Ditemukan 1423 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domianus dominggus dominikus damianus demianus domingus domikus dominos deminus dominkus dorinus
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 42/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.YAYASAN BAIRUHA MANSHURIN GUNUNG GUNTUR
2.H. KARIMUN
3.NGATEMI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
2.WALIKOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
H. ISMAIL
219 — 107
  • ini ;SUBSIDAIRApabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain padadasarnya kami mohon putusan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat Il, ParaPenggugat tidak mengajukan repliknya, hanya menyatakan tetap padagugatannya semula, sehingga Tergugat dan Tergugat Il tidak perlumenyampaikan dupliknya ;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objeksengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 19 Nopember 2014 — YAYASAN TRISAKTI;1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,2.UNIVERSITAS TRISAKTI
172 — 84
  • . ; Halaman 75 dari 149 Halaman Putusan Nomor 90/G/2014/PTUNJKT.Di dalam perkara perdata, inisyatif datang dari para pihak yang berperkara ;Itulah sebabnya, di dalam pemeriksaan perkara tata usaha negara di PengadilanTata Usaha Negara, hakim