Ditemukan 1089 data
118 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Pemohon akan menanggapi sebagaiberikut :Tentang pertimbangan hukumMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ............... tersebut di atasjelas terlihat peran Terdakwa dalam perkara a quo menurut pendapat MajelisHakim Tingat Banding adalah sebagai pelaku utama, hal ini terlihat dari mulaimenawarkan di (Terdakwa) bahwa dirinya siap untuk membantu apabilaKecamatan Maduran ingin mendapatkan dana bantuan dari
747 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan kedudukan hukumyang sama, sehingga berhak untuk diperlakukan adil di muka hukum itu sendiri ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembukianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
270 — 63
Terdakwa diketahui bahwalokasi penebangan pohon tesebut dilakukan di hutan produksi terbatas (HPT)hal tersebut dikaitkan dengan persesuaian antara keterangan saksi dan Ahliyang dihadirkan dengan bukti surat yaitu Berita Acara Tata Batas, DepartemenKehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7September 1994, Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pesisir(keputusan menteri kehutanan Nomor 67/Kptsl/1991 tanggal 31 Januari 1991tentang penunjukan area hutan di wilayah daerah tingat
Terbanding/Penggugat I : BAIK SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU AZHAR
Terbanding/Penggugat II : BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU AZHAR
Terbanding/Turut Tergugat I : BAIQ HIRNI YUNIARSI BINTI LALU MUHIR
Terbanding/Turut Tergugat II : BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR
Terbanding/Turut Tergugat III : BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR
Terbanding/Turut Tergugat IV : LALU MUHIR
Terbanding/Turut Tergugat V : INAQ ISKI
Terbanding/Turut Tergugat VI : LALU MAN
Turut Terbanding/Tergugat II : BAIQ NOVIAHARDITA BINTI LALU SUHARDI alias Mamiq Rizal
123 — 77
Lalu Azhar ;
Menghukum Turut Tergugat 5 dan 6 untuk tunduk pada putusan ini;
Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
55 — 19
melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat
ditugaskanoleh Subur);Bahwa saksi ada melaporkan secara lisan kepada PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat
Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.
69 — 10
menjelaskan bahwa, saya di suruh oleh Pak HUSIN NOORuntuk melakukan pengurusan sekira pada bulan april atau Mei tahun 2017,pada saat itu kendala ada, namun masih bisa di selesaikan secara adat(ninik mamak kedatukan).Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, kalau untuk biaya yang banyak keluarbiayanya adlah di tingkat proses kedatukan sebanyak 10 datuk yang haruskami mintai persetujuanya dengan membubuhi tanda tangan datuk dan capsetempel datuk masing masing, kemudian baru bisa di urus ke tingatDesa, kalau untuk tingat
51 — 22
yaitu harus ada perselisihan Hukum antara keduanya danharus ada yang dilanggar didukung oleh Doktrin Hukum bahwa seseorangditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yangberkepentingan, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbanganHukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan Olehkarena itu) putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harusdipertahankan dan dikuatkan dan selanjutnya pertimabangan Hukum dalameksepsi dari putusan Pengadilan tingat
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
Terbanding/Tergugat : WILLIAM, SE. Diwakili Oleh : NANANG SUJAHANTOPO, SH
44 — 22
Hakim wajib menggali nilainilai hukum yang ada di dalammasyarakat ( pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 ) .16.Bahwa berdasarkan faktafakta persidangan diatas, maka jelaspendapat Majelis Hakim Tingat pertama yang tidakmempertimbangkan buktibukti Pembanding/Penggugat danmengatakan Terbandng l/Tergugat tidak melakukan PerbuatanMelawan Hukum justru mendalilkan bukti Pembanding/Penggugatcacat hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengadangada.17.Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Judex Facti salah
88 — 17
huruf R nya, sedangkanuntuk nota bulan September 2012 betul saya yang tanda tangan dimanaseingat saksi waktu itu Pak Saman tidak berangkat jadi saksi yangmenandatanganinya ; Bahwa terakhir kali saksi ke PT DIJ ketika mau mengambil barang, namunditolak dan setelah itu tidak pernah mengambil barang lagi, dan saksi tidakpernah mengambil dengan faktur pengambilan tanggal 5 dan 10 oktober2012, walaupun memang benar saksi pernah mengambil barang selainyang tanggal 27 September 2012, namun waktunya sudah tingat
56 — 16
melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat
PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Halaman 65 dari 180 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN PlkBahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat
Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.
