Bahwa Pihak Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telah memberikanPUTUSAN yang dikenal Putusan dengan Nomor : 01/PDT.A/KANPHN/2009 Tanggal 29 Mei 2009 Yang isi Putusannya adalah Memutuskan 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat /Pemohon Seluruhnya.2. Menolak Permintaan Tergugat /Termohon Seluruhnya.3. Menyatakan bahwa Objek Perkara berupa Tanah KandangJawi dan Tanah sawah adalah Milik Pusaka Tinggi PihakPenggugat /Pemohon.4.

(Putusan Lengkap Dari Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten SolokTerlampir Dalam Surat Gugatan).Bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II tidak mau melaksanakanPutusan Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Paninggahan tersebut sampaisaat ini, padahal sudah Surat Penyataaan dari Tergugat II ALMI Yangpada Pokoknya akan mengembalikan Sawah beserta isinya kepadaPihak yang menang sesuai Surat Pernyataan Tanggal 25 April 2009.Bahwa menurut Pendirian Tetap dari Mahkamah Agung( Yurisprudensi

Rajo Sampono selaku penghuluSuku Guci Nagari Paninggahan membuat surat yang ditujukankepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan, yang padapokoknya berisi bahwa, si Almi anak dari si Niar, tidakmengakui isi surat perdamaian tertanggal 16 Desember 2005yang ditanda tangani oleh Asri wakil dari Nanti (Nenek ParaTergugat) dan Kutar sebagai Wakil dari Penggugat danmenyerahkan persoalan ini kepada Kerapatan Adat Nagari( KAN ) Paninggahan ;Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahanberdasarkan

Rajo Sampono selaku PenghuluSuku Guci Nagari Paninggahan tertanggal 31 Januari 2009telah memanggil Tergugat II sesuai dengan suratnya tertanggal06 Maret 2009 ;Bahwa atas panggilan Ketua Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Paninggahan tersebut telah Tergugat Il penuhi dan telahTergugat II jelaskan kepada Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Paninggahan, bahwa Tergugat II tidak ada menyatakan tidakmengakui surat perdamaian tertanggal 16 Desember 2005yang telah dibuat oleh H. ZZ.

Datuk Rajo Sampono selakuHalaman 9 dari 29, Putusan No. 33/Pdt.G/201 3/PN.SIk.10Penghulu Suku Guci Nagari Paninggahan yang telah ditandatangani oleh Asri wakil dari Nanti (Nenek Para Tergugat) danKutar sebagai Wakil dari PenggugatBahwa penjelasan Tergugat Il kepada Kerapatan Adat Nagari( KAN ) Paninggahan dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)melanjutkan sendiri persidangan dengan dihadiri oleh ParaTergugat ;Bahwa selanjutnya Para Tergugat mendengar kabar bahwaKerapatan Adat Nagari ( KAN ) Paninggahan telah

besar Pengadilan Sjaraijah Igama Islam yangseharusnya menggunakan ejaan lama yaitu "OE sedangkan legalisiroleh Notaris Jakarta nomor 4701/1950 atas nama saksi Prof.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH menyatakan tidak pernahmenandatangani disurat kantor kerapatan besar Pengadilan SjaraijahIgama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari1941 karena saksi Prof.

Copy Surat Hibbah Hakim Ketoea Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 (P2) yang telah disesuaikandengan aslinya tanggal 2 September 1998 di Pengadilan NegeriTenggarong ;b.

Copy Surat Zegel Hakim Ketua Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 291/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 terdaftar di NotarisProf.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH di Jakarta Nomor 4701/1950tanggal 11 Maret 1950 (P3) yang telah disesuaikan denganaslinya tanggal 19 Agustus 1998 di Pengadilan NegeriTenggarong ;.

Copy Surat Hibbah Hakim Ketoea Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 (P2) yang telah10disesuaikan dengan aslinya tanggal 2 September 1998 diPengadilan Negeri Tenggarong ; .

Copy Surat Zegel Hakim Ketua Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 291/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 terdaftar di NotarisProf.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH di Jakarta Nomor4701/1950 tanggal 11 Maret 1950 (P3) yang telahdisesuaikan dengan aslinya tanggal 19 Agustus 1998 diPengadilan Negeri Tenggarong ;.

Bahwa oleh karena objek perkara merupakan cantang latin Kerapatan AdatNagari (KAN) dan Wali Nagari Taratak, yang diberikan kepada suamiPenggugat yang bernama MURUS (Alm) bersama ASRIL, dimana padatanggal 20 Januari 2016, Asril telan memberikan objek perkara kepadaPenggugat selaku isteri (ahli waris) dari Murus (Alm);4.

Bahwa Penggugat telah memohon penyelesaian ini kepada Wali Nagari Taratakbeserta Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sutera, akan tetapipenyelesaiannya tidak terlaksana, dan keputusannya menyatakan objek perkaramilik Penggugat;10.

Foto copi Surat Keterangan Surat Minta Tanah Baru Nomor 02/KATrt/1972,tanggal 10 Februari 1972 yang ketahui dan diakui oleh Wali Nagari Taratak danLembaga Kerapatan Adat Taratak, diberi tanda B.P1;2. a.

Serta diketahui olehwalinagari taratak dan Lembaga kerapatan Adat Nagari Taratak ;Menimbang, bahwa bukti surat B.P1 berupa Surat Keterangan Surat MintaTanah Baru, No. 02/KATrt/1972, Tanggal 10 Pebruari 1972, yang diketahui dandiakui oleh Wali Nagari Taratak dan Lembaga Kerapatan Adat Taratak jikadihubungkan dengan bukti surat pengguggat B. P2.C dan B.

Sesuai dengan tuntutanya penggugat benar memiliki tanah tersebutberdasarkan surat Tateak/ cancang latin dari kerapatan adat nagari danwalinagari taratak pada tahun 1972 dengan surat pengasaan NO.02/KATrt/1972 dan tidak pernah gugur atas suatu sebab apapun oleh pihakpenggugat; dst.........Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat A.1 yang menyatakanbahwa:1.

Alamrus (Camat Kecamatan Pancung Soal 19982004), saksi Badrizon, saksi Darmonis, saksi Rasadi Rangkayo TamakAlam (Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Inderapura 20002003);Berdasarkan permohonan Syofyan Jamil dan Suarni yang sudahmenguasai dan mengelolah tanah sejak 1970, maka nagari memberikanhak untuk dimiliki oleh Syofyan Jamil dan Suarni melalui Kerapatan AdatNagari Inderapura dengan memberikan Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura Nomor : 19 /KANIND/III2002 Tertanggal 19Maret 2002

(Bukti T.1 dan T.llC) dan Surat Keterangan Wali NagariHalama 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PT PDGInderapura Nomor : 54/WNIND/SKT III.2002 Tertanggal 20 Maret 2002(Bukti T.I dan T.IID), diketahui Camat Pancung Soal;Photo copy (Bukti T.I dan T.llC) dan (Bukti T.I dan T.IlD) dipersidangandiperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi Kamil Indra(Anggota Kerapatan Adat Nagari Inderapura tahun 2001 2003), saksiDrs.

Alamrus (Mantan Camat Pancung Soal 1998 2004) dan RasadiRangkayo Tamak Alam (Mantan Sekretaris Kerapatan Adat NagariInderapura 2000 2003);Permohonan yang diajukan oleh Syofyan Jamil dan Suarni kepadaKerapatan Adat Nagari Inderapura dan penegasan hak milik kepadaTergugat III Tidak ada kaitannya Surat Pernyataan tanggal 1 Novembwer1977 (Bukti P2);Tergugat Ill menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10/Ken.

Inderapura yangdigambarkan dengan Surat Ukur tanggal 16 Mei 2002 No.11/Inderapura/2002 luas 17.335 M2 atas nama Syofyan Jamil dan Suarnikarena telah memenuhi syaratsyarat formal Ssesuai dengan peraturandan standar prosedur UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (LN1960No. 104) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Inderapura Nomor : 19 /KANIND/III2002 Tertanggal 19 Maret2002 (Bukti T.!

dan T.IID),diketahui Camat Pancung Soal;e Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor :19/KANIND/III2002 Tertanggal 19 Maret 2002 (Bukti T.I dan T.IIC)dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Rasadi Rangkayo Tamak Alam(Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Inderapura 20002003) dan saksimembenarkan serta mengakui nama dan tandatangan yang terdapatpada surat tersebut adalah nama dan tandatangan saksi;e Surat Keterangan Wali Nagari Inderapura Nomor : 54/WNIND/SKT111.2002 Tertanggal 20 Maret

No. 439 K/Pdt/2012sebagai Dt.Patiah adalah merupakan pelanggaran dalam tatanan hokumadat Minang Kabau.Di sini perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa pada Bukti Surat PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding pada bukti 1T.4 terlihat dengan jelas padasidang Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto, Wali Nagari Guguak VIIIKoto sebagai anggota, dan dihadiri oleh Dt.Ka Ompek Suku, membicarakantentang gelar Dt.Patiah di suku Caniago.Bahwa gelar pusako yang dahulunya dipakai oleh Alm.

Untukmenyandang gelar pusakonya, yang telah disahkan oleh KetuaKerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto, H.Y.Dt.Godang Sati, dandiketahui oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, R.Dt.Jo Putiah, dandiketahui oleh anggota Kerapatan Pucuak Adat di Kenagarian GuguakVIII KotoSedangkan gelar Pusako Dt.Patiah yang dipakai oleh Drs.SyafnurSofyan Akt dinyatakan tidak sah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Guguak VIII Koto.Bahwa pengangkatan dan peresmian gelar Pusako Dt.Batang yangdipangku oleh Evi Maskomal anak lakilaki

Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 No.15/1966 PT BTM.A. tanggal 18 Maret 1969 No.259 K/Sip/1968 :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu,bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat.3.

Adat Nagari yang meteri putusannya bertentangandengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri maka keputusan Kerapatan AdatNagari tersebut dinilai tidak berharga.Di sini perlu Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding jelaskan bahwaYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 No.235.K/Sip/1975 diberlakukan apabila objek yang diperkarakan adalah tentangpusako, bukan untuk objek perkara berupa sako (gelar).

Dalam hal inipenyelesaiannya haruslah dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagarisetempat, dan bukan wewenang Pengadilan untuk memutus mengenaiperkara gelar / penghulu tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 18 Maret 1969 No.259 K/Sip/1968 di atas.Jadi apabila Majelis Hakim Tinggi menyatakan keputusan Kerapatan AdatNagari dinilai tidak berharga, adalah suatu pernyataan yang salah dansangat keliru sekali.Hal. 11 dari 20 hal. Put.

No. 297 PK/Pdt/20121 Keputusan Kerapatan Adat Nagari Malampah Nomor: 2/SK/KAN/MLP/ 2011Tentang Sengketa Tanah Antara Karudin Imam Sagalo Basa dengan Safri diKampung Durian Tinggi (Bungo Tanjung) Jorong II Bunga Tanjung NagariMalampah Kecamatan Tigo Nagari Pasaman tertanggal 26 Juli 2011 (BuktiPK1);2 Risalah Penyerahan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Malampahkepada Pemohon Sengketa Tanah Nomor: 2/SK/KAN/MLP/ 2011 tanggal 6Agustus 2011 (Bukti PK2);3 Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari

Basa)(Bukti PK3);4 Risalah Penyerahan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Malampahkepada Pemohon Sengketa Tanah Nomor: 3/SK/KAN/MLP/ 2011 tanggal 21Desember 2011 (Bukti PK4);B.

Bahwa dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Malampah Nomor: 2/SK/ KAN/MLP/2011 (Vide Bukti PK1), pada pokoknya telah diputuskan antara lain:(selengkapnya dikutip sebagai berikut):Pertama : Tanah sengketa yang terletak di sebelah barat Kampung DurianTinggi, Jorong II Bunga Tanjung Nagari Malampah Kecamatan TigoNagari Kabupaten Pasaman tersebut tidak ada sangkut pautnya denganSaudara Safri;Kedua : Semenjak Jual Beli yang dilakukan oleh Sahar Cs (Penjual) danKarudin Imam Sagalo Basa (Pembeli) dilakukan

Batuah Nansati;Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;Bahwa berdasarkan bukti PK1 dimaksud, yang PPK terima pada tanggal 6 Agustus2011 (Vide bukti PK2), sudah sangat cukup jelas terbukti bahwa terhadap objeksengketa tanah yang diajukan penyelesaian kepada Kerapatan Adat NagariMalampah antara Karudin Imam Sagalo Basa (PPK) dengan Syafri (TPK) telahdiputuskan secara adat bahwa...

Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Malampah Nomor: 03/SK/KAN/MLP/2011 (Vide Bukti PK3), pada pokoknya telah diputuskan antaralain: (sebahagian dikutip sebagai berikut):Keempat (4) : Saudara Syafri bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Saharbersaudara dan Sahar tidak pernah menyetujui/ menunjuk Syafriuntuk menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;Hal. 7 dari 14 hal. Put.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2020/PT PDGMenyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan PimpinanDaerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota PadangNo.045/LKAAMPDG/IV/2018, tanggal 23 April 2018, tentangPengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, PucukUndang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan LubukKilangan Kota Padang Masa Bakti 20182023;Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari

dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangansebagai berikut ;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan hukum materi eksepsi yangdiajukan oleh pihak Tergugat/sekarang Pembanding, Pengadilan Tingkat BandingHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2020/PT PDGmemandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Legal Standing dankeabsahan Musyawarah Nagari Luar Biasa (MUSNALUB) tanggal 24 Maret 2018,yang menjadi dasar terpilinnya Penggugat sebagai Pengurus Kerapatan

adat dan Ninik Mamak / pemangkuadat untuk membicarakan halhal yang luar biasa, dalam waktu yang tidak bisaditentukan, tergantung tingkat kebutuhan dan dapat dilaksanakan apa biladiusulkan oleh lebih dari dua pertiga jumlan Ninik Mamak pemangku adat yangdisetujui oleh lembaga pucuk adat nagari yang dibuktikan dengan surat yangditanda tangani, usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepadaPengurus KAN / Ketua (Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang periode 2007 2012);Menimbang, bahwa setelah mencermati buktibukti yang diajukan olehPenggugat, tidak nyata ada bukti Penggugat yang mendukung bahwapelaksanaan Musnalub yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018 telahmemenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang periode 2007 2012, yaitu Pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musnalub)Halaman 6 dari 9 halaman

Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Gurun Panjang KecamatanBayang Kabupaten Pesisir Selatancq.

RANGKAYOTANGAH, Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang AMRAN BUSMANTO DT.RAJO LELO dan fungsionaris nagari yaitu Wali Nagari Gurun Panjang KecamatanBayang Kabupaten Pesisir Selatan ANDI REFLINDO;6.

Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Gurun Panjang tidakberkwalitas untuk ditarik selaku Tergugat;Bahwa setelah Para Tergugat baca dengan teliti dan cermati gugatan Penggugatpoint 5, yang menarik Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang selakutergugat adalah keliru oleh karena KAN dalam hal ini hanya bersifat mengetahuidalam pembuatan ranji Kaum Penggugat, Maka untuk itu gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaara);B.

selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)oleh karena dalil gugatan penggugat terkait Keputusan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang No. 001/KptsKAN/GP/1994 Tanggal 29 Juni 1993dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) gurun Panjang yang lama (ALIUMAR DT.

Dan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjanghanya membuat perkiraan bahwa berdasarkan keterangan,kesaksian, sebelumnya tanah objek perkara adalah tanah BY.

Menetapkan bahwa Pemohon I ENOS (suami) dan Pemohon II YULIANA (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 April 2011, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PI Bambamone, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;3.

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon i (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secaraagama Kristen di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injll Bangsa Indonesia) Jemaat Pos AHambamone, Kec. Pasangkayu, Kab.

tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon karena acara tersebut diadakan di Tana Toraja namun saksi mengetahuinya karena sebelum pulang ke Tana TorajaPemohon memberitahu dan pamit kepada saksi dan setelah menikah, Pemohon kemballagi ke Pasangkayu dan sudah bersama istrinya yaitu Pemohon 2 Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun ZU namun saksi tidak tahu tanggal dan bulannya; Bahwa didalam bukti surat PV diterangkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7April 20, di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 7 April Zl bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2 Menetapkan bahwa FPemohon ENDS (suami) dan Pemohon YUIANA (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 7 April Zlll, bertempat dibereja Kibaid (bereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos Fl Bambamone, Kec.Pasangkayu, Kab.

RAJO USALI, Jabatan Rang Tuo Adat Suku MelayuNagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang danselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang;2. SYAFRI SADIN. DT. RAJO BASA, Jabatan Rang Tuo Adat SukuMelayu Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, KotaHalaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014Padang dan selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kota Padang;. ARMANSYAH DT.

Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan dalam bentuk gugatanperwakilan kelompok (class action) yang tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2, yangmenyatakan:Quote:Kesemuanya bertindak dan atas nama Nagari Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari(KAN) dan Ninik Mamak Nagari Lubuk Lubuk Kilangan, .... dan seterusnya;Unquote;Bahwa jika dicermati pendalilan Para Penggugat tersebut Para Penggugatmendalilkan

September 2013 dibatalkan dalamtingkat banding;Unquote;Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas pertimbangan hukum yangkeliru dan tidak berdasar hukum, karena Judex Facti Pengadilan NegeriPadang sudah tepat dengan pertimbangan hukum putusannya dan apabiladicermati lebih jauh lagi gugatan TUK/Pembanding/Para Penggugat tentangidentitas TUK/Pembanding/Para Penggugat, tampak jelas dan tandas bahwaTUK/Pembanding/Para Penggugat merupakan Rang Tuo Adat Suku Melayusekaligus juga Ketua dan Sekretaris Kerapatan

Jadi untuk mengajukan gugatan incasu TUK/Pembanding/Para Penggugat tidak perlu lagi surat kuasa khususdari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, karena gugatan in casudiajukan langsung oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan yangdiwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya serta Para Ninik Mamak Panghulu 6(enam) Suku;Bahwa sesuai dengan prinsip Kepemilikan Hak Ulayat, maka jelas di kuasaisecara komunal oleh pemilik Ulayat.

Adat Nagari;Bahwa dalam posita gugatan telah dinyatakan secara tegas, bahwaPenggugat dan Penggugat II bertindak sebagai Ketua dan SekretarisKerapatan Adat Nagari, sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi adanyakuasa resmi dari Kerapatan Adat Nagari;Bahwa namun demikian dalam pokok perkara, setelah mencermati/meneliti/memeriksa buktiobukti yang diajukan Para Penggugat/Para TermohonKasasi sangat lemah tidak mampu mendukung dalildalil gugatan ParaPenggugat sendiri.

Selatan berbatasan dengan tanah Barain yang telah dijual kepada AbdulNasir,Barat dengan tanah Dahniar binti Djinar,Timur dengan tanah Allis ;Kedua tumpak tanah tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara ini ;e Bahwa tanah sengketa dan tanah yang ada disekitarnya adalah berasal daritanah ulayat nagari, yang asalusulnya adalah sekitar tahun 1971 tanah ulayatnagari yang berlokasi di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air HajiKecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan oleh NinikMamak/Kerapatan

Menyatakan sah tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat berasal daritanah ulayat nagari yang diperdapat dengan cara adat diisi limbago dituangmenurut sepanjang adat yang berlaku kepada Ninik Mamak/Kerapatan AdatNagari Air Haji, yang disahkan dan disetujui dengan Surat KeputusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005tanggal 21 April 2005 ;4.

Adat Nagari(KAN) Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005 tanggal 21 April 2005, karenaPara Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan Surat KeputusanKerapatan Adat Nagari Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005 tersebut adalahtidak benar karena Kerapatan Adat Nagari Air Haji dari dulunya sampai saat inihanya ada di Jalan Kato Panai Air Haji dan bukan di Jalan Lubuk Buaya Air Haji ;Bahwa tidak benar pada tahun 2003 tanah objek sengketa oleh Para Penggugat parit/pagar dan ditanami dengan

Adat NagariAir Haji dan yang mengajukannya adalah Para Penggugat dan oleh Kerapatan AdatNagari Air Haji telah mengambil kesimpulan menurut sepanjang adat dan hukumPutusan No.26/Pdt.G/2011/PN.Pin.Halaman 11 dari 4112yang berlaku bahwa tanah objek perkara adalah hak dari TergugatB yangdiperdapatnya dari TergugatA dengan jalan jual beli berdasarkan Surat KeteranganJual Beli ;Bahwa tindakan dan perbuatan Para TergugatA dengan TergugatB yang telahmelakukan pembongkaran pagar dan merusak tanaman sawit

Bukti P/3 i Foto kopi Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariAir Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005, bertanggal 21 April 2005,sesuai dengan aslinya,Bukti P/4 : Foto kopi Ranji/Silsilah Keturunan Anduang SinaSuku Melayu Padang Tandikat Koto Marapak, bertanggal 3 Agustus 2011,.

Penggugat:
1.NAZARUDDIN
2.ALIMAR
Tergugat:
1.SULI
2.ELIZAR
3.KERAPATAN ADAT NAGARI KAN SUNGAI SARIAK
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI SARIAK Kec. VII Koto SungaiSariak Kab. Padang Pariaman. Selanjutnya disebut TERGUGAT III;4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Korong PadangBaru Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten PadangPariaman.

Maka Penggugatmelanjutkan pada KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang;Bahwa di dalam KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang padatanggal 16 Oktober 2009 yang mana Kerapatan Adat Jorong (KAJ)memutuskan bahwa sepanjang adat milik Nursiah dan anakanaknya.Disini jelas KAJ telah memutuskan yang berhak atas tanah objek perkaratersebut adalah Penggugat, tetapi Tergugat IVI tidak juga maumenyerahkan kembali objek perkara tersebut kepada Penggugat;Bahwa dengan tidak dijalaninya putusan Kerapatan

Adat Jorong (KAJ)oleh Tergugat IVI maka Penggugat kembali mengadukan Tergugat IVIke Kerapatan Adat Nagari (KAJ) Koto Tangah Kecamatan TilatangKamang yang mana keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)tertanggang 31 Juli 2010 berbunyi antara lain;a Menyatakan tanah yang disengketakan menjadi hak milik Nursiahturun temurun sampai kepada anak cucu Nursiah;b Menyatakan Tergugat IVI terhitung surat keputusan ini,menyerahkan tanah yang digarap atau ditempati atau dijadikankebun diserahkan kepada Nursiah

Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau Kota Padang yang sesuai dengan Aslinya tetap tertlampir dalam berkas perkara ;

Sumbar(sudah ditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Limau Manis Nomor : 68 KANLM tanggal 30 Juni 2011;w Akibat perbuatan para terdakwa, kaum suku Piliang (Tasrul Sutan Basa selaku mamakkepala warisnya) tidak bisa melewati tanahnya, dan mengakibatkan Rumpun/batang bambumilk Tasrul Sutan Basa/kaum suku Piliang mati dan sebagian lagi rusak tidak tumbuh lagi,akhirnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya;w Perbuatan terdakwa

Sumbar(sudah ditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Limau Manis Nomor : 68 KANLM tanggal 30 Juni 2011; Akibat perbuatan para terdakwa, kaum suku Piliang (Tasrul Sutan Basa selaku mamakkepala warisnya) tidak bisa melewati tanahnya, dan mengakibatkan Rumpun/batang bambumilk Tasrul Sutan Basa/kaum suku Piliang mati dan sebagian lagi rusak tidak tumbuh lagi,akhirnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya;w Perbuatan terdakwa

Adat Nagari) dan pengurus LKAM(Lembaga Kerapatan Adat Minang Kabau) Kota Padang, saksi pernahmenyidang kan perkara antara masalah tanah terdakwa dengan saksi korban padatahun yang lalu pada tanggal 11 Februari 2012, isi Putusan LKAM kota Padangtersebut dimenangkan oleh kaum para Terdakwa yang menyebutkan bahwa tanahtersebut milk kaum Para Terdakwa,yang hadir dalam sidang di KAN tersebutyaitu KAN juga telah memanggil datukdatuk para terdakwa;Bahwa benar dasar LKAM kota Padang menyidangkan masalah

Adat Nagari) hanya terdakwalihatkan surat batas sepadan, Ketua KAN tidak hadir ke lokasi pada waktu sidangdi KAN (Kerapatan Adat Nagari) tersebut;G.JAM ARTS. ppl.

Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau Kota Padang yangsesuai dengan AslinyaMengungat pasal 191 ayat (2) KUHAP dan pasapasal lain dari peraturan perundanganyang bersangkutan;MENGADILI Menyatakan bahwa para terdakwa 1.BASRI RAJO MUDO Pgl. RAJO MUDO,2.MADDINIR PglLUJANG, 3.MANIADI Pel ACIK, 4JAFRIANTO Pgl.IJAF,5.INDRA SISWAN Pgl IWAN,6.JAMARIS Pgl. MARIS, 7.

Mangkudum, jenis kelamin lakilaki, umur + 55tahun, suku Panai, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di PainanTimur, Kecamatan IV Jurai Taluk, Kabupaten Pesisir Selatan, adalahKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluak, Kecamatan BatangKapas Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 1;2. Busri Dt.

Yusak Imam Jo Gampo, jenis kelamin lakilaki, umur + 71tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat diPasar Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,adalah Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluak, KecamatanBatang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebutsebagai Penggugat 3;4.

Asril Khatib Rajo Bagindo, jenis kelamin lakilaki, umur + 66tahun, suku Kampai, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat diUjung Batu Pasar Taluk, Kecamatan Batang Kapas, KabupatenPesisir Selatan, adalah Bendahara Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluak Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;5. M. Siad Dt.

Gumunyiang, jenis kelamin lakilaki, umur + 65tahun, suku Caniago, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat diPasar Taluk Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,adalan Kaur Peningkatan Kesejahteraan Nagari Kerapatan AdatNagari (KAN) Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten PesisirSelatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;8. Darmawis Dt.

Rajo Bandaro, jenis kelamin lakilaki, umur + 70tahun, suku Kampai, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat diKoto Keduduk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,adalah Kaur Keuangan Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluak,Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnyadisebut Penggugat 8;Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam hal ini memberikan kuasakepada YUNISMAN, S.H. dan ALBERTO PADMA, S.H.

Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM

ARMEN PATIGAN ALAM, lahir di Padang pada tanggal 20 Juli 1978 (umur42 tahun), jenis kelamin lakilaki, Agama Islam, pekerjaanwiraswasta, Suku Kutianyie, Kewarganegaraan Indonesia,pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jorong Koto TinggaNagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten SolokProvinsi Sumatera Barat NIK : 1401112007780003, selaku Mantidalam Kaum Suku Kutianyie Nagari Sirukam Kecamatan PayungSekaki Kabupaten Solok sekaligus Sekretaris Kerapatan AdatNagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung

Yurnadi, Sutan Di Jambi, sebagai keterwakilan NiniekMamak (Kerapatan Adat Nagari) pada Badan Permusyawaratan NagariSirukam, Akan Dicabut Kembali Dan Diajukan Pengganti Antar Waktu(PAW).5.

Mengembalikan Kepada Sukunya MasingMasing SesualDengan Kesepakatan Sidang, Dan Selain Dari Yang BersangkutanSesuai Dengan Kesepakatan Suku MasingMasing Akan DiterimaKembali Di Kerapatan Adat Nagari Sirukam. Selanjutnya sanksi adatterhadap Penggugat III dan IV adalah ..... Belum Boleh Dibawa Sahilie,Samudiek Di Nagari Sebelum Salah Batimbang, Hutang Ba BayieKepada Nagar'.

Yurnadi, Sutan Di Jambi, mengembalikan kepada sukunyamasingmasing sesuai dengan kesepakatan sidang, dan selain dariyang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan suku masingmasingakan di terima kembali di Kerapatan Adat Nagari Sirukam. Terhadap Sdr. Hasan, Mandaro Panjang, Sdr. Syamsuar, Gindo Malin,di berikan sanksi adat, belum boleh di bawa Sahilie, Samudiek dinagari sebelum Salang Batimbang, Hutang Ba Bayie kepada nagari.4. Terhadap Sdr.

Yurnadi, Sutan Di Jambi, sebagai keterwakilan NiniekMamak (Kerapatan Adat Nagari) pada Badan Permusyawaratan NagariSirukam, akan dicabut kembali dan diajukan pengganti antar waktu (PAW).5.

Selanjutnya pada tanggal19 Februari 2019 telah dilaksanakan mediasi secara kaukus denganMahariis Dt Jo Magek (Penyanggah) dan Anwar Sutan Marajo, tetapitidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak;Bahwa pada tangal 11 April 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Kolokmenyurati Kerapatan Adat Nayari (Kerapatan Adat Nagari) SimpangTanjung Nat IV perihal permintaan bantuan penyelesaian sengketaantara kedua belah pihak;Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, diterima balasan surat dari KerapatanAdat Nagari

(Kerapatan Adat Nagari) Simpang Tanjung Nan IV yangintinya menyatakan membatalkan surat gugatan Maharlis Dt.

Fotokopi Surat Keterangan Putus Waris Nomor 09/Kerapatan Adat Nagari/I2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang diterangkan oleh Kerapatan AdatHalaman 21 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kbr10.11.12.Nagari (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Simpang Tanjung Nan IV,Kecamatan Danau Kembar, yang diberi tanda P.2;Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 140/06/NSPT2016,tanggal 29 Januari 2016 yang diterangkan oleh Wali Nagari SimpangTanjung Nan IV, yang diberi tanda P.3;Fotokopi Surat

di Pekan Selasan,Jorong Lurah Ingu, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan DanauKembar tertanggal 1 Juni 2003, yang diberi tanda P.21;Fotokopi dari Legalisasi Surat Nomor:09/HMM/Kerapatan AdatNagari/NSPT2019 perihal Penyelesaian Penuh Tanggung jawab sesualdengan fungsi Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nan IV tertanggal 1Mei 2019 dari Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nan IV yangHalaman 23 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kbrditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Adat Nagari yangdiajukan oleh Penggugat terhadap Nurhamina ketika Saksi Amsri dan ibunyadatang ke kantor Kerapatan Adat Nagari;Bahwa sepengetahuan Saksi Amsri, musyawarah Kerapatan Adat Nagarimemintai keterangan dari Pono Leba mengenai siapa pemilik dari obyekperkara tersebut, yang mana Pono Leba memberi keterangan di musyawarahtersebut bahwa obyek perkara adalah harta pusaka Penggugat karena orangtua Penggugat sejak dahulu telah berladang di obyek perkara tersebut dankarena tanah obyek perkara

Penggugat:
1.adham
2.HAMNAWATI
3.REFRIATI
4.MENSIS
Tergugat:
1.YULINAR
2.FARIDAH
Turut Tergugat:
Kerapatan Adat Nagari Kubang

Kerapatan Adat Nagari (Kan) Kataping sebagai Para Pemohon Kasasi,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Erizon SubaraTanjung, S.H., M.H., pada Law Office Erizon & Partners Advocate & LegalConsultants, beralamat di Padang, Sumatera Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 dan 10 November 2017, bermaksudmencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 13November 2017, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan KasasiNomor 23/Pdt.G/2016/PN Pmn., terhadap Putusan

:KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KATAPING, berkedudukan diKataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman,Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Ketua, B. Rky.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KATAPING tersebut untukmencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap PutusanPengadilan Tinggi Padang Nomor 109/PDT/2017/PT PDG., tanggal 11Oktober 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pmn., tanggal 4 Mei 2017 dalam perkara tersebut; Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 700 K/Pdt/2018 tersebutdari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata; Menghukum Para Pemohon

Bahwa terhadap sengketa a quo, Lembaga Kerapatan AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang adalah berwenang untukmenyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak melalui mekanismehukum adat. Karena sejauh ini Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang masih diakui eksistensinya oleh kaum(masyarakat adat) dalam menegakkan normanorma adat (hukum adat).12.

Setelah itu pihak ZAIPAN dan ANWAR mengingkari janjidari penyerahan sawah obyek perkara kepada DEPATINENGGALO TANAH MENDAPO tanpa diduga Pihak Penggugattelah merencakan bahwa tanah sawah obyek perkara mintadieselesakain oleh LEMBAGA KERAPATAN ADAT KAMPUNGDALAM Kecamatan Hamparan Rawang kota sungai penuh.Maka pihak penggugat meminta LEMBAGA KERAPATAN ADATKAMPUNG DALAM Kecamatan Hamparan Rawang Kota SungaiPenuh mengeluarkan keputusan tentang tanah sawah obyekperkara.

Dan kedua belah pihak telah menunjukkan lokasi yangsama;Menimbang, bahwa alasan para Tergugat dalam eksepsi ini adalahmelibatkan Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam Kecamatan HamparanRawang adalah hal yang tidak mendasar dan perbuatan melawan hukum sertatindakan itu di luar kewenangan Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

Didapatkan fakta bahwa kedua belahpihak mengakui dengan tegas menyerahkan permasalahan objek perkara untukdiselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat Desa Kampung Dalam. Bahwa dariketerangan saksi Mushar Azhari sebagai Ketua Lembaga Adat Desa kampungDalam menerangkan pihak Zaipan dan pihak Najamudin menyerahkan untukmenyelesaikan permasalahan kepemilikkan sawah yang berlokasi di Air SesatDesa kampung Dalam ke Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam.

MenurutMajelis Lembaga Kerapatan Adat kampung Dalam telah menjatuhkan keputusanberdasarkan alasanalasan yuridis dan logis.