Ditemukan 10193 data
38 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT INTI ENERGI KALTIM
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAWIT KALTIM LESTARI, ;
Sawit Kaltim Lestari, yaknimemberikan izin membuka lahan/land clearing kepada PT.
Kemudian permohonan HGU tersebut diteruskanoleh Kanwil Kaltim kepada Badan Pertanahan Nasional RI melalui suratKanwil Kaltim tertanggal 12 November 2007 Nomor 550.2/672/BPN44/2007 perihal Permohonan untuk Mendapatkan Hak Guna Usahaatas nama PT.
Sawit Kaltim Lestari (Termohon Kasasi/Terbanding/Penguggat) adalah selambatlambatnya tanggal 22 November 2007 ;Sedangkan gugatan baru diajukan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari padatanggal 22 Januari 2009. Sehingga terbukti gugatan PT.
Sawit Kaltim Lestari (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PT.
Sawit Kaltim Lestari (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dan PT.
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION;;
81 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA
106 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
LA UNA VS PT REA KALTIM PLANTATION DKK
., dan kawankawan, Para Advokat pada Andi Sudirman, S.H & Rekan,beralamat di Jalan Teukur Umar 8 Nomor 2 Kota Makassar,Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REA KALTIM PLANTATION, berkedudukan di Jalan H.Hasan Basri Nomor 21A Samarinda, Kalimantan Timur, yangdiwakili oleh Presiden Direktur, Luke M.D. Robinow, dalam halini memberi kuasa kepada O.
., Advokatdan karyawan PT Rea Kaltim Plantation, beralamat di PAMTower Lantai 9, Balikpapan Superblock, Jalan Jend. SudirmanNomor 47 Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Dan1. ALPIAN, bertempat tinggal di Komplek PerumahanCakra Estate Sub Divisi PT REA Kaltim Plantation RT. 04,Desa Long Beleh, Kecamatan Kembang Janggut,Kabupaten Kutai Kartanegara;2.
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DSM KALTIM MELAMINE;
161 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3612/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, yangdiwakili oleh Tri Novita Rimawati, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David StevenMacquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC),beralamat
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT WARU KALTIM PLANTATION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT TITIAN KALTIM, DK
PT TITIAN KALTIM, diwakili oleh DedyEriady, selaku Direktur Utama, berkedudukandi Jalan Mulawarman, RT 23, Nomor 28,Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj.Sarinah, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Kadrie OeningNomor 35, Kelurahan Air Hitam, KecamatanSamarinda llir, Kota Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;2.
Kekurangan upah pokok: No Tahun UMK Yang di bayar Kekurangan Kekurangan upahPT Titian Kaltim upah yang harusdibayar 1 2012 Rp1.250.000,00 Rp400.000,00 Rp 850.000,00 x12 bulan =Rp10.200.000,002 2013 Rp1.752.500,00 Rp400.000,00 Rp1.352.500,00 x12 bulan =Rp16.230.000,003 2014 Rp1.995.000,00 Rp750.000,00 Rp1.245.000,00 x12 bulan =Rp.14.940.000,004 2015 Rp2.156.889,00 Rp1.250.000,00 Rp 906.889,00 x12 bulan =Rp10.882.668,00 5 2016 Rp2.256.056,00 RpO Rp2.256.056,00 x 12 bulan =Rp27.072.672,006 2017 Rp2.442.180,00
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI AGUS HARTOTOK VS PT KALTIM PRIMA COAL
hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:TRI AGUS HARTOTOK, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Yos Sudarso Il, Gang Sahabat, RT 14,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikuasa kepada Selamat dan kawankawan, Para Tim Advokasidari Serikat Pekerja "Persaudaraan Pekerja MuslimIndonesia, berkantor di Jalan Sulawesi Raya Nomor 89Sangatta, Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT KALTIM
PRIMA COAL, dalam hal ini diwakili oleh SaptariHoedaja selaku Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal,berkedudukan di M1 Building Mine Site Jalan Dr Sutomo,Swarga Bara Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan di BakrieTower Lantai 15, Jalan H.R.
Nispalah dan kawankawan, ParaKaryawan PT KALTIM PRIMA COAL, berkantor di M1 BuildingMine Site, Jalan Dr Sutomo, Swarga Bara, Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 2 Maret 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Hal. 1 dari 7 hal.
KPC Edisi 2017 2019 yang berbunyi:Melanggar dan/atau mengabaikan peraturan keselamatan kerja atauprosedur kerja yang aman yang ditentukan oleh Perusahaan;b. membahayakan keselamatan jiwa, cedera diri/orang lain karenakecerobohan karyawan;hilang atau rusaknya milik perusahaan;mengakibatkan kematian orang lain dan/atau cedera diri/orang lainkarena kecerobohan karyawan"dengan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Menetapkan Hak Tergugat sesuai dengan Pasal 77.3 dan 77.4PKB PT Kaltim Prima Coal Edisi
107 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM BATUMANUNGGAL tersebut ;
KALTIM BATUMANUNGGALVSBUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
KALTIM BATUMANUNGGAL, dalam hal ini diwakili oleh SAMBUDITRIKADIBUSANA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Kaltim Batu Manunggal, alamat kantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor : 17B, Samarinda, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkanAkta Notaris Nomor : 45, tanggal 6 Agustus 1993 tentang PerseroanTerbatas Kaltim Batumanunggal, sebagaimana Perubahan Akta NotarisNomor : 22, tanggal 10 Nopember 2009 ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum ;2.
