Pelelangan asetaset Pemohon Kasasi yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi , Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill yang dibeli olehTermohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, TermohonKasasi VIl, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi IX, Termohon Kasasi Xdan Termohon Kasasi XI adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demihukum ;Alasan ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, agarnantinya tidak terjadi tumpang tindin dalam penjatuhan putusan dalamperkara pidana

selanjutnya saksiPutusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 14menciumi bibir saksi korban dan langsung saksi membuka baju selanjutnyasaksi mencumbu sambil meremasremas payudara saksi korban kembalisetelah itu saksi membuka baju dan membuka branya selanjutnya saksimembuka celana saksi dan setelah itu saksi mebuka androk dan membukacelana dalam saksi korban sambil saksi meremasremas payudara saksikorban setelah itu saksi merebahkan saksi koroban diatas kasur berwarnamerah putih setelah itu saksi tindin

;Bahwa apabila Penggugat menghendaki SHGB No.213 dibatalkan, makaseharusnya Penggugat menjelaskan secara benar dan terperinci,Sertipikat mana yang telah digabungkan yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat ;Bahwa perlu Tergugat II Intervensi kemukakan, Tergugat telah bertindaksesual asasasas pemerintahan yang baik melakukan pemeriksaanterlebin dahulu sebelum menggabungkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 00015, 00017, 00022, 00023, 00024, 00030, 00033, 00044,00210/Desa Dadapan menjadi SHGB

2017,tanggal 15 Desember 2017Jawaban Somasi (Teguran);Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT), Nomor : 48/2018, yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal16 Januari 2018 atas sebidang tanah yang teletak di DesaDadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangisebagaimana SHM NO.273 yang tertulis atas namaMISARI; Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah,tanggal 16 Januari 2018 atas SHM No.273 dengan catatanSHM No. 1273 terindikasi tumpang tindin

Astim Sutisna tertanggal 10 April 2014(Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Undangan kepada Bapak Mahruf, Dkk.tertanggal 10 April 2014 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Daftar hadir para pihak dalam pertemuanMediasi permasalahan tumpang tindin tanah yangterletak di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis(d/n Guntung Payung) tanggal 12 April 2014 (Sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat dari Murjani, S.H. dan Aji Fadlia Umar,S.H.

Saksimemberitahukan tumpang tindin dan juga melaporkan kepadapimpinan. Saksi tidak pernah kenal Astin tidak juga kenal denganisterinya; Bahwa pada wakiu pengukuran pada obyek yang diukur belum adapembangunan pondasi. Saksi tidak tahu mengapa dalambuktiT.lLIntv.115 = P.18 sebagaimana diperlihatkan kepadanya hanyaHeriyanto Limbri yang tanda tangan, saksi hanya menyampaikandata, masalah tanda tangan bukan saksi yang minta.

telah tumpangtindin dengan Setifikat Hak Milik Nomor : 691 Tahun 1990, Kelurahan Langkal,Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan Gambar Situai Nomor : 906tanggal 23 September 1989, luas 1.000 M2: (Penggugat) sehigga terjadidualisme kepemilikan ; 222 n concen ne nn cnn nn nn nn ne ncncnns Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan Negara,dalam perkara ini Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA sehinggatumpang tindin

Bahwa atas penerbitan objek sengketa, Penggugat mengajukan surat untukdiberikan penjelasan dan solusi kepada Tergugat tertanggal 15 Januari 2019 PerihalTumpang tindih sertifikat hak milik (vide bukti surat P1=T31) dan mengajukanpengembalian batas tanah (vide bukti surat P2) yang kemudian Tergugatmenerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan BatasNomor: 57/2018 tertanggal 09 September 2018 (vide bukti surat P8=T32) yangmenunjukkan adanya tumpang tindin dan atas dasar tersebut pada

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara iniMajelis hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari kamistanggal 17 Desember 2020 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut baikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi,Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN TjgTergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Ill Konvensi telahmenunjukkan lokasi dan batasbatas yang sama terhadap objek sengketadimaksud sehingga telah terjadi tumpang tindin

kabur sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak jelas tindakan danyang menjadi dasar hukum apa yang dilakukan Tergugat III Konvensisehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immaterial olehperbuatan Tergugat III Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa dalamgugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikankarena Tergugat IIl Konvensi telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor1223 dan Sertifikat hak Milik Nomor 1225 yang tumpeng tindin

PERBEDAAN BATAS BATAS SEMPADAN TANAHBahwa, dari batasbatas sempadan tanah Tergugat dan Penggugat,tidak ada batasbatas sempadan yang sama, dengan kata lain tidakada keberadaan tanah yang tumpang tindin pada kedua Sertipikattersebut;b).

