222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn* Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuHal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP)Pelayanan

Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMenimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebuttertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP

., M.Hum. melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Hakim pada tanggal25 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwaTermohon/Kuasa Termohon tidak dapat menghadiri sidang praperadilansehubungan dengan adanya Operasi Yustisi 2021 dan oleh karenanyamemohon agar Hakim Praperadilan dapat mengundurkan sidang praperadilan aquo,Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut Hakimtelah menunda dan menetapkan sidang selanjutnya pada

hari Senin tanggal 01November 2021;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat PencabutanKuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pencabutan PermohonanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN SrhPraperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yangtelah diterima oleh Hakim pada tanggal 01 November 2021, yang isinya padapokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021Pemohon telah

Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor: 0330C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepa tanggal 05 April 2018;Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 232/Pat.P/2019/PA.JB6. Bahwa, semasa hidupnya anak pewaris yang bernama (BudiPrasetyo bin Darmo) menikah dengan seorang perempuan yangbernama Nidya Utami binti Suwadi pada tanggal 21 Agustus 2003:7.

Bahwa, suami Pewaris (Darmo bin Sumardi) meninggal padatanggal 14 Februari 2014, sebagaimana Surat Izin Penggunaan TanahMakam Nomor: 0143C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepatanggal 28 Februari 2018;9. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang maingmasing bernama:6.1.

Menyatakan anak kedua Pewaris yang bernama (Budi Prasetyobin Darmo) telah meninggal pada tanggal 07 Mei 2009, sebagaimanaSurat Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor: 0330C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepa tanggal 05 April 2018;5.

sengketa;Halaman2 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku danAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020, oleh Penggugat melaluiKuasa Hukumnya di luar persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melaluiBagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020 di luar persidangan melalui BagianHalaman3 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2020;Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya

ISTINDO MITRA MANGGARAI NomorDPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tanggal 25 November 2020;Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui objek gugatan a quo tanggal05 Januari 2021, ketika Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup(WALHI) Indonesia Daerah NTT, menerima Surat dari Pemerintah PropinsiNTT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi NTT, NomorDPMPTSP.570/V/04/I/2021, Hal : Dokumen Izin Usaha Pertambangan(IUP) Dan Izin Lingkungan PT. PT.

Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:DPMPTSP.540/135/PTSP/X1/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Bukan Logam Kepada PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal25 November 2020;3.

Istindo MiitraManggarai ; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran lampiran ,Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25November 2020, tentang Daftar Koordinat IUP OperasiProduksi; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Il, Peta IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral BukanLogam, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020,tanggal 25 November 2020;2.

Istindo Mitra Manggarai; Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran 1, NomorDPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November2020, tentang Daftar Koordinat IUP Operasi Produksi; Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Il, Peta Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam,Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25November 2020;2.

lanjut dari PTSP tersebut;Bahwa surat keberatan ditujukan kepada Bupati kemudian disposisidari Bupati ke Dinas Lingkungan Hidup;Bahwa saksi tidak tahu para penggugat pernah mengajukankeberatan kepada PTSP;Bahwa tidak ada tindakan dari PTSP setelah menerima keberatantersebut;Keterangan saksi, Zakaria A KedangBahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 116 Tahun 2017, Bupati dalam melaksanakan penataanruang di daerah membentuk tim koordinasi penataan ruang daerahatau disingkat dengan

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);2.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);4.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);6.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);7.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);9.

Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanyaperizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan danpemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkunganyang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanyarekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yangdikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.

Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku ManagerLegal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izinlingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PTBA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumendokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRAselaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.

DONY SUGIHMUKTI selaku PresidentDirector PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, beserta dokumenpendukungnya.1 satu) lembar Kartu Kontrol Koordinasi Penyelesaian PengurusanPerizinan PT KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon.Hal. 25 dari 53 hal.

Dendi R (DPU TR)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKESFaletehan)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh SE (TA Sosesbud)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D.

Diesel BH 8617 WI warna Kuninge 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.e 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.Dirampas untuk Negarae 1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.e 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI warna Kuning284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A/ 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

(tiga meter kubik) dengan disertai1 lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani RD SAYUTI SARIP yang masih kosong, 1 (satu) lembarFhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor : 510 / 180 / SIUP /KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan AsalUsul Kayu (SKAU) No: 69 / JB / 2012 tanggal 31 Maret 2012 yangditanda tangani oleh Kepala Desa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012Terdakwa ITRHIANDEBY

B/2012/PN.MbinNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180/ SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu(SKAU) No : 69/ JB/ 2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh KepalaDesa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012 Terdakwa IT RHIANDEBY DWIRANDYAls RIYAN Bin ZAIDI;

mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8617 WI yangdikemudikan oleh Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIR;Menimbang, Bahwa dari Muara Tebo Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIRmembawa kayu bungur sebanyak 3 m (tiga meter kubik) dengan disertai 1 lembar NotaNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP

, yang terletak di jalanBlok Komplek PU Kelurahan Muara Ciujung Barat KecamatanRangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten (sekarang dikenalsebagai Jalan Multatuli Nomor 26 Rt.003 Rw. 003 Kelurahan MuaraCiujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten);Bahwa, pada tanggal 30 November 2021 Pengadilan Tata UsahaNegara Serang telah menerima surat Permohonan Pencabutan Gugatantertanggal 29 November 2021 yang diterima Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,telah diatur bahwa:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutangugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabiladisetujui oleh Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPencabutan Gugatan tertanggal 29 November 2021 yang diterima oleh MajelisHakim melalui PTSP

Denpasar Selatan, KotaDenpasar atas nama pemilik : Anak Agung Gede Wiranatha.Kegiatan usaha yaitu Route SM Carwash yang dilakukan oleh AnakAgung Gede Wiranatha wajib memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah(SIPA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Bali. Bahwa Pemilik usaha Route SM Carwash belum memilikirekomendasi teknik dari dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Prov.

Denpasar Selatan KotaDenpasar belum memiliki ijin, Karena tidak terdapat dalam databasedaftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

DenpasarSelatan Kota Denpasar belum memiliki ijin, karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

DenpasarSelatan Kota Denpasar sejak tahun 2011 yang bergerak di bidang usaha cucimobil, namun Terdakwa belum memiliki ijin karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

Datapada Kriteria Bangunan tidak sesuai dengan KRK, mohon lakukanpembatalan permohonan ini dan ajukan kembali denganmemperbaiki data peruntukan : Membangun Baru (bukanRenovasi sedang, jika renovasi sedang silakan konsultasi terlebihdahulu ke PTSP Kec Pademangan untuk diberi penjelasan),Kondisi Tanah: tanah kosong (jika ada bangunan maka menungguhasil survey atau silakan konsultasi terlabin dahulu ke PTSP Kec.Pademangan untuk diberi penjelasan).

DALAM EKSEPSI:GUGATAN KURANG PIHAK;1.Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam posita huruf A no. 10mengatakan Dengan etika baik Penggugat mengajukan izin renovasibangunan secara online (http://jakevo.jakarta.go.id) tanggal 25/02/2019dengan No. permohonan C373/190225FBE5, Status perizinanPERMOHONAN DIBATALKAN/tidak diteruskan;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat baru melakukan pengurusan IMBke PTSP Kec.

Bahwa sesuai dengan Pergub No. 281 tahun 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuIMB merupakan produk izin yang dikeluarkan oleh PTSP Kec.Pademangan, sehingga patutlah PTSP Kec. Pademangan dimasukan kedalam pihak;Il. DALAM PENUNDAAN;5. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat memohon membatalkan ataumenghapuskan Pembongkaran yang hendak dilakukan oleh Suku dinasCipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;6.

EKSEPSI;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihakdengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa izin dalam sengketa inidikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kec. Pademangansehingga patutlah PTSP Kec. Pademangan dimasukan ke dalam pihak;Menimbang, bahwa terlepas keterkaitan instansi lain dalam penerbitanobjek sengketa dalam perkara ini, termasuk keterkaitan kantor Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Kec.

Selain itu,Penggugat disarankan agar mengajukan permohonan baru denganmemperbaiki data peruntukan berupa: Membangun Baru sedangkan apabilasekadar melakukan renovasi sedang disarankan untuk berkonsultasi lagidengan PTSP Kec. Pademangan untuk diberi penjelasan);3.

Bidang Kerja yang ada di DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (BidangPelayanan Terpadu Satu Pintu /PTSP), dan / atau melalui Pelayananberbasis online ;C.

Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.

Bahwa sesual prosedur perizinan yang ada (terlampir,copy bukti T3), setiap pelaku usaha yang mengajukan suratpermohonan secara langsung harus diberikan Tanda TerimaHalaman 21 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPRoleh petugas Front Office (FO) di Bidang PTSP. Dengandemikian, maka apabila PEMOHON mengajukan suratpermohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,maka PEMOHON dapat dipastikan tidak memiliki bukti TandaTerima dari Bidang kerja terkait, yakni Bidang PTSP ;3.

Hal inimenunjukkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 atau 3 (tiga) harikerja setelah menerima Disposisi Kepala Bidang PTSP, maka suratpermohonan dari PEMOHON telah ditindaklanjuti ke Dinas ESDMProvinsi Papua.5. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerima surat Tanggapandari Dinas ESDM Provinsi Papua adalah pada tanggal 10 November2020.

Termohon Nomor0102/EMAGUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020Perihal: Laporan Melanjutkan Kegiatan denganalasan berdasarkan angka 3 Surat PenghentianKegiatan Sementara (Suspensi) bukti P.15; BersamaBUKTI TANDA TERIMA oleh PTSP dalam hal iniBapak Y. MOTE;; (fotokopi Sesuai dengan printout) ;T10, sebagai berikut:1. Bukti T1Agenda Surat Masuk PT.

895m* (delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama JusufPutradjaya;Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan,dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalamPasal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan suratpermohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BKL,yang diterima pada tanggal 21 September 2020 oleh Majelis Hakim perkara aguo melalui PTSP

Persidanganyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermohonan pencabutan dalam perkara a quo sebagai berikut :TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikansurat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 26/G/2020/PTUN.BKLsecara, yang diterima tanggal 21 September 2020 oleh Majelis Hakim perkara aguo melalui PTSP

Muhammad Saleh Gasin(Penggugat) dan Julisa Aprilia Kaluku sebagaimana tercantum dalamLampiran 1 dan Lampiran Il dalam Pengumuman Nomor92313/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun 2021;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2022/PTUNJKT telan menerima secara resmi surat permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP

oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan uraian pertimbanganseperti tersebut dibawah ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis HakimPerkara Nomor: 18/G/2022/PTUNJKT telah menerima secara resmi suratpermohonan pencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melaluiHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2022/PTUNJKTPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 22 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 12Januari 2021;Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Para Penggugat dengan Nomor: 03/LBHJNCP/I/2021, tanggal 07Januari 2021, yang diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor:03/LBHJNCP/I/2021, tanggal O7 Januari 2021, diajukan Para Penggugatmelalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Provinsi Sumatera Barat;Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Pariaman/ Bapak Hakim/ Ibu Hakim yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggilPemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinyadan dalam persidangan mana Pemohon bermohon

, Kuasa Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quodipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan iniserta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telahpula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satusyarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP

dalam halini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan olehPasal 57 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,supaya anak yang bernama RAISA FEBRINA ditetapkan sebagai anak terlantar;Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pmn Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

permohonan ini diajukan ke pengadilan oleh pihak Pemohon,keberadaan dari orang tua bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut masihbelum diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga tidak memliki dokumenkelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh danmembesarkan bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut; (Bukti P.3, bukti P.4dan bukti P.12) Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

danterdakwa adalah keponakan saksi ; Bahwa saksi , ada hubungan kerja dengan Hotel The City dansebagai Personalia (HRD/Human Resouce Departemen) dengantugas mengurusan Hotel, Pembinaan Karyawan Hotel, PengurusanSurat Izin yang berkaitan dengan kegiatan Usaha perhotelan dansaksi bertanggung jawab kepada terdakwa ; Bahwa saksi tidak tahu bahwa penggunaan air bawah tanahitu harus ada izin dari Pemerintah, dan Pemerintah tidak pernahmelakukan sosialisa tentang penggunaan air tersebut ; Bahwa saksi pernah ke PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu)Provinsi untuk mengurus perizinan pemakaian air sumur di hotel,namun petugas PTSP mengatakan pengurusan sumur bor tidak ada; Bahwa saksi kemudian diberi fotocopy pencabutan PeraturanDaerah tentang peraturan Sumber daya air;Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.

terdakwa pernah datang ke DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PropinsiMaluku, untuk mengurus izinPengusahaan Air Tanah setelah The CityHotel bermasalah/ diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku, dan saksitidak bisa mengeluarkan izin tersebut karena permasalahanhukumnya belum selesai ; Bahwa dalam pemakaian air bawah tanah pelaku usaha harusmengurus Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian danPengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Maluku, dan sebelumPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

unsur dakwaan JaksaPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaanJaksa Penuntut Umum telah terbukti;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telahterbukti apbakah kepada terdakwa dapat dikenakan hukuman;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalampembelaannya menyatakan bahwa unsur tanpa izin dari Pemerintah tidakdapat dibuktikan karena aturan hukum terkait perizinan pengusaan airdibawah tanah pada tingkatan Pemerintah Daerah belum ada yang mengaturdan dari pihak PTSP

Sus/2019/PN.Ambtentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan pendandatangananperizinan dan non perijinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Maluku yang menerbitkan perijinan Pemakaian Sumber Daya Alr,dan sebelum ijin diterbitkan oleh PTSP maka pengusaha harus terlebihdahulu mendapat rekomendasi dari Dinas ESDM terkait dengan izinPengusahaan Air Tanah dan berdasarkan keterangan ahli tersebut DinasESDM belum pernah menerbitkan rekomendasi pengusahaan sumber airkepada hotelhotel yang ada

atas nama Achelina Engels Hasibuan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat telahmengajukan surat Nomor: 015/JFTUN/I/20 tertanggal 1 Februari 2021,Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telahditerima oleh Majelis Hakimpada tanggal 1 Februari 2021;Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan pada pokoknyauntuk mencabut gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pemeriksaan

diajukan Para Penggugatpada pokoknya mohon untuk ditunda pelaksanaan objek sengketa a quo dandinyatakan batal demi hukum objek sengketa tersebut, oleh karenapenerbitannya didalilkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengansurat nomor: 015/JFTUN/I/20tertanggal 1 Februari 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterimamelalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Sedangkan ayah dan ibu dari Pewaris Johannes ChristoffelMoneterie (lakilaki), dan Therofine Soeselisa (Perempuan) keduanyatelah meninggal dunia terlebin dahulu sebelum Pewaris meninggalduniadan telah di makamkan di TPUTnah Kusir I/II Unit Kristen Blok AAIBlad 069 Petak 0057sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaUnit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomorsive ears a eG NTE ea ettes ee eee Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan TanahMakam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur;12.

Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanNOMOS oes eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees tentang Perpanjangan IzinHal 10 dari 26 hal. Penetapan No. 0315/Pdt.P/2020/PA.Mlg.Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanCilandak Timur, tertanggal 23012018. Fotokopi tersebut telahbermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudiansurat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20)21.

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 204 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juni 1973 yang dapat diambil kaidahhukumnya bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuatsecara sefihak oleh seorang ahli waris yaitu orang yang mempunyaikepentingan dan menjadi salah satu fihak dalam perkara, harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P23 dan P.24 yaitu Fotokopi bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,dimana pada bukti P.20berupa Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP

KelurahanNOMOD ......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeee tentang Perpanjangan Izin Penggunaan TanahMakam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur, tertanggal 23012018, pada bukti P.23 berupa Surat Keterangan Pemerintah Provinsi DKIJakarta, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota Administrasi JakartaSelatan, TPU Tanah KuSir NOMO?

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503

/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;

Dalam hal ini kami juga melalui Surat tersebut telahmelaksanakan kewajiban sesuai kewenangan yang diberikan BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izindan nonizin; penyerahan dokumen izin dan