Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgBahwadasar penerbitan sertifikat hak milik (SHM) adalah SK KepalaKantor, Surat bukti kepemilikan asli, jika Kena BPHTB harus menyetorBPHTB, melampirkan foto copy KTP, melampirkan foto copy PBB;Bahwa seharusnya alamat yang mengajukan sertifikat hak milik sesuaidengan lokasi yang dijadikan objek permohonan sertifikat;jika pemohon menggunakan KK dan KTP dengan alamat yang tidaksebenarnya seharusnya ketahuan pada saat penyeleksian awal diseksi HTPT

(Hazairin) untuk dijadwalkan pemeriksaanlapangan oleh Tim Pemeriksaan Tanah A (dasar KBPN No. 7/2007 )Hasil Pemeriksaan Lapangan tersebut disidangkan oleh seluruhanggota TimBerdasarkan hasil sidang tersebut diatas, dituangkan dalam RisalahPemeriksaan Tanahuntuk selanjutnya disiapbkan Konsep SK PemberianHaknya.Kasi HTPT (Hazairin) menyiapbkan SK.

Bupati denganberkas permohonan yang disampaikan Kewajiban TerdakwaHazairin selaku Kasi HTPT dan Terdakwa Zaini Yasin selaku KasiSPP untuk memverifikasi administrasi mencocokan datadataberkas yang ada yaitu antara lain mencocokkan nama pesertaberdasarkan SK.

Bupati dengan berkas permohonan yangdisampaikan;Bahwa tahapantahapan yang dilaksanakan dalam proses pembuatansertifikat lahan perkebunan kelompok Budiman sudah diketahuiTerdakwa Zaini Yasin selaku Kasi SPP dan Terdakwa Hazairin selakuKasi HTPT sejak dari awal hingga akhir.Karena Kasi Terdakwa Zaini Yasin selaku Kasi SPP dan TerdakwaHazairin selaku Kasi HIPT selaku Ketua dan Wakil Ketua TimPemeriksaan Tanah A sehingga tanpa persetujuan (tanda tangan)Kasi SPP dan Kasi HTPT, maka sertipikat tidak akan

ZAIN YASINKasi HTPT HAZAIRIN, SHKasi Pengaturan dan penataan Pertanahan CANDRA GUPTAKasi Pengendalian dan pemberdayaan REJLEN FITHONI, A.PtnhKasi sengketa konflik dan pemberdayaan HUSIN, SHBendahara APRIYANTO Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kasi Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten MusiRawas berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;

ARDIYANTAtersebut telah diregister oleh Kantor Pertanahan Kota Depok denganNomor : 46/HTPT/HGB/2017 tanggal 06 Februari 2017; Bahwa kemudian permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan olehTerdakwa Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna AlamIndonesia diproses oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada KantorPertanahan Kota Depok untuk diteliti keabsahan SK. KINAG tanggal 31121964 No. 25.D/VIII54/1964 (Seb) No. Urut 566 luas 7.800 M2 atas namaSAIRIH BALOK, dan SK.

ARDIYANTAtersebut telah diregister oleh Kantor Pertanahan Kota Depok denganNomor : 46/HTPT/HGB/2017 tanggal 06 Februari 2017; Bahwa kemudian permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan olehTerdakwa Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna AlamIndonesia diproses oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada KantorPertanahan Kota Depok untuk diteliti keabsahan SK. KINAG tanggal 31121964 No. 25.D/VIII54/1964 (Seb) No. Urut 566 luas 1.108 M2 atas namaSAIRIH BALOK, dan SK.

ARDIYANTA tersebut telah diregister olehKantor Pertanahan Kota Depok dengan Nomor : 46/HTPT/HGB/2017tanggal 06 Februari 2017. Selanjutnya permohonan Hak Guna Bangunanyang diajukan oleh Terdakwa Drs. ARDIYANTA diproses oleh Kepala SubSeksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Depok untuk ditelitikeabsahan SK. KINAG tanggal 31121964 No. 25.D/VIII54/1964 (Seb)No.

Lembar Disposisi Nomor : 46/Htpt/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017yang dilegalisir;8. Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan :8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;9. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An.Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;10.

Lembar Disposisi Nomor : 46/Htpt/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017yang dilegalisir;8. Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan :8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;9. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An.Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Dpk10.

S.486/MenhutVI/2010 berada dikawasan APL (arealPenggunaan Lain; 10 Bahwa berdasarkan Pemeriksaan lapangan tersebut, maka pada tanggal 20Desember 2010 terdapat risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A kabupatenKotawaringin Timur No. 149/PA/HTPT/XII/2010 dalam analisanya disebutkanbahwa : a Pemohon sebagai subjek telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b PP. No.40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah; b Bahwa lokasi yang dimohon berdasarkan surat No.

lahan yang akandiajukan permohonan HGB atas nama Penggugat, hal tersebut dijalankan sesuaidengan perintah Keputusan Kepala BPN No. 9 tahun 1999 Pasal 5 yangmenyatakan bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaandilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atau tim peneliti tanahatau petugas yang ditunjuk; Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pemeriksaan lapang tanggal 20 Desember2010 telah memuat Risalah panitia Pemeriksaan A kabupaten KotawaringinTimur No. 149/PA/HTPT

Bukti P11Kotawaringin Timur Perihal permohonan HGB Tanggal 1 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);Berita) Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota PanitiaPemeriksaan Tanah A tanggal 16 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Kabupaten Kotawaringin TimurNo. 149/PA/HTPT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (foto copysesuai dengan foto copynya); Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin TimurNomor: 689.300.5.61.02/XII/2010 Perihal Permohonan

PUTUAGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan TanahPemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahandata dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hakpakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKINomor: 137/RPDHP/VIV/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf olehA.A.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi PengaturanTanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Stafpengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada KepalaBP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.

PUTUAGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan TanahPemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahandata dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hakpakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKINomor: 137/RPDHP/V1V/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf olehA.A.

PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku KasubsiPengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MHselaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BPSTKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.

Bahwa berdasarkan permohonan penjelasan sertifikat HGB No.611/CilandakBarat, Jakarta Selatan yang disampaikan kepada Penggugat dari BadanPertanahan Nasional Jakarta Selatan No. 548/0902.HTPT tertanggal 2 April2009 angka 2 (dua) adalah tegas dan nyata bahwa tanah dan bangunandalam perkara a quo adalah mutlak milik Penggugat sejak tanggal 7 Agustus2007 ;.

Deny Bano GS No 446/1975 (tanpa aslinya): Foto copy Surat perjanjian Truman AR Bano dgn Wilhelmus 1811994(tanpa aslinya): Foto copy Surat No TR/01/10/2007 tgl 2 Oktober 2007 (tanpa asli): Foto copy Surat No 520.1/113/HTPT/2008 tgl 1222008 (Tanpa asli): Foto copy Surat untuk BPN tgl 332008 (tanpa aslinya)Foto copy Surat tgl 622009 (tanpa aslinya)Foto copy Surat 520.1/1337/HTPT/2009 (tanpa aslinya)Foto copy Surat tg 2952009 (tanpa aslinya)Foto copy Surat No 1/SD/1/2011 (Tanpa aslinya)Foto copy PBB

Peta Pendaftaran : 49.127.20103 tertanggal 10 April 2015, berupafotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberitanda P.16;Fotokopi Pengumuman Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Rayamelalui media massa Lampiran Pengumuman Nomor : 89/peng/htpt/2015Tanggal 08 Juli 2015, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yangcukup, selanjutnya diberi tanda P.17;Fotokopi Pengumuman Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Rayamelalui media massa Lampiran Pengumuman Nomor

: 90/peng/htpt/2015Tanggal 08 Juli 2015, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yangcukup, selanjutnya diberi tanda P.18;Fotokopi Dokumentasi pemasangan Banner dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Kubu Raya nomor pendaftaran 8684/2015 atas namaIsmail, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P.19;Fotokopi Dokumentasi pemasangan Banner dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Kubu Raya nomor pendaftaran 8682/2015 atas namaAbdullah, sesuai dengan

aslinya dan telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P.20;Fotokopi Laporan Pemeriksaan Lapang Pertimbangan Teknis Pengaturandan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor53/LPL/PPP/2016 tertanggal 25022016, berupa fotokopi dari fotokopi dantelah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P.21;Fotokopi Surat Penunjukan Nomor : 21/SP/HTPT/2016 tertanggal14/01/2016, berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yangcukup, selanjutnya diberi tanda P.22

Nurmansyah Sembiringsebagai salah seorang anggota Panitia PemeriksaanTanah A Kabupaten Deli Serdang telah menyetujui danmenandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah ANo. 541/RPT/HTPT/09/2006 tanggal 27 September2006 yang berpendapat bahwa permohonan Tergugat dapat dikabulkan oleh karena tanahnya secara fisikdikuasai dan sesuai dengan data juridis serta tidak adasilang sengketa dengan pihak lain.

makaTergugat IV mwemerintahkan Staf untuk melakukanpengukuran untuk mengetahui data fisik tanah yangdimohonkan Tergugat , Kemudian pemeriksaan danpenelitian permohonan Tergugat dilaksanakan PanitiaPemeriksaan Tanah A Kab.Deli Serdang , yang kemudianberpendapat bahwa permohanan Tergugat dapatdikabulkan oleh karena tanah secara fisik dikuasai dengandata yuridis yang layak dan tidak ada silang sengketadengan pihak lain, sebagaimana yang dituangkan didalamRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 541/RPT/HTPT

pernah dikerjakan baik untuk proses validasipajak dan baliknama sertifikat.Bahwa benar padaa awal Nopember 2013 saksi melakukan prosesvalidasi pajak ke Dispenda kota dan Pajak Pratama Kota yangselesai seluruhnya pada tanggal 22 Nopember 2013 kemudiantanggal 25 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wibsaksi ke kantor BPN Kota Yogyakarta untuk melakukan prosesbaliknama sertifikat dan menyerahkan berkas kepada Kepala SeksiHTPT setelah diteliti dan membuka warkah saksi mendapatkanpenjelasan dari Kepala Seksi HTPT

adalah bukanproduk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu.Bahwa setelah saksi mengetahui ternyata Sertifikat Hak Milik no 511/Gowongan surat ukur tanggal 13 Juni 1996 nomor 1436 seluas 4.165M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI adalah palsu, kemudiansaksi menemui AGUS KUNCORO PUTRO dan AGUS KUNCOROPUTRO berjanji akan mengembalikan seluruh uang pembayarantanah tersebut, karena mengaku mempunyai uang banyak.Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 saksi mendapatkanpenjelasan dari kepala seksi HTPT

Bahwa menurut saksi Wahyu Priyatmo selaku Kasi HTPT KantorPertanahan Kota Yogyakarta menjelaskan SHM Nomor : 511/Gowongandalam sertifikat tersebut bukan atas nama VICENTIUS WAHYUDI tetapiatas nama SUPIATI atau SUYATI dan lokasinya beda persil.e Bahwabenar pada tanggal 4 maret 2013Terdakwa Hj CARLINA pernah menerima uang darisdr ASEP DAVID VENDERS guna pembayaranpajak penjual sebesar Rp 1.770.125.000.00 danpajak pembeli sebesar Rp 1.767.125.000,00termasuk untuk biaya notaris.

setelahditeliti dan membuka warkah saksi mendapatkan penjelasandari Kepala Seksi HTPT bahwa SHM nomor 511/ gowongana.n VINCENTIUS WAHYUDI tersebut adalah bukan produkatau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu.Bahwa setelah saksi mengetahui ternyata Sertifikat Hak Milikno 511/ Gowongan surat ukur tanggal 13 Juni 1996 nomor1436 seluas 4.165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDIadalah palsu, kemudian saksi Asep David Venders menemuiAGUS KUNCORO PUTRO dan berjanji akan mengembalikanseluruh uang

Diponegoro depan PasarKranggan Yogyakarta, hal tersebut diperkuat dengan keterangansaksi Wahyu Priyatmo selaku Kepala Seksi HTPT KantorPertanahan Yogyakarta bahwa SHM nomor 511/ gowongan a.nVINCENTIUS WAHYUDI tersebut adalah bukan produk ataupenerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu.2.AGUS KUNCORO PUTRO dan Terdakwa Hj.

CIKUMAR selaku Kasi HTPT menyerahkan sertifikat kepada pemohonmasyarakat Ciptodadi II di kantor Balai Desa Ciptodadi Il KecamatanSukakarya Kabupaten Musi Rawas tersebut sebanyak 403 buku SHMnomor.00005 s/d 00407 ;Bahwa metode penyerahan langsung diserahkan kepada pemohondan pemohon menandatangani daftar penerimaan sertipikat ( buktiterlampir) ;Bahwa dari 403 sertipikat yang telah diselesaikan oleh KantorPertanahan yang diserahkan kepada pemohon sebanyak 260 persildan untuk 143 persil belum diserahkan

CIKUMAR selaku Kasi HTPT menyerahkan sertifikat kepada pemohonmasyarakat Ciptodadi II di kantor Balai Desa Ciptodadi Il KecamatanSukakarya Kabupaten Musi Rawas tersebut sebanyak 403 buku SHMnomor.00005 s/d 00407 ;> Bahwa metode penyerahan langsung diserahkan kepada pemohondan pemohon menandatangani daftar penerimaan sertipikat ( buktiterlampir)> Bahwa dari 403 sertipikat yang telah diselesaikan oleh KantorPertanahan yang diserahkan kepada pemohon sebanyak 260 persildan untuk 143 persil belum diserahkan

Surat No. 500/1050/HTPT/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 perihalPemberitahuan Pengukuran Lanjutan dan Sidang Panitia A ;9. Surat No. 1079/300.5//2009 tertanggal 27 Oktober 2009 perihalPanggilan Penyelesaian Masalah Tanah :Dengan demikian langkahlangkah atau tahapan proses yang dilakukan olehTergugat sebagaimana diuraikan di atas sebelum menerbitkan SHM No. 00616tersebut, telah sesuai dengan Undangundang No. 5 tahun 1960 Jo. PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 Jo.

Maria Matilda Nursiti, Hironimus Manek Seran (Penjual),Yulius Lasakar (pihak batas), Ketua GAPENSI Kabupaten Belu(pihak batas), Nomor : 500/1050/HTPT/2009 Tanggal 21 Oktober2009 Perihal : Pemberitahuan Pengukuran Lanjutan dan SidangPanitia A (sesuai dengan aslinya) ; : Foto copy surat Tanda Terima sesuai dengan aslinya) ; : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB AtambuaNomor : 08/PDT.G/2013/PN.ATB Tanggal 20 Desember 2013(copy dari Salinan Putusan) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan

HironimusManek Seran Nomor : 387/500/2009 Tanggal Juli 2009 Perihal :Pemberitahuan Penentuan Jangka Waktu (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Beluditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor :300/1036/HTPT/2009 Tanggal 12 Oktober 2009 PerihalPemberitahuan Penentuan Jangka Waktu (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambuaditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BeluNomor : W26.U10/2205/HT.04.10/X/2009

Belu (pihak batas), Nomor : 500/1050/HTPT/2009Tanggal 21 Oktober 2009 Perihal : Undangan SidangLanjutan Panitia A (sesuai dengan aslinya) ;38Bukti T.II.In.33Bukti T.II.In.34Bukti T.II.In.35Bukti T.II.In.36Bukti T.II.In.37Bukti T.II.In.38Bukti T.II.In.39Bukti T.II.In.40Bukti T.II.In.41Foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Beluditujukan kepada Yulius Lasakar, Hironimus Manek Seran,Kepala Kelurahan Umanen, Abraham Bau v/an. If.Adolfus J.

Saksi, Saksi sarankan membuat LaporanKehilangan dengan mendatangi bagian Hak Tanah danPendafataran Tanah;Bahwa sebelum menyarankan kepada HTPT, pernahmemperlihatkan Warkah, akan tatapi saksi lupa tanggalnya;Bahwa Jabatan Saksi adalan Kepala Seksi Pengukuran danPemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;Bahwa benar Bukti P 6 yang dimohonkan Sertipikat Pengganti ;Bahwa pada saat Saksi menjadi Pejabat Kepala Seksi Pengukurandan Pemetaan, ada permohonan Pengukuran secara tertulis dariBupati Paser

;Bahwa Saksi tidak tahu, ada peraturan dan prosedurnya untukmemperlihatkan suratsurat ataupun warkah, akan tetapi yang jelasada permohonan untuk melihat warkah Sertipikat Hak GunaBangunan;Bahwa Saksi tidak melihat surat permohonannya, setelah dari HTPT,lalu yang bersangkutan datang lagi kepada saksi, baru kemudianSaksi perlihnatkan warkahnya;Bahwa tugas Kasubsi Pengukuran dan Pemetanaan adalahMemproses pengukuran, memeriksa surat ukur, apakah cocokdengan buku tanah yang diukur;Bahwa pada dasarnya

Jali keHTPT untuk mengajukan Permohonan Sertipikat Hilang, kemudianPutusan Perkara No. 29/G/2010/PTUN.SMD.Page 19 of 712020setelah dari HTPT lalu pergi ke Kasubsinya, dan hal tersebut bukanmaunya saksi;;Bahwa benar buku tanah dicocokkan dengan warkahnya haltersebut atas peritah dari Kasubsi HTPT, kKemudian memperlihatkanwarkah tersebut dan disesuaikan dengan buku tanah sertadicocokkan dengan surat ukur, dan pada saat itu ada Sdr. H. Jali danNasir ;Bahwa benar tujuan Sdr.

(fotocopi sesuai dengan legesnotaris);Berita Acara Penelitian No. 29/BAP/PH/HTPT/JT/2007, tanggal 15 Maret 20117 yangmenyatakan buku Tanah Hak = Milik No.142/Jatirawamangun atas nama Rohana Adnan tidakHalaman 41 dari 85 halaman Putusan No.146 /G/2018/PTUNJKT34. Bukti T 3435. Bukti T 3536. Bukti T 3637. Bukti T 3738. Bukti T 38diketemukan di Arsip Buku Tanah yang ada di KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Timur .

(fotokopisesuai dengan asl);Berita Acara Penelitian No. 30/BAP/PH/HTPT/JT/2007, tanggal 15 Maret 20117 yangmenyatakan asli Sertipikat Hak Milik No.142/Jatirawamangun tidak diketahui/tercantum DI.301 dan DI 208, dan daftar isian tersebut sampai saatini tidak diketahui keberadaannya. (fotokopi sesuaidengan asili);Risalah Penelitian Riwayat Tanah Buku Tanah HakMilik No. 142/Jatirawamangun yang hilang No.30/600/III/PH/HTPT/JT/2007, tanggal 16 Maret 2007atas nama Rohana Adnan.

Sinar Belantara Indah tersebutseluruhnya berada di Dusun Bagan Toreh Kecamatan TorgambaKabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batasbatassebelah Utara dengan batas Propinsi Riau, Selatan dengan batas PropinsiRiau, Timur dengan batas Propinsi Riau dan Barat dengan batas areal HTPT.

pihak yang mengajukan permohonanpembuatan sertifikat;Bahwa dasar penerbitan sertifikat hak milik (GHM) adalah SK KepalaKantor, Surat bukti kKepemilikan asli, jika kena BPHTB harus menyetorBPHTB, melampirkan foto copy KTP, melampirkan foto copy PBB;Bahwa seharusnya alamat yang mengajukan sertifikat hak milik sesuaidengan lokasi yang dijadikan objek permohonan sertifikat;jika pemohon menggunakan KK dan KTP dengan alamat yang tidaksebenarnya seharusnya ketahuan pada saat penyeleksian awal diseksi HTPT

(Hazairin) untuk dijadwalkan pemeriksaanlapangan oleh Tim Pemeriksaan Tanah A (dasar KBPN No. 7/2007 )Hasil Pemeriksaan Lapangan tersebut disidangkan oleh seluruhanggota TimBerdasarkan hasil sidang tersebut diatas, dituangkan dalam RisalahPemeriksaan Tanah untuk selanjutnya disiapkan Konsep SKPemberian Haknya.Kasi HTPT (Hazairin) menyiapbkan SK.

Bupati denganberkas permohonan yang disampaikan Kewajiban TerdakwaHazairin selaku Kasi HTPT dan Terdakwa Zaini Yasin selaku KasiSPP untuk memverifikasi administrasi mencocokan datadataberkas yang ada yaitu antara lain mencocokkan nama pesertaberdasarkan SK.

Bupati dengan berkas permohonan yangdisampaikan;Bahwa tahapantahapan yang dilaksanakan dalam proses pembuatansertifikat lahan perkebunan kelompok Budiman sudah diketahuiTerdakwa Zaini Yasin selaku Kasi SPP dan Terdakwa Hazairin selakuKasi HTPT sejak dari awal hingga akhir.Karena Kasi Terdakwa Zaini Yasin selaku Kasi SPP dan TerdakwaHazairin selaku Kasi HTPT selaku Ketua dan Wakil Ketua TimHalaman 76 dari 148 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgPemeriksaan Tanah A sehingga tanpa persetujuan (tanda

tangan)Kasi SPP dan Kasi HTPT, maka sertipikat tidak akan terbit.Peran serta Terdakwa Zaini Yasin selaku Kasi SPP yaitumenandatangani Peta Bidang dan Surat Ukur serta menandatanganiRisalah Panitia A.Peran serta Terdakwa Hazairin selaku Kasi HIPT yaitumenandatangani Risalah Panitia A , menyiapkan Surat Keputusan(SK) pemberian haknya serta memaraf sebelum ditandatangani KepalaKantor dan juga memaraf Sertipikat.Cover Note adalah istilah di Per Bank kan sedangkan di BPN dikenalberupa Surat Keterangan

Jateng Blora untukPEMERINTAH DAERAHTINGKATUBLORA, bertanda bukti: Dok I.5T.TI;6 Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas tanahseluas 50.157 M2 atas Hama PEMERINTAH KABUPATEN BLORA yangterletak di Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi JawaTengah dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor.Hal 57 dari 88 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Bla10530.3/32/HTPT/2013 tertanggal. 2 September 2013, bertanda bukti: Dok I.6T.TID;Foto Copy Berita

delapan ratus tiga puluh lima perseribu) hektar yang terletak di Kesatuanpemangkuan hutan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Dati II, Prop.Jateng Blora untuk PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BLORA,bertanda bukti: Dok IIL.5T.TII;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atastanah seluas 42.608 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORAyang terletak di Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah, dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim PenelitiTanah Nomor: 530.3/36/HTPT

Jateng Blora untukPEMERINTAH DAERAH TTNGKAT IT BLORA, bertanda bukti: Dok III.5T.TID;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas tanahseluas 285.091 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORA yangterletak di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi JawaTengah dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor.530.3/35/HTPT/2013 tertanggal. 2 September 2013, bertanda bukti: Dok III.6T.TIT;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Tim Peneliti

Jateng Blora untukPEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BLORA, bertanda bukti: Dok IV.5T.TII;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas tanahseluas 335.804 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORA yangterletak di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah, dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim PenelitiTanah Nomor. 530.3/34/HTPT/2013 tertanggal 2 September 2013, bertandabukti: Dok IV.6T.TIII;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Tim PenelitiTanah

Jateng Blora untukPEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BLORA, bertanda bukti: Dok V.5T.TII;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas tanahseluas 100.378 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORA yangterletak di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti TanahNomor. 530.3/33/HTPT/2013 tertanggal 2 September 2013, bertanda bukti:Dok V.6T.TII;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Tim PenelitiTanah

Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan BatasNomor 1582/Pan/Htpt/XII/2015 tanggal 25 Februari 2016 selanjutnya diberitanda TT12;Bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnyadan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TT4 adalah fotokopi darifotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugatjuga mengajukan saksisaksi yang keterangannya sebagai berikut:1.

RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPNProv.

RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPNProv.DKI Jakarta) 106.Foto copy KTP ANIS ALWAINY; 107.Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA; 108.Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003; 109.Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003; 110.Naskah Perhitungan; 111.Kartu Kendali; 112.Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor :071/57550.209.032003 tanggal 30 Oktober 2003; 113.Surat Pernyataan dari ANIS ALWAINY tanggal 7 Oktober 2003; 114.

RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPNProv. DKI Jakarta) 106.Fotokopi KTP ANIS ALWAINY; 107.Fotokopi KTP YULIATI SIDHARTA; 108. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003; Hal. 48 dari 59 hal.

Rukminah kepada Tergugat Il.Bahwa para Pengugat tidak pernah merasa melakukan jual beli terhadaptanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Ski jaya kepada Tergugat Ill.Faktanya tertanggal 18 September 2013 Badan Pertanahan NasionalKabupaten Subang telah mengeluarkan Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT) No. 217/IX/HTPT/2013, belum terdapat peralihan hakkepada Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat ataukepada siapapun dari ahli waris Rukminah.Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat

No.130/JB/CSM/1997 yang dibuat olen Camat1912.13.14.15.Kecamatan Wilayah Ciasem /Pejabat Pembuat TanahDrs.RAHMAT SOLIHIN.Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada poin 14 halaman7 yang menyatakan, bahwa para Penggugat tidak pernah merasamelakukan jual beli terhadap tanah SHM No. 326/SKI.JAYA dengan luastanah 14.980 m2 kepada Tergugat Ill, faktanya tertanggal 18 September2013 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang telah mengeluarkansurat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 217/IX/HTPT

Penggugat sangat yakin bahwa terdapat kebohongan,kekeliruan, penyalahgunaan dan rekayasa terhadap tanda tanganPenggugat bahkan bisa kemungkinan dugaannya dipalsukan, karenapenggugat tidak pernah bersama Tergugat Ill menghadap langsung PPATKecamatanCiasem dalam menjual tanah sawah SHM No.326/SKI JAYA.lronis sekali sebagaimana dalildalil gugatan penggugat pada point (14),Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang yang mengeluarkanSKPT No. 217/K/HTPT/2013 belum terdapat peralihan hak/balik namakepada

;Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 217/IX/HTPT/2013tanggal 19 September 2013 bermeterai cukup (P.10.);Foto copy surat registrasi PPAT Kecamatan Ciasem tahun 1997 Nomor593.3/356/IX/PPAT/2013 bermeterai dan cukup (P.11.)

selanjutnya karena takut berkas permohonan yang telah diajukantidak diproses dan sangat lama tidak ada kejelasaan nya dengan alasandiantaranya berkas hilang, berkas kurang lengkap, tidak adanya pejabatyang memproses, maka pada tanggal O/7 Februari 2018 saksiYustinabersama staf saksi yang bernama saksi SITI SOHIBAH BintiSOIMAN datang dan menemui terdakwa di ruangan kerjanya namunsebelum saksi menuju ruang kerja terdakwa, saksi Yustina terlebin dahulumasuk keruangan Kasi Hak Tanah Pendaftaran Tanah (HTPT

yang memproses saksi Yusnita berinisiatif untuk menyerahkan uangkepada terdakwa dengan harapan berkas permohonan milik saksi segera diproses oleh terdakwa, maka pada tanggal 07 Februari 2018 saksi Yusnitabersama staf saksi yang bernama saksi SITI SOHIBAH Binti SOIMANdatang dan menemui terdakwa di ruangan kerjanya namun sebelum saksiHalaman 17 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN Ptkmenuju ruang kerja terdakwa, saksi Yustina terlebih dahulu. masukkeruangan Kasi Hak Tanah Pendaftaran Tanah (HTPT

Kantor Pertanahan KabupatenSanggau;BahwaSaksi mengetahui adanya pungutan biaya tidak resmi tersebut,dikarenakan Saksi sebagai staf notaris, dan Saksi sering berurusandengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, dan setiap urusantersebut sering dimintai biaya diluar biaya PNBP;Bahwa yang meminta biaya tidak resmi tersebut adalah stafTerdakwa yang bernama YANA;Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untukmemberikan sejumlah uang;Bahwa pada saat itu Yana masih menjabat sebagai staf pada seksi HTPT

adanya OTT terhadap Terdakwa di Kantor PertanahanKabupaten Sanggau;Bahwa peristiwa OTT tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018sekira Pukul 10.30 WIB di ruang kerja Terdakwa di Kantor PertanahanKabupaten Sanggau;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang merupakan atasan Saksi;Bahwa pada saat peritiwa OTT, Saksi menjabat sebagai Kepala SeksiHubungan Hukum Pertanahan pada kantor Pertanahan KabupatenSanggau dahulu bernama Kasi HTPT

Dalam kenyataannya, ada berkas yang berbulanbulanbelum selesai, karena disimpan oleh pak Ahmad (Kasi HTPT).