SULAMI MUSTAFA, SH No. 01 tanggal 13Februari 2001 perihal PEMBUBARAN YAYASAN DANA TABUNGANPESANGON TENAGA KERJA PEMBORONG MINYAK DAN GAS BUMI.41.SKB Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga KerjaNomor : 743 K/78/MPE/2000 Nomor : 26/MEN/2000 tentang PencabutanHal. 28 dari 125 hal. Put.

Sulami, SH Nomor : 80 tanggal 16 Januari 1990Hal : YAYASAN DANA TABUNGAN PESANGON TENAGA KERJAPEMBORONG MINYAK DAN GAS BUMI.43.Keputusan Rapat Dewan Pembina Pembubaran Yayasan DanaTabungan Pesangon Minyak dan Gas Bumi (YDTPMIGAS) tanggal 1Desember 2000.44 Petikan Keputusan Presiden Nomor 52/M tahun 2001 tentangPengangkatan Muzni Tambusai sebagai Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi.45.Petikan Keputusan Presiden Nomor

SULAMI MUSTAFA, SH No. 01 tanggal 13Februari 2001 perihal PEMBUBARAN YAYASAN DANA TABUNGANPESANGON TENAGA KERJA PEMBORONG MINYAK DAN GAS BUMI.41.SKB Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga KerjaNomor : 743 K/78/MPE/2000 Nomor : 26/MEN/2000 tentang PencabutanHal. 63 dari 125 hal. Put.

Bahwa UURI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan belum berlakupada saat YDTP Migas dibubarkan, karena UU RI No. 16 Tahun 2001tentang Yayasan yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001 yangmenurut Pasal 73, masa berlakunya terhitung mulai tanggal 7 Agustus2002 sedangkan pembubaran YDTPMigas tersebut sudah dimulaisejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No : Kep.295/Men/2000 Tanggal 26 Desember 2000Tentang Pembubaran Yayasan Dana Tabungan Pesangon TenagaKerja Pemborong Minyak

2.5/1102/07/2019, tertanggal24 Juli 2019 atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, ;Fotokopi Relaas Pemberitahuan Putusan PengadilanNegeri Medan, No.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn, JoPutusan Pengadilan Tinggi Medan No.289/Pdt/2018/PT.Mdn, tertanggal 11 September2019 ;Fotokopi Akta Jajasan Nomor. 3 tanggal 1 Djull1967, dibuat dihadapan Roesti sebagai Notaris diMedan, pada tanggal 1 Djuli 1967 ;Fotokopi Akta Berita Acara Nomor 26 tanggal 28Maret 2013, dibuat dihadapan Tri Yanty Putri, SH,selaku Notaris tentang pembubaran

Yayasan RSBI ;Halaman 53PutusanPerkara Nomor : 242/G/2019/PTUNMDN.14.Bukti T.ll.Int14 Fotokopi Akta Berita Acara Yayasan Asrama Putridan Rumah Sakit Bersalin Islam No. 4, Tanggal 11Oktober 2017, yang dibuat dihadapan RosniatySiregar, SH, Notaris di Medan ;15.Bukti T.ll.Int15 Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri danRumah Sakit Bersalin Islam No.40 tanggal 31 Oktober2014, yang dibuat dihadapan Rosniaty Siregar, S.H,Notaris diMedan ;Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umumPara

(Vide Bukti TII.Int.2);Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 didirikan Yayasan berdasarkanAkta Pendirian Yayasan Nomor 40 yang dibuat dihadapan NotarisRosniaty Siregar di Medan, dengan nama Yayasan Asrama Putri danRumah Sakit Bersalin Islam (Vide Bukti T.II.Int15);Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri MedanNo.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanHalaman 59PutusanPerkara Nomor : 242/G/2019/PTUNMDN.Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn, pada pokoknya menyatakanbahwa Akta Pembubaran

Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret 2013,Surat Pernyataan Pengembalian Tanah, Surat Penguasaan FisikBidang Tanah dari Muchlis dinyatakan tidak sah dan tidak memilikikekuatan hukum mengikat (Vide Bukti P4 = T.II.Int4 dan P5);Bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telahmenerbitkan Keputusan Nomor: 001/KF/MUISU/V/2016 tentangStatus Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit BersalinIslam, tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya menetapkan bahwatanah dan bangunan asrama Putri dan Rumah Sakit

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Anggara Dasar Yayasan a quo,maka dapat di kutip sebagai berukut:Pasal 12 Ayat (1):Perubahan atas anggaran dasar ini atau pembubaran yayasan hanya dapatdiputuskan oleh suatu rapat badan pengurus yang khusus diadakan untukkeperluan itu dan dipanggil dengan memberitahukan kepada para anggotadengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam suatu surat kabarberbahasa Indonesia yang terbit di kedudukan yayasan, sekurangkurangnya 14 (empat belas hari) sebelum rapat

Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khusus dengan Hak Subtitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalamyang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet dengan Akte Notaris Nomor : 15Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UURI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PPNomor : 63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor : 01 Tahun2008 tanggal 6 Oktober 2008. (Bukti P8).Bahwa atas dasar Surat Kuasa tersebut maka Penerima Kuasa DR. Ir. Hi.M.

Yayasan Darussalam (yayasan lama) harus dibubarkan ataumembubarkan diri dan tentunya tidak terdapat pihakpihakyang berkeberatan atas pembubaran Yayasan Darussalam ;c. Pembubaran atau likuidasi Yayasan Darussalam dilakukansesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2008 jo. Pasal ayat (1) UndangUndang Yayasan, yangberbunyi :kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lainyang mempunyai maksud dan tujuan yang sama denganYayasan yang bubard.

Yayasan Darussalam(yayasan lama) dan terdapat peralihan asset sesuai ketentuanPasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo.

Hal ini sesuai denganketerangan Ahli, keterangan ahli dari Penggugat yang bernama Prof.Dr.S.M.NIRAHUA, SH.MH, Tergugat yang bernama RIDJAL JUNAIDIKOTTA dan MAHMUD Hi UMAR, SH.MH yang pada pokoknyamenerangkan bahwa dengan ditolaknya pengesahan Yayasan Darussalamtidak otomatis Yayasan Darussalam menjadi bubar ;Hal 117 dari 136 hal (PutusanNo.11/PDT.G/2015/PN.Amb)Menimbang, bahwa dalam Bab X pasal 62 UU No.16 tahun 2001Tentang Yayasan, diatur tentang Pembubaran Yayasan yang berbunyi:Yayasan bubar Karena

:a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapaiatau tidak tercapai;c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapberdasarkan alasan :1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnyasetelah pernyataan pailit dicabut.Menimbang, bahwa dari kriteria pembubaran Yayasan sebagaimanatercantum

., mengambil inisiatifuntuk membubarkan Yayasan tersebut dan menerbitkan Akta Nomor 46tentang Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembangyang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., tanggal 11 Oktober 2003.Setelah diterbitkannya Akta Nomor 46 tersebut Yayasan KesejahteraanWarga Perawatan Palembang (YKWP) dibubarkan dan dibentuklah YayasanSapta Karya Palembang dengan Akta Nomor 57 tentang Pendirian YayasanSapta Karya Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SHtanggal 14

Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi 1)dan tidak pernah ada pencabutan kuasa sampai saat ini;Dengan ditunjuknya Desmawati, S.H., dan Rusman Saleh, S.H., untukmenyelesaikan masalah ini maka Rusman Saleh, S.H., mengambil inisiatifuntuk membubarkan Yayasan tersebut dan menerbitkan Akta Nomor 46tentang Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembangyang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., tanggal 11 Oktober 2003.Setelah diterbitkannya Akta Nomor 46 tersebut Yayasan KesejahteraanWarga Perawatan

Bahwa tidaklah mungkin ada Yayasan PembangunanPendidikan Muslimin akta Notaris Obing Chobir Adikusumah,SH Notaris di Bandung yaitu akta no 9 tanggal 11 Juni 1990tanpa didahului oleh adanya Pembubaran Yayasan LembagaPendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembubaran LembagaPendidikan Muslimin (LPM) pada tahun 1990 dimana dalamPembubaran tersebut baik LPM maupun YLPM mengalihkansemua kekayaannya termasuk Hak atas Tanah dan Bangunanyang terletak di jalan Palasari No 9 dan Patuha no 36 kotaBandung seluas 12.778

Badrutamam, SH., Akta No. 14tanggal 18 November 2008 telah diterangkan dalam PutusanNo.125//Pdt.G/2009/PN Bale Bandung yang telah inkracht,dan Putusan tersebut telah menyatakan sah demi Hukumtentang Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Musliminpada tanggal 12 Juni tahun 1990. (Bukti Putusan Terlampir)27.Bahwa Terbantah Ill heran dengan Upaya Pembantah untukmendapatkan dalil gugatan, yaitu.

Adikusumah, S.H., Notaris diBandung dan pencatatan dalam Daftar yangBersangkutan di Kantor Panitera PengadilanBukti T.I.Bukti T.I.Bukti T.I.Bukti T.I.Bukti T.I.Bukti T.I.Bukti T.I.dan T.lIl. 14.dan T.Il. 15.dan T.Il. 16.dan T.lIl. 17.dan T.Il. 18.dan T.lIl. 19.dan T.Il. 20.Negeri Bandung pada hari Sabtu tanggai 7 Juli1990 dibawah No.107.Akta Berita Acara/Risalah Rapat Pembina LuarBiasa Pembubaran Yayasan PembangunanPendidikan Muslimin.

ayat (2) UndangUndang No.16 tahun 2001tentang yayasan, yo UndangUndang No.28/2004 tentang Perubahan atasUndangUndang RI No.16 tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwapembina mempunyai kewenangan :251 keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;2 pengangkatan dan pemberhentian anggauta pengurus dan atau anggautapengawas ;penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar ;4 pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan ;5 penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

yayasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar yayasan yangbersangkutan dan undangundang tentang yayasan tersebut diatas, sudah jelasbahwa untuk merubah Anggaran Dasar dan susunan pengurus harus dilakukandalam rapat pembina dan memenuhi syarat quorum yaitu 2/3 harus hadir dan 2/3dari yang hadir harus setuju ; (vide pasal 18 dan 19 tentang UndangUndangyayasan no. 16/2001 yo UndangUndang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang RI.

Katong Tranggono, MM. oleh karena itu dari dakwaantersebut ;Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat danmartabatnya seperti semula ;Menetapkan barang bukti berupa :Foto copy Akte penegasan kepemilikan dan penyerahan tanah dan proyekperumahan di Desa Sogaten Madiun, dari Koperasi Karyawan Bina Sejahterakepada Yayasan Taman Pendidikan Rohani ;Foto copy Akte persetujuan dan kuasa menjual dari YTPR ke Koperasi KaryawanBina Sejahtera di Malang ;Foto copy Akte Pembubaran Yayasan

Pasal 71 ayat (1) dan (2) UndangUndang nomor 28 Tahun 2004 tentang perunahan atas UndangUndang RlNomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan bahwa Yayasan yang telah berdiridiberi waktu untuk menyesuaikan Anggaran dasarnya selama 3(tiga) tahunsejak diundangkan.Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P3 dalam Anggaran dasarPendidikan Gowa Raya khususnya Pasal 13 tentang perubahan danpembubaran dinyatakan:e Bahwa Anggaran dasar ini dapat dirubah,ditambah atau dikurangi ataskeputusan badan Pendiri.e bahwa pembubaran

yayasan ini, maka keputusan sahjika diambil dalamrapat yang dihadiri oleh anggota Badan Pengurus dan jika usul yangbersangkutan telah disetujui oleh sekurangkurangnya dua pertiga darijumlah suara yang sah dan disetuji oleh semua Badan Pendiri yayasanini.e Apabila rapat pertama tidak semua anggota badan pengurus hadir ataudiwakili dengan sah, maka diadakan rapat kedua selambatlambatnyasdua minggu sesudah rapat pertama.e Dalam rapat kedua ini hanya dapat diambil keputusan yang sah, apabilausul yang

., mengambil inisiatifuntuk membubarkan Yayasan tersebut dan menerbitkan Akta Nomor 46tentang Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembangyang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., tanggal 11 Oktober 2003.Setelah diterbitkannya Akta Nomor 46 tersebut Yayasan KesejahteraanWarga Perawatan Palembang (YKWP) dibubarkan dan dibentuklah YayasanSapta Karya Palembang dengan Akta Nomor 57 tentang Pendirian YayasanSapta Karya Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SHtanggal 14

Untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaandengan pembubaran Yayasan, Badan Pendirimengangkat satu atau beberapa orang likwidatur sertamenetapkan ketentuanketentuan lebih lanjut mengenaikekayaan yayasan selama tidak bertentangan denganperaturan perundangan yang berlaku;5.4.

Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjuk Tergugat sebagai PengelolaSementara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) terhitung sejak bulanDesember 2019 sampai dengan ada penunjukan defenitif yang ditetapkandengan Keputusan Gurbernur Sumatera Utara.3.

Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjuk Tergugat sebagai PengelolaSementara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) terhitung sejak bulanDesember 2019 sampai dengan ada penunjukan defenitif yang ditetapkandengan Keputusan Gurbernur Sumatera Utara.3.

Istiqomah NW Suralaga (Yayasan Pendidikan AlIstiqomah Nahdlatul Wathan), atas nama Abdul Rasyid, SHI adalah sahdan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan; Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor : 12 tertanggal 28 November 2019Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Sel.yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SHtentang Yayasan Istiqoman Barat Desa Suralaga adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik Kedalam maupun keluar; Menyatakan hukum bahwa peleburan / pembubaran

Yayasan PendidikanAl Istiqomah Nahdlatul Wathan oleh para pengurusnya dan serahterimaaset yayasan dimaksud dari pengurus Yayasan Pendidikan Al IstiqomahNahdlatul Wathan kepada Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga adalahsah dan benar menurut hukum; Menyatakan hukum bahwa para penggugat konpensi / para tergugatrekonpensi telah melakukan tindakan ceroboh menjadikan dan ataumenggunakan akta nomor : 01 yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisMasyhuda NurAhsan, SH.

Mustamiudin Ibrahim;Bahwa dalam rapat tersebut menyepakati pembentukan Yayasan baru,yaitu Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga kemudian dilanjutkan keNotaris;Bahwa pembubaran Yayasan Al Istiqomah NW Suralaga dan merubahnyamenjadi Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga karena nama YayasanIstiqomah Barat Desa Suralaga di dalam sistem tersebut;Bahwa semua asset Yayasan Al Istiqomah NW Suralaga ke YayasanIstiqomah Barat Desa Suralaga sudah dialinkan di depan Notaris disamping sosialisasikan saat pengajian

Pembina, Pengurus, danPengawas ;Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akta No. 2 tahun 2006 tugas danwewenang Pembina yaitu : Keputusan mengenai PerubahanAnggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggotapengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakanumum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunanhal 70 dari 127 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Skh.Saksi II:Yayasan, penetapan keputusan mengenai penggabunganatau pembubaran yayasan, pengesahan

AHU.AH.01.06315 tanggal24 Maret 2015 (bukti T6), sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa Yayasan ini adalah Yayasan yang sah yang telah diakui olehNegara ;Menimbang, bahwa dalam Bab X Pasal 62 UndangUndang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 16 tahun2001 tentang Yayasan diatur tentang Pembubaran Yayasan yangberbunyi :hal 116 dari 127 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Skh.Yayasan bubar karena:a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;b. tujuan yayasan

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telahtercapai atau tidak tercapai ;c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapberdasarkan alasan :1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;atau3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnyasetelah pernyataan pailit dicabut ;Menimbang, bahwa dari kriteria pembubaran Yayasan tersebutterhadap Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, Majelis Hakimberpendapat bahwa

Bahwa tidak dijelaskan Apakah Yayasan Mustaming Daeng Matutumemiliki Kegiatan yang sama dengan Yayasan Dana KesejahteraanKeluarga dan Dana Bantu Fakulkas Hukum Univeritas Hasanuddinsehingga Yayasan Mustaming Daeng Matutu menerima Pengalihanaktiva dan passiva dan Pembubaran Yayasan Dana KesejahteraanKeluarga dan Dana Bantu Fakutas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan secarasempurna dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang telah diperiksa dihadapan persidangan, dan telah pula dapat membuktikan tentang hartaYayasan Sosial Kedaung Bhakti, sedangkan Termohon Kasasi/PembandingI/Tergugat tidak pernah dapat membuktikan tentang asal muasal Sertifikat HakMilik Nomor 33/Kedaung Wetan, Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Kedaung Wetandan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Kedaung Wetan kecuali dalil yang dibuktikantentang Pembubaran

Yayasan berdasarkan Akta Penyimpanan (Depot) yangjustru. menguatkan dalil gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatbahwa dari awal pendirian Yayasan Sosial Kedaung Bhakti telah terdapat itikadtidak baik daripada alm.

Penetapan Keputusan mengenaiPenggabungan atau Pembubaran Yayasan, 7). Pengesahan LaporanTahunan dan 8).

Kewenanganpembina meliputi : (a) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar (b)Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus dan AnggotaPengawas (c) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan AnggaranDasar Yayasan (d) pengesahan program kerja dan rancangan anggarantahunan Yayasan dan (e) penetapan keputusan mengenai penggabunganatau pembubaran yayasan (f) pengesahan laporan tahunan (g) penunjukanlikuidator dalam hal yayasan dibubarkan (3) dalam hal hanya ada seoranganggota Pembina, maka segala

Eko Mulbyantoro, MM. yangbertindak untuk dan atas nama pengurus YPCU mencabutsurat kuasa yang telah diberikan padatanggal 24September 2002 sedangkan prosedur pengunduran diri yangbenar dan sesuai ketentuan adalah sebagaimana diaturdalam AD/ART YPCU Bab VI, Pasal 6 yaitu:Mengajukan permohonan tertulis;Diputuskan dalam rapat dewan pengurus;Diterbitkan surat pemberhentian yang ditandatangani KetuaDP;Demikian pula halnya dengan pembubaran yayasan adalahsebagaimana diatur dalam AD/ART YPCU Bab XI, Pasal

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Nomor 26,tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan notaris Tri Yanty Putri diMedan, telah memutuskan pembubaran Yayasan Pesantren Putri/RumahSakit Bersalin Islam dan mengembalikan hak kepemilikan kepada ahli warisHalaman86PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUNMDNMardiah atau kepada yang berhak atas sebidang tanah (vide bukti T.II.Int12=T16);.

Bahwaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.470/Padt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiMedan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn, yang pada pokoknya menyatakan bahwaAkta Pembubaran Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret 2013, SuratPernyataan Pengembalian Tanah, Surat Penguasaan Fisik Bidang TanahHalaman87PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUNMDNdari Muchlis dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat (vide bukti P4=T.II.Intv4, P5)7.