Setelah Halim Susanto menang lelang, tanah dan rumah tersebutdibalik namakan sertifikatnya kepada Halim Susanto melalui BPPN Jepara;Bahwa cara masuk Terdakwa ke rumah tersebut dengan menyuruh YoyokWahyudin bin Zaidi tukang las untuk membongkar gembokgembok yangtelah dipasang oleh Halim Susanto dengan menyuruh Hariadi Sunaryo dankawankawannya dirumah tersebut yang dipasang dipintu gerbang, pinturolling door, pintu gudang, ruang tengah dan pintu samping, setelah gembokgembok tersebut dirusak, kemudian

PUTUSANNomor 71/PID/2021/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksadan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Fatimah Alias Timang Binti H Daeng Tiro;Tempat Lahir : Bone;Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 17 Agustus 1972;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan BPPN Handil Il Rt 09 KelurahanSamboja

Reka Tiga Erselaku pemegang Hak tagih atas Piutang Pasar Cisalak, berdasarkan surat dariBPPN Nomor ; Prog. 1170/BPPN/0702;Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenamya padahari tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2(dua) diantaranyahalaman 15 dari 53 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Dpk31.bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang nasingmasing mempunyaikekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan semestinya;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan

REKA TIGA ER selaku pemegang haktagih atas piutang pasar cisalak, berdasarkan surat dari BPPN NomorProg.1170/BPPN/0702 (bukti P6) dan sebagaimana tertuang dalam perjanjiankerjasama Dinas Pengelola Pasar Kota Depok dengan PT. Reka Tiga Er tanggal 20 Juni2003, Nomor : 001/RRRDP/PAS/VI/2003, dimana Pihak Pertama (PT. REKA TIGA ER)menyerahkan kepada Pihak Kedua (H.

Sani Mitra Lestari) yang harus diatasnamakan Penggugatkarena:1.Objek sengketa berupa tanah dan bangunan pada tahun 2001 dibelioleh Tergugat dan II dari hasil lelang yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan uang yangdikumpulkan (patungan) sebagai modal awal di antara Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) secara bersamasama;Bahwa tujuan pembelian objek sengketa adalah untuk mendirikanPerusahaan (Penggugat) sebagai Persero yang di beri nama PT.Sani Mitra

PPA(Persero) eks BPPN yang kemudian berakhir masa kerja dan diserahkan kepadaMenteri Keuangan ;Hal ini secara jelas dan nyata dapat dilihat pada Risalah Lelang Nomor 015/199899tanggal 15 April 1998 dimana pembeli lelang pada Risalah Lelang tersebut tercatatatas nama Bambang Eko Waluyo, yang selanjutnya berdasarkan Pernyataan danKuasa Nomor 24 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Notaris PaulusNaragale, S.H., Sdr. Bambang Eko Waluyo membuat permyataan sebagai berikut ;1.

tentang ADD/N Tahun Anggaran 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/112/BPMPN/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011.6) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.05 138 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012.7) Asli Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN

/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD/Negeri Tahun 2009.8) Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD / NegeriTahun 2009.9) Copy Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2010 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor

Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang ADD/NTahun Anggaran 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor140/112/BPMPN/VI2011 tanggal 07 Juni 2011.Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.05 138Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran2012.Asli Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2009 BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri KabupatenMaluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN

//2010 tanggal 11 Januari 2010perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD/Negeri Tahun 2009.Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri(ADD/N) Tahun Anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor :140/6/BPPN//2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal LaporanRealisasi Penyaluran ADD/ NegeriTahun 2009.Copy Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2010 BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri KabupatenHalaman 81 dari 116 Putusan Nomor

Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang ADD/NTahun Anggaran 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor140/112/BPMPN/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011.Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.05 138Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran2012.Asli Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2009 BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri KabupatenMaluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN

/V/2010 tanggal 11 Januari 2010perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD/Negeri Tahun 2009.Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri(ADD/N) Tahun Anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor :140/6/BPPN/V/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal LaporanRealisasi Penyaluran ADD/ NegeriTahun 2009.Copy Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2010 BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri KabupatenMaluku Tengah Nomor : 140/15/BPMPN

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2003 saudara kandung dari Penggugat yaitu Alm.Burlian dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Talang Sawah, KecamatanPulau Pinang (Sekarang Kecamatan Lahat Selatan) bersurat kepada KA KanwilBadan Pertanahan Nasional (BPPN) Provinsi Sumatera Selatan dan bersuratKepada Tergugat (PT.

