Ditemukan 1234 data
2509 — 4867
(Kuat Pudji Prayitno, 2005, Prospek Pengaturan Contempt ofCourt dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum,Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, him. 3839)Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dinilaisebagai perilaku yang dikategorikan sebagai contempt of courtsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP),yaitu sebagai berikut:8.1Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidakmenghormati kedudukan Majelis Komisi TermohonKeberatan dengan merendahkan kewibawaan sertakehormatan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
220 — 78
saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungpengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakankewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
2898 — 3981 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000240 tahun 2004 3846.
Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 Hal. 329 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845.
130 — 28
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
69 — 17
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 101
Bukti P 3839. Bukti P 39sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak diKampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.TambunUtara (dahulu Kec. Tambun), Kab.Bekasi, PersilNo.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, Kelas 41untuk tahun 1993 beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugatatas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletakdi Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.
113 — 35
., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
38 — 9
Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat atau cara atau media, yaitucara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku(Vide : R Wiyono op.cit hal 3839).Menimbang bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek Hukum orang pribaditidak untuk badan atau korporasi.
317 — 76
;Bahwa sebagai pembeli tanah saksi tersebut adalah Terdakwa, saatbertemu di Kantor Notaris Heriana Rahayu Adimurti di Ruko EmeraldBlok AA 1 No. 3839 Lantai 2 Jl. Raya Ciledug Jombang, Sektor 9, saatakan menandatangani Akta Jual Beli;Hal.27 Putusan Tipikor Nomor : 100/Pid. SUS/TPK/2015/PN. Jkt.
208 — 84
., op.cit hlm. 3839).Hal.365 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
131 — 36
PerintahKepada Panitia Pengadaan iDinas untuk melaksanakanproses pengadaan Alat alat Kedokteran di RSUD Kabupaten Sumedangberdasarkan Surat permintaan dari RSUD Kabupaten Sumedang Nomor :922/896/Prog/2010 tanggal 16 September 2010dan melaporkan hasilpelaksanaan kegiatan Proses Pelelangan kepada Kepala ULP melaluiSekretaris ULP.Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Rumah Sakit Pekerjaan Pengadaan alat alatKedokteran RSU Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :447/14 /PPK/3839
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
370 — 215
Untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT XXXVIII atau 3839.
1.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
2.DEMIANUS E PALAPIA, SH
3.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
4.FEBYANTI L. SAHETAPY,SH.
5.CHATERINA .O.LESBATA,SH
6.ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terdakwa:
STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd
234 — 27
jepitan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ambon Nomor 800/319/SMK.1 tanggal 26 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 1 Ambon Tahun 2018;
48. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjajian antara Kepala Seksi Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dengan SMK Negeri 1 Ambon Nomor 3839
194 — 60
., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
177 — 21
., op.cit. hlm. 3839).; Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
116 — 37
., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secara terselubungsubyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orangyang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitaspribadi tertentu.
109 — 32
., op.cit. him. 3839) ;Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyabagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentu atau orang yang memilikikualitas pribadi tertentu.
265 — 68
., op.cit. hlm. 3839).Halaman 541 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
144 — 39
., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.