Kaltim Batumanunggal Suratini juga ditembuskan kepada (bukti P11); Gubernur Kaltim. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Prov Kaltim.Koramil Muara Jawa.Kapolsek Muara Jawa.Lurah Teluk Dalam. PT.
Kaltim Batumanunggal.Fakta hukum ini dibenarkan oleh saksi Imron, mantan KepalaDinas Pertambangan dan Energy Kutai Kartanegara Tahun 2005;1.8.Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melaporkanhasil Eksplorasinya dan memohon peningkatan perizinannya menjadi KPEksploitasi sebelum berakhirnya KP Eksplorasinya. Namun padakenyataannya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat belumjuga mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolakHalaman 15 dari 30 halaman.
Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat memperoleh SK Eksplorasi. Pada halberdasarkan Bukti P3, Bukti P4, Bukti P13 terbukti secara sah danmenyakinkan PT.
Kaltim Batumanunggal (Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat) telah memenuhi syarat dan sesuai denganprosedur dalam memperoleh SK Eksplorasi;Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dalampertimbangan hukumnya secara adil dan seimbang mengenai PT.Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telan memenuhi syarat dan prosedur mengajukanpermohonan peningkatan dari KP.
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAHRANI, DKK VS PT BPD KALTIM KALTARA
., M.H. dan kawan,Para Advokat pada kantor Hukum Perjuangan, beralamatdi Jalan Perjuangan 8, RT. 001, Nomor 08, KelurahanSempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Desember 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BPD KALTIM KALTARA, yang diwakili oleh DirekturUtama Zainuddin Fanani, berkedudukan di Jalan Jend.Sudirman Nomor 33, Samarinda, dalam hal ini memberikuasa kepada Rita Kurniasih, S.H., Para Pegawai pada PTBPD Kaltim Kaltara, beralamat di Jalan
88 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM JASA SEKURITI tersebut;
KALTIM JASA SEKURITI VS 1. AMINULLAH, DKK
Kaltim Jasa Sekuriti yang baru;3. Penurunan kesejahteraaan pekerja selama setahun akan diusulkan olehManajemen PT. Kaltim Jasa Sekuriti kepada PT. Pupuk Kaltim;6.
Kaltim Jasa Sekuriti yang beralamat diJl. KS.
Kaltim Jasa Sekuriti yang beralamat diJalan KS.
Kaltim Jasa Sekuritidengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti sudah tidak ada,kerena sudah berakhir pada tanggal 23 November 2014 (PKBditandatangani tanggal 24 November 2011). Dengan demikian, kalauPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dijadikandasar keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kaltim JasaSekuriti dengan Serikat Pekerja Kaltim Jasa Sekuriti adalah salah,sebab suatu peraturan tidak bisa berlaku surut.
Pupuk Kaltim, dan dari PT.Pupuk Kaltim beberapa anggaran dikurangi yang berimbas pada ParaPekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti (Pemohon Kasasi) yang bekerja padaPT. Pupuk Kaltim. Pengurangan sejumlah pembayaran oleh PemohonKasasi sematamata menyesuaikan anggaran yang diterimanya dariPT.
47 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WARU KALTIM PLANTATION
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI;
KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lt.20, Jalan Prof. Dr.
Kaltim Methanol Industri No.
Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baik untukberusaha di Indonesia, hal ini terlihat dalam kinerja perusahaan. Begitu jugaperusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah benarmelaporkan pajaknya, artinya Pemohon Banding tidak melakukan kecurangan,apa dan berapa transaksi kami tidak dilakukan pengurangan ataupunHalaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 346 B/PK/PJK/2017penambahan.
Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.
Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa yang terutang sebagaimana tersebut di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang
32 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DSM KALTIM MELAMINE
DSM KALTIM MELAMINE, beralamat di Komplek PT.
Apabila Terbanding tidakmemperhitungkan mutasi kredit akun tersebut akan menyebabkan kelebihanperhitungan Objek PPh Pasal 21 yang seharusnya;Bahwa selain itu, sebagian biaya yang Pemohon Banding catat dalam akunBonuses yang menurut pemeriksa adalah Objek PPh Pasal 21 yaitusebesar Rp. 640.112.750,00 merupakan pembayaran jasa outsourcingkepada PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Nusa Etika sehubungandengan penugasan karyawan mereka di PT DKM.
DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0.725.000, AlamatKompleks PT.
Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur, sehingga jumlah PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp.3.146.424.005,00Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Rp. 250.359.325,00Kredit Pajak (Rp. 250.359.325,00)PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp. 0,00Pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.
DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01500.087.0725.000, Alamat Kompleks PT.
32 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALTIM METHANOL INDUSTRI
KALTIM METHANOL INDUSTRI, diwakili oleh Kazuhiko Saitodalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, beralamat diMenara Sona Topas Lt. 8 Jl. Jend.
114 — 21
Kaltim Sawit LestariLawanMaulana Eliasa Agung
51 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT WARU KALTIM PLANTATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CMS KALTIM UTAMA