perhitungan lapangan PekerjaanPembangunan Jembatan Jalan Merdeka Kabupaten Boalemo Tahun 2011yang dilakukan oleh ahli Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, yangkemudian dikuatkan dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Gorontalo dengan rincian sebagaiberikut: 1) Jumlah seluruh pembayaran dari kas daerahsesuai SP2D kepada PT.Buana Cipta (setelahdipotong Pajak (PPN/PPH)Rp.441.354.408,00 2) Nilai pekerjaan yang dilaksanakan PT.BuanaCipta sesuai spesifikasi Tekhnis

Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis yang telah berulangulang diberikan;14f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu betonrendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis;g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadikasus;h.

Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis yang telah berulangulang diberikan;f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu betonrendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis;g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadikasus;h.

Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;

DAU) tahun 2011;

Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLSBJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimodengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untukkeperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis

pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan JasaPemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 olehBendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yangdiminta senilai Rp. 127.050.000, (Seratus dua puluh tujuh juta lima puluhribu rupiah);20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasanomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis

PembayaranLangsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimodengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012tanggal 24 Mei 2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) KabupatenYalimo dengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis

pengadaanPLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado denganjumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000,(seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);3520) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barangdan Jasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatanpengawasn tekhnis

No. 104 PK/Pid.Sus/2016Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pasca Bencana AlamTahun Anggaran 2009, dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawanselaku Direktur Utama PT.

2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satumiliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga pulun sembilan ribu rupiah);Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksildfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu Jalan Semarak Ill, Kelurahan Bentiring,Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T.bin (Alm) Saroni Kaum selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satumiliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIdfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 319/Pdt.P/2017/PA.LLGMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku Il edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006

Menyusun petunjuk tekhnis bidang pemerintahan desa pengelolaankeuangan desa;c. Menyusun pedoman tekhnis pengeloaan DD dan ADD;d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraanpemerintahan desa;e.

yaitu WAHYUALI DAMA sehingga dapat dilakukan pencairan Dana Alokasi DanaHal. 14 dari 50 No. 60/Pid.SusTPK/2018/PN.MksDesa (ADD) tahap II.Bahwa kwitansi penyerahan uang dari bendahara lama yaitu ANWARkepada kepala desa lama yaitu WAHYU ALI DAMA, uang tersebutsaksi tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh kepala desa lama yaituWAHYU ALI DAMABahwa Kepala Desa paling bertanggung jawab atas pengelolaankeuangan desa (DD / ADD), meskipun yang berhak dalam mengelolakeuangan desa yaitu TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis

di Dinas Sosial Pangkep Tahun 19911993Kepala Sub Kesejahteraan sosial di Dinas Sosial PangkepTahun 19931995Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas sosial PangkepTahun 19952000Kepala Sub Bidang Bencana Alam Di Dinas Sosial PangkepTahun 20002006Kepala Bidang Pengkajian dan Penelitian di BAPPEDAPangkep Tahun 20062007Staf pada Inspektorat Pemerintahan Daerah Pangkep Tahun20072009Auditor Madya pada Inspektorat Pemerintahan DaerahPangkep Tahun 2009sekarang Bahwa tugas saksi yaitu sebagai pengendali tekhnis

Tim yang memeriksa terdiri dari 3(tiga) orang, saksi selaku pengendali tekhnis, pak AFWAN ketuaTim, dan Pak MOH.

Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan BalaiBenih Ikan di Kecamatan talamau diperoleh beberapa fakta pekerjaanyang tidak sesuai dengan kontrak serta berdasarkan hasil kajian danevaluasi Tekhnis Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 April 2014 sebagai berikut := Pekerjaan Kolam : masih banyak tumpukan batu yang belumdibersihkan, radius 1 meter persegi dari as bangunan.

Nellyarwisma menunjuk Mirza Fadli, S.Pi (terdakwa Il)sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/08/SKDINKP/2012 tanggal 07Maret 2012 menggantikan pejabat sebelumnya yaitu LUTHFY,S.Pi.,M.Si.

Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunanBalai Benih Ikan di Kecamatan talamau diperoleh beberapa faktapekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak serta berdasarkan hasilkajian dan evaluasi Tekhnis Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 April 2014 sebagai berikut : Pekerjaan Kolam : masih banyak tumpukan batu yang belumdibersihkan, radius 1 meter persegi dari as bangunan.

Muldecon Graha Adhyaksa yang diajukan olehEffendi Sefrial, ST berdasarkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) tanggal 07 Maret 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Luthfi, S.Pi.,M.Si. Bahwa kemudian, terdakwa drh.

Nellyarwisma menunjuk MirzaFadli, S.Pi (terdakwa Il) sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012 menggantikan pejabatsebelumnya yaitu Luthfy, S.Pi.

Yudiono datang ke saya dan bilang mau mengurus limbah ;Bahwa ketika Yudiono datang, Terdakwa kebetulan datang dan kata Terdakwangomong masalah limbah, lalu kenalkan dan saksi bilang bukan perintah untukdilaksanakan sesuai prosedur ;Bahwa ketika ketemu Yudiono bilang banyak bantu RSUD untuk mengolahBahwa awalnya saksi tekankan harus sesuai prosedur kemudian berikutnyaTerdakwa dengan Yudiono koordinasi sendiri ;Bahwa kemudian ada nota dibuat dari Terdakwa yang isinya memenuhi syarat ;Bahwa secara tekhnis

langsung ke Direktur ;e Bahwa pengambil keputusan kemana dibuangnya sampah adalah Terdakwa ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar karenaTerdakwa diperintah saksi untuk dibuang ke Yudiono dan Terdakwa bukan pengambilkeputusan ; 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn10 Saksi NOER ROCHMAWATI, M.SI., AK dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara denganterdakwa ;e Bahwa secara tekhnis

dan tidak bisadilimpahkan ;e Bahwa saksi tahu informasi tentang penumpukan sampah ;e Bahwa saksi tidak tahu apakah RSUD sudah punya ijin pengelolaan limbah ;e Bahwa setahu saksi tidak ada surat peringatan dari BLH ;e Bahwa Terdakwa pernah menghadapkan YUDIONO ke kantor saksi dandisodorkan ke saksi bahwa ijinnya lengkap ;e Bahwa saksi lupa apakah terdakwa pernah menyodorkan tes PT KAM; e Bahwa saksi tidak tahu jenis sampah dibawa kemana ;e Bahwa penunjukan pengelola sampah limbah RSUD itu secara tekhnis

B60/E/E/JP/01/2002 perihal pedoman tekhnis yangdidalamnya mengatur penegakan hukum Lingkungan Hidup dimulai jika telahdilakukan aparat berwenang memberikan sanksi atau antara pelanggar danmasyarakat jadi korban telah diupayakan tapi tidak bisa dan dalam kategoripelanggaran berat ;Bahwa yang bertanggung jawab jika ada kesalahan pengelolaan limbah adalahpenanggung jawab usaha atau kegiatan yaitu direktur atau direktur utama ;Bahwa dalam peraturan pelaksanaan mengatur hukum administrasi, karena seluruhindustri

memoribanding Pembanding I /Terbanding II;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I /Terbanding IT dan permohonan banding Terbanding I /Pembanding II sebagaimanatersebut diatas, adalah terhadap perkara yang sama putusan Pengadilan Agama MedanNomor 247/Pdt.G/2015/PAMdn, tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengantanggal 13 Ramadhan 1436 hijriyah, dimana permohonan banding yang satu denganyang lainnya saling terkait, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medanberpendapat bahwa tekhnis

Msc dan diketahui oleh Manajer tekhnis PengujianProduk terapetik Narkotik Obat Traditional, kosmetik dan ProdukKompliment Dra.

Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkanbahwa hak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklahbertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam

Manager Tekhnis Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Pontianak. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan BNNDi jalan MT.

(Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping)atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatifmengandung Amphetamine () telah dijadikan sebagai alat bukti yangmenunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali.Hal. 9 dari18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015Bertitik tolak dari surat bukti hasil pemeriksaan Laboratorium KesehatanDaerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Doping dan KesehatanMasyarakat tanggal 29 Maret 2011, karena

(Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping)atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatifmengandung Amphetamine () telah dijadikan sebagai alat bukti yangHal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015menunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali.Bahwa suatu bukti lagi telah terjadi pula kekeliruan Judex Facti yangmenyatakan bahwa hasil pemeriksaan golongan Amphetamine () berpendapatbahwa justru semakin memperkuat keyakinan

sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa Budi Nuryanto sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkandan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1Putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PN.Bgr.Hal 13 dari 18 halaman.14diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

menunjukkepada Budi Nuryanto yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa Budi Nuryanto sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkandan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis,dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. MengandungMethamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan (satu) padaLampiran Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa M.

Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis,dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. MengandungMethamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan (satu) padaLampiran Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi M.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMpar pard qj fi7200ri0s1360slmult1widctlparfaautorinOlinOitapOpararsid9987858f1fs24langOlangfe 1033langnpOinsrsid9987858Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I danPemohon IJ telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondotanggal 20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbatnikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;par Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon I danPemohon I telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kendit, KabupatenSitubondo dengan Nomor:

Pasal 1 ayat 2.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdan melanggar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09 /1993 Pasal 1 butir 2.Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdan melanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKSPer.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan LelangPasal 6 ayat 5 poin e.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdan melanggar Peraturan

Per.03/KN/2010Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKSTentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 ayat 5poin e salinan foto copy bahwa debitur wanprestasi berupaperingatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditur6. Bahwa tindakan Tergugat yang langsung melakukan lelang haktanggungan di atas Objek Sengketa bertentangan denganPeraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 ayat26 menyangkut Restrukturisasi kredit.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar danberdasarkan hukum dengan alasan :Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dana yang sudahtertampung pada APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018 tidak bisadicairkan karena syarat administrasi tidak diserahkan dan dilengkapikepada Tergugat diantaranya :1) Addendum Diperlukan penjelasan tekhnis alasan dilakukannya Addendum ,karena hal tersebut akan berpengaruh dan menjadi dasardilaksanakannya Addendum II2) Progres Pekerjaan Akhir Tahun Anggaran

2017Diperlukan sebagai bukti pelaksanaan dari dana uang muka 30% dariNilai Kontrak Pekerjaan3) Addendum IIDiperlukan penjelasan tekhnis alasan dilakukannya Addendum Il,karena hal tersebut akan berpengaruh dan menjadi dasardilaksanakannya Addendum III4) Addendum IIIDiperlukan penjelasan tekhnis alasan dilakukannya Addendum III5) Laporan AndalLaporan Pelaksanaan Pekerjaan6) Laporan RKLDiperlukan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup7) Laporan InvoiceDiperlukan Laporan Pelaksanaan Anggaran yang

Pasal 1 ayat (2) bahwa PIHAK KEDUA bersedia mengirimkan barangtersebut sampai ke lokasi yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA danakan dikembalikan juka diketahui barang tersebut tidak sesuai denganpesanan dan spesifikasi Tekhnis.. Pasal 2 ayat (2) Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUAdilancarkan cash setelah barang sampai di lokasi..

Raja Mas Agro adalah sebagai berikut : No.Uraian PekerjaanSpesifikasi Tekhnis Penyediaan EntresPenyambungan Entres lS. Jumlah entres 4.000.000 batang2. Berasal dari cabang pohon plagiotrop yaiterlalu tua dan tidak terlalu muda (semi hadari pohon induk yang telah disertifikasi oleKlon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2.Entres digunakan sudah bersertifikat dan be4. Memiliki tunas aktif pada setiap ketiak daunadanya tonjolan kecil atau biasa disebut bac5. Entres bebas dari VSD..