8 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKLPENGGUGAT melanjutkan pesan itu ke Kepala SekolahKepala Sekolahkemudian ada sebagian guruguru. berjumlah 12 orang yangmendapatkan sertifikasi menyerahkan poto copy rekening sertifikasisekaligus dineciskan uang pecahan 50.000, masingmasing disetiappoto copy rekening sertifikasi tersebut yang jumlahnya sebanyak600.000, kemudian setelah itu tibatiba ada pihak kepolisian menangkapPENGGUGAT dan langsung mengamankan PENGGUGAT didugamelakukan Pengutan

1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;

1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;

1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengutan

Menetapkan Barang Bukti berupa :1) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2014;2) 1 (Satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2014;3) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2015;4) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8Tahun 2014 tentang Pengutan

PPh Pasal 21 sejumlah Rp. 32.544.500, (tiga puluh dua juta lima ratusempat puluh empat ribu lima ratus rupiah).Belum disetornya kewajiban perpajakan tersebut ke Kas Negaradisebabkan digunakan untuk biaya Perjalanan Dinas Pejabat Kantor.Bahwa jumlah Tempat Pengutan Suara (TPS) dalam RKA adalahsebanyak 288 unit dengan alokasi anggaran belanja bahan penandaidentitas pengawas untuk TPS sejumlah Rp. 57.600.000,00 (lima puluhtujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun yang dapat direalisasikan diseluruh distrik

Akara Multi Karya masih memunggutbiaya;Bahwa saksi tidak tahu detil isi perjanjian;Bahwa saksi bekerja di Subdit Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan KhususBarekeskrim Polri dengan jabatan sebagai anggota ;Bahwa awalnya tim dari Subdit Dittipideksus Bareskrim Polri menerimainformasi dari beberapa importer/pengguna jasa yang menggunakan jasa dipelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang menjelaskan adanya pengutan biayayang dilakukan oleh PT.

Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana sistem pengelolaanuang hasil pengutan lintas jalan Desa Simpang Empat Sungai BaruKecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tersebut karena yangmengelola uang tersebut adalah sdr H. GAZALI RAHMAN termasuk dalampenjualan karcis. Saksi menerangkan bahwa sebagai wakil ketua LPM saksi bertugassebagai pengawas selama satu minggu dari awal pungutan portalselanjunya saksi tidak ikut lagi berkecimpung di portal di karenakan adapekerjaan pembenahan jalan Desa.

Saksi menerangkan bahwa kepala desa ada mempertanggung jawabkanpendapatan desa yang berasal dari pungutan lintas jalan desa (Portal)kepada BPPD tahun 2015 dan jika terjadi penyalahgunaan pengelolaanhasil pengutan lintas jalan yang bertanggung jawab adalah Terdakwasendiri selaku pengelola portal.

milik Negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;Bahwa yang dimaksud dengan APBN dan APBD adalah kesepakatan politik antaralegislatif dan eksekutif dalam bentuk agenda kerja yang akan dilaksanakan;Bahwa arti keuangan Negara dalam APBN sama artinya dalam UU Tindak PidanaKorupsi;Bahwa Kerugian negara adalah berkurangnya aset negara yang disebabkan olehperbuatan melawan hukum;Bahwa Pendapatan Negara adalah penerima negara baik dari pajak maupun darinon pajak;Bahwa Retribusi adalah pengutan

Raringis sesuai denganpenyuluhan pertanian lapangan dari BP3K, terdakwa melakukan penanamanbawang merah pada bulan Desember , dan area penanaman bawang merahtidak cocok pada bulan DesemberJanuari (musim penghujan), hingga terjadigagal panen karena curah hujan yang tinggi dan terjadi Pembusukan , olehkarena pada tanggal 11 Maret 2011 melakukan panen dan hanyameghasilkan 4 (empat) karung bawang merah kemudian di keringkan menjadiempat keranjang ;Bahwa proses penerimaan bantuan dana bantuan social pengutan

Wali Kota Madiun Nomor : 821.2401/341/K/2009tanggal 30 Desember 2009.Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai: Kepala Sekolah sebagai pengelola keuangan sekolah Kepala Sekolah sebagai Administrator Kepala Sekolah sebagai Supervisor Kepala Sekolah sebagai Leader* Kepala Sekolah sebagai Inovator Kepala Sekolah sebagai MotivatorBahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 huruf g, i dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkanbahwa pengutan

dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar darijumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yaitu peraturan tersebut memang berusaha untuk mengatur penanganan sumbanganmasyarakat dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum yang tujuannya adalah menjaga akuntabilitas setiap prosesnya baik disekolah negeri maupun non negeri e Bahwa menurut pendapat ahli tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 disebutkandiantaranya : a Besarnya pengutan

nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar darijumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yaitu peraturan tersebut memang berusaha untuk mengatur penanganan sumbanganmasyarakat dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum yang tujuannya adalah menjaga akuntabilitas setiap prosesnya baik disekolah negeri maupun non negeri Bahwa menurut pendapat ahli tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 disebutkandiantaranya : Besarnya pengutan

Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana sistem pengelolaanuang hasil pengutan lintas jalan Desa Simpang Empat Sungai BaruKecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tersebut karena yangmengelola uang tersebut adalah sdr H.

2014 kepada BPD,masyarakat Desa Simpang Empat Sungai Baru dan hanyamempertanggung jawabkannya kepada Kepala Desa Simpang EmpatSungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selaku orang yangmenunjuk Terdakwa sebagai selaku ketua LPM.Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 38 dari 151 Terdakwa menerangkan bahwa kepala desa ada mempertanggungjawabkan pendapatan desa yang berasal dari pungutan lintas jalan desa(Portal) kepada BPPD tahun 2015 dan jika terjadi penyalahgunaanpengelolaan hasil pengutan

Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana sistem pengelolaanuang hasil pengutan lintas jalan Desa Simpang Empat Sungai BaruKecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tersebut karena yangmengelola uang tersebut adalah sdr H.

2014 kepada BPD,masyarakat Desa Simpang Empat Sungai Baru dan hanyamempertanggung jawabkannya kepada Kepala Desa Simpang EmpatSungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selaku orang yangmenunjuk Terdakwa sebagai selaku ketua LPM.Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 38 dari 150 Terdakwa menerangkan bahwa kepala desa ada mempertanggungjawabkan pendapatan desa yang berasal dari pungutan lintas jalan desa(Portal) kepada BPPD tahun 2015 dan jika terjadi penyalahgunaanpengelolaan hasil pengutan

Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana sistem pengelolaanuang hasil pengutan lintas jalan Desa Simpang Empat Sungai BaruKecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tersebut karena yangmengelola uang tersebut adalah sdr H. GAZALI RAHMAN termasuk dalampenjualan karcis. Saksi menerangkan bahwa sebagai wakil ketua LPM saksi bertugassebagai pengawas selama satu minggu dari awal pungutan portalselanjunya saksi tidak ikut lagi berkecimpung di portal di karenakan adapekerjaan pembenahan jalan Desa.

Saksi menerangkan bahwa kepala desa ada mempertanggung jawabkanpendapatan desa yang berasal dari pungutan lintas jalan desa (Portal)kepada BPPD tahun 2015 dan jika terjadi penyalahgunaan pengelolaanhasil pengutan lintas jalan yang bertanggung jawab adalah Terdakwasendiri selaku pengelola portal.

PSDKPAmbon yang berhak meenerbitkan SLO kapal perikanan ada 8(delapan) orang (sesuai SK) termasuk saksi;Bahwa tujuan daripada pemberian SLO (Surat Laik Operasi) kepadakapalkapal perikanan tersebut agar kapalkapal perikanan yang akanberoperasi tersebut terlebin dahulu memenuhi persyaratanadministrasi dan kelayakan tehknis pada kapal penangkapikan/pengangkut ikan;Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupakelengkapan dan keabsahan dokumen diantaranya SIPI asli, tandapelunasan pengutan

Nomor.03 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup sertadidaftarkan sesuai foto copy dari foto copy di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmbon, selanjutnya diberi tanda bukti T.Il.11;Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, yang telah dilegalisir dan dibubuhimeterai cukup serta didaftarkan sesuai Aslinya di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon, selanjutnya diberitanda bukti T.Il.12;Foto Copy Berita Acara Jalan Pengutan

Bahwa lIdad adalah suatu bentuk kewajiban bagi setiap anshordaulah, sebagai realisasi dan konsekwensi dari baiat kepada abubakar al baqdadi, harus patuh dan taat kepada seruan atau perintahdari abu bakar al baqdadi, dimana bentuk bentuk idad tidak hanyadilalakukan dengan mempersiapkan senjata saja namun bisa dimulaidari pengutan mental melalui kajian khusus dan latihan fisik, Bahwa yang mendasari Jamaah Anshor daulah dan kelompok lainyaadalah pemahamannya diantaranya yaitu. mengenai KafirDemokrasi

Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);Bahwa wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP maka kepadanyadiberikan kepercayaan oleh Negara untuk memungut PPn dari pihak pembeli;Bahwa Sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut PKP wajib men erbitkanfaktur pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki, setiap penyerahanBKP dan/atau JKP maka PKP mempunyai kewajiban memungut (danmenerbitkan faktur pajak sebagai bukti pengutan

nasional, dan dilaporkan kepada Menteriapabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yaituperaturan tersebut memang berusaha untuk mengatur penanganan sumbangan masyarakat152dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum yang tujuannya adalah menjagaakuntabilitas setiap prosesnya baik di sekolah negeri maupun non negeriBahwa menurut pendapat ahli tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor :420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 disebutkan diantaranya :Besarnya pengutan

dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yangditetapkan oleh Menteri yaitu peraturan tersebut memang berusaha untuk mengatur penanganan sumbangan masyarakat dalam proses191pendidikan dan pengajaran secara umum yang tujuannya adalah menjaga akuntabilitas setiap prosesnya baik di sekolah negeri maupun nonnegeri Bahwa menurut pendapat ahli tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 disebutkandiantaranya : a Besarnya pengutan

perikanan ada 8 (delapan) orang (SesuaiSk) termasuk saya ;Bahwa pemberian SLO (Surat Laik Operasi) kepada kapalkapalperikananyang akan melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutikan tersebut bertujuan agar kapalkapal perikanan yang akanberoperasi tersebut terlebin dahulu memenuhi persyaratan administrasidankelayakantehknispada kapal penangkap ikan/pengangkutikan ;Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupakelengkapan dan keabsahan dokumen diantaranya SIPI asli, tandapelunasan pengutan

:Ayat 1 yang berbunyi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes,Pengutan, tata ruang dan Organisasi pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan olehkepala Desa Kepada Bupati /Walikota melalui camat atau sebutan lainpaling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.Ayat 2 yang berbunyi dalam hal Bupati/walikota tidak memberikanhasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlakudengan sendiri.Sehingga dapat saksi jelaskan sehubungan

Bahwauntuk rekom masuk siswa pindah maupun siswa baru yang adapungutannya menyalahi aturan Permendikbud nomor 14 tahun 2018tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK,atau bentuk lain yang sederajat Pasal 25: sekolah yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yangdiselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari pemerintahmaupaun pemerintah daerah dilarang melakukan pengutan dan/Halaman 38 dari 103 halaman Putusan Nomor6/Pid.SusTpk/2019/PN.

FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala DinasKesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggarandialinkan menjadi 2 (dua) Kabupaten /Kota, yaitu Kota Ambon dan KabupatenMaluku Tengah dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebagaimanabantuan dana keserasian/reintegrasi jenis perorangan yang telah diuraikan diatas, bertentangan dengan usulan data kegiatan pengutan keserasiansosial/reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dan Petunjuk Operasional; Bahwa berdasarkan Prosedur Tetap Program Keserasian