Kanwil BadanPertanahan Nasional (BPPN) Propinsi SumSel dan ditujukan kepadaTergugat;: Foto copy Surat pernyataan secara tertulis dari Tergugat kepadaPenggugat tertanggal 27 Maret 2003, dimana Tergugat mengakui bahwatanah yang diserobot atau diambil alin oleh Tergugat adalah milikPenggugat, dan ditanda tanggani oleh Tergugat serta di stempelPerusahaan Tergugat;: Foto copy Surat dari Kepala Desa Talang Sawah kepada TergugatNomor : 18/UGRT/TLS/VII/2003 tertanggal 10 Juli 2003, perihal usulanganti rugi

Pabrik Kayu Indonesia (seluas 33.200 m7);iv Bahwa di atas tanah Serifikat Hak Milik Nomor 18/Rawaterate atas namaZubaedah seluas 27.858 m7, yang telah dibatalkan objeknya, sudah tidak adalagi karena itu tidak dapat dieksekusi.Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor 1VII1999 tertanggal 12 Februari 1999, Penggugat Rekonvensi telah mengajukangugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 024/G.TUN/1999/PTUN.

Nomor 06 PK/TUN/2003 tertanggal 18 Oktober 2004) yang telah mempunyai kekuatan tetap,maka Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor 1VII1999tertanggal 12 Februari 1999 tersebut telah dibatalkan dan dicabut;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.Nomor 1PbXXVII2008 tertanggal 19 Februari 2008 (terlampir bukti PR20),Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 1VII1999 tertanggal 12Februari 1999 tersebut telah dibatalkan dan dicabut;Bahwa untuk menindak lanjuti

Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utangpiutang;Bahwa menurut S869/PJ.313/2005 sebagaimana tersebut diatas, pengambilalihan aktiva milik debitur oleh Bank Kredituratau BPPN bukan termasuk dalam pengertian penyerahanBarang Kena Pajak untuk jaminan hutang piutang yang tidakdikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA ayat (2)Halaman 31 dari 52 halaman.

Dalam penyerahan BarangKena Pajak untuk jaminan hutang piutang, hak atas BarangKena Pajak masih berada pada debitur, sedangkan dalampengambilalihan aktiva milik debitur karena kredit macet, hakatas aktiva telah diserahkan kepada Bank Kreditur atau BPPN;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atasMajelis berpendapat bahwa penjualan aktiva yang berupaJaminan kredit dari debitur a quo adalah dilakukan dalam rangkakegiatan usaha atau pekerjaannya, dan bukan merupakankegiatan usaha jual beli

Hoi WangManagement Limited karena saksi adalah Direkturnya, yangsaksi beli BPPN kemudian dijual ke Artur Dewata MDBatubara ;Bahwa saksi pernah membeli Hak tagih atas utang PT.

MulyamirRaya Corporation yang dijaminkan ke Bank BTN dan telahmacet, dari BPPN, atas pembelian hak tagih itu saksi adalahpemegang cessi;Bahwa yang menjaminkan tanah itu ke Bank BTN adalah DikaSasmita , tetapi Dika Sasmita sudah mempunyai PPJB(perjanjian pengikatan jual beli) dan memegang kuasa untukmenjual, jadi posisi saksi dalam kaitan dengan cessi saksi menjadikreditur pada Dika Sasmita ;Bahwa walaupun saksi sudah mempunyai hak tagih asset itu,tetapi tanah tersebut masih tetap menjadi atasnama

B/2014/PN.JAKSEL.Bahwa yang saksi beli dari BPPN adalah hak tagih pada DikaSasmita , bukan hak tagih pada PT. Mulyamir Raya Corporation,karena sesuai dengan dokumendokumennya Dika Sasmitaadalah sebagai pemegang PPJB dan kuasa untuk menjual,sehingga yang menjual aset ini adalah Dika Sasmita bukan lagiPT.

