pihak Pakualaman tahu jika tanah milik Pakualaman yang berada diDesa Sindutan dibuat tambak oleh warga, bahkan pihak Pakualaman padatahun 2010 pernah datang dan bertemu saksi terkait meminta datadatapenggarap tambak dan mengatakan kepada saksi akan dibuat kekancingan,akan tetapi sampai saat ini kekancingan tersebut tidak ada;Bahwa di Desa Sindutan selain tambak ada warga yang menggarap untukpeternakan ayam ;Bahwa usaha tambak yang dibuat oleh para Pemohon tidak merusaklingkungan bahkan lingkungan tertata

masalah nego harga tapi sdr. sutrisno tidak pernahmemperlihatkan surat kuasanya ; Bahwa benar saksi mengurus IMB pada tahun 2006 setelah transaksijual beli selesai ; Bahwa benar telah dibuat perjanjian jula beli pada tahun 2005 tapisaksi tidak hadir saat transaksi tersebut ; Bahwa benar tanah yang dibeli YPK Bina Bakti ada yang sudah datardan ada juga yang berbukit dan setelah di beli Ada Pembangunan dilokasi ;Bahwa benar saksi melihat ada yang menbetengi jalan masuk tapikonstruksi tanahnya sudah tertata

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 Ayat(1) KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yangberada dalam penguasaannya kepada PA, Pasal 13 Ayat (1) Dalammelakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang.Halaman 87 dari 354 halaman Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2018/PN Mnd Bahwa rincian dana yang tertata

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 Ayat(1) KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yangberada dalam penguasaannya kepada PA, Pasal 13 Ayat (1) Dalammelakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang.Bahwa rincian dana yang tertata

ada aturan potongan lebih 5% dari Dapenma Pamsi ituhanya kesepakatan bersamaBahwa Pertemuan itu terjadi kesepakatan 5%, 7%Halaman 51 dari 58 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.SusPHI/2021/PN Mnd Bahwa saksi tidak ingat kalau langsung dibuat kesepatan Bahwa Kesimpulan akan disesuaikan dengan hasil pertemuan dan akan dipotong7% dan 5%, 7% untuk tingkat kepala seksi Bahwa Kesepakatan tertulis tidak ada karena saksi tidak melihat Bahwa Pertemuan itu tidak ada dewan pengawas Bahwa Potongan sebesar 5% PHD yang tertata

Unsur dilakukan oleh dua orang atau Iebih dengan bersekutuMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di muka persidangan danketerangan Terdakwa, telah ada keinginan yang disepakati bersama antara saksi DIDISUNARDI, saksi FIAT SUPRIATNA, saksi MOMON alias MONTE bin EMAN, Terdakwa,dan saksi ANDI BUNOVA sebelum mengambil beras di pabrik beras milik saksi korban, dan56Terdakwa serta temantemannya tersebut bersamasama melakukan tindakan permulaan danperbuatan pelaksanaan yang terencana dan tertata

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dihubungkandengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlakudilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwatidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI,seandainya para Terdakwa tetap dipertahankan sebagaiPrajurtt TNI dikhawatirkan akan menggangu danmenggoyahkan sendisendi disiplin dan tata tertib dalamkehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata danterbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabilapara Terdakwa

Bahwa berdasarkan faktafakta yang melekat pada diri Terdakwa dariperbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atausistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklayak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetapdipertahankan dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendisendidisiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuan Yonif410/Alugoro yang selama ini sudah tertata dan

Sindutan dibuat tambak oleh warga, bahkan pihak Pakualaman padatahun 2010 pernah datang dan bertemu saksi terkait meminta datadatapenggarap tambak dan mengatakan kepada saksi akan dibuat kekancingan,akan tetapi sampai saat ini kekancingan tersebut tidak ada;Bahwa di Desa Sindutan selain tambak ada warga yang menggarap untukpeternakan ayam ;Halaman 27 dari 68 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN WatBahwa usaha tambak yang dibuat oleh para Pemohon tidak merusaklingkungan bahkan lingkungan tertata

Bahwa pada tahun 2018 Desa Pontodon menerima anggaran yangbersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan salah satu kegiatannya adalahPembangunan Kantor Desa Pontodon sebagaimana telah tertata dalamRKPDes dan APBDes Tahun 2018. Terhadap Pembangunan Kantor DesaPontodon tersebut dilaksanakan berdasarkan pada hasil musyawarah desamasyarakat Desa Pontodon dan lebih jauh dijelaskan Pembangunan KantorDesa Pontodon lokasinya berada di atas tanah eks bangunan kantor DesaPontodon yang lama ;3.

