titiksinggung) karena kewenangan Peradilan pada lingkungan Peradilan tertentuberada didalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam artiluas.Selanjutnya dicatat dalam peraktik Peradilan bahwa pokok perkara dalamgugatan perdata yang diterima dan diperiksa di lingkungan Peradilan umumsalah satunya adalah Sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketatanah karena adanya perbuatan melawan hukum ditambah denganpermasalahan tentang muara masalah kewarisan sebagai akibat hukumnya.Bahwa titik singgung

dengan runtutan faktafakta yang telahdikemukakan dalam posita gugatan, maka dari rangkaian uraian posita gugatansehingga terjadinya akumulasi tindakan hukum yang berakibat pada harusditentukannya terlebin dahulu statuta obyek sengketa yang termuat dalampetitum untuk dapat memperlihatkan bahwa adanya rangkaian tindakan yangterakumulasi merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang akandiajukan dihadapan majelis hakim Judect facti untuk diperiksa kebenaranmatriilnya.Bahwa dengan adanya titik singgung

TERGUGAT).singgung dalam Poin 7 Alasan Kedua di atas, bahwa sistem BI Checkingyang selama ini berjalan di Bank Indonesia bekerja secara otomatis.Bilamana debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran sampai padawaktu jatuh tempo angsuran pada bulan berjalan, maka secara otomatis(by system) sistem akan langsung menentukan status koletibilitas debiturtersebut.Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.4)Bahwa tentu sangat bertentangan dengan logika hukum, pada premispertimbangannya

TERGUGAT)singgung di atas, dimana System BI Checking di Bank Indonesia berjalansecara otomatis bilamana TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) tidakmelakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada bulan berjalansebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan48/2013. Jadi ditagorikannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalamstatus Koleltibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) adalah karena kesalahandari TERBANDING (dhl.

Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Pasal 21 UndangUndang Ne. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukanpula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsurpenyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, makaproses pemeriksaan perkara

Putusan Nomor 226 K/TUN/2021sebelum pengajuan gugatan a quo, sehingga dinilai sudah memenuhisyarat formal pengajuan gugatan;Bahwa sengketa a quo mempunyai titik singgung dengan kewenanganhakim perdata, karena terkait dengan adanya Perjanjian KerjasamaBersyarat tanggal 13 Mei 1990 antara Pemerintah Daerah Tingkat IlKabupaten Tangerang dengan PI.

KetikaPenggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,diwaktu yang bersamaan Penggugat juga mengajukan gugatan secarakeperdataan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang denganregister perkara nomor 209/Padt.G/2018/PN.PLG; Bahwa pada sengketa a quo terdapat titik singgung kewenanganmengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum,sehingga walaupun sertipikatsertipikat objek sengketa merupakanKeputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi olen karena perselisinantentang

kata Penggugat ia merasa tidak nyamankarena Tergugat sering marahmarah;Bahwa sewaktu Penggugat masih tinggal dengan Tergugat di TanjungBunga, saksi dengan keluarga pernah datang ke rumah mereka di TanjungBunga karena Penggugat sering mengadu bahwa Tergugat selalu seringmarah marah dan menyinggung uang air susu; Penggugat menanyakankepada Tergugat kenapa sering menyinggung tentang uang air susu, tapitergugat tidak menjawabnya malahan Tergugat memutar mutarpembicaraan dan mengatakan kalau ia Cuma singgung

Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama THO CONNY menerangkanbahwa Penggugat sering mengadunya bahwa Tergugat selalu sering marah marah danmenyinggung uang air susu; Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa seringmenyinggung tentang uang air susu, tapi tergugat tidak menjawabnya malahan Tergugatmemutar mutar pembicaraan dan mengatakan kalau ia Cuma singgung

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dalam perkarapermohonan peninjauan kembali atas nama Agus Jaka Hasta Putra JatiBin Joko Sumarsono telah memaksakan menjerat Pemohon PeninjauanKembali dengan Pasal 303 ayat (1) kedua KUHP, padahal di dalampemeriksaan para saksi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembalitidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telahdidakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;Bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana telah kami singgung

Dari pertimbangan yang singkatdan kabur, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpadidasari dan didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoende gemotiveerd,sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkansecara menyeluruh dan komprehensif';Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985

Halaman 37 dari 192 halamanBahwa konkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yangharus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan olehfaktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan di lainpihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TataUsaha Negara yang bersangkutan;101112Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat, haruslah jelasdengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu SertipikatHak Milik No. 322 hal tersebut dapat dilihat dari faktafakta

dengankata lain Letak dan batasnya tidak sama dan berbeda sehingga tidakada titik singgung antara Bukti hak para Penggugat, objek gugatanyatu SHM 322; 13.

Bahwaberdasarkanketidakpastian tersebut maka letak tanah para penggugat adalah KABURsehingga implikasinya tidak ada kepentingan hukum Penggugat yangdirugikan akibat terbitnya Sertipikat hak Milik No. 322 atas namaTergugat II Intervensi karena tidak jelas /pasti letak tanahnya olehkarenanya Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK, karena tidakmemenuhi unsur Pasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004;Bahwa dalam perkara ini titik singgung

TERGUGAT).singgung dalam Poin 7 Alasan Kedua di atas, bahwa sistem BI Checkingyang selama ini berjalan di Bank Indonesia bekerja secara otomatis.Bilamana debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran sampai padawaktu jatuh tempo angsuran pada bulan berjalan, maka secara otomatis(by system) sistem akan langsung menentukan status koletibilitas debiturtersebut.Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.4)Bahwa tentu sangat bertentangan dengan logika hukum, pada premispertimbangannya

TERGUGAT)singgung di atas, dimana System BI Checking di Bank Indonesia berjalansecara otomatis bilamana TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) tidakmelakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada bulan berjalansebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan48/2013. Jadi ditagorikannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalamstatus Koleltibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) adalah karena kesalahandari TERBANDING (dhl.

Dalam pengajuan surat gugatan adalah perihal perobuatan melawanhukum, akan tetapi dalam posita gugatan atau fundamentum petendihanya menguraikan pada titik singgung adanya perbuatan wanprestasidari suatu kesepakatan perjanjian, sehingga ini terbukti bukan perbuatanmelawan hukum akan tetapi adanya perbuatan wanprestasi darikesepakatankesepakan yang di perjanjikan akan tetapi belum dipenuhioleh pihak Insinyur Harimurti / Tergugat Il.b.

Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi / Para Terbanding / semula ParaPenggugat adalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum akantetapi dalam posita gugatan menitik beratkan membahas dan kemudianjuga menguraikan pada titik singgung mengenai halhal yang berkaitandengan proses penerbitan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang cacat administrasi yang kemudian menyatakan untuk dimintakanpembatalan dari surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupasertifikat Hak atas tanah dari objek tanah yang

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yangbersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan ciderajanji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenanganabsolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.IPERDATA KHUSUSLsTitik Singgung

Majelis Hakim tingkat pertamamemandang adanya kemiripan dan titik singgung dari ke tiga obyek sengketatersebut, samasama sebagai hasil panen lahan apakah dari lahan yang samatapi dari waktu yang berbeda Masjelis Hakim tingkat banding sependapatdengan pertimbangan dan putusan tersebut dikarenakan tuntutan tersebut kaburmaka harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa nomor 7 berupa satubuah saprodi (tangki semprot hama), yang ditolak oleh Tergugat Rekonvensikarena

Dalam hal terdapat suatu perkara yang mengandung titik singgung antarlingkungan peradilan, diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilanyang berbeda bahkan sampai adanya putusan PK sedangkan putusan diantara lingkungan peradilan itu berbeda satu dengan yang lainnya, pihakatau pihakpihak yang berperkara dapat mengajukan PK kedua agarperkaranya diperiksa dan diputus oleh Majelis Gabungan antar Kamar,Jakarta, 1 Desember 2014KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIATtdMUHAMMAD HATTA ALIDAFTAR PESERTA

Bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekalitidak di singgung/dipertimbangkan oleh Hakim Agungmengenai ketidak singkronan/tidak bersesuaian antaraketerangan Saksi Jeber dengan Bukti Surat Keterangan gantirugi garapan tertanggal O02 Maret 1992 menyangkut tentangpemilik pertama obyek sengketa dan bagaimana carapengalihan hak obyek sengketa tersebut.

Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung dalam Konvensi, TergugatRekonvensi sepanjang tahun 2008 telah menggunakan kartu asuransinya untukberobat jalan (rawat jalan sebanyak 148 kali dengan total biaya sebesar Rp.54.825.493, (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu empatratus sembilan puluh tiga rupiah) jauh melebihi plafon yang ditanggungperusahaan yaitu sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa kelebihan sebesar Rp. 51.225.493, merupakan tanggungan TergugatRekonvensi

Bahwa pada intinya posita gugatan Penggugat menguraikan mengenaihalhal yang berkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum TataAdministrasi Negara yang berkaitan dengan tugas serta kewenangandari Turut Tergugat IV;c. Bahwa posita gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik AtasTanah Wakaf No. 297/Lengkong Kulon, Gambar Situasi tanggal 06Agustus 1993 No. 8205 luas 5.280 m? (lima ribu dua ratus delapanpuluh meter persegi).

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/mempermasalahkan pada titik singgung mengenaiSurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakHal 25 dari 42 Hal. Putusan No. 43/PDT/2017/PT.BTN.Milik Atas Tanah Wakaf No. 297/Lengkong Kulon, maka berdasarkanUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yang berhak untuk memeriksadan mengadilinya adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan TataUsaha Negara.

Oleh sebab itu Turut Tergugat IV memohon agargugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) olehMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yangbersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan ciderajanji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenanganabsolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.IPERDATA KHUSUSLsTitik Singgung

Dalam akun FB Tergugat pernah meminta gambar/foto bugil, kepadaperempuan selingkuhannya.Bahwa, atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikanduplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap padajawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat, sedangkanmengenai percakapan yang Penggugat singgung sebenarnya Tergugat hanyamainmain (iseng);Bahwa, untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti tertulis berupa; Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk An.

UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa PeradilanTata Usaha Negara memiliki kewenangan mengadili dan menyelesaikan perkara a quosetelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalam hal ini Banding Administrasi telahditempuh oleh Penggugat; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian memiliki titik singgung