Pemberian HakTanggungan;c Salinan/fotocopy Sertifikat Hak atas Tanah yang dibebani HakTanggungan;d Salinan/fotocopy perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang harusdipenuhi;e Salinan/fotocopy bukti bahwa:1 Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2 Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetepaninsolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis);atau3 Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

;f Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;g Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah merupakan BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danh Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku

Dewi Mayang Manik;Bahwa selanjutnya pada tahun 2004, lokasi tambang berserta rumah tinggalTerdakwa dipermata Hijau jakarta dilelang oleh BPPN;Bahwa saksi kemudian membayarkan ke BPPN sebesar Rp.4.000.000.000,(Empat milyar rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar sejumlahRp.80.000.000,(Delapan puluh juta rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) bulanmelalui pemotongan royalti dari kerjasama yang berlangsung dan kerjasamatersebut tercantum dalam akta nomor 15 tanggal 4 Mei tahun 2004;Bahwa selanjutnya

saat saksi menandatangani jual beli tersebut;e Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada kesepakatan status tanah yangvalid atas tanahnya saksi yang diakui orang lain yaitu SuparjoPoncowinoto.e Bahwa oleh karena Suparjo Poncowinoto tahu adanya jual beli tanahtersebut maka Suparjo Poncowinoto meminta uang yang sudah saksiterima, kemudian terjadi Perjanjian perdamaian dilakukan tetapi tidaktahu hasil akhirnya;e Bahwa saksi selaku kuasa dari Suparjo Poncowinoto pernahmenyelesaikan tanah tersebut ke BPPN

guna penyelesaian kreditnya dansaksi membayar hutangnya ke BPPN;e Bahwa jual beli tersebut tidak ada kaitannya dengan pembebasan wadukRawa Babon;e Bahwa dalam jual beli tersebut Terdakwa tidak hadir dan tidak ada tandatangan Terdakwa dalam jual beli tersebut;e Bahwa penyerahan uang jual beli tersebut menggunakan kwitansi;e Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa kepemilikan tanah seluas 19 ribu M2tersebut Di Jalan Randu , Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec.

Sutjahjono menjual kepada Pardede selanjutnya Pardedemenjual kepada Suparjo Poncowinoto;e Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut oleh Suparjo Poncowinoto telah diagunkanke Bank BNI 46 wilayah 10 pada tahun 1993 senilai Rp 1,3 milyar dan sempat disitaoleh BPPN sekarang tetapi sudah lunas pinjamannya lalu dijual;e Bahwa karena Suparjo Poncowinoto sakit maka jabatan Dirut diganti oleh saksi dansaksi yang menyelesaikan pinjaman tersebut;12 Saksi Ir.

Santoso ;Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah yang akan dijual tersebutbermasalah yaitu dengan BPPN namun sudah dibayar lunas hutangnya diBPPN awal 1997 dan suratnya dipegang oleh pak Sarjono karena saksipernah mengurus suratsurat untuk pelunasan ke Bank;e Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pak Sarjono pernah mendapat undangan dariLurah atau Camat atau Pemda mengenai pembebasan tanah untuk waduk Rawa Babon;e Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor milik pak Sarjono ;e Bahwa saksi mengetahui

milik JohniSucahya di Negeri Passo dilakukan oleh Kantor BPN Kota Ambon, dimanapada saat pengukuran masuk sampai tanah yang saksi beli darri PaulusWattimury ;Bahwa pada tahun 2011 ketika Kantor BPN Kota Ambon melakukanpengukuran pengembalian batas tanah milik Johni Sucahya dan masuk dalam tanah yang saksi beli dari Paulus Wattimury, saat itu saksi lalutanya kepada saudara Paulus Wattimury kenapa hal tersebut terjadi, dansaudara Paulus Waittimury suru saksi untuk besok hari pergi keberatan keKantor BPPN

Kota Ambon, dan setelah saksi pergi ke Kantor BPPN KotaAmbon untuk keberatan saksi, ia bertemu dengan pak Beny Pesulima danbeliau katakan bahwa tanah yang saksi beli dari saudara Paulus Wattimurytersebut masuk dalam tanah yang telah lebih dahulu dibeli oleh JohniSucahya dan pa Beny Pesulima juga menunjuk Peta Gambar milik JhonySucahya yang dilakukan pengembalian batas tanahnya oleh BPN KotaAmbon ; 4.

