B116/Setneg/KDN/10/2004 Prihal Mohon Kepastian danPutusan Perk.Reg.No.416/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 31 dari 44 Halaman17. Bukti P 1718. Bukti P1819. Bukti P1920. Bukti P2021. Bukti P21Keadilan yang ditandatangani oleh MHasudunganSimatupang sebagai Kepala Biro Kajian Dalam Negeri;berupa foto copy Surat Gubernur Sumatera Utaratanggal 27 Januari 2005 No. 620/519 PerihalKlarifikasi Pembebasan Tanah Jalan NgumbanSurbakti Medan yang ditandatangani oleh T.

Bukti P36warga Jalan Ngumban Surbakti TR 15 A SegmenTengah;berupa foto copy Surat Sekretariat Negara RepublikIndonesia tanggal 17 November 2009 Nomor : B5723/Setneg/D5/11/2009 Kepada Ketua Team PeduliWarga Jalan Ngumban Surbakti ( Sinar Sembiring );berupa foto copy Surat DPRD Propinsi SumateraUtara tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 531/18/Sekryang ditujukan kepada Bapak Gubernur SumateraUtara, Walikota Medan, Team Peduli warga jalanNgumban Surbakti TR 15 A Segmen Tengah;berupa foto copy Surat Team Peduli

Pabrik Baja Trikora Cilegon adalah Kekayaan Negara, maka dapat dipastikan bahwaTergugat II, Tergugat If, Tergugat IV bukan pemilikan yang syah dan ironisnyajuga tidak memiliki izin tertulis dari Kepala Negara untuk mengelola, menguasaiserta) memanfaatkannya, tindakan Tergugat II tersebut diatas melanggar pasal167, pasal 389, pasal 551 KUHPidana, merupakan Perbuatan Melawan Hukum,dari hasil kepengurusan Koordinator Pemegang Kuasa Kolektif mendapatDukungan Kebyakan dari Sekretariat Negara No. 940/Setneg

.: 30/ABN/PLH/UMS/IX/1988,yang dibuat oleh Kepala Desa Urimessing, tertanggal15 September 1988, (fotocopy dari fotocopy);Lampiran Surat Penyerahan Pelepasan Hak AtasTanah Adat Nomor: /ABN/PLH/UMS/V/Tanggal 7Mei 1987, Gambar Sltuasi Dati Negeri Halawandisa,yang dibuat oleh Kepala Desa Urimessing, tertanggal7 Mei 1987, (Sesuai dengan aslinya);Surat Keterangan Nomor: 594/34/SETNEG, yangdibuat oleh Raja Negeri Urimessing, tertanggal 30September 2013, (fotocopy dari fotocopy);Surat Keterangan yang dibuat

Kepala Desa Urimessing,tertanggal 18 Desember 2001, (fotocopy darifotocopy);Surat Keterangan Nomor: 471.1/88/SETNEG, yangdibuat oleh Pj.

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraan bermotordalam keadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasi kewajibanpembayaran Bea Masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yangberlaku;bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telah dibayarkankewajiban Bea Masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepada KedutaanBesar/Perwakilan Negara Asing yang telah memperoleh fasilitas pembebasanBea Masuk (PP8/PP19) dari Deplu/Setneg

Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraan bermotor dalamkeadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasi kewajiban pembayaranbea masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku;Bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telah dibayarkan kewajibanbea masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepada Kedutaan Besar/PerwakilanHalaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 298/B/PK/PJK/2017Negara Asing yang telah memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk (PP8/PP19)dari Deplu/Setneg

Biaya Bantuan uang Rp. 5.000.000, dalam rangka mengurus :KP dan Pensiun PNS Golongan IV/c di SETNEG Jakarta.KP Anumerta dan Pensiun PNS Tewas di BKN Jakarta di SETNEG.Pensiun PNS tahun 2006 di Kanreg II BKN Surabaya.Pensiun dan Janda/Duda di KANREG X BKN Denpasar.b.

Biaya bantuan uang Rp. 5.000.000, dalam rangka menguruskenaikan pangkat, pensiun dan penetapan kelulusan Tenagakontrak di Denpasar, Surabaya dan Jakarta.c.Biaya bantuan uang Rp. 2.500.000, dalam rangka mengurus KPAnumerta dan pensiun PNS Golongan IV/c di BKN di SETNEG diJakarta.d.

Biaya Bantuan uang Rp. 5.000.000, untuk mengurus KP PNS GolIV di BKN di Setneg di Jakarta dan pensiunan PNS di KANREG XBKN Denpasar.g. Biaya bantuan uang Rp. 2.500.000, untuk mengurus PNS yangpensiun tahun 2006 di KANREG II BKN Surabaya.h. Biaya bantuan uang Rp. 2.500.000, untuk mengurus PensiunPNS Triwulan II di Kanreg X BKN Denpasar.i. Biaya Bantuan Uang Rp. 2.500.000, untuk mengurus Pensiun PNSTriwulan III di Kanreg X BKN Denpasar.j.

Putusan Nomor 726/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraan bermotordalam keadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasi kewajibanpembayaran Bea Masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yangberlaku;Bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telah dibayarkankewajiban Bea Masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepada KedutaanBesar/Perwakilan Negara Asing yang telah memperoleh fasilitas pembebasanBea Masuk (PP8/PP19) dari Deplu/Setneg dan Terbanding

dari 24 halaman Putusan Nomor 730/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraanbermotor dalam keadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasikewajiban pembayaran Bea Masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeananyang berlaku;Bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telahdibayarkan kewajiban Bea Masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepadaKedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing yang telah memperoleh fasilitaspembebasan Bea Masuk (PP8/PP19) dari Deplu/Setneg

barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26:Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraan bermotordalam keadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasi kewajibanpembayaran Bea Masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yangberlaku;Bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telah dibayarkankewajiban bea masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepada KedutaanBesar/Perwakilan Negara Asing yang telah memperoleh fasilitas pembebasanBea Masuk (PP8/PP19) dari Deplu/Setneg

KTP > 32.75.11.1010.02457 ;Alamat : Komplek Setneg Blok D VI No. 12 Rt.011/03Panunggangan Utara Pinang Kota Tangerang ;No. Telp : 021 55750633 ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Lokasi : Perum GRIYA SAKA ;=> Type /L. Tanah : 72/138 ;=> .Bangunan/L.

Foto copy surat Setneg tanggal 23 Juli 2010 nomor tentang pengaduanmasyarakat, diberi tanda : P7;10.Foto copy surat Tergugat tanggal 16 september 2010 nomor tentangpenjelasan deposito Para Penggugat, diberi tanda : P8;4111.Foto copy surat tanggal 04 Oktober 2010 nomor tentang surat Penggugat kepada Presiden RI bahwa LPS belum menyelesaikan dana simpanandeposito Penggugat I, diberi tanda : P9;12.Foto copy surat Setneg tanggal 15 Desember 2010 nomor tentangpengaduan masyarakat, Foto copy surat tanggal

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional JatengPerihal : Mohon Penjelasan Perkembangan Penanganan PermohonanKembali Hak Milik, dan pada tanggal 6 Juli 2009 telah mendapat tanggapanpositif secara tertulis dari SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAdengan suratnya Nomor:B 3339/Setneg/D5/07/2009 tanggal 6 Juli 2009.Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan mediasi terkaitpenyelesaian Tanah Tersengketa oleh Kanwil BPN Propinsi Jateng, yangdihadiri oleh: 1) Pihak Pangdam WV Diponegoro Semarang, 2) Pihak

mendapat pengakuan dari masyarakat sejakjaman KNIL atau zaman pendudukan Jepang sebagai "Asrama TNI danPolri"Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 15 didalilkanbahwa Penggugat telah menyampaikan surat pengaduan terkaitpenyelesaian obyek sengketa kepada antara lain kepada Presiden danMenteri Sekretaris Negara, dan Penggugat juga mendalilkan bahwa atassurat pengaduan tersebut telah mendapat tanggapan positif secara tertulisdari Sekretariat Negara R.l, dengan surat Nomor : B3339/Setneg

barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraan bermotordalam keadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasi kewajibanpembayaran bea masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yangberlaku;Bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telah dibayarkankewajiban bea masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepada KedutaanBesar/Perwakilan Negara Asing yang telah memperoleh fasilitas pembebasanBea Masuk (PP8/PP19) dari Deplu/Setneg

barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26:Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraan bermotordalam keadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasi kewajibanpembayaran Bea Masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yangberlaku;Bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telah dibayarkankewajiban bea masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepada KedutaanBesar/Perwakilan Negara Asing yang telah memperoleh fasilitas pembebasanBea Masuk (PP8/PP19) dari Deplu/Setneg

GE Indonesia, tanggal 1November 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri,Sekretariat Negara, Nomor : B12270/Setneg/Setmen/KTLN/06/2009, Hal : jinKeberangkatan ke luar negeri, tanggal 26 Juni 2009(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Permasalahan Terkait Importasi Pesawat SinarX HasilRefurbistment Dengan PT.

Siemen Indonesia, tanggal 17November 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 63/G/201 7/PTUNJKT88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Bukti P88Bukti P89Bukti P90Bukti P91Bukti P92Bukti P93Bukti P94Bukti P95Bukti P96Bukti P97Surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri,Sekretariat Negara, Nomor : B17049/Setneg/Setmen/KTLN/08/2009, Hal : jinKeberangkatan ke luar negeri, tanggal 31 Agustus 2009(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Surat Direktur Osram, Nomor : 245

011 Kelurahan/Desa Kebayoran Lama Utara,Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta;bahwa dari tahun 2015 sampai awal 2016 Penggugat di P2STPF;bahwa Saksi sebagai Sekretaris Utama Bapeten dan hubungannya dengan unitkerja bagian perizinan sebagai pendukung;bahwa Saksi pernah melihat bukti T2,3 dan 5;bahwa benar Saksi sebagai anggota WA UI 80 tetapi sudah keluar dan masihjuga menerima kiriman WA;bahwa dalam bentuk Scan postinganpostingan yang dimuat salah satunyaSurat dari Setneg

DepartemenKehutanan untuk pembayaran ganti rugi sesuai putusan pengadilan sebesarRp.118.153.090.986, (seratus delapan belas milyar seratus lima puluh tiga jutasembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) (Bukti P7).Bahkan PENGGUGAT pun telah menyurat kepada Presiden RI melalui SuratNo. 720/PBII/2009 tertanggal 9 Februari 2009 demi terlaksananya Pembayaranganti Rugi oleh TURUT TERGUGATI dan TURUT TERGUGATII, dan telahmendapat tanggapan melalui Surat Sekretariat Negara RI No.B 5310/Setneg

barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26,Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas kendaraan bermotordalam keadaan CBU dan atas impor ini telah dikenakan dan dilunasi kewajibanpembayaran Bea Masuknya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yangberlaku;Bahwa atas kendaraan yang Pemohon Banding impor dan telah dibayarkankewajiban bea masuknya tersebut, Pemohon Banding jual kepada KedutaanBesar/Perwakilan Negara Asing yang telah memperoleh fasilitas pembebasanBea Masuk (PP8/PP19) dari Deplu/Setneg

Fotokopi Surat Kelahiran No : 472.2/07/SETNEG atas nama DanielDastan Muskitta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P4;5. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor18/WF/SRT/VI/2009 atas nama Helena F.

: 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah,khususnya ayat (1) huruf a. 1 berbunyi sebagai berikut : Berdasarkan penelitianPPK, Penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalenderPutusan Nomor: 04/Pot E/Z5/P7 Akl Malaman8 dri 3/Halamansejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekenaan(dikutip dari website SETNEG

ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah,khususnya ayat (1) huruf a. 1 berbunyi sebagai berikut : Berdasarkan penelitianPPK, Penyedia barang/ jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalendersejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan(dikutip dari website SETNEG