Dengan melihat fakta-fakta pada gambar Foto Tanaman Acacia mengium yang telah di tebang / di robohkan atau di rusak tersebut bentuk penanamannya tersusun secara rapi dan terstruktur, membuktikan bahwa penanaman Acacia mengium di maksud telah mengikuti suatu pola yang terencan dengan baik dan profesional, karena tidak mungkin tanaman Acacia mangium yang berada dalam semak belukar yang tumbuh secara liar dapat tumbuh, tertata dan tersusun secara rapi serta terpola kalau tidak di tanam oleh pembanding

dilakukan penanaman kelapa sawit oleh Terbanding semulaTergugat seluas +1,593 Hektar.Dengan melihat faktafakta pada gambar Foto Tanaman Acacia mengium yangtelah di tebang / di robohkan atau di rusak tersebut bentuk penanamannyatersusun secara rapi dan terstruktur, membuktikan bahwa penanaman Acaciamengium di maksud telah mengikuti suatu pola yang terencan dengan baik danprofesional, karena tidak mungkin tanaman Acacia mangium yang berada dalamsemak belukar yang tumbuh secara liar dapat tumbuh, tertata

Nomor Perforasinya jika sertifikat asli terasa agak halus tertata rapi,karena menggunakan teknik laser dan jika dilihat dari Sertifikat palsuterasa lebin kasar dan tidak rapi, dan pembolongannya terlihatmenggunakan cara manual.e Pada halaman 3 dimana didapat keterangan pada sertifikat Aslibertuliskan Informatics dan juga Director of SpectrumLicensingsedangkan untuk yang palsu bertuliskan Informatic Use danDirector of Resources Management.Selain itu setelah dilakukan pengecekan melalui websitehttps

Bahwa disekeliling rumah dan kedai orang tua Penggugat tersebut ditanamibaik tanaman palawija juga ada tanamtanaman keras seperti kelapamaupun pohonpohonan yang lain, sehingga pekarangan itu cukupterpelinara dan tertata baik.10.

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni denganmelihat kKeadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginanmasyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagaisemangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup.Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akanmenyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjaminkeselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan yang

tersebut kepada PengurusKSP tanpa melalui Bendahara KSU Amanda atas nama Margaretha T.Hana;Bahwa dana untuk pembangunan Kantor KSP di jalan Palapa Matawai Waingapudiambil dari 4 M Rp. 25.000.000, yakni modal pinjaman KSU Amanda ke KSPMatawai dan benar tanpa ketahuan para Anggota KSU Amanda Waingapu;Bahwa sebelum Badan Pengurus dikukuhkan oleh Plt Kepala Dinas KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur, yang menjabat Bendaharasementara adalah Terdakwa III: Darius Hawu Djo dan pembukuan tertata

Bendahara karena: Hasil Penjualan Sembako di Tokobelum dipertanggungjawabkan, Hasil penjualan ternak Babi bellumdipertanggungjawabkan, Uang yang dibayarkan bonus kepada Anggota belumdipertanggungjawabkan, Hasil Audit yang sesungguhnya ada 40 M dan olehBendahara menjawab lisan uang KSU seharusnya 47 M;Bahwa sebelum Badan Pengurus dikukuhkan oleh Plt Kepala Dinas KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur, yang menjabat Bendaharasementara adalah Terdakwa III: Darius Hawu Djo dan pembukuan tertata

Amanda atas nama Margaretha T.Hana;Halaman 121 dari 172 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Wgp.Bahwa dana untuk pembangunan Kantor KSP di jalan Palapa Matawai Waingapudiambil dari 4 M Rp. 25.000.000, yakni modal pinjaman KSU Amanda ke KSPMatawai dan benar tanpa ketahuan para Anggota KSU Amanda Waingapu;Bahwa sebelum Badan Pengurus dikukuhkan oleh Plt Kepala Dinas KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur, yang menjabat Bendaharasementara adalah Terdakwa III: Darius Hawu Djo dan pembukuan tertata

diri Terdakwadari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistimnilai yang berlaku dilingkungan TNITerdakwa bukanlah prajurit yang baikdan bertanggungjawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, MajelisHakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankansebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagaiPrajurit TNI dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendisendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama inisudah tertata

tindakan TERGUGAT Il yang diwakili TERGUGAT V menghadiriRUPS LB adalah tindakan yang sah dan bukan merupakan perbuatanmelawan hukum.Bahwa tindakan TERGUGAT IV atas permintaan TERGUGAT Il memintakepada PENGGUGAT agar TERGUGAT V ditempatkan pada posisi dibagian keuangan adalah tindakan yang wajar dan tidak melawan hukum,karena tindakan tersebut disebabkan adanya kebutuhan TERGUGAT yangpada saat itu membutuhkan seseorang yang dapat membantu managemenkeuangan perusahaan yang sangat amburadul dan tidak tertata

Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelBahwa tindakan TERGUGAT IV atas permintaan TERGUGAT Il memintakepada PENGGUGAT agar TERGUGAT V ditempatkan pada posisisebagai karyawan bagian keuangan adalah tindakan yang wajar dantidak melawan hukum, karena tindakan tersebut disebabkan adanyakebutuhan TERGUGAT yang pada saat itu membutuhkan seseorangyang dapat membantu memanagemen keuangan perusahaan yangsangat amburadul dan tidak tertata dengan baik.Bahwa tindakan TERGUGAT Ill VV dan V selaku kuasa TERGUGAT

Banyuwangi.Bahwa menurut sdri.RIRIN yang menyelimuti korban adalah RIRIN danPak KUSTUR.Bahwa saksi tahu luka korban setelah di lakukan Identifikasi olen petugasdari Polres Banyuwangi dan Puskesmas Srono, saksi melihat korbandengan posisi tidur miring menghadap ke utara dan luka di bagian pelipissebeiah kiri di atas telinga yang banyak mengeluarkan darah.Bahwa keadaan dalam rumah korban masih tertata rapi, ada 2 kamar disebelah TV yang berantakan tetapi saksi tidak tahu berantakan pakaiantersebut

berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, MajelisHakim berpendapat Terdakwa sebagai anggota polisi militeryang ikut terlibat atau melibatkan dirinya dipandang sudah tidaklayak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI,seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akanmenggangu dan menggoyahkan sendisendi disiplin dan tatatertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuanDenpom IV/4 Surakarta yang selama ini sudah tertata

Mokodompit dan PanitiaPemeriksa barang Agus Ruhimat dan syarifudinMoagow;51Bahwa pelaksana Proyek Pengadaan Alat Peraga Senidan Budaya SD (gitar) adalah CV.Tirta Emas yangsebagai pelaksana adalah Zaldi Alamri, S.Sos sesuaidengan Kontrak: D.01/DIKPORA/KONTRAK/DAK/88/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011;Bahwa suber dana dalam Proyek Pengadaan AlatPeraga Seni dan Budaya SD (gitar) pada DinasPendidikan di Kabupaten Boltim tahun 2011 adalahberasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DanaAlokasi Umum (DAU) yang tertata

namun faktanya kuasa yang diterima KantorPengacara adalah dari Karyawan dimaksud digunakan untuk sepanjangberacara pada sidang Pengadilan tingkat , Majelis pada persidangantingkat pertama tidak memberi arahan kepada Kuasa HukumTERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sebagaimana menurut bukupetunjuk teknis peradilan terbitan Mahkamah Agung untuk hal dimaksudkami tetap memohon Majelis pada Tingkat Pengadilan Tinggimempertimbangkannya sehingga tertib beracara pada persidanganmenjadi tempat yang terhormat dan tertata