PERBEDAAN BATAS BATAS SEMPADAN TANAHBahwa, dari batasbatas sempadan tanah Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi,tidak ada batasbatas sempadan yang sama, dengan kata lain tidakhalaman 55 dari 100 Putusan Nomor 52/Padt.G/2018/PN Bkn.ada keberadaan tanah yang tumpang tindin pada kedua Sertipikattersebut;b).

pada halaman 4 poin 7 dari surat gugatannya yangpada intinya menyatakan Bahwa, dengan peristiwa penyerobotan tanahmilik Penggugat tersebut, maka Penggugat telan melaporkan Tergugat dan Tergugat II kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) pada tanggal 27Maret 2018.00... 0... cece cece ee eee ee eee eee eeeBahwa atas dalil Penggugat tersebut dapat kami jawab sebagai berikut :Bahwa Penggugat tidak mengerti dan memahami arti tumpang tindih fisikdengan penyerobotan tanah, apabila benar terjadi tumpang tindin

penguasaan fisik masingmasing pihak di lapangan; Tanda kuning itu batas sesuai sertifikat Hak Milik Penggugat; Tanda biru batas sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2869; Tanda merah yaitu batas Sertifkat Hak Milik Nomor 2923; Penggugat sudah membangun tembok sebelum para Tergugatmembangun tembok;Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Kpg Dari hasil pengukuran, masingmasing pihak sudah menguasai sesuaidengan sertifikatnya masingmasing jadi tidak ada penyerobotan; Terjadi tumpang tindin

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, dari bidang tanah yangdimohon Sertipikat Hak Milik Nomor : 390/Buaran, Sertipikat Hak MilikNomor : 545/Buaran dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 287/Buaran,belum dapat dinyatakan telah terjadi tumpang tindin sebagaimanadimaksud dalam gugatan Para Penggugat, sebab dalam pelaksanaanpengukuran terhadap bidang tanah dimaksud oleh Para Penggugat,Halaman 43 dari 93 Halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2017/PTUNSRG10.11.dalam pelaksanaannya Tergugat harus memenuhi ketentuansebagaimana

Sedangkan pihak Tergugat II Intervensimelalui Jawaban tertanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan GugatanIntervensi / Tussenkomst yang pada pokoknya menjawab (Majelis Hakimmengutip) bahwa secara hukum yang patut dipermasalahkan dan yangmenjadi obyek sengketa adalah Sertifikat tanah milik Para TergugatIntervensi karena diterbitkan dalam kondisi bertumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Orang lain sebelumnya yaitu Sertifikat tanah milik ParaPenggugat Intervensi yang telah ada lebih dahulu.

PENDAHULUANBahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara quad non dilanjutkan, makaTergugat akan menyampaikan beberapa fakta yang harus diketahui olen MajelisHakim dalam perkara in casu yaitu: Bahwa permasalahan atas tumpang tindin kepemilikan tanah miliktergugat dengan tanah milik Penggugat berawal sejak bulan November2015, dimana pada saat itu Penggugat dan rekannya bernama Imardinitelah mengganggu lahan milik Tergugat dengan menggunakan alat beratHalaman 7 dari 35 Putusan perdata gugatan Nomor 139/Pdt.G

;Bahwa Checking sertifikat itu atas dasar ada perdamaian dan membayarRp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah ) dipotong kasbon dan memintake pihak Pak Abdul Rasyid Shaleh untuk menyiapkan legalitas untuktransaksi tersebut yaitu checking dan keterangan waris atas namasanwasih tersebut, cuma sampai saat ini checking tersebut belum selesaikarena menurut informasi Notaris, itu tumpang tindin dengan tanahangkatan udara ;Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan

EWF, maka pihak atau orang tersebut harus berhadapandengan Terdakwa, selanjutnya supaya penjualan tanah dapat meyakinkan PT.KK bahwa tanah tersebut tidak terjadi tumpang tindin penguasaannya,Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Zaki menentukan tentang letak tanahyang sudah diganti rugi oleh PT. EWF dan kemudian dibuat dalam bentuk :berita acara surat pernyataan / penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayahDesa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenanguntuk mengadili Perkara a quo.03.1Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dalam gugatannyayang juga mendalilkan memperoleh hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 romawi IVangka 1 adalah menyangkut Kepemilikan atas tanah yangtumpang tindin dengan Kepemilikan atas tanah TergugatHalaman 36 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN.SMD03.203.3Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak MilikNomor

ruang wilayah HTIyang akan dialokasikan bagi masyarakat serta Peraturan bersama 4 Kementrian(PU, Kehutanan, BPN dan Kemendagri) menetapkan Permen no PB. 3/2014tentang penyelesaikan hak hak rakyat di kawasan hutan, yang melibatkanmasyarakat desa sebagai anggotanya juga memerlukan dokumen perijinan inidalam format shp yang dapat diakses publik secara cepat oleh tim IP4T yang dikoordinir BPN disetiap kabupaten dgn merujuk pada ajuan masyarakat, untuksegera menetapkan status 30.000 desa yang bertumpang tindin

Turut Terugat melakukan pengukuran lokasi atas tanah Penggugat yangtidak dihadiri sendiri oleh Penggugat dengan hasil pengukuran lapangantertuang dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Agustus 2018;Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 Kantor Polisi DaerahBener Meriah berkesimpulan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3)berdasarkan surat SP2HP Kepolisian Resor Bener MeriahNomor:B/263/XII/2015/Reskrim dan menyarankan untuk terlebin dahulumenempuh jalur perdata karena terdapat tumpang tindin

Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017yang lain, yakni asas kepastian hukum (Legal Certainty);Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguandan tidak terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanperpajakan bagi Wajib Pajak;bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG PROJECTmemiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalamketentuan

Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin DenganWilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk;2.

PT.Pandu Citra Mulia selaku pemegang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapbkan dalam IUPserta Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa dalil Penggugat dari aspek subtansi menyatakanapabila Bupati Kolaka Utara menganggap Penggugat telah melakukanpelanggaran administratif yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam IUP danPeraturan PerundangUndangan atau terjadi tumpang tindin dengan wilayah PT.Vale Indonesia Tok, maka seharusnya Bupati Kolaka Utara terlebin dahulumenyampaikan

dimaksud pada lembar pendaftaranpertama masingmasing sertifikat dimaksud mencantumkan nimor indukbidang (NIB) yang tidak sama yaitu nomor : 10.26.08.05.19399 dan10.26.08.08.13884 tetapi fakta dilapangan objek sengketa aquo sertifikat hakmilik penggugat berada dibidang lokasi yang sama artinya dalam hal inimajelis hakim berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi tumpangtindin secara keseluruhan terhadap bidang tanah bagian sertifikatsertifikatdimaksud.Bahwa terkait fakta hukum telah terjadi tumpang tindin

Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat sampai V menolaktegas dalil Penggugat dalam poin 9, 10,11 halaman 11 dan jugapada poin 10, 11, 12, halaman17 dalam Posita Gugatan yangmenyatakan mengenai adanya keterangan dan pengakuan dariTergugat XIV yang pada intinya menyatakan bahwa terdapattumpang tindin secara keseluruhan antara Sertifikat Hak MilikNomor 2639/Desa Jatibening terdaftar atas nama BENNA RIASIANTURI seluas 955 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor4878/Jatibening Baru atas nama Ny.

Bahwa TERBANDING sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalampertimbangan pada halaman 10 paragraf ke 4 mengenai adanya tumpangtindin kepemilikan dengan menyebutkan :Menimbang bahwa dari fakta yang telah diakui kebenarannya olehPENGGUGAT dan TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT iil,TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V tersebut hubungannya dengan hasilpemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telahadanya tumpang tindin kepemilikan atas tanah yang diakui sebagai milikPENGGUGAT dan sebagai

Tiwa MudaContractor) sebagaimana tersebut dalarn Akta Notaris Nomor 1tanggal 02 September 1981 yang tercantum luasnya 15 Ha dantanah objek sengketa letaknya tumpang tindin dengan tanahTergugat (/n casu Termohon Peninjauan Kembali I/semulaTermohon Kasasi I/Pembanding Il /In Casu PT. Tiwa MudaContractor) sebagaimana Gambar Situasi Nomor 385sebtanggal 7 Juli 1979, maka Tergugat mengajukan keberatanatas usaha Penggugat (/n Casu Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding /n casu PT.

Putusan Nomor 265 PK/Pdt/20142.1.11.3.2.1.11.4.tumpang tindin dengan tanah Penggugat (/n casuPemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding /n Casu PT. Yakin Gloria) sendiri (SertifikatHGB Nomor 1286/ Papanggo dan 1287/Papanggoatas nama PT. Yakin Gloria (In Casu PemohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) atau dengan kata lain, bahwahak Penggugat (/n casu Pemohon PeninjauanKembali/ semula Pemohon Kasasi/Terbanding /n casuPT.

Bahwalahan Penggugatsebagaimana diterangkan dalam SuratKeterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/024/SKPT/TB/ 2019tanggal 21 Januari 2019tumpang tindin dengan Objek Sengketa SHM No.1632/2020 milik Tergugat II IntervensiTanggapan : Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah dari sebidang tanahsebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1632/Keramasan,terbit tanggal 06 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 870/Keramasan/2020tanggal 16 Januari 2020; seluas 8.176 M2 (delapan ribu seratus

KantorPertanahan Kabupaten Muara Enim hanya dapat melakukan pemberianhak dan melakukan pendaftaran hak atas tanah seluas 35.310 M2 (tigapuluh lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diterangkandalam Seripikat Hak Milik Nomor : O0036/Desa Tanjung Baru tanggal 20Juni 2019, Surat ukur Nomor 60/Tanjung Baru /2019 tanggar 20 Juni 2019:sedangkan selebihnya, seluas + 9.826 M2 (sembilan ribu delapan ratusdua puluh enam meter persegi) tidak dapat diterbitkan hak atas tanahnyakarena terindikasi tumpang tindin