Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I ; 28) BB 43: 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau Nomor: 13/ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012 perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau.

Johar Firdaus, Msi ; 30) BB 45: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus.

Adrian Ali, MH. ; 34) BB 49: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H.

HJ.IWA SIRWANI BIBRA ; 37) BB 52: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs.

Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus ; 93) BB 108: 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012 ; 94) BB 109: 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ...

;BB 49: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN,nomor : 11/ND/FPAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRDPropinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012,perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus UsulHalaman 7 dari 570 Putusan No. 30/Pid.Sus/2012/PN. PBR50.51.52.Do.54.Raperda Inisiatii DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H.

HJ.IWASIRWANI BIBRA ;BB 52: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDIPerjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDIPerjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal30 Maret 2012, perihal Panitia Knusus (Pansus) Perubahan (Revisi) PerdaNo.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs.

TUROECHANASY'ARI j22o none nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cnc nnn nce necesBB 53: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDIPerjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDIPerjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal30 Maret 2012, perihal Panitia Knusus (Pansus) Pembahasan Usul RaperdaInisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umumdan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil PerusahaanPerkebunan,

TUROECHANASY'ARI j22 2222 nnn nn nnn nnn nnn nec ncn ncn nn cnnBB 54: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDIPerjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDIPerjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal30 Maret 2012, perihal Panitia Knusus (Pansus) Pembahasan Usul RaperdaInisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan55.56.57.58.59.60.Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs.TUROECHAN

PBR1061.62.63.64.65.66.67.68.tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII PropinsiRiau, April 2012 ;BB 61: 1 (Satu) bundel fotokopi Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperdatentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan danaanggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatanPON XVIII Propinsi Riau ;BB 62: 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDPropinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012tentang Draft Jadwal

Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (sembilan)buah;Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh)buah;4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tigabelas) buah;5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;6.

Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016 4 Meja Kerja Wakil Ketua DPRD 2 Buah Rp. 17.000.000 Rp. 34.000.000 Rp. 4.225.000 Rp. 25.550.0005 Meja Kerja Anggota DPRD 22 Buah Rp. 15.000.000 Rp. 343.200.000 Rp. 3.250.000 Rp. 271.700.0006 Meja Rapat Ruang Pansus 40 Buah Rp. 8.130.900 Rp. 325.200.000 Rp. 1.300.000 Rp. 273.200.000(1/2 Biro)7 Meja Rapat Ruang Pansus 5 Buah Rp. 10.342.000 Rp. 51.710.000 Rp. 2.275.000 Rp. 40.335.000Pimpinan DPRD (1 Biro)8 Meja TV Ruang~ Kerja 2 Buah Rp. 6000.000 Rp. 12.000.000Pimpinan dan

Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan)buah;Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh)buah;4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tigabelas) buah;5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;6.

Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016 Pansus Pimpinan DPRD ( 1Biro)4.5. Meja TV Ruang KerjaPimpinan dan AnggotaDPRD 2,00 Bh 6.000.000,00 12.000.000,005 Meja Kerja Untuk Set.DPRD5.1. Meja Kerja Kabag 3,00 Bh 3.800.000,00 11.400.000,005.2. Meja Kerja Kasubag 10,00 Bh 2.950.000,00 29.500.000,005.3. Meja Kerja Staff BagianKeuangan 20,00 Bh 2.575.000,00 51.500.000,005.4.

DPR melalui Badan Legislasi/Panitia Kerja (Panja)/Panitia Khusus(Pansus) telah melakukan Rapat dengar pendapat dengan komunitasOrganisasi Advokat antara lain PERADI, KAI, PERADIN, IKADIN, AAI,IPHI, MAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI dan lainlain;b.

DPR melalui Badan Legislasi/Panitia Kerja (Panja)/Panitia Khusus(Pansus) juga telah mengadakan dengar pendapat dengan UniversitasIndonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegara, UniversitasMataram, Universitas Sumatera Utara dan lainlain;d. Bahwa selain menerima saran dan masukan dari berbagai pihak tersebut.Badan Legislasi DPR juga telah melakukan kunjungan kerja, baik di dalamnegeri maupun di luar negeri.

KarenaTERGUGAT H.Ahmad Yani,SH.MH adalah anggota Komisi II DPR RIyang mewakili fraksi Parpol PPP dan tidak sendiri dalam pembahasanperubahan UndangUndang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat,Halaman 24 dari Putusan 44/Pdt/2020/PT DKImelainkan bersama seluruh anggota fraksi Parpol lainnya sebagaianggota PANSUS Komiisi III DPR R.1.B.

Tambahan pula, bahwaPengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai ex officio tentu telahsSangat paham akan kompetensi peradilan yang tidak dapatmengintervensi semua keputusan Legislatif apalagi menghentikanaktivitas PANSUS RUU karena bertentangan dengan hukum.

,MH.dan tidak melibatkan selumh anggota PANSUS RUU di DPR R.I dariberbagai komponen PARPOL yang nota bene bersamasamadengan TERGUGAT H. Ahmad Yani,SH.MH., dalam agenda revisiUndang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat hal manatelah sesuai dengan kondisi terkini yang berkembang dalammasyarakat dan bahan masukkan yang telah diperoleh dariberbagai kalangan intelektual sebelum diundangkan nanti.Bahwa seluruh dalil

Honorarium Pansus Pembahasan 6 (enam) Ranperda TentangPembentukan Kelembagaan dan Hari Jadi Kabupaten Mamasa;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor:12/PIM/DPRD/X1I1/2005, Anggaran Sekretariat DPRDdigunakan untuk membayar honor pansus' pembahasan 6(enam) Ranperda tentang pembentukan kelembagaan dan harijadi Kabupaten Mamasa yaitu) dengan perincian sebagaiberikut: No Nama Jabatan Diterima 1. Drs. Abednego Ketua DPRD Rp.Depparinding 2.550.000,2.

Muspida Mandadung Ketua Pansus Rp.2.125.000,5. Yohanes Karatong Waki Ketua Rp.Pansus 2.040.000,6. Andi Asdar Wahab Anggota Pansus Rp.1.955.000, Fa Darwin, SH. Anggota Pansus Rp.1.955.000, 8. Junaedi Anggota Pansus Rp.1.955.000, 9. Ir. Panglo Anggota Pansus Rp.1.955.000, 10 Samuddin, S.Pd. Anggota Pansus Rp.1.955.000, 11 Muh.

Arifin Baso Anggota Pansus Rp.1.955.000, 12 Cahyani Oktavia Anggota Pansus Rp.1.955.000, 13 Agustinus Lesseng, Anggota Pansus Rp.S Pak 1.955.000, Total Rp.134.640.000,Padahal biaya untuk honor Anggota Komisi DPRD tersebutdiatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRDdalam bentuk tunjangan komisi yang diberikan setiapbulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dananggota DPRD yang besarnya yaitu:a.

Andi Asdar Wahab Ketua Pansus Rp. 6.120.000,5. Drs. Aco Mea Amri Wakil Ketua Rp. 6.120.000,Pansus6. Ir. Elizabeth Anggota/Koordin Rp. 6.120.000,ator7. Samuddin Anggota Pansus Rp. 6.120.000,Hal. 37 dari 148 hal. Put.

Andi Asdar Wahab Ketua Pansus Rp.6.120.000,5. Drs. Aco Mea Amri Waki Ketua Rp.6.120.000,Pansus6. Ir. Elizabeth Anggota/Koordin Rp.ator 6.120.000,7. Samuddin Anggota Pansus Rp.6.120.000,8. Cahyani Oktavia Anggota Pansus Rp.6.120.000,Total Rp.61.200.000, Padahal biaya untuk honor Badan Kehormatan tersebutdiatas telah dialokasikan pada naggaran belanja DPRDdalam bentuk tunjangan Badan Kehormatan yang diberikansetiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yangbesarnya yaitu:a.

Suntara Gajah Pati sebagai tanah areal kerjanya,kemudian DPRD Kota Dumai membentuk Pansus untuk penyelesaianmasalah sengketa tersebut;" Bahwa dalam pembahasan Pansus DPRD Kota Dumai, selain anggotaPansus, juga dihadiri kalangan masyarakat, Kehutanan, Camat danKelurahan yang didalam Pansus membahas tanah yang dikuasai olehPT.RUJ (Tergugat) dan PT.

Suntara Gajah Pati;" Bahwa hasil dari dalam keputusan Pansus menyatakan bahwa Tanah Tergugatterletak di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, bukan di wilayah KotaDumai dan ditindak lanjuti dengan Surat Dewan Perwakilan Daerah KotaDumai kepada Walikota Dumai Nomor 593.7/DPRD/UM/2011/235 tanggal 9Mei 2011, Perihal Penghentian Kegiatan Operasional di Wilayah KecamatanSungai Sembilan merupakah tindak lanjut dari kKeputusan Pansus (Bukti P17);" Bahwa saksi tidak mengetahui tanggapan dari Perusahaan

Suntara Gajah Pati sebagai tanahareal kerjanya, kemudian DPRD Kota Dumai membentuk Pansus untukpenyelesaian masalah sengketa tersebut;Bahwa Saksi Robert RH Situmeang dalam pembahasan Pansus DPRD KotaDumai, selain anggota Pansus, juga dihadiri kalangan masyarakat, Kehutanan,Camat dan Kelurahan yang didalam Pansus membahas tanah yang dikuasai olehPT.RUJ (Tergugat) dan PT.

Suntara Gajah Pati;Bahwa Saksi Robert RH Situmeang menerangkan hasil dari dalam keputusanPansus menyatakan bahwa Tanah Tergugat terletak di Kecamatan BangkoKabupaten Rokan Hilir, bukan di wilayah Kota Dumai dan ditindak lanjuti denganSurat Dewan Perwakilan Daerah Kota Dumai kepada Walikota Dumai Nomor593.7/DPRD/UM/2011/235 tanggal 9 Mei 2011, Perihal Penghentian KegiatanOperasional di Wilayah Kecamatan Sungai Sembilan merupakah tindak lanjut darikeputusan Pansus (Bukti P17);Menimbang, bahwa berdasarkan

HADI 150.000.000,00keperluan Pansus LKPJ3 031007 Pinjaman sementara untuk H. ZAINAL ABIDIN, 270.000.000,00keperluan Pansus HZ4 201107 Pinjaman sementara untuk Ir.H. LUTFI A. HADI 100.000.000,00keperluan Pansus5 181207 Pinjaman sementara untuk MOSES ALEP 200.000.000,00keperluan Pansus6 281207 Pinjaman sementara DPRD Ir. H. ZULFADHLI 100.000.000,00 Halaman 12 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR Propinsi Kalimantan Barat 281207 Pinjaman sementara untuk H.

HADI 150.000.000,00keperluan Pansus LKPJ3 031007 Pinjaman sementara untuk H. ZAINAL ABIDIN, 270.000.000,00keperluan Pansus HZ4 201107 Pinjaman sementara untuk Ir.H. LUTFIA. HADI 100.000.000,00keperluan Pansus Halaman 31 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR 5 181207 Pinjaman sementara untuk MOSES ALEP 200.000.000,00keperluan Pansus6 281207 Pinjaman sementara DPRD Ir. H. ZULFADHLI 100.000.000,00Propinsi Kalimantan Barat7 281207 Pinjaman sementara untuk H.

Kalbar dengan penerima H.ZAINAL ABIDIN HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus LKPJ;DPRD Prov Kalbar sebesar Rp. 50.000.000..,tertanggal 28 Desember 2007;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerimaMOSES ALEP untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus sebesar Rp. 100.000.000., tertanggal 8 Januari2008;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H.ZAINAL ABIDIN.

HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus LKPJ;DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp.100.000.000., tertanggal 4 Februari 2008;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir.H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus sebesar Rp. 200.000.000., tertanggal 25 Februari2008;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRDProv. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjamansementara DPRD Prov.

HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus LKPJ;DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000..,tertanggal 4 Februari 2008;Halaman 72 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR80.Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir.H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus sebesar Rp. 200.000.000., tertanggal 25 Februari2008;81.Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRDProv. Kalbar awn. Ir. H.

Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh)buah;4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tigabelas) buah;5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;6.

Meja Rapat Ruang Pansus( 1/2 Biro) 40,00 Bh 8.130.900,00 325.236.000,004.4. Meja Rapat Ruang PansusPimpinan DPRD ( 1 Biro) 5,00 Bh 10.342.000,00 51.710.000,004.5. Meja TV Ruang KerjaPimpinan dan Anggota DPRD 2,00 Bh 6.000.000,00 12.000.000,00Meja Kerja Untuk Set.5 DPRD5.1. Meja Kerja Kabag 3,00 Bh 3.800.000,00 11.400.000,005.2. Meja KerjaKasubag 10,00 Bh 2.950.000,00 29.500.000,005.3. Meja Kerja Staff BagianKeuangan 20,00 Bh 2.575.000,00 51.500.000,005.4.

Meja Rapat Ruang Pansus( 1/2 Biro) 40,00 Bh 8.130.900,00 325.236.000,004.4. Meja Rapat Ruang PansusPimpinan DPRD ( 1 Biro) 5,00 Bh 10.342.000,00 51.710.000,004.5. Meja TV Ruang KerjaPimpinan dan Anggota DPRD 2,00 Bh 6.000.000,00 12.000.000,00Meja Kerja Untuk Set.5 DPRD5.1. Meja Kerja Kabag 3,00 Bh 3.800.000,00 11.400.000,005.2. Meja KerjaKasubag 10,00 Bh 2.950.000,00 29.500.000,00 Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PAL 5.3.

Lontoh dan lainlain;c DPR melalui Badan Legislasi/Panitia Kerja (Panja)/Panitia Khusus (Pansus)juga telah mengadakan dengar pendapat dengan Universitas Indonesia,Universitas Padjajaran, Universitas Diponegara, Universitas Mataram,Universitas Sumatera Utara dan lainlain;Bahwa selain menerima saran dan masukan dari berbagai pihak tersebut, BadanLegislasi DPR juga telah melakukan kunjungan kerja, baik di dalam negerimaupun di luar negeri.

Karena TERGUGAT H.Ahmad Yani,SH.MHadalah anggota Komisi III DPR RI yang mewakili fraksi Parpol PPP dan tidaksendiri dalam pembahasan perubahan UndangUndang No.18 Tahun 2003 tentangAdvokat, melainkan bersama seluruh anggota fraksi Parpol lainnya sebagaianggota PANSUS Komisi IIT DPR R.I.B.

,MH. dan tidak melibatkan seluruh anggota PANSUS RUUdi DPR R.I dari berbagai komponen PARPOL yang nota bene bersamasamadengan TERGUGAT H. Ahmad Yani,SH.MH,, dalam agenda revisi UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat hal mana telah sesuai dengankondisi terkini yang berkembang dalam masyarakat dan bahan masukkanyang telah diperoleh dari berbagai kalangan intelektual sebelum diundangkannanti.Hal.33 dari 57 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2013/8.

Ahmad Yani, SH., MH. dan kawankawan legislator di PANSUS DPR R.I.adalah SAH dan menurut hukum yang berlaku, dan oleh karenanya gugatanPara PENGGUGAT / TERGUGAT dalam VOEGING sangat mengadaadadan tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga harus dikesampingkanseluruhnya.

), Kongres Advokat Indonesia (KAI) juga telahdiundang untuk dengar pendapat guna memberikan masukan dalam pembahasan RUUtersebut;13 Bahwa adapun masukanmasukan yang disampaikan Kongres Advokat Indonesia (KAI)dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRRI tersebut adalah sebagai berikut :PN.Jkt.Tim.aDPPKAI pada prinsipnya sangat setuju RUU Advokat ini segera diUndangkan ;Hal.37 dari 57 hal.

Kalobar kepada Gubernur Kalbar Nomor:162/35/DPRDC tanggal 5 Maret 2007 perihal PermohonanPinjaman Dana Penunjang Pansus DPRD Prov. Kalbar dari KetuaDPRD Prov. Kalbar, dengan kalkulasi dana yang diperlukan sebesarRp350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yangditandatangani oleh Sadr. Ir. H. Zulfadhli selaku Ketua DPRD Prov.Kalbar;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada KetuaDPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H.

Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementarauntuk keperluan Pansus sebesar Rp270.000.000., tertanggal 3Oktober 2007;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada KetuaDPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjamansementara sebesar Rp100.000.000., tertanggal 11 Oktober 2007;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalobar dengan penerimaIr. H. Luthfi A.

Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus LKPJ DPRD Prov Kalbar sebesar Rp50.000.000..,tertanggal 28 Desember 2007;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerimaMoses Alep untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluanPansus sebesar Rp100.000.000., tertanggal 8 Januari 2008;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerimaH. Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementara untukkeperluan Pansus LKPJ DPRD Prov.

Zainal Abidin HZ. untuk pembayaran pinjaman sementarauntuk keperluan Pansus sebesar Rp270.000.000., tertanggal 3Oktober 2007;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada KetuaDPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. Zulfadhli untuk pembayaran pinjamansementara sebesar Rp100.000.000., tertanggal 11 Oktober 2007;Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerimaIr. H. Luthfi A.

IMRON SYUKUR, MM.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19Maret 2003 senilai Rp 6.000.000, penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN,SH.MA.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19Maret 2003 senilai Rp 12.000.000, menerima Drs. H. UTSMAN IHSAN,SH.MA.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19Maret 2003 senilai Rp 5.500.000, penerima H.

ADI MUDAKIR.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19Maret 2003 senilai Rp 5.500.000, penerima IMRON SYUKUR.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19Maret 2003 senilai Rp 11. 500.000, penerima IMRON SYUKUR.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19Maret 2003 senilai Rp 5.500.000, penerimaS.

Ec.MRON SYUKUR, MM.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus itgl. 19Maret 2003 senilai Rp 6.000.000, penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN,SH.MA.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus itgl. 19Maret 2003 senilai Rp12.000.000, menerima Drs. H. UTSMAN IHSAN,SH.MA.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus itgl. 19Maret 2003 senilai Rp 5.500.000, penerima H.

IMRON SYUKUR, MM.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus itgl. 19Maret 2003 senilai Rp 6.000.000, penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN,SH.MA.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus itgl. 19Maret 2003 senilai Rp 12.000.000, menerima Drs. H. UTSMAN IHSAN,SH.MA.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus igl. 19Maret 2003 senilai Rp 5.500.000, penerima H.

ADI MUDAKIR.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus igl. 19Maret 2003 senilai Rp 5.500.000, penerima IMRON SYUKUR.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus itgl. 19Maret 2003 senilai Rp 11. 500.000, penerima IMRON SYUKUR.Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus itgl. 19Maret 2003 senilai Rp 5.500.000, penerima S.

No.1626 K/Pid/2007 SK Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, tentang pemberianTunjangan Daerah dan Bantuan Lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dananggota DPRD Kota Denpasar, didalam SK tersebut mengatur mengenaipemberian bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,; Dan SK Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang kegiatanPansus dan panitia mengatur mengenai pemberian biaya kegiatan Pansusdan kegiatan Panitia dengan perincian pengeluaran :Untuk biaya kegiatan pansus dalam membahas

Perda Rp. 86.810.000,Untuk biaya kegiatan Panitia anggaran Rp. 11.000.000.Untuk biaya kegiatan panitia musyawarah Rp. 11.500.000.Jumlah Rp. 109.310.000,Berdasarkan kedua Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut telahdirealisasikan bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000, dan biayakegiatan Pansus dan kegiatan Panitia sebesar Rp.

;Begitu juga penggunaannya tersebut juga bertentangan dengan pasal 5 dan(pasal 27 ayat (a) PP No. 105 tahun 2000 serta Kepmendagri No. 29 tahun2002 dalam pasal 57 ayat(l) , sehingga Daerah dalam hal ini Pemerintah KotaDenpasar mengalami kerugian sebagai berikut : Biaya Kegiatan Pansus DPRD dalam membahas Perda Rp. 67.100.000, Biaya kegiatan Panitia Anggaran DPR Rp. 61.600.000, Biaya kegiatan Panitia musyawarah Rp. 62.100.000,Jumlah Rp. 190.800.000,Hal. 19 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/20073.

biayakegiatan Pansus dan kegiatan Panitia sebesar Rp.

No. 06 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang kegiatanPansus dan panitia mengatur mengenai pemberian biaya kegiatan Pansus dankegiatan Panitia dengan perincian pengeluaran : Untuk biaya kegiatan pansus dalam membahas Perda Rp. 9.350.000, Untuk biaya kegiatan Panitia anggaran Rp. 27.500.000, Untuk biaya kegiatan panitia musyawarah Rp. 28.750.000,Jumlah Rp. 65.600.000,Bahwa kedua Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar tersebut diatas,didalam konsiderannya menjelaskan bahwa kepada Ketua, Wakil Ketua

Kesemuanya itu memerlukan kehadiran penguasa yaitunegara, berikut sarana untuk menjamin ketertiban yaitu hukum;Bahwa memaknai "Asas Keterbukaan" dalam Pembentukan PerdaKabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan,sebagaimana dikemukakan oleh Termohon melalui proses yangpanjang, dari dimulainya pembentukan pansus sehingga pendapatpublik (public hearing) kepada masyarakat telah dilakukan, dankonsultasi Pansus kepada Ketua DPRD dan hingga sidang paripurnapengesahan merupakan bentuk partisipasi

Hadir tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Dinas TenagaKerja Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, acara KunjunganKerja Studi Banding (Bukti T4):Fotokopi Daftar Hadir tanggal 22 Juli 2016 bertempat di Hotel Plaza KotaBukit Indah Purwakarta, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T5):Fotokopi Daftar Hadir tanggal 25 Juli 2016 bertempat di Gedung DPRDKabupaten Bekasi, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T6);Fotokopi Daftar Hadir tanggal 25 Juli 2016 bertempat di Hotel Plaza KotaBukit Indah Purwakarta

, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T7):Fotokopi Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Gedung DPRDKabupaten Bekasi, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T8);Fotokopi Daftar Hadir tanggal 28 Juli 2016 bertempat di Gedung DPRDKabupaten Bekasi, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T9);Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Studi Banding Pansus 14 DPRDKabupaten Bekasi ke DPRD Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, dalamHalaman 60 dari 73 halaman.

Putusan Nomor 67 P/HUM/201811.12.13.14.19.16.rangka membahas Raperda tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 3, 4,dan 5 Agustus 2016 (Bukti T10):Fotokopi Berita Acara Kunjungan Kerja Studi Banding Pansus 14 DPRDKabupaten Bekasi membahas mengenai Raperda tentangKetenagakerjaan ke DPRD Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur(Bukti T11):Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Konsultasi Pansus 14 DPRDKabupaten Bekasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentangKetenagakerjaan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di

Bandung padatanggal 19 Juli 2016 (Bukti T12);Fotokopi Notulen Kunjungan Kerja Konsultasi Pansus 14 DPRDKabupaten Bekasi ke Kementerian Tenaga RI dalam rangka membahasRancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan tanggal 20 Juli2016 (Bukti T13);Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasike Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan PeraturanDaerah tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 21 Juli 2016 (Bukti T14);Fotokopi Transkrip Rapat Kerja Pansus 14 DPRD Kabupaten

/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Bukti T.1 &T.Il 35 ).27) Sekretariat DPRD Kota Depok membuat laporanhasilpendampingan terkait rapat pembahasan awal Pansus IllDPRD Kota Depok (Bukti T. & T.I 36 ).28) Pansus Ill DPRD Kota Depok pada tanggal 24 September2012 mengundang pengembang, LSM dan Stakeholderunruk dilakukan Rapat Dengar Pendapat agar mendapatmasukan dan saran terkait Raperda Tata Ruang danHalaman 99 dari 116 halaman.

. & T.I 39).30) Pansus Ill DPRD Kota Depok mengadakan pembahasanRaperda Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun 20122032 dengan agenda Rapat Dengar Pendapat pada tanggal28 September 2012 .

(Bukti T.1 & T.II 28);35.Fotokopi Surat DPRD Kota Depok Nomor 005/632 DPRD tanggal 11September 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Pansus IIIDPRD Kota Depok. (Bukti T.1 & T.II 29);Halaman 106 dari 116 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/201636.Fotokopi Surat Tugas Pansus III DPRD Kota Depok nomor 841.5/633DPRDdalam rangka melaksanakan Pembahasan awal Raperda tentang RIRW.

Terlampir daftar hadir Pansus IllDPRD Kota Depok. (Bukti T.1 & T.II 32);39.Fotokopi Daftar Hadir Undangan rapat yang diselenggarakan Pansus IllDPRD Kota Depok pada tanggal 14 September 2012 dengan agendapembahasan awal oleh Termohon Il terkait Raperda Bangunan IzinMendirikan Bangunan dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang danWilayah Kota Depok Tahun 20122032. Terlampir daftar hadir Pansus IllDPRD Kota Depok.

(Bukti T.1 & T.II 34);41.Fotokopi Laporan Termohon II mengenai hasil rapat pembahasan awalRaperda Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun20122032 oleh Pansus Ill. Terlampir Laporan Hasil rapat DPRD Kota DepokNo. 11/Pansus/IX/2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan SekretarisDPRD Kota Depok.

lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatanrapatrapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan PeraturanDaerah) Tahun 2011 sebesar Rp6.862.500,00 (enam juta delapanratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan operasionalpengelola kegiatan RapatRapat dan Pembahasan RAPERDA(Rancangan Peraturan daerah) sebesar Rp687.500,00 (enam ratusdelapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan uang sakupendaping Pansus

mendampingi Pansus Kunker ke Klungkungsebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan uang sakupendaping Pansus Il mendampingi Pansus II Kunker ke Klungkungsebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan uang sakupendaping Pansus Ill mendampingi Pansus Ill Kunker ke Jakartasebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar

kuitansi untuk pembayaran bantuan uang sakupendaping Pansus IV mendampingi Pansus IV Kunker ke Bekasisebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatanrapatrapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan PeraturanHalaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018L7.18.19.20.Daerah) Tahun 2012 atas penyisinan uang harian perjalanan DinasPansus ke Lebak dan Ditjen Tata Ruang Kementrian P.U tanggal 37Maret 2012 sebesar

harian perjalanan DinasPansus Il ke Salatiga dan Magelang tanggal 35 April 2012 sebesarRp620.775,00 (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh limarupiah);1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatanrapatrapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan PeraturanDaerah) tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan DinasPansus Ill kKe Tangerang dan BKPN tanggal 1214 Maret 2012 sebesarRp2.722.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratusrupiah), perjalanan Dinas Pansus

III ke Sukoharjo dan Sidoarjo tanggal35 April 2012 sebesar Rp421.200,00 (empat ratus dua puluh satu ribudua ratus rupiah); perjalanan Dinas Pansus Kunker dalam daerahsebesar Rp229.380,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratusdelapan puluh rupiah); perjalanan Dinas Pansus Ill Kunker dalamHalaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/201821.22.23.24.25.20.ZT;28.daerah sebesar Rp193.200,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu duaratus rupiah);1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana

AHMAD SAMAN menerangkan keterangan saksiada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu:Biaya Pansus yang ditanda tangani saya bukan 1 juta tetapi 32 juta yaitu untuk 2kali pansus dan pansus lainnya;Setiap masa persidangan tahun 2004, reses dilakukan sebanyak 2 kali reses. Jadibiaya Rp. 32.500.000, untuk 2 (dua) kali reses.

sebesar Rp. 104.000.000, (seratus empat juta rupiah),dipergunakan untuk biaya sebagai berikut :1) Biaya pansus kelembagaan : Rp. 15.000.000.2) Biaya pansus LPJ : Rp. 15.000.000.3) Biaya pansus LPJ/memori : Rp. 15.000.000.4) Biaya pansus SE 2, 3, 4,5 : Rp. 20.000.000.5) Biaya pansus tatib : Rp. 14.000.000.6) Biaya pembahasan pansus : Rp. 10.000.000.7) Biaya rapat pansus LPJ : Ro. 15.000.000.Jumlah : Rp. 104.000.000.e Bahwa biaya pansus kelembagaan LPJ/Memori diserahkan kepada KetuaPansus yaitu H.

Said Atamimi. : Rp. 1.000.000,Jumlah : Rp. 104.000.000,e Bahwa menurut keterangan para terdakwa, H. ling Sodikin dan Citoni (paraterdakwa dalam perkara lain), kKeduanya pernah menerima biaya pansustersebut dan ada hasil dari kegiatan Pansus tersebut, seperti Pansus SE 2, 3,4,5, Pansus LPJ Walikota, dan beberapa pansus lainnya;e Bahwa menurut keteranagan para terdakwa, ada kalanya Panitia Khusus(Pansus) membahas mengenai suatu Perda atau Pansus membahasmengenai banjir, dan pembahasan dapat dilakukan

kelembagaan : Rp. 15.000.000,14)Biaya pansus LPJ : Rp. 15.000.000,15)Biaya pansus LPJ/memori : Rp. 15.000.000,16)Biaya pansus SE 2, 3, 4,5 : Rp. 20.000.000,17)Biaya pansus Tatib : Rp. 14.000.000,33718)Biaya pembahasan pansus : Rp. 10.000.000,19)Biaya rapat pansus LPJ : Rp. 15.000.000.20) Biaya penunjang non PNS : Rp. 30.000.000,21)Biaya penunjang operasional : Rp. 291.250.000,22) Biaya transportasi : Rp. 2.196.400.000,23) Biaya tunjangan kesejahteraan : Rp. 320.910.000,24) Biaya perjalanan dinas

kelembagaan14)Biaya pansus LPJ15)Biaya pansus LPJ/memori16)Biaya pansus SE 2, 3, 4,517)Biaya pansus Tatib18)Biaya pembahasan pansus19) Biaya rapat pansus LPJ20) Biaya penunjang non PNS21)Biaya penunjang operasional22) Biaya transportasi23) Biaya tunjangan kesejahteraan24) Biaya perjalanan dinas25) Biaya Jal Dis yang tidak ada bukti)26) Biaya lainlain: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Ro: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.31.000.000,65.500.000,5.000.000,Rp.980.500.000,Rp.30.000.000,45.250.000,7.000.000,14.000.000,72.000.000

;Demikian pula atas Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRDDemak dan Surat Bupati Demak (kedua) Nomor : 140/0082,tanggal 9 Maret 2018,. telah juga dilakukan proses pengujian diPeradilan Perdata dengan registrasi perkara Nomor23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakanberkekuatan hukum atau tidak, sehingga tidak beralasan lagidijadikan dasar dalam gugatan aquo.

bahwa UI tidak mengetahui adanya MoU antaraUl dengan Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini PanitiaPilprades dan UI juga tidak bertanggung jawab atas semua hal yangdihasilkan dalam MoU tersebut karena itu merupakan oknum; Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 Pansus mengundang para panitiaPilprades tiap desa seKecamatan seKabupaten Demak secarasempling yang mengadakan MoU dengan UI, Undip dan UNS keDPRD dan meminta penjelasan yang ratarata mereka menyatakanbahwa panitia tidak pernah bertemu langsung

Bahwa pada siang harinya, Pansus juga mengundang Camat dari 14Kecamatan seKabupaten Demak dan menanyakan perihalpengawasan pelaksanaan Pilprades serta MoU dengan UI dan paraCamat menyatakan tidak begitu memahami perihal MoU tersebut; Bahwa siang itu juga sekitar jam 1 (13.00 WIB) Bupati mengirim suratke DPRD yang isinya menyatakan kalau Bupati tidak berwenang untukmenunda atau membatalkan hasil Piprades dan Pansus menjawabbahwa UI tidak mengetahui perihal MoU tersebut sehingga Pansusmeminta kepada

Bupati untuk membatalkan hasil Pilprades yangbekerja sama dengan UI yang didasari oleh hasil audiensi denganpara panitia dan hasil klarifikasi Pansus dengan UI; Bahwasore harinya, Pak Bupati hadirke Kantor DPRD atas undangandari Pansus terkait dengan hasil klarifikasi ke Ul dan saat itu juga PakBupati menerbitkan surat yang ditujukan kepada panitia dan KepalaDesa untuk membatalkan hasil Pilprades yang bekerja sama denganUl serta mengadakan Pilprades ulang sesuai dengan ketentuan yanga Bahwa kronologis

terbitnya surat Rektor UI Nomor: 295 tersebutadalah sebelum tanggal 6 Maret 2018, Sekretaris DPRD telahmengirim surat kepada Rektor Ul mengenai permasalahan ini,selanjutnya pada saat Pansus sampai di UI surat Rektor tersebutsudah jadi dan ditanda tangani oleh Pak Muhammad Anies selakuRektor yang diberi tanggal saat itu juga kKemudian diserahkan kepadaAsisten Setda Kabupaten Demak, Pak Wahyudi, MT karena surat ituditujukan ke Bupati dan kepada Pansus surat asli juga; Bahwa tujuan rapat Pansus tanggal

No. 145 K/Pid.Sus/20133053.54.55.56.57.Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau,tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan(Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs.

BB 52: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDIPerjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDIPerjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau,tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan(Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHANASY'ARI;53.

Johar Firdaus, Msi;BB 45: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau,dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr.Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihalpenyampaian laporan hasil kerja pansus.

BB 49: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi RiauFraksi PAN, nomor : 11/ND/FPAN/2012, dari Ketua Fraksi PartaiAmanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRDProvinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan NamaAnggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda InisiatifDPRD Provinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;50.

/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian HasilKerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan DaerahNo.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran TahunHal. 127 dari 142 hal.

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran(PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,untuk dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi(Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi,dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badansetelah disetujui kota tujuan untukLegislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar)mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yang sudahmemiliki materi

Cianjur dan Kota Bogor Komisi IV7. 1416 April 2011 Kota Batam Pansus V8. 1921 April 2011 Kabupaten Brebes Pansus V9. 58 Juni 2011 Kota Palembang BadanKehormatan10. 2628 Juni 2011 Kab. Badung Bali BadanAnggaran11. 1113 Juli 2011 Kota Serang dan Kab Lebak BadanAnggaran12. 2527 Juli 2011 Kota Semarang BadanAnggaran13. 46 Agustus 2011 Kab.

Cianjur Komisi IV Diikuti oleh 2 orangdan Kota pendamping dari SekretariatBogor DPRD7. 1416 April 2011 Kota Batam Pansus V Diikuti oleh 7 orangpendamping dari SekretariatDPRD8. 1921 April 2011 Kabupaten Pansus V Diikuti oleh 7 orangBrebes pendamping dari SekretariatDPRD9. 58 Juni 2011 Kota Badan Diikuti oleh 3 orangPalembang Kehormatan pendamping dari SekretariatDPRD10 2628 Juni 2011 Kab.

Cianjur dan Kota Bogor Komisi IV7: 1416 April 2011 Kota Batam Pansus V8. 1921 April 2011 Kabupaten Brebes Pansus V9. 58 Juni 2011 Kota Palembang Badan Kehormatan10. 2628 Juni 2011 Kab. Badung Bali Badan Anggaran11. 1113 Juli 2011 Kota Serang dan Kab Lebak Badan Anggaran12. 2527 Juli 2011 Kota Semarang Badan Anggaran13. 46 Agustus 2011 Kab.

Cianjur Komisi IV Diikuti oleh 2 orang pendampingdan Kota dari Sekretariat DPRDBogor7. 1416 April 2011 Kota Batam Pansus V Diikuti oleh 7 orang pendampingdari Sekretariat DPRD8. 1921 April 2011 Kabupaten Pansus V Diikuti oleh 7 orang pendampingBrebes dari Sekretariat DPRD9. 58 Juni 2011 Kota Badan Diikuti oleh 3 orang pendampingPalembang Kehormatan dari Sekretariat DPRD10 2628 Juni 2011 Kab. Badung Badan Diikuti oleh 7 orang pendamping.

indikasi kebohongan, kepalsuan dankemunafikan sudah saatnya Prof Dr.Ir.H.M.NURDIN ABDULLAH dikembalikan kejalan yang benar, berdasarkan perbandingan antara data yang ada dalam dokumen LKPJ(Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah) seperti manggis didalamLKPJ sudah dilaporkan berproduksi mulai tahun 2008 sampai tahun 2010, untuk tahun2008 produksi kurang lebih 10 ton, tahun 2009 kurang lebih 12 ton dan tahun 2010kurang lebih 16 ton, sementara data di lapangan kami suruh foto anggota pansus

Ban.dilaporkan oleh masingmasing SKPD kemudian diserahkan ke DPRD untukkemudian dibentuk Pansus LKPJ, setelah itu.

Pansus mengecekkebenaran/realisasinya apakah sama atau tidak dan apabila ada perbedaan ituadalah hal yang wayjar, setelah itu hasilnya dibahas dalam rapat paripurna danDPRD dapat memberikan rekomendasi atas LKPJ tersebut, dimana rekomendasiitu kemudian ditindaklanjuti karena LKPJ dibuat dan dievaluasi tiap tahun;Bahwa apabila terdapat halhal yang tidak sesuai antara apa yang tercantum dalamLKPJ dengan kenyataan di lapangan, seharusnya disampaikan dan dibahas dalamforum resmi Pansus LKPJ oleh Anggota

yangdiajukan dalam LKPJ ternyata tidak sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan,sehingga Pansus LKPJ kemudian memberikan rekomendasi mengenai hal itu.

dan pansus telah investigasi ke galangan ternyatakapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporakan ke pemerintah daerahuntuk diaudit ; Bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galanganbahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000, dan pansus mencoba meminta informasi dan menurutgalangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000, maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ; Bahwa dalam perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari DinasPerhubungan

dan pansus telah investigasi ke galangan ternyatakapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporakan ke pemerintah daerahuntuk diaudit ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;17.

dan pansus telah investigasi ke galangan ternyatakapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporakan ke pemerintah daerahuntuk diaudit ; Bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galanganbahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000, dan pansus mencoba meminta informasi dan menurutgalangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000, maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ; Bahwa ada perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari DinasPerhubungan terkait

dan pansus telah investigasi ke galangan ternyatakapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus kita melaporakan ke pemerintah daerahuntuk diaudit ; Bahwa ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telahdisetor Rp. 2.500.000.000, dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangankalau ditambah Rp. 1.500.000.000, maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ; Bahwa disampaikan mesin yang bagus itu merk Caterpillar tetapi secara teknis yangdigunakan itu saksi tidak

Ivonne mendapatkan dana ;e Bahwa Terdakwa pernah mengajukan usulan secara langsung kepada DPRD tanpamelalui Tim Anggaran Eksekutif untuk adanya penambahan dana bagi pembuatanKapal Patorli itu dan mengingat Kapal Patroli adalah aset pemda kemudian DPRDmembentuk Pansus yang kemudian meninjau pembuatan kapal di Tangerang Banten.Kemudian pansus mengajukan syarat agar terhadap pembuatan kapal Patroli tersebutdilakukan audit independent terlebuh dahulu guna menilai kelayakan penggunaananggaran selama proyek