Bahwa Pihak Penggugat dalam posita/fundamentum petendinyatidak konsisten dalam mengemukakan dalildalilnya sehinga terdapatketidakjelasan dasar fakta (feitelijke Grond) sebab bertentangan dantumpang tindin antara satu dalil dengan dalil lainnya sebabposita/fundamentum petendi Penggugat pada angka 3 (tiga) mengakulsecara tegas dan tertulis (/etterljk) bahwa Bahwa isteri keduaPewaris adalah bernama ISTRI KEDUA dan telah dikaruniaianak/keturunan sebanyak 2 (dua) ~~ orang... sedangkanHal. 12 dari 51 hal

Ginting;Bahwa setahu saksi tanah HGB Penggugat yang akan dilakukanpemecahan bidang tanahnya tumpang tindin dengan empatbidang tanah termasuk dildalamnya adalah tanah Gelora danjuga tanah Rami Br.

Tergugat tidak melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana tersebut diatas karena Tergugat tidak pernah melakukanpengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dikuasai oleh para Penggugat..Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanahmaupun penetapan batasbatasnya, sehingga obyek sengketa tersebut dapatdikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan .12.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin

ABSOLUT.Bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat yang menyatakan kalaubidang tanah tumpang tindin dengan Bidang tanah yang dimilik olehTergugat intervensi justru menunjukkan kalau pokok perkara dalamPerkara a quo adalah terkait dengan hak kepemilikan atas bidang tanahkarenanya apabila mengacu kepada Yurisprudensi berdasarakanPutusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang menurunkan Pertimbangan Hukum Meskipun Sengketadalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan

bukan terletak di Parit Muksin melainkan berada diParit Semben dan tumpang tindin dengan tanah garapanmasyarakat parit Semben dan dalam peta lokasi sertipikat tersebuttidak ada satupun tanda batas yang menunjuk pada Parit H. Muksin;. Bahwa jika melihat dari tahun pembuatan Sertifikat Hak Milikdijelaskan sebagai berikut :1) Bahwa Sertifikat Hak Milik No.4993/Desa Sungai Raya tanggal27 Juli 1991, Gambar Situasi No.4126/1991 tanggal 23 Juli1991 dengan luas 24.735 M?

tentang Pengelolaan Pengkajiandan Penanganan Kasus Pertanahan menegaskan bahwa Cacathukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antaralain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam prosespendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti,kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasandan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahanprosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas, tumpang tindin

Lahan YangTertera Pada Surat Tanah Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sepaso AtasNama Pungkas Taman Dayak Basap Dengan Nomor Registrasi:593.83/018/SP/V/2020 Tertanggal 30 April 2020, Sisa Seluas 152,3 Ha(Seratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Hekto Are), Namun Tergugat TelahMenggunakan Sebagian Lahan Obyek Sengketa Sebagai Jalan HaulingTambang Diluar Batas Lahan Yang Telah Dibebaskannya, Sejak Tahun2009 Sampai Dengan Sekarang;Bahwa Tergugat Mengatakan Bahwa Lahan Obyek Sengketa TersebutDiatas Tumpang Tindin

KPC terhadap lahan Kelompok TaniBajang Ubek dibuka dimuka persidangan ini.Bahwa kami akui bahwa Kelompok Tani Bajang Ubek berbatasan denganKelompok Tani Taman Dayak Basap, namun kami yakin seyakin yakinnyabahwa Kelompok Tani Bajang Ubek tidak tumpang tindin dengan KelompokTani Taman Dayak Basap, dan untuk membuktikan bahwa KelompokTaman Dayak Basap tidak tumpang tindih dengan Kelompok Tani BajangUbek kami bersedia menjadi Saksi batas antara lahan kelompok TaniBajang Ubek dan Kelompok Tani Taman Dayak

PengadilanTinggi Medan yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 14 Juli2021 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan ParaPenggugat/Para Terbanding seluruhnya.AdIV) Tentang putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan melanggar asashukum Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya (Lex Superior Derogat LexInferiori) dan menyebabkan tumpang tindin

C : 816 (yang tumpang tindin denganKohir No. 817 milik Penggugat), tidak tercantum dalam lampiran SuratKeputusanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga cacathukum, selanjutnya Sertifikat Hak Pengelolaan a quo diterbitkan tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu melebihi luas yang seharusnyadimana seharusnya tidak mencakup tanah milik Penggugat, disamping itualasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu

YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yangmelanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, makagugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjaditumpang tindin dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti danmenimbulkan salah penafsiran.Bahwa Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan

Dari point 1 sampai dengan 3, kami berpendapat bahwaterjadi tumpang tindin antara lain sertipikat sertipikattanah sebagaimana tersebut diatas.Untuk tertiobnya administrasi pertanahan sertipikatpertama harus dilindungi sedangkan sertipikat yangberikutnya terbit demi hukum harus diusulkan untukdibatalkan. sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertipikat tanah, sedangkan kepada pihakpihak yang adakaitan dengan objek' tanah tersebut dapathalaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014bermusyawarah

Untuk apa di Negara iniada Lernbaga Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau antar Hakirn pundalarn satu naungan satu lembaga penegakan hukum Mahkarnah Agungsudah tidak saling menghormati bagairnana dengan rnasyarakatnya akanlebih tidak rnenghargai hasil Putusan Pengadilan, dan kacaulah pertanahandi Negara ini yang saling turn pang tindin antara Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Pengadilan Perdata rnernberikan putusan yang berbeda,apakah perbuatanperbuatan yang licik akan dipertahankan terus;KEBERATAN

mendapat hakdari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada kaumPenggugatPenggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian ataupihak berwenang lainnya;10.Menghukum TergugatTergugat lainnya untuk patuh dan taat atasputusan ini;11.Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp4.531.000,00 (empat juga lima ratustiga puluh satu rupiah);12.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;Bahwa isi putusan peradilan tingkat pertama tersebut saling tindin

Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Program Mineral danBatubara Kementerian Republik Indonesia Nomor 0521/30/DBP.PW /2017,tanggal 22 Juni 2017, perihal hasil verifikasi aspek kewilayahan terhadapRekomendasi IUP C&C oleh Gubernur, dimana hasil verifikasi tersebutdidalamnya termasuk Gubernur Papua, yang pada pokoknya daftar hasilverifikasi aspek kewilayahan terhadap IUP Mineral dan BatuBara yangdirekomendasikan masih tumpang tindin sama komuditas lain;Halaman 47 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14

Jelas terjadikerancuan dan/atau tumpang tindin dengan gugatan Perbuatan MelawanHukum yang bisa menuntut ganti rugi. Jadi kalau dalam gugatanPenggugat juga menuntut ganti rugi. Maka gugatan aquo harusnyagugatan Perbuatan Melawan Hukum BUKAN gugatan Wanprestasi.Bahwa gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah berbeda. Hal itu karena dasar hukum antara wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum juga berbeda. Wanprestasi diatur dalamPasal 1238 KUH Perdata.

walaupun secara fisik tanah tersebut Penggugat kuasai;Bahwa yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat akibatditerbitkannya Keputusan Objek Sengketa (/n casuObjek GugatanNomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2) adalah karena ObjekSengketa tersebut terbit diatas tanah milik Penggugat, sehinggaterjadi tumpang tindih antara Objek Gugatan Nomor: 1 dengan TanahBuku C Desa Nomor 449/Per.5/D.V Luas 4.645 m2, terletak diKelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan,dan Objek Gugatan Nomor: 2 tumpang tindin

Intian bentuk gambar tanah obyek sengketa yangditumpang tindih antara lokasi tanah dalam sertipikat aquoInnovaco te Sesatay Seo dapat diketahui di bagian mana letak tanah okasi tanah obyek sengketa yang diaku atau diklaim sebagaih miliknya tersebut.Q ahwa oleh karena para Penggugat di dalam gugatan ini tidakmenggambarkan atau mengilustrasikan dalam bentuk gambar yangmenurut para Penggugat terjadi tumpang tindin antara tanah obyeksengketa dengan tanah yang terdapat dalam gambar peta sertipikatHGB

Bahwa selanjutnya pada 15 (Lima Belas) Tahun kemudian,tepatanya Pada Tanggal 29 September Tahun 2020, Tergugat mendatangi Tergugat Il mengajukan permohonan kepada KantorPertanahan Kabupaten Flores Timur untuk meminta agar Tergugat Ilmeninjau kembali adanya tumpang tindin SHM Nomor 110/Kel. WaiwerangKota atas nama Haji Achmad Muhamad Yunus dengan SHM No.487/Kel.Walwerang Kota Atas nama: Nur Aini;17.

orang tuasaksi Absyar secara paksa dan tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili banwasaksi mengambi emas Nenek Anik dengan cara melakukan kekerasanalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spnterhadap Nenek Anik yaitu dengan cara menindih badan Nenek Anik saatNenek Anik tidur dan ketika Nenek Anik terbangun saksi memegang keduatangan Nenek Anik dengan keras dan paksa kemudianmenyelipkan/mengapitkan/menjepit kKedua tangan Nenek Anik kedalampaha saksi dan kemudian saksi tindin

bahwa pencatatan dalamregister desa tanah milik MARTIN ROMPAS lebih dahulu daripadapencatatan dari register desa dari ERNEST PANGEMANANPENN ;Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yangtelah terungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usahaHal. 9 dari 56 Put No. 53/Pdt.G/2016/PN Mnd10Negara Manado dimana ternyata tanah yang tercatat dalam Registertanah Desa Teling Atas No 52 Folio 26 atas nama ERNESTPANGEMANAN PENN yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan TelingAtas telah tumpang tindin

H. dan kawan kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waristermasuk Tergugat VII (tujuh).Halaman 47 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb16.Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan)menyebutkan bidang tanah tersebut overlaping/tumpang tindin denganSPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudahada terdahulunya kepunyaan Penggugat.

H. dan kawan kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waristermasuk Tergugat VII (tujuh).16.Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan)menyebutkan bidang tanah tersebut overlaping/tumpang tindin denganSPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudahada terdahulunya kepunyaan Penggugat.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (Obscure Libel)Bahwa didasarlan pada alasan seluruh dalil gugatan Penggugat dalamregister perkara No. 234/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST tidak sistematis,tumpang tindin sehingga menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuanPenggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 halaman 5 menyebutkanPenggugat juga bersikap untuk menolak anjuran oleh karena