Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor45/PENDIS/2016/PTUN.BNA, tanggal 8 November 2016, tentangPenetapan Dismissal;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor45/PENMH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini j. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 45/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016 TentangPenunjukan Panitera Pengganti;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor45/G/2016/PTUNBNA, tanggal 8 November 2016 tentang PenetapanPenundaan terhadap Objek Sengketa yaitu Keputusan SekretarisKomisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/SesKPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan UnitLayanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh;.

., tentangPenunjukan Hakim;Telanh membaca surat Penetapan Hakim tersebut Nomor45/Pdt.G.S/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 November 2019 tentang PenetapanHari Sidang pertama;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir Kuasanya Katarina Lodan Mare dan Iwan Budimanberdasarkan Surat Kuasa sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat dan II menghadap sendiri sendiri;Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 20 Desember 2019,Kuasa Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat

bahwa oleh karena permohonan Penggugat memohonmencabut Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G.S/2018/PN.Jkt.Utr. tersebutberalasan hukum, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan = perkaradikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat ;Memperhatikan, pasalpasal dari undangundang serta peraturan hukumlain yang bersangkutan :MENETAPKAN : Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor45

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidaksetuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang hanyaberlandaskan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008 dan tidak meneliti secara detail alasan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Pasal 2tersebut, yaitu :1.

Putusan Nomor 757/B/PK/PJK/201 7Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkanbahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan Pajak Penghasilan denganmenggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mulaipermulaan tahun buku berikutnya Pengusaha Kena Pajak tidakdiperbolenkan menggunakan pedoman pengkreditan PajakMasukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun

Putusan Nomor 757/B/PK/PJK/201 710.Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, makaperhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp.1.201.905.450.X 10% =Rp. 120.190.545.Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp. 96.152.436.Pajak PPN yang kurang

Putusan Nomor 757/B/PK/PJK/201 7Cara Perpajakan juncto Pasal 3A ayat (1) huruf c UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2008;b.

dan Pemohon II disebut Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor45/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 11 November 2019, dengan dalildalilsebagai berikut:1.

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan Nomor45

PID SUS/2021/PT JMB. tanggal 7 Juli 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding; Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi JambiNomor 79/PID SUS/2021/PT tanggal 7 Juli 2021 tentang PenunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi Hakim di persidangan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Jambi tentangPenetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor45

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 2.000,00 (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Akta Banding Nomor45/Akta Pid.Sus/2021/PN Bko yang dibuat oleh Nizom, S.H., M.H.

permintaan bandingpada tanggal 14 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 45/Pid.Sus//2021/PNBko yang dibuat oleh Ahmad Rozali, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkopada tanggal 15 Juni 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding PenuntutUmum tanggal 17 Juni 2021, pada tanggal 18 Juni 2021 memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor45

/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi, berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AhmadRozali Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko, kepada Penuntut Umum danTerdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) harikerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umumterhadap putusan

2021 telah dikuatkan dan Terdakwa telahdinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan danpenahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim TingkatBanding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor45

Putusan Nomor 843/B/PK/PJK/2017berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2).(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang BerdasarkanUndangUndang

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berlandaskan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008 dan tidak meneliti secara detail alasan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Pasal 2tersebut, yaitu:1.Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) secara jelas disebutkan kalauPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dapatmenggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan untuk menghitung

berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis PengadilanPajak telah salah dan keliru dalam memberikan putusan terhadappokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini.Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008,dengan perhitungan tarif sebagai beikut:TARIFPajak Keluaran 10%Pajak Masukan (80%X10%) 8%Pajak yang harus dibayar 2%Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

/PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding ajukan yaitu mengenai Tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan PajakKeluaran sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai denganketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka

Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Subsider:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohontelah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untukdatang menghadap walaupun menurut berita acara relas panggilan Nomor45/Pdt.G/2018/PA.Bitg yang dibacakan dalam sidang, Termohon telahdipanggil dengan resmi

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2018/PA.Bitg dari Pemohon;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Demikianlah penetapan ini dijatunkan di Bitung pada hari Kamistanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1439Hijriyah.

Bahwa Penggugat ada memiliki tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor45/Dendengan tanggal 12 Januari 1974 surat ukur tanggal 29 Juli 1930Nomor 109 luas 830 m? yang terletak di Jalan Martadinata KelurahanDendengan Luar Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado denganbatasbatas: Utara dengan Jalan Martadinata; Timur dengan Bongkiriwang; Selatan dengan Experponding Nomor 247; Barat dengan Johny H. Longdong;2.

Bidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor45/Dendengan adalah bagian dari tanah negara yang berasal dariEigendom Verponding Nomor 247;Dengan demikian, maka proses penerbitan sertifikatnya haruslahdidasarkan pada penguasaan atau pendudukan dari Pemohon, bukanhanya asal bermohon saja;Sementara pada saat Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonansertifikat di atas bidang tanah a quo, bidang tanah bagian depan sudahdiduduki dan ditempati secara terus menerus oleh Turut TergugatRekonvensi

;Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Jual Beli Nomor458/2008, tanggal 17 Oktober 2008, dan Akta Jual Beli Nomor 459/2008,tanggal 17 Oktober 2008;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor45/Dendengan dengan luas 830 m?

Nomor 49 PK/Pdt/2016September 1981 yang diterbitkan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor45/Dendengan tanggal 12 Januari 1974;12.Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 59/Dendengan Luar tanggal 26September 1981 dan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 398/Dendengan Luartanggal 25 September 2008 yang diterbitkan diatas tanah Sertifikat Hak MilikNomor 45/Dendengan tanggal 12 Januari 1974 tersebut adalah tidak sah,tanpa hak dan melawan hukum

Hak Milik Nomor 45/Dendengan diterbitkantanggal 12 Januari 1974, Sertifikat Hak Milik Nomor 59 diterbitkan tahun1981 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 398 Tahun 2002, yang merupakanproduk administrasi negara yang berwujud Keputusan Tata usahaNegara, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casuPengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menilai sah atau tidaksahnya;Peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Manado hanya berwenangmenilai sertifikatsertifikat itu) in casu Sertifikat Hak Milik Nomor45

Syahbandi bin Mahmud, Tempat/Tanggal Lahir Pudeng 01 Juli 1958, Umur 59Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Gampong Pudeng, Kecamatan Lhoong,Kabupaten Aceh Besar, disebut sebagai Pemohon;Mahkamah Syariyah tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara ;Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang ;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho, Nomor45

Mohon penetapan yang seadil adilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohon telahdatang menghadap ke depan sidang ;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon menyatakantetap seperti permohonan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaradikarenakan penjelasan Majelis hakim;Bahwa selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut perkara Nomor45/Pdt.P/2017/MSJth yang telah Pemohon ajukan tanggal 22 Maret 2017;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat

Wonogiri, Kab.Wonogiri.Selanjutnya disebut sebagal TURUT TERGUGATPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ;1.Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima danterdaftar dalam Register Perkara Perdata pada tanggal 25September 2020 di bawah Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PNWng;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor45/Pdt.G/2020/PN Whg tertanggal 25 September 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis

Menerima permohonan pencabutan Gugatan Penggugattersebut ;2 Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor45/Pdt.G/2020/PN Wng dicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiriuntuk mencoret perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Wng, dari dalam bukuregister perkara;4.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini .Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan

Tahun Pajak adalah bagian darijangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yangmerupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak,sehingga untuk Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding masih dapat menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan tarifsebagai berikut :TARIFPajak Keluaran 10%Pajak Masukan (80%X10%) 8%Pajak yang harus dibayar 2%Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajakmempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008dan pokok sengketa yang Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding ajukan yaitu mengenai Tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPedagang

Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/201 710.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 1.278.848.850.X10%=Rp. 127.884.885.Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp. 102.307.908.Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp. 25.576.977.D.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanHalaman 7 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 779/B/PK/PJK/2017sehingga menyebabkan suatu putusan yang dengan nyatanyata tidaksesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 secara menyeluruh;.

nyatanyata hanya berlandaskan Pasal 2 ayat (2)Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 yang tidakmeneliti secara detail PasalPasal yang terkait dalam peraturan tersebutsehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Pajak halaman29 dari 31, adalah :e Bahwa untuk dapat menggunakan tarif 2 % (dua perseratus) makaPemohon Banding harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini .Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/KMK.03/2008;b.

membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empatratus delapan puluh enam ribu rupiah);Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugatputusan Pengadilan Negari Tarutung tersebut telan dibatalkan olehPengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 236/PDT/2016/PT.MDN,tanggal 7 September 2016, dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula paraPenggugat ;Dalam Eksepsi Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor45

Trt. tanggal 31 Mei 2016 tentang eksepsi;Dalam Pokok Perkara Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor45/Pdt.G/2015/PN. Trt tanggal 31 Mei 2016;Mengadili Sendiri :Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat adalahketurunan dan ahli waris dari Alm. Laurencius Lumbantobing;Mengabulkan gugatan para Pembanding semula Para Penggugat untuksebagian;Menyatakan dalam hukum tanah perkara , yaitu tanah darat seluas +5000 M?

Nomor 679 PK/Pdt/2018Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3799 K/PDT/2016 tanggal 13 Pebruari 2017 dan Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 236/PDT/2016/PTMdn tanggal 7 September2016; Menerima dan menjadikan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarutung dalam perkara a@ quo menjadipertimbangan hukumnya sendiri; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor45/Pdt.G/2015/PNTRT tanggal 31 Mei 2016;Atau Mengadili Sendiri:1.

PENETAPANNomor 45/Pdt.G.S/2019/PN.JmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Jember;Membaca:1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor45/Pdt.G.S/2019/PN.Jmr tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh: Rizal Wijayanto, Kepala Unit PT.

Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepadaPenggugat.Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh WISNUWIDODO, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jember yang dtunjuk olehKetua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor45/Pdt.G.S/2019/PN.Jmr tanggal 10 Juni 2019;Panitera Pengganti, Hakim tersebut,BAMBANG AHMADI, S.H.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 RT/RW005/002, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TergugatII;Menimbang bahwa, perkara perdata gugatan Nomor45/Pdt.G/2020/PN Mnk sudah dilakukan mediasi dan tidak tercapaiperdamaian, namun Penggugat sebelum membacakan gugatan telahmengajukan pencabutan secara lisan di persidangan, maka Majelis Hakimmemberikan kesempatan kepada pihak yang hadir pada sidang setelahmediasi

perkara Perdata Gugatan No. 45/Pdt.G/2020/PNMnk;Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Penggugat telah dikabulkanpencabutan perkara gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv,Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, sertaperaturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANMengabulkan permohonan Penggugat;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Nomor45

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 1989,di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSemanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor45/8/V/22/1989, tanggal 03 Mei 1989;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan,tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku;3.

Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSemanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor45/8/V/22/1989 tanggal 03 Mei 1989, tertulis Nama Pemohon I RASMAN.S BIN KASTUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 2391966 dan NamaPemohon II YUNTAMAH BINTI SANURItetapi dalam Dokumen ParaPemohon yang lain yaitu KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu TandaPenduduk) dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu ljazah tertulisNama Pemohon

S BIN KASTUM TempatTanggal Lahir Tuban, 2391966 dan Nama Pemohon II : YUNTAMAHBINTI SANURI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor45/8/V/22/1989 tanggal 03 Mei 1989, yang di keluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon : RASMAN SUGIANTO BIN KASTUMTempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Juni 1966 dan Nama Pemohon II :YUNTAMA BINTI SANURI;3.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehatkepada para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihakKUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil,maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan PengesahanPerubahan Biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama danTempat, tanggal lahir para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor45

Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimanaHal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT PBRternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori BandingNomor 45/Pdt.G/2019/PN Dum;Kuasa Terbanding V dan VII semula Kuasa Tergugat V danVil/Penggugat dalam Rekonpensi, melalui Jurusita Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor45

/Pdt.G/2019/PN Dum;Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Jurusita Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor45/Pdt.G/2019/PN Dum;Terbanding VIIIl Semula Tergugat VIII melalui Jurusita PengadilanNegeri Dumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyatadari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor45/Pdt.G/2019/PN Dum;Kuasa Tebanding IX semula Kuasa Tergugat IX melalui JurusitaPengadilan

mengaajukankontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari TandaTerima Kontra Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Dum, dankontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikankepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugatdalam Rekonpensi melalui Jurusita Pengadilan Negeri Dumai padatanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor45

/Pdt.G/2019/PN Dum ;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding IX semula Kuasa TergugatIX, telah mengaajukan kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19 Agustus 2020,sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor45/Pdt.G/2019/PN Dum, dan kontra memori banding tersebut telah puladiberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding semulaPenggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari

Menetapkan orang yang sama dengan nama panggilan ANG GIOK CINsesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997 di tetapkan diTanjung Balai pada tanggal 10 Maret 1997 dengan nama HAYANTY sesuaiHalaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20 /Pdt.P/2019/PN Rhldengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 140706551 0720007, KartuKeluarga (KK) Nomor: 1407061509080023, dan sesuai dengan KutipanAkta Tambahan Kelahiran Nomor45/1990;3.

Foto copy Kutipan Akta Tambahan Kelahiran a.n HAYANTY yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya DATI II Tebing Tinggi Nomor45/1990., tertanggal 07 Juni 1990yang diberi tanda P3;4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tertanggal 20September 1995 dengan nomor 09/1995Kb yang diberi tanda P4;5.

sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan olehPemohon terkait data yang tertulis pada Akta Kematian Nomor: 13/WNI/1997(bukti P5) atas nama Pemohon dan Suami Pertama Pemohon, dimana dalamAkta Kematian tersebut tertulis nama Pemohon Ang Giok Cin adalah PemohonHayanty yang merupakan orang yang sama sebagaimana data yang tertulisdalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1407065540720007, Kartu KeluargaNomor 1407061509080023 dan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor45

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang menerangkan data identitasPemohon adalah benar sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP milik Pemohonyang bersesuaian dengan Bukti P2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Atasnama JOHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Bukti P3 berupa Foto copy KutipanAkta Tambahan Kelahiran a.n Hayanty yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya DATI II Tebing Tinggi Nomor45

Pengadilan NegeriLabuha telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020,Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukanmemori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 45/AktaPid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 19 Oktober 2020, memori banding PenasehatHukum terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal20 Oktober 2020, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor45

Begitu juga terhadap memori banding PenuntutUmum tersebut Penasehat hukum terdakwa tidak megajukan kontra memoribanding sesuai dengan surat keterangan dari Panitera pengadilan NegeriLabuha tanggal 3 November 2020.Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuanmempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepadaterdakwa atau Penasehat hukumnya tanggal 20 Oktober 2020, Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Lbh., untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaratersebut sebelum berkas perkara dikirim

bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding PengadilanTinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkaradimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkatbanding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggangwakiu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima,Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTEMenimbang, bahwa seual dengan akta Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 16 Oktober 2020 yang dimintakanbanding terebut;3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu Tanggal 9 Nopember2020 oleh kami GANJAR PASARIBU, SH., MH.

MARDIANTO, Nik. 3209203010720001, Lakilaki, Cirebon, 30101972, Alamat perum Panorama Recedence, Blok B3 no 11A, KelurahanArgasunya, Kecamatan Harjamukti, kota Cirebon, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT III;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keduabelahpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugatmelalui Kuasanya telah mengajukangugatan dengan Surat Gugatan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Cirebon, tanggal 1 Agustus 2018 di bawah register nomor45

,M.H. sebagai Hakim Ketua, ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.dan ARYOWIDIATMOKO, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor45/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 1 Agustus 2018, penetapan tersebut pada haridan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ELFIANHUSNY, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat danTergugat Il, tanpa dihadiri