66 — 24
melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat
PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratHalaman 61 dari 179 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN Pikpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat
Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.
1.DG. SIKKI Bin LAHAE Alias BASO DG. SIKKI Bin LAHAE
2.DG. SUADA Binti LAHAE
3.BOYONG DG. BAJI Binti LAHAE
4.SAODA Binti LAHAE
Tergugat:
1.ABD. HAMID Bin LAHAE
2.Prof. Dr. H. MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA
3.MUCHLIS ABBAS, SE. MH
4.ZUL Bin MOHAMMAD NATSIR MAHMUD
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
6.Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah MISRAWATI, SH
7.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kec. Moncongloe
105 — 36
.:68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks);Di tingkat Banding, tingkat Kasasi dan tingat Peninjuan Kembali, GugatanTUN Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap telahlewat waktu;Faktafakta tersebut telah diputar balikkan oleh Tergugat II dalam SuratPerjanjian Kesepakatan a quo, pada Angka 2 dengan menyatakan:...Dengan demikian SHM PIHAK KEDUA No. 01730 tersebut diatas telahmemperoleh kekuatan hukum tetapFakta bahwa tidak pernah ada perbedaan putusan antara Pengadilan AgamaKelas 1 B Maros dengan
94 — 20
tidak mempunyai legal standing untuk mewakili ParaPenggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial :Bahwa penerima kuasa tidak mempunyai legal standing untuk mewakiliPenggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada perkaraaquo, karena Para Penggugat adalah anggota Serikat PekerjaPertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditingkatperusahaan (PUK), sebagaimana kartu tanda anggota Para Penggugatyang membuktikan bahwa Para Penggugat benarbenar anggotaserikat pekerja di tingat
111 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Tingat Pertama dan Tingkat Banding tidak mengindahkanKetentuan Anggaran Dasar PT.
74 — 35
melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat
PPTK tentangHalaman 70 dari 188 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN Pikperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat
Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.
44 — 34
KL/Cs/1981, tanggal 25 Februari 1981, yang dikeluarkan olehCamat Lima Puluh Daerah Tingat Il Pekanbaru, yang telah dibubuhimeterai secukupnya yang setelah memeriksa dan meneliti kesesuaianalat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh HakimKetua Majelis diberi tanda bukti T.12 dan memarafnya dengan tintahitam pada sudut kanan atas;1 (satu) lembar fotokopi Akta Otentik Notaris Aprizal, S.H, M.Kn,Nomor: 383 tanggal 22 Agustus 2017, tentang Pernyataan NyonyaSudarni, yang telah dibubuhi
Terbanding/Terdakwa : Suroso Bin Sastro Wiharjo Diwakili Oleh : Tri Pomo M Yusuf
75 — 47
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: No:25/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; 2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri, tanggal 19 Juli 2013, Nomor04/Pid.Sus/2013/P. Tpikor. Yk. ;3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg.
29 — 18
Bahwa sebelum Majelis hakim tingat pertama sampai pada putusan sesualamar diatas, terlebih dahulu majelis hakim memerikan pertimbanganpertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannyahal 61 yang mengatakan: Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan perlawanandarinpara pelawan adalah keberatan terhadap pelaksanaan lelang haktanggungan berdasarkan surat pemberitahuan lelang yang sudahdikirimkan oleh PT.
Terbanding/Terdakwa : Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin Budi Darma
77 — 45
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;ds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.
155 — 57
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur melawan hukumPengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumpengadilan tingkat pertama, kedua unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingat banding akanmempertimbangkan sendiri unsur ke3 yakni memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata