleh sdr. H.ROSLIM tersebut yaitu sdr.

• Hilangnya Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)Rp. 875.000,. Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat.4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Paret)pemerintah kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.800.000,/Tahun.5. Dan hilangnya hakhak perangkat desa lainnya sebagaimana diatur Pasal27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang PerangkatDesa, Jo. Pasal 27 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.6.

• Hilangnya Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa(TPAPD) Rp. 875.000,. Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Paret) pemerintah kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.800.000,/5. Dan hilangnya hakhak perangkat desa lainnya sebagaimanadiatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018Tentang Perangkat Desa, jo.

• Hilangnya Tambahan Penghasilan AparaturPemerintah Desa (TPAPD) Rp. 875.000,. Berasal dari BantuanGubernur Jawa Barat.4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusidaeran (Paret) pemerintah kabupaten Cirebon sebesarRp.1.800.000,/Tahun5, Dan hilangnya hakhak perangkat desa lainnyasebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo. Pasal 27 PeraturanDesa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja.6.