Ditemukan 111 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kewajiban keawrisan keawajiban kewjiban keajiban kawjiban
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-12-2011 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN BENGKALIS Nomor 382 / Pid.B / 2011 / PN.Bks
Tanggal 9 Mei 2012 — JULFAJRI Bin YUSMAN
95 — 6
  • Kepolisian Negara Repulik Indonesia pada Bab tentang ketentuan umum pasall ayat 2 dan ayat 3 menyatakan : Ayat 2 menyatakan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorangkarena hak atau kewajibannya berdasarkan undangundang kepada pejabat yangberwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana;Ayat 3 menyatakan Laporan polisi adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh petugaskepolisian tentang adanya pemebritahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hakatau keawjiban
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 04-05-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BATAM Nomor 97/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
WIDODO
Tergugat:
1.PT KANGEAN PUTRA MANDIRI
2.PT DIMAS PRATAMA INDAH
76 — 53
  • Penggugat(Widodo) sendiri ;Bahwa sampai saat ini antara antara Tergugat (PT.Kangean Putra Mandiri)dengan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tidak ada kontrak karenasudah diputus sejak tahun 2016 oleh pihak PT.Dimas Pratama Indah karenawanprestasi ;Bahwa setahu Saksi pihak Tergugat (PT.Kangean Putra Mandiri) dinilaiwanprestasi oleh pihak PT.Dimas Pratama Indah Karena pihak Tergugat (PT.Kangean Putra Mandiri) tidak mengerjakan sesuai dengan kontrak kerja ;BahwaSetelah diputus kontrak, tidak ada hak dan keawjiban
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 15 April 2015 — 1. ANTASARI AZHAR SH.MH. 2. ANDI SYAMSUDIN ISKANDAR, SH. dan 3. BOYAMIN Lawan 1. DIREKTUR (PIMPINAN) RUMAH SAKIT MAYAPADA KOMPLEK MODERNLAND TANGERANG 2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
153 — 59
  • yaitumelindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakitdalam melaksanakan tugas, demikian pula pada Pasal 30 huruf E, Rumah Sakitberhak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian dan pada Pasal 46masing masing tersebut, dikatakan Rumah Sakit bertanggung jawab secarahukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yangdilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit, sehingga dalam ketentuanketentuan tersebut, jelas Rumah Sakit merupakan suatu institusi pelayananyang mempunyai keawjiban
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid. B/2017/PN.Smg
Tanggal 13 Juli 2017 — ONG BUDIONO;
207 — 62
  • Setiadi Hadinata akan tetapi hanya bertemudengan pegawainya dan disuruh menunggu karena mau ada Pengacara yangdatang dan akhirnya bertemu dengan pengacaranya dan oleh pengacaranyadijawab kita bertemu saja di Pengadilan;Menimbang, bahwa demo warga RI02 RW. 02 tersebut secaraspontanitas dan bukan atas perintah terdakwa sebagai ketua RI02 RW Il danterdakwa tidak pernah melakukan penagihan keawjiban kepada saksi setiadiapalagi pengancaman dan atau pemerasan kepada saksi Setiadi namun yang adahanyalah
Pengadilan PA PANYABUNGAN Perdata Agama
Register : 27-08-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Pyb
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 61
  • PolaPikir dan niat yang tidak baik telah tertanam di diri Para Penggugat.Logikanya adalah terjadinya Perikatan antara dua orang atau lebihmengakibatkan/menimbulkan adanya hak dan keawjiban antara para pihak.Yang dikatakan sepakat dalam kontek jual beli yaitu penjual menyerahkanbarang dan Pembeli menyerahkan uang.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 18 Juli 2013 — I. TRIO NANDA PUTRA Bin H. NURDIN PAINO II. SAMSUAR. D Bin (Alm) DIWA MUDA
65 — 13
  • Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan harus110memenuhi seluruh ketentuan sebagaiman diatur dalam pasal 11 tentang sepesifikasitehnik;Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian kerja (kontrak)dalam Bab IV tentang syaratsyarat umum kontrak pada poin 24 tentang hak dankewajiban para pihak Nomor 24.2 menerangkan antara lain keawjiban penyediajasa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jaduwal pelaksanaanpekerjaan yang ditetapka dalam kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 28 Januari 2015 — Rizal Efendi
44 — 10
  • Memiliki kualifikasi teknis ;4 Menandatangani fakta integritas dan tidakmenjabat sebagai pengelola keuangan ;Dan mempunyai tugas pokok dan keawjiban untuk :Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak ;bCc62Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian dan ;Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan ;Bahwa untuk pengadaan alatalat kesehatan kedokteran umum Pukesmas Kontraktorpelaksana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Habib Marjanuddin, SE
113 — 25
  • prosedur operasi standar(standard operating procedures) untuk keperluan penutupanasuransi/penjaminan Konsorsium;Pihak Kedua berkewajiban menjaga kerahasiaan datadata daninformasi Pihak Pertama dan/atau peserta selama maupun setelahberakhirnya Perjanjian Kerja sama.Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimanadimaksud dalam pasal 11 Perjanjian kerja sama ini berikutperubahannya.Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan keluhan, tuntutan ataugugatan yang timbul karena tidak dilaksanakan keawjiban
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 28 Januari 2015 — dr. Warta Siritoitet
41 — 21
  • Menandatangani fakta integritas dan tidak menjabat sebagai pengelolakeuangan ;Dan mempunyai tugas pokok dan keawjiban untuk :a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuaidengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;b. Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian dan ;c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Irffan Supriadi
115 — 20
  • Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan keluhan, tuntutan ataugugatan yang timbul karena tidak dilaksanakan keawjiban oleh pihakHalaman 184 Putusan No. 36/Pid.Sus/TPkK/2018/PN.Bdg10.11.12.13.kedua berdasarkan perjanjian kerja sama ini berikut sebagaperubahannya termasuk menanggung biaya yang timbul ataspenyelesaian tersebut;Pihak kedua berkewajiban menyediakan sistem back up data dan/atauDisaster Recover Plan (DRP) untuk pengamanan transaksi dan/atauuntuk mengatasi kegagalan komunikasi data;Pihak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Sandi Febrianto. Dk
167 — 59
  • Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan keluhan, tuntutan ataugugatan yang timbul karena tidak dilaksanakan keawjiban oleh pihakkedua berdasarkan perjanjian kerja sama ini berikut sebagaperubahannya termasuk menanggung biaya yang timbul ataspenyelesaian tersebut;9. Pihak kedua berkewajiban menyediakan sistem back up data dan/atauDisaster Recover Plan (DRP) untuk pengamanan transaksi dan/atauuntuk mengatasi kegagalan komunikasi data;10.