/1987 yang dibuat oleh dan di hadapan M.Astradipura, PPAT di Bandung;Tercatat tanggal 2881997, diletakkan Hak TangguganPertama berdasarkan Akta Hak Tanggungan Pertamatanggal 581997 No. 212/02/Cob/1997 yang dibiuat olehdan di hadapan BM Sri Sugijarti Hartojo, SH, diletakkan HakTanggungan Pertama kepada Perseroan Terbatas PT, BankDuta Kantor Cabang Bandung berkantor pusat di Jakarta;Tercatat tanggal 2842011, dilaksanakan cesieberdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutangtanggal No.SP168/BPPN

/O600 dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sehingga tercatat atas namaBadan Penyehatan Perbankan Nasional dan selanjutnyaHak Tanggungan tercatat atas nama PT,.

Haryanto Hadikosoemo:Menimbang bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula... bahwa dengandemikian terdapat 2 (dua) debitur lain dari Pemohon Kasasi (PemohonPailit) yang harus ditarik dalam perkara ini, sehingga permasalahannyaakan menjadi rumit dan tidak dapat dilakukan pembuktian secara sumirsesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 UndangUndang Nomor 4Tahun 1998;Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000dalam Perkara antara BPPN

Sertifikat hak milik Nomor 577 tahun 2001 untuk tanah sawah Ameihaiduik ; Sertifikat hak milik Nomor 653 tahun 20001 untuk tanah sawah Kulehu ; Sertfikat hak milik Nomor 572 tahun 2001 untuk tanah sawah Balokang ;Bahwa perbuatan Tergugat Il untuk menerbitkan 3 buah sertifikat hakmilik tanah atas nama Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas adalahsuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,khususnya pasal 95 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPPN No.3Tahun 1997 tentang

SertifikatHGU No.2487 (bukti TII.3) yang merupakan satu dari 10(sepuluh) sertifikat pecahan dari Sertifikat HGU Induk No.776dan No.182 ; Bahwa menurut hukum, khususnya Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi tanah yang telahdibukukan oleh Kantor Pertanahan atau telah mempunyaisertifikat, maka peralihan haknya dalam hal ini dengan jual beliharus dan wajib dilakukan di depan PPAT dengan blanko AktaJual Beli yang sudah baku dan dibuat berdasarkan PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPPN

Dalam hal ini,Kaharudin Ongko telah menyerahkan asetnya kepada BPPN antara lainsertifikat objek perkara a quo;133 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan agar perkara a quo menjadijelas, maka sudah sepantasnya Kaharudin Ongko (selaku Penanggung Hutang)dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a guo untuk mempertahankan hakhaknya;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima karena terdapat kesalahan

Amendment I No. 19 (see Exhibit P2), based on:a Assignment of HSBC's credit to Langdale Profits Limited by virtue ofCredit Assignment Agreement No. 02 dated 13" October 2003 (seeExhibit P3) ;b Assignment of Bank Niaga's and Bank Dharmala's credit to BPPN(IBRA), which was further assigned to PT Mahanusa Securities byvirtue of Credit Assignment Agreement No. 6 dated 23"4 January 2003drawn up before Retno Rini P.

Partomuan Pohan, S.H., LL,M., Notaris diJakarta ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 huruf bbahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi Pengalihan piutang Bank Niaga danBank Dharmala kepada BPPN, yang kemudian dialihkan kepada PT MahanusaSecurities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 23 Januari2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P.

Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No : 37/L/2003, yang mana dalambukti surat tersebut telah terjadi pengalihan piutang dari BPPN kepada PT.