Ditemukan 1357 data
AKMALUDDIN
Tergugat:
1.H.SYAMSUL HAKIM
2.HUSWATUN HASANAH
3.BAHRUDIN
4.MUHSIN
59 — 22
Salinan Putusan dari PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA No : 2188/PAN/HK.02/11/2016 tertanggal Jakarta, 11November 2016. Yang kesemua surat surat tersebut diatas FhotoCopy yang sudah dilegalisir di Kantor POS akan diajukan dimukapersidangan pada saat Pembuktian Suratsurat ;5.
62 — 3
bukti tersebut adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksipenidil yang mempunyai efek sebagai antiParkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftarobat keras ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuatdan dipertimbangkan dalam putusan;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa,barang bukti serta bukti surat berupa pemeriksaan hasil laboratorium No.Lab :2188
DRS.H. SARDIYO, MM
Tergugat:
1.GUBERNUR SUMATERA SELATAN
2.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Turut Tergugat:
2.HERMAN GANI selaku Ahli waris dari alm IBRAHIM
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
92 — 28
Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena mengklaim tanah milik Penggugat sebagai Aset Pemprov Sumatera Selatan dan memerintahkan Penggugat untuk membongkar/merobohkan bangunan milik Penggugat diatas tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Teguran Pertama Nomor :800/2187/SATPOL.PP/2022 tanggal 09 Juni 2022 dan surat Nomor :800/2188/SATPOL.PP/2022 tanggal 09 Juni 2022 dan Surat Teguran Kedua Nomor
Ary Pratama, SH
Terdakwa:
SIAUW SUI THIN als. ASUI
589 — 92
PANCA MEGA PERSADA, Nomor: 540/2188/ESDM, Hal:Pengesahan Kepala Teknik Tambang Sementara, tanggal 23 November 2017;Bahwa yang mengajukan saksi sebagai KTT PT. PMP adalah Direktur PT. PMPyaitu sdr SIAUW SUI THIN, kKemudian diangkat dan disahkan oleh Kepala DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep.
Bangka Belitung berdasarkan SuratNomor: 540/2188/ESDM, Hal: Pengesahan Kepala Teknik Tambang Sementara,tanggal 23 November 2017;Bahwa tugas saksi adalah memastikan operasional smelter, keselamatankaryawan, keselamatan alat dan lingkungan;Bahwa dapat saksi jelaskan adapun terhadap pekerjaan saksi sebagai KTT PT.PMP saksi bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Tambang yaitu sdrSURANTO WIBOWO dan Direktur PT. PMP yaitu sdr SIAUW SUI THIN danDirektur Utama PT.
32 — 11
Pasal 3 Konvensi Hakhak Anakyang disetujui olen Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tanggal 20 November1989;Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura jugamenggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagaiberikut27 3G 3 TIT ee, es wey hk Be. ot , 7 hee eoAlcs oye all gus 2188 15 80 o Say lly Sole oye eels Be car Yl I> Sul5&je & yo AGTCE) le a'g lyArtinya : Dan kawinkanlah orangorang yang sedirian diantara kamu, danorangorang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu
58 — 24
Pimpinan DPRD Kabupaten Mura, Musi Banyuasin dan Banyuasin ;Yang isinya berbuny1 :Berdasarkan Keputusan Rapat penyelesaian permasalahan batas Daerahantara Kabupaten Musi Rawas dengan Musi Banyuasin dan KabupatenMusi Banyuasin dengan Banyuasin tanggal 29 Oktober 2009, sebagaitindak lanjut Surat GubernurSumsel No. 136/2188/II/2009 tanggal 16 Juli 2009 dan No. 136/322/1/2009tanggal 29 Juli 2009 disampaikan hasil sebagai berikut : (Bukti P28 danBukti P29);a Rapat Finalisasi penyelesaian batas Daerah
tersebut akandilaksanakan pada :Hari : Kamis tanggal 26 Nopember 2009Waktu : Pukul 09.00 selesaiTempat : Ruang Rapat Lantai II Ditjen PUM Depdagri.JI : Kebon Sirih no. 31 Jakarta Pusat.b Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadirannya dalam rapatdimaksud dengan membawa dokumen yang terkait;Bahwa selanjutnya melalui Surat TURUT TERGUGATI (GubernurProvinsi Sumatera Selatan) Tanggal 16 Juli 2009 Nomor : 136/2188/11/2009, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq.
Bahwa TURUT TERGUGATI (Gubernur Sumatera Selatan) telahmemfasilitasi penyelesaian sengketa batas khususnya di sekitar SumurGas Suban4 dan telah menyerahkan alternatif penyelesaian batasdaerah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 136/2188/I/2009 tanggal 16 Juli 2009untuk memutuskan penyelesaian permasalahan tersebut;2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyelesaikan penyelesaianpermasalahan batas daerah tersebut kepada pemerintah pusat;3.
Peninjauan Lapangan Sumur Suban 4, ditujukan kepadaGubernur Sumatera Selatan, diberi tanda (P23);2021an2324252627282930Photo copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelacakan Sebagian Batas AntaraKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 13 Agustus2002, diberi tanda (P24/P25) ;Photo copy Formulir Berita dari Menteri Dalam Negeri No. 136/4090/SJ tanggal 19November 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel , diberi tanda (P27);Photo copy surat dari Gubernur Sumatera Selatan No.136/2188
Peninjauan Lapangan Sumur Suban 4, ditujukan kepadaGubernur Sumatera Selatan, diberi tanda (P23) ;202122232425262282930Photo copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelacakan Sebagian Batas AntaraKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 13 Agustus2002, diberi tanda (P24/P25) ;Photo copy Formulir Berita dari Menteri Dalam Negeri No. 136/4090/SJ tanggal 19November 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel , diberi tanda (P27);Photo copy surat dari Gubernur Sumatera Selatan No.136/2188
74 — 11
Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2188 tanggal 18September 2018 atas nama Sutriono, yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, bermeterai cukup, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberikode T.4;Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bko.5.
108 — 19
Il akan tetapi tidakmendapat tanggapan dan oleh karena permohonan perundingan bipartit tidakmendapat tanggapan, maka pada tanggal 17 Oktober 2016 Penggugatmengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan hubungan Industrial ke DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dan telah dilakukanMediasi akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah mengahadiri panggilan Mediasiselanjutnya Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLamongan telah menerbitkan anjuran Nomor 560/2188
757 — 594 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kwitansi Nomor. 2188/WJU/BMS/1 1/11, tanggal 07 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110212 dan BAR/111/110213,sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kwitansi Nomor. 2212/WJU/BMS/11/11, tanggal 11 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110379, sebesar Rp3.963.500,00(tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
Kwitansi Nomor. 2188/WJU/BMS/11/11, tanggal 07 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110212 dan BAR/111/110213,sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kwitansi Nomor. 2212/WJU/BMS/11/11, tanggal 11 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110379, sebesar Rp3.963.500,00(tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
ZHANG DEYI
Tergugat:
DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM R I
236 — 602
Berdasarkan hasil tersebut,BKI menyimpulkan bahwa Pipa Penyalur tersebut layak dan amanuntuk dioperasikan;Atas Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pipa Penyalur sebagaimanadimaksud, BKI menerbitkan Certificate of Inspection Nomor 2188 Halaman 55 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.21.5.21.6.BPC/J2/2016 tanggal 26 Oktober 2016 (Col Pipa Penyalur) yangdalam bagian "Recommendation menyatakan bahwa:Based on our inspection, Verification and testing of Pipeline,PT.
dibuat Berita Acara Pemeriksaan Teknis Sertifikasi KelayakanPenggunaan Peralatan (SKPP) Pipa Penyalur Subsea 20 Sepanjang3600 meter PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan(Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pipa Penyalur) tanggal 25 Oktober2016 yang pada intinya menyatakan bahwa pipa penyalur milikPertamina layak dan aman untuk dioperasikan;Atas Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pipa Penyalur sebagaimanadimaksud, PT Klasifikasi Indonesia (Persero) menerbitkan Certificateof Inspection Nomor 2188
Bukti T3 : Certificate of Inspection diterbitkan oleh PT Biro KlasifikasiIndonesia (Persero) Nomor 2188 BPC/J2/2016 tanggal 26Oktober 2016 (COI Pipa Penyalur) (fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas BumiNomor 412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 perihal SertifikatKelayakan Penggunaan Peralatan Pipa Penyalur tanggal 10November 2016 (Surat DMT 412/2016) (fotokopi darifotokopi);5.
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bersifat prematur, karena hinggasaat gugatan ini diajukan oleh Penggugat penyelesaian batas wilayah antaraKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin masih dalamtahap proses penyelesaian di Kementerian Dalam Negeri, setelah GubernurProvinsi Sumatera Selatan menyampaikan Surat No. 136/2188/1/2009tertanggal 16 Juli 2009 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memutuskanpenyelesaian permasalahan tersebut dengan alasan antara
314 — 63
Bukti T4 : Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor:2188/RPT/IX/2016, tanggal 07 September 2016 oleh TimPanitia A dari Kantor Pertanahan Kabupaten MalukuTengah (Fotocopy sesuai dengan Asli);5. Bukti T5 : Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMaluku Tengah Nomor: 2133/HM/BPN25.01/2016,tanggal 09 September 2016 (Fotocopy sesuai denganAsli);6. Bukti T6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00157/2016, Desa DwiWarna, atas nama Subanto Abda (Fotocopy sesuaidengan asili);7.
191 — 54
Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat denganorang tua Para Pengggugat menyangkut objek sengketa, yang telahdilegalisasi Nomor : 2188/L/VIII/2013 yang ditanda tangani dihadapanNotaris Dalwiah Pida, S.H. pada tanggal 13 Agustus 2013 , yangselanjutnya pada photocopy tersebut diberi tanda P1;2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBBtahun 2017 (objek sengketa) Luas Tanah 11.88 M?
Bahwa Saksi menggarap tanah objek sengketa tersebut berdua dengansuami Saksi;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum ParaPenggugat dan kuasa hukum Tergugat menerangkan akan menanggapinyadalam kesimpulan;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalildalilbantahannya, kuasa hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :1.Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat denganorang tua Pengggugat menyangkut objek sengketa, yang telah dilegalisasiNomor : 2188
52 — 22
Bengkok Kepala Dusun seluas 2188 M2 persil No. 28, S.I leter C No. 03harga Rp.72.204.000,e. Tanah banda Desa seluas 12.585 M2 dengan rincian persil No.12.S.I leter CNo. 29.1). Luas 5.630 M2 harga Rp.185.790.000,372). Luas 6.955 m2 harga Rp. 208.650.000,Jumlah total Rp. 489.081 .000, Bahwa dana pengganti tanah bengkok Desa Kramatsampang dari Binamargasebesar Rp. 883.521.000, (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus duapuluh satu ribu rupiah) digunakan untuk :a.
Bengkok Kepala Dusun seluas 2188 M2 persil No. 28, S.I leter C No. 03harga Rp.72.204.000,e. Tanah banda Desa seluas 12.585 M2 dengan rincian persil No.12.S.I leter CNo. 29.1). Luas 5.630 M2 harga Rp.185.790.000,2). Luas 6.955 m2 harga Rp. 208.650.000,Jumlah total Rp. 489.081 .000,41Bahwa dana pengganti tanah bengkok Desa Kramatsampang dari Binamargasebesar Rp. 883.521.000, (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus duapuluh satu ribu rupiah)digunakan untuk :a.
57 — 16
Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 01 September 2015 Nomor : Print-2188/Q.4.12/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : Prin-2559/Q.4.12/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 ;4.
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Kamar Pidana Nomor: 2188/2016/S.516.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016;13.Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b.
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat Hak Milik Nomor 2188 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 1556) tanggal 12012015 atas nama PAIMAN344. Sertifikat Hak Milik Nomor 402 tanggal 05021991 atas nama M.SAMUAL345. Sertifikat Hak Milik Nomor 2155 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 1780) tanggal 05012015 atas nama NYAMAN ADA346. Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 1673) tanggal 05012015 atas nama USMAN347.
69 — 20
Bengkok Kepala Dusun seluas 2188 M2 persil No. 28, S.I leter C No.03 harga Rp.72.204.000,e. Tanah banda Desa seluas 12.585 M2 dengan rincian persil No.12.S.leter C No. 29.1). Luas 5.630 M2 harga Rp.185.790.000,2). Luas 6.955 m2 harga Rp. 208.650.000,Jumlah total Rp. 489.081 .000,Bahwa dana pengganti tanah bengkok Desa Kramatsampang dariBinamarga sebesar Rp. 883.521.000, (delapan ratus delapan puluh tigajuta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) digunakan untuk :a.
Bengkok Kepala Dusun seluas 2188 M2 persil No. 28, S.I leter C No.03 harga Rp.72.204.000,e. Tanah banda Desa seluas 12.585 M2 dengan rincian persil No.12.S.leter C No. 29.1). Luas 5.630 M2 harga Rp.185.790.000,2).
48 — 21
Pimpinan DPRD Kabupaten Mura, Musi Banyuasin danBanyuasin ;Yang isinya berbunyi :Halm 21 dari 153 halm No.39/PDT/2014/PT.PLG2231.7.Berdasarkan Keputusan Rapat penyelesaian permasalahan batasDaerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Musi Banyuasindan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Banyuasin tanggal 29Oktober 2009, sebagai tindak lanjut Surat GubernurSumsel No. 136/2188/II/2009 tanggal 16 Juli 2009 dan No. 136/322/1/2009 tanggal 29 Juli 2009 disampaikan hasil sebagai berikut :(Bukti P28 dan Bukti
P29);a Rapat Finalisasi penyelesaian batas Daerah tersebut akandilaksanakan pada :Hari : Kamis tanggal 26 Nopember 2009Waktu : Pukul 09.00 selesaiTempat : Ruang Rapat Lantai II Ditjen PUM Depdagri.JI : Kebon Sirih no. 31 Jakarta Pusat.b Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadirannya dalamrapat dimaksud dengan membawa dokumen yang terkait;Bahwa selanjutnya melalui Surat TURUT TERGUGATI(Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) Tanggal 16 Juli 2009Nomor : 136/2188/II/2009, yang ditujukan kepada
diadakan rapat Finalisasipenyelesaian batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasindengan Kabupaten Musi Rawas bertempat di ruang rapat lantai IIDitjen PumDepdagri, dari rapat tersebut ditarik kesimpulan sebagaiberikut :1.Bahwa TURUT TERGUGATI (Gubermur Sumatera Selatan)telah memfasilitasi penyelesaian sengketa batas khususnya disekitar Sumur Gas Suban4 dan telah menyerahkan alternatifpenyelesaian batas daerah tersebut kepada Menteri DalamNegeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor136/2188
94 — 23
Kuasanya ,berdasarkanSuratKuasa Khusus tertanggal, 30 Mei 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal,20 September 2016 dengan reg No.2188/HK/IX/2016, UntukTergugat III hadir Kuncorobhakti Hanung P.SH. Bambang Ujiyono.SH. Moh.Wahib.SH.