faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

barangbarang bukti tersebut akanditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan judi;Hal hal yang meringankan : Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraPemohon mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi telahmenerapkan ancaman pidana minimal secara mutlak atau absoluteterhadap perkara Pemohon dengan alasan untuk Kepastian Hukum ;Bahwa pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas terlihat padaPutusan Pengadilan Militer IIl13 Madiun halaman 19 yang intinya MajelisHakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukanoleh Oditur Militer yang menuntut pidana denda

sebesar Rp. 2 jutakepada pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan pidana denda kepadaPemohon sebesar Rp. 1 Milyar sesuai ancaman pidana minimal dalampasal 114 UndangUndang Narkotika, selanjutnya pertimbangan MajelisHakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannyapada halaman 16 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penjatuhanpidana di bawah minimal yang telah ditentukan oleh UndangUndang adalah bertentangan dengan kepastian hukum karena UUtelah menentukan secara limitatif dan tidak

sesuai dengan asaskemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Selanjutnya putusan Banding tersebut dikuatkan oleh putusan KasasiMARI ;Bahwa penerapan ancaman pidana minimal secara absolut/mutlak yangtidak mempertimbankan sifat dan hakekat serta motif sebuah perkara,dalam hal ini perkara Pemohon menunjukkan kekeliruan Hakim yangnyata dan bertentangan dengan :a.

Bahwa penerapan ancaman pidana minimum khusus menurut MARIbukanlah suatu keharusan, sebagaimana Hasil Rakernis MARItanggal 9 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Hakimdapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khususdengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukumyang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifatkasuistis dan tidak berlaku umum, selanjutnya Ketua MARImenyatakan bahwa Hakim bukan hanya corong dari undangundang,tapi Hakim juga harus

Bahwa dalampraktek penerapan ancaman pidana minimal telah terjadiyurisprudensi melalui putusanputusan baik dalam perkara tindakpidana korupsi maupun narkotika dimana pengadilan telahmenjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman pidana minimalkhusus, diantaranya terhadap puusan : (untuk selanjutnya mohonperiksa Memori Kasasi Pemohon halaman 11) ;1. Putusan PN Semarang atas nama Terdakwa Mardijo Ketua DPRDJateng Periode 19992004 dalam perkara Korupsi penyelewenganAPBD 2003 senilai 1, 4 M ;2.

alasanHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN.Nbapembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang

Hukum Pidana dikatakanbahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannyasangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlumemisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwaHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN.Nbapemisahan tersebut sematamata demi pertumbuhan dan perkembangan anaksecara

No. 698 K/Pid.Sus/2013menyebutkan Pidana Penjara, Pidana Kurungan atau Pidanan Denda yangdapat dijatunkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak satu perduadari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini berlaku jugadalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (yurisprudensi tetap) ;Bahwa menurut kami ketika Hakim menjatuhkan putusan dalam suatuperkara yang belum diatur dalam perundangundangan, maka Hakim tersebutdapat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Sedangakan dalamperkara ini, peraturan yang mengaturnya sudah ada yaitu UndangUndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak khususnya Pasal 26 ayat (1) yangmenyatakan :Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada anak nakal sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua darimaksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;Sementara pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 111ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yangmenyatakan :

Bahwa dengan tidak diberikan tembusan surat perintah penangkapankepada keluarga Para Pemohon, mengakibatkan keluarga Para Pemohonsulit untuk melakukan pembelaan diri bagi Para Pemohon, terutama ParaPemohon disangkakan dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 e dan atau2 e KUHP dengan ancaman pidana penjarapaling lama 10 (Sepuluh) tahun.d.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) yang menyatakan: Dalam hal tersangka atau terdakwadisangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih atau bagimereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun ataulebin yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yangbersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilanwajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.b

Bahwa pemeriksa para Pemohon tidak sah dan cacat hukum karenaPemohon tidak didampingi Penasehat Hukum sesuai ketentuan Pasal56 ayat (1) KUHAP karena ancaman pidana perjudian sebagaimanadimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1e dan atau ke 2e KUHPidanayang diancam selama 10 tahun Penjara.Il. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP 1184 IX 2018 SPKT"I, TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018, YANG MENJADI OBJEKPRAPERADILAN.1.

dan dalam perkara ini Terdakwa belum mendpat keuntungan;Perbuatan Terdakwa berpotensi terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi diwilayah Nagari Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarap;Bahwa selain itu alasanalasan kasasi a quo hanya berkenaan denganpenentuan berat ringannya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa, haltersebut adalah wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancamanpidananya atau kurang dari batas minimum ancaman

pidana yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidakmemberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalammenjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukuptentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;Hal. 6 dari 9 hal.

Iniberarti ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tidak dapat diatur di luarketentuan UndangUndang pidana. Ketentuan pidana tidak diperbolehkandiatur dalam Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur, KeputusanWalikota/Bupati dan sebagainya.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) PeraturanMenteri Perdagangan RI No. 15/M.Dag/Per/4/2013, hanyalah merupakanpelanggaran/ kejahatan yang tidak jelas sanksi pidana penjara dandendanya;Seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perkara a quo kepersidangan karena tidak ada atau jelas ancaman pidana penjara maupundenda dalam ketentuan UndangUndang No.7 tahun 1955;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari MajelisHakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapitidak

pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini usianyamasih dibawah umur (usia 13 Tahun Anak ), akan tetap karena telahterbukti melanggar Pasal 1 angka 2 huruf (a) dan (b) Undangundang Nomor3 Tahun 1997...I3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dapat disebut sebagai AnakNakal dan harus dijatuhi pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1)Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa ancaman

pidana yang ditentukan dalam Pasal 81ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakadalah ancaman pidana paling lama dan paling singkat, sedangkan Pasal 26ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan pidana penjaraterhadap anak nakal dapat dijatuhkan paling lama (paling banyak) % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dantidak menentukan terhadap ancaman minimumnya, namun demikian MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan % (satu

.> Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidakmempertimbangkan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwaadalah Tindak Pidana yang sudah sangat meresahkan atau extra ordinarycrime atau kejahatan yang sangat luar biasa serta merupakan salah satuancaman serius bagi kehidupan Bangsa;Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan selama 2(dua) tahun tidak memadai dilihat dari ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat(1)

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tenatang Narkotika yaitu pidana penjara selama paling ringan 5(lima) tahun dan ancaman pidana maksimum 20 (dua puluh);Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak menimbulkan efekjera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkanakan mengulangi perbuatannya dan putusan Hakim tersebut juga tidakHal. 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 1486 K/PID.SUS/2017mempunyai daya tangkal terhadap orangorang terhadap bahaya

Ancaman pidana penjara dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 paling rendah 4(empat) tahun sedangkan Judex Facti menjatuhkan pidana penjara kepadaTerdakwa selama 2 (dua) tahun;Bahwa penyimpangan/pelanggaran hukum yang dilakukan Judex Factiyaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 pada hal Terdakwa secara hukumterbukti penyalahguna.

Bahwa ancaman pidana penjara, denda yang dirumuskan dalam pasalpasaltindak pidana yang tidak didakwakan lebih ringan atau menguntungkan daripada ancaman pidana dalam pasalpasal yang didakwakan Penuntut Umum.Misalnya Pasal 340 KUHPidana dengan Pasal 338 KUHPidana, Pasal 114Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) dengan Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009;2.

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakuan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP tidak ditentukan ancaman pidana minimumnya,hanya pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Karena Judex Facti salah atau keliru dalam menerapkan hukum, menurutPenuntut Umum dan Judex Facti, Terdakwa telah terbukti melakukantindak pidana melanggar Pasal 114 (1) dan Pasal 127 (1) a UndangUndang No.35 Tahun 2009 yang ancaman pidana Pasal 114 (1) palingsingkat 5 tahun penjara;2.

No. 1656 K/PID.SUS/2014khusus yang menurut Pasal 66 (1) KUHP, terhadap Terdakwa dapatdijatuhi pidana dengan ancaman pidana terberat dari salah satu dakwaanyang terbukti ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana tersebut;3.

sendiri, dan Terdakwa juga tidak terdapat indikasisebagai pengedar Narkotika, maka sesungguhnya Terdakwa adalahpenyalahguna Narkotika, namun oleh karena Terdakwa tidak didakwaPenuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa tetapdinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dengan diskresi yudisial, akanmenyimpangi dari ancaman

pidana minimal dakwaan Penuntut Umumdan mengacu pada ancaman pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 5 dari 7 hal.

Majelis Hakim tidak menemukan adanya halhal yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupunalasan pemaaf maka oleh karena itu perobuatan yang dilakukan terdakwa harusdipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan danberdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman

pidana yang diatur dalam pasal 112ayat 1 Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 disamping ancaman pidana penjaradiancam pula dengan ancaman pidana denda, maka Majelis Hakim akanmenjatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayardiganti dengan pidana penjara sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dan karena

inipun jugadipandang telah terbukti.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebutdiatas, ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebutdan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut,dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana

akandijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yangada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa menyebabkan prang lain menderita luka parah ;e Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, dan merasa menyesal;e Terdakwa dan korban sudah saling memafkan ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankantersebut, maka menurut majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandangtelah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, makapada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP serta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1 Menyatakan

) tingkatan, yaitu: pencelaan dengan tingkat kesalahanringan, pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, pencelaan dengan tingkatkesalahan berat dan pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, selanjutnyapencelaan tersebut dihubungkan dengan pemidanaan, sehingga dari ancaman pidanaminimal sampai dengan ancaman maksimal dibagi dalam 4 katagori atau range sebagaiberikut:1Pencelaan dengan tingkat kesalahan ringan, Terdakwa dapat dipidana antara pidanaminimal sampai dengan %4 (seperempat) dari ancaman

pidana maksimal;Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidana antara %4(seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan 2 (setengah) dariancaman pidana maksimal;Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidana antara 1%(setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan % (tiga per empat) dariancaman pidana maksimal;Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapat dipidana antara% (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan

adanya dampak yang ditimbulkanatas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelistingkat kesalahan Terdakwa adalah tingkat kesalahan ringan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, penguasaannarkotika jenis ganja oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwatersebut tercela dengan tingkat kesalahan sedang oleh karena itu Terdakwa patutdijatuhi pidana antara pidana penjara antara 4 (seperempat) dari ancaman pidanamaksimal sampai dengan 2 (setengah) dari ancaman

pidana maksimal atau dengankata lain terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara antara 6 (enam) tahun sampaidengan 8 (delapan) tahun;Menimbang, bahwa karena ancaman hukuman terhadap tindak pidana narkotikayang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal diancam dengankumulasi hukuman, yaitu selain hukuman badan juga pidana denda maka pidana dendadijatuhkan dengan perhitungan mengikuti perhitungan pidana badan, yaitu Terdakwadapat dipidana antara antara 4 (seperempat) dari ancaman pidana denda maksimalsampai

dengan % (setengah) dari ancaman pidana denda maksimal oleh karenanyaTerdakwa patut didenda antara pidana denda (4 (seperempat) dariRp8.000.000.000,00) yaitu Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah)sampai dengan '% (setengah) dari ancaman denda maksimal (% (setengah) dariRp8.000.000.000,00) yaitu Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus jutarupiah);3 Social JusticePertimbangan Majelis Hakim terkait perilaku Terdakwa terhadap akibatpelanggaran hukum yang dilakukannya, hal ini diukur

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi".Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmMaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana

lanjut statusnya dalam amar putusanini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan judi;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;11Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

Moral justice:Tingkat kesalahan terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakatterhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu, dalam hal inimenurut Majelis dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu: pencelaan dengantingkat kesalahan ringan, pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang,pencelaan dengan tingkat kesalahan berat dan pencelaan dengan tingkatkesalahan sangat berat, selanjutnya pencelaan tersebut dihubungkandengan pemidanaan, sehinggan dari ancaman pidana minimal sampaidengan

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidanaantara %4 (Seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan 1%(setengah) dari ancaman pidana maksimal;3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidanaantara Y2 (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan %4(tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal;4.

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapatdipidana antara % (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimalsampai dengan ancaman pidana maksimal;3.

Sanuhri oleh masyarakatdipandang sebagai tindakan yang tercela dan refleksi dari fakta sosial tersebutMajelis Hakim menilai tindakan Terdakwa tersebut sangat tercela dengan tingkatkesalahan berat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan moral justice tersebut,perbuatan Terdakwa tersebut sangat tercela dengan tingkat kesalahan berat,oleh karena itu Terdakwa patut dipidana antara 2 (setengah) dari ancamanpidana maksimal sampai dengan % (tiga per empat) dari ancaman pidanamaksimal, dalam hal ini karena ancaman

pidana maksimalnya 7 tahun penjara,maka Terdakwa patut dijatuhi pidana antara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulansampai dengan 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;Menimbang, bahwa sikap Terdakwa terhadap akibat tindak pidana yangdilakukannya, baik sebelum, maupun dalam proses penyidikan sampai denganproses persidangan adalah sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa hanya menangisi akan nasib keluarganya sendiri yangmasih menjadi tanggungannya;e Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yaitu menikmatipersetubuhan

oleh yang berhak;5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; n Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telahterbukti, dan oleh karena itu Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan tersebut; Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai hal hal yang dapatdijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan diri Terdakwadari ancaman

pidana dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal denganperbuatannya; n Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanyaTerdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdij atuhkan; Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka

cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5n Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa; Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; e Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Supriyanto Bin Kastuni ; Halhal yang meringankan e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;e Terdakwa mengakui perbuatannya ; n Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana

Sus/2019terdapat dalam 1 (satu) batang pipet kaca, serta tidak terdapat indikasiTerdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika, maka dengan pertimbangankeadilan dan kemanfaatan, serta dengan diskresi Yudisial, kepadaTerdakwa akan dijatuhi pidana menyimpang dari ancaman pidana minimalkhusus Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatunkan kepadaTerdakwa akan mengacu kepada ancaman pidana Pasal 12/7 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009

putusan yang salah menerapkan hukum atau hukum tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, karena terdakwa telah terbuktimelanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahanatas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancamanpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),namun majelis hakim in casu telah menjatuhkan pidana selama 2 (dua)tahun yang secara jelas kurang dari ancaman

pidana paling singkat.Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT BJM.Bahwa pertimbangan majelis hakim pada point Kedelapan, yangmenyatakan Dalam hal mengatur batas hukuman minimal, Hakim tidakterikat oleh ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan oleh MajelisHakim yang bersangkutan, secara professional dan proporsional denganmengedepankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat danbersifat kasuistis hal ini tidak sesuai dengan pedoman/acuan pelaksanaantugas seharihari

Pejabat Peradilan, dimana dalam Himpunan Tanya jawabPermasalahan dan Paparan Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah AgungRepublik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan tahun 2008 yang diterbitkanoleh Mahkamah Agung tahun 2010 pada halaman 73 pada angka IX.Tentang Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum yang pada pokoknyamenanyakan apakah hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yanglebih ringan dari ancaman pidana minimum dan jawabannya

pidana yangditentukan dalam undangundang sehingga kemungkinan terjadi konfliksosial (Social Conflicts) dimana masyarakat Banjarbaru adalah masyarakatyang agamis, yang kehidupan masyarakatnya dilingkupi dengan nilainilaikeagamaan sehingga penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dapatmencederai nilainilai kKeagamaan dan kesusilaan, dan tentu bagi kamiHalaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 81/PID.SUS/2018/PT BJM.selaku Penuntut Umum tidak berharap hal tersebut akan terjadi diBanjarbaru.2.

Putusan tidak sesuai dengan Tujuan Hukum dan Tidak Mencerminkan AsasKeadilan Proporsional serta Asas Kepastian Hukum bagi Masyarakat.Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaruyang memutus lebih ringan dibawah ancaman pidana minimum tersebutbelum menyentuh rasa keadilan bagi Masyarakat yaitu demi menegakkanasas kepastian Hukum dan asas keadilan hukum secara luas bagikemaslahatan masyarakat.

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1)ke2 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan Subsidair dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;11.