Ditemukan 1347 data
Terbanding/Penggugat : Gunawan
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
Turut Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Komitmen PPK Terbanggi Besar Simpang Pematang II
44 — 22
ADP kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu PTPN VII yangmemenangkan lelang terhadap lahan PT.ADP tersebut;bahwa setelah terjadi peralinan hak tersebut lalu Tergugat III melakukanperubahan Sertifikat Hak Guna Usaha yang tadinyaSertifikat Hak GunaUsaha Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT.ADP berubah menjadiSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT.Perkebunan Nusantara VII dengan luas lahan 2.436, 16 hektar yangtermasuk objek gugatan seluas 4 hektar termasuk bagian/kesatuandengan
Terbanding/Penuntut Umum : RIANA DEWI, SH
186 — 83
M.H.beralamat di Jalan Sulkawesi RT 60 No. 14 Kelurahan Karang RejoKecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 001/APH/Pid/2020/Bppn tanggal 07 Januari 2020;Kemudian surat Kuasa tersebut dicabut dengan surat 29 Januari 2020 danselanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. MANGARAMAIDLANDO GULTOM, S.H.M.H. 2. SAPTO HADI PAMUNGKAS, S.H., M.H.3. NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H., 4. SAEFUL AL FATAH, S.H. 5.Halaman 1 dari 23 hal Put.
87 — 57
. ; Bahwa Sepengetahuan saksi upaya dari Tergugat untuk menuntutHaknya kepada Pihak pengembang karena sudah membayar 70% yaitu Tergugat sering ajak saksi, dan diajak ke Marketing GDCuntuk menanyakan bagaimana status rumah Tergugat tetapi20tidak ada jawaban yang pasti, dan pernah menanyakan kepadaBank Artha Graha dan BPPN.;e Bahwa saksi tahu reaksi dari Penggugat yang saksi tahu Cuma janjijanji saja tidak ada kejelasan.;e Bahwa saksi tahu rumah belum diserahkan oleh Penggugat kepadaTergugat.
102 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jelas terdapat fakt a/buktibukti yang menyatakan bahwakeberadaan Penggugat di obyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklahberdasarkan penyerobotan sebagai berikut: Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN Nomor .771/2/279/09/HT/2002 tanggal 8Maret 2002:4.
224 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya, dan Terdakwa UMAR ZENmenjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu :e Umar Zen (Terdakwa) : 70 % ;e PT. Terang Kita ndah Tama : 30% ;e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya Terdakwa UMAR ZEN menjabatsebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu : Umar Zen (Terdakwa) : 10%. PT. Terang Kita Indah Tama : 30 %.e Pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT. Aluco berdasarkan akta notarisEddy Muljanto, S.H. dan menjabat sebagai Direktur Utama ;e Pada tahun 2009 PT.
Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan akta notaris Marijke J. Patilaya, dan Terdakwa UMAR ZENmenjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu :e Umar Zen (Terdakwa) :70 %.e PT. Terang Kita Indah Tama :30 %.e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
38 — 13
perkara sudah punyaketerangan hak milik;Bahwa saksi tahu objeknya yaitu sebelah selatan Jalan ArfinAhmad (dalam konsolidasi) dan sebelah Barat bersebelahandengan tanah Kartini dengan ukuran 80 meter, sedangkansebelah utara berbatas dengan Jalan Arifin Ahmad denganukuran 25 meter dan sebelah Timur bersebelahan dengantanah Agianto dengan ukuran 80 meter;Bahwa status tanah tersebut setelah jadi hak milik tidak adapermasalahan dengan pihak lain;Bahwa surat tanah tersebut dipegang oleh Tergugat ;Bahwa BPPN
RIFAI FAISAL, SH
Terdakwa:
JULKARNAIN Als IJUL Bin Alm HASIM
19 — 4
Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu) rupiah.Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bppn Bahwa ia terdakwa JULKARNAIN Als IJUL Bin (Alm) HASIM pada hariMinggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 20.30 Wita atau setidaktidaknyapada
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPPN Permai Blok C, Nomor 8, Balikpapan;Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi akan melaksanakan putusanperkara ini tepat waktu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepadaMajelis Hakim perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensimembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusanperkara ini, sejak diperingati hingga dilaksanakan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon
86 — 35
BANK UMUM NASIONAL.BahwaSesuai dengan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kantor Medantanggal 13 November 2000 No : PPH1152/LGLCP/Mdn/BPPN/I100pembebasan hak Tanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapus.Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh LIBNA SUSANTY,SH.No. 170/2005, tanggal 26 September 2005, Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut beralih haknya kepada PT.
PPH1152/LGLCP/Mdn/BPPN/I 100,PembebasanHak Tanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan.Akta Jual Beli yang dibuat oleh LINA SUSANTY, SH No. 170/2005, tanggal26 September 2005, Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut beralih haknyakepada PT SEJAHTERA LILYANA JAYA.penerbitan Sertifikatsertifikat dimaksud tertanggal 29 Desember 1989tersebut telah sesuai dengan prosedur dan Tata Cara yang diatur dalam PP 10/1961Tentang Pendaftaran Tanah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 19Tahun 1987
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 19 K/TUN/2007oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doll, Bambang & Sudarmadjisebagai auditor Independent ; Discount Kendaraan :Kebijaksanaan mengenai Fasilitas Kendaraan hanyamerupakan kebijaksanaan yang bersifat one time police ( yangberlaku pada saat tertentu/bukan seterusnya), lagi pula kalaupunberlaku pada saat itu Discount terhadap kendaraan pun tidak dapatdiberikan karena BPKB ada pada Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) sebagai penjamin hutang, dan kendaraan dimaksudmasih merupakan kendaraan
254 — 36
BPPN, hak atas piutang BankIndonesia kepada PT Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dari BankIndonesia kepada Pemerintah.Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 25/1999 jo.
BPPN (T.III,IV2);Foto copy Berita Acara Serah Terima Aset PT. Sejahtera Bank Umum (DL)antara Tim Likuidasi PT. Sejahtera bank Umum (DL) dengan DepartemenKeuangan Republik Indonesia (T.III,IV3)Foto copy Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 731, tanggal 15 Agustus2007 (T.III,IV4);Foto copy Surat PUPN Cabang Sumatera Utara No. SP3N587/PUPNC.0201/2008 tanggal 14 Pebruari 2008 kepada Direktur JenderalKekayaan Negara (T.III,IV5);Foto copy Surat Panggilan No.
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai Bukti dan Fakta Hukum Adanya Surat Setoran Pajak(SSP) asli dalam masa Desember 2011 dengan Kode Akun Pajakdan Kode Jenis Setoran 411211.100 yang disetor tanggal 16Desember 2011 dengan nilai Rp. 3.500.640.000,"dimana telahdilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dalam laporan Surat Pemberitahuan Masa PPN MasaPajak Desember 2011 (formulir SPM PPN 1111) dilaporkan padaKolom B Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar di huruf BPPN disetor dimuka dalam Masa Pajak
32 — 18
kepadaPenggugat yang dilampirkan pada waktu mengajukan pinjaman ; Bahwa saksi mulai kerja di bank seri partha sejak tahun 1989 dan pensiun tahunBahwa saksi tidak pernah mendengar / tidak tahu Tergugat pinjam uang kepadaPenggugat ; Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat dibank tersebut diberikan kepada tergugat ; Bahwa sebelum tahun 1996 kan harus dihipotik, lalu karena faktor kepercayaansehingga hanya dibuatkan SKMH (Surat Kuasa Menguatkan Hipotik dan belumdidaftarkan ke BPPN
Terbanding/Tergugat II : Ny. ZUBAIDAH
Terbanding/Tergugat I : WINARNO
127 — 64
., Notaris di Jakarta;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 huruf b bahwaPenggugat mendalilkan telah terjadi Pengalihan piutang Bank Niaga danBank Dharmala kepada BPPN. yang kemudian dialihkan kepada PTMahanusa Securities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H.
Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No:37/L/2003, yang mana dalam bukti surat tersebut telah terjadi pengalihanpiutang dari BPPN kepada PT.
109 — 62
., Notaris di Jakarta;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 huruf b bahwaPenggugat mendalilkan telah terjadi Pengalihan piutang Bank Niaga danBank Dharmala kepada BPPN. yang kemudian dialinkan kepada PTMahanusa Securities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihnan Piutang No. 6tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H.
Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No:37/L/2003, yang mana dalam bukti surat tersebut telah terjadi pengalihanpiutang dari BPPN kepada PT.
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
NICE PUNTTY PROPERTINDO, tanahtersebut tumpang tindih dengan hasil Pelelangan yang dilakukan oleh BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tahun 2003 melalui CESSIE dihadapan Notaris CHARLIES di Jakarta ;Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Karyawan KoperasiKimpraswil / PU Riau dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun2004 sampai dengan sekarang tahun 2010 masih dalam penguasaanPemohon Kasasi/ Terdakwa ;Bahwa Karyawan Kimpraswil / PU Riau sejak semula berperkara denganPemohon Kasasi
194 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Dagang Nasional yang kemudian diambil alin oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional/BPPN dan kemudian di cessiekankepada PT. Putra Mandiri Finance/PT.PMF (20 Februari 2004) ;c. PT. Pardie Jaya Chemical ;d. PT. Indo Summit Logistic (PT. Bekasi Container Terminal) sekarangPT. Sumisho Global Logistic Indonesia/PT. SGLI ;e. PT. Telkom Serang ;2. Bahwa pada waktu verifikasi terakhir/insolventietanggal 14 Juni 2001 tersebut belum ada tagihandari Direktorat Jenderal Pajak qq.
70 — 15
Menhut Nomor: 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin HGUkepada PT.ILCM;bahwa saksi baru saja mengetahui apabila tanah lokasi yangdijual oleh para Terdakwa tersebut masuk dalam wilayah HGUPT.GPA;bahwa saksi mengetahui apabila PT.GPA mendapatkan tanahtersebut karena memenangkan lelang dari BPPN sekitar tahun2001 yang sebelumnya adalah milik PT.ILCM yang mengalamikrisis sehingga asetnya disita oleh BPPN;bahwa saksi mengetahui apabila tanah sengketa tersebut tidakboleh dijualbelikan kepada pihak lain, akan
25 — 8
Bahwa, selanjutnya pada tahun 2016, Pemohon telah mengajukanpermohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan AgamaBalikpapan, berdasarkan dengan adanya Perkara Nomor134/Pdt.G/2016/PA Bppn dan diputus pada tanggal 14 Juni 2016 Masehi,bertepatan dengan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, denganamar putusannya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, dan halyang tak mampu direalisasikan oleh Pemohon adalah dengan adanyaputusan pada tingkat banding, dan di dalam gugatan rekonvensi Pemohontidak
PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE
Tergugat:
PAULUS TUNGGUL ARIONO
136 — 49
MENGADILI:
- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah/patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
- Perjanjian Jual-Beli Dan Penyerahan Piutang yang dibuat pada tanggal 8 Juni 2000, Nomor : SP-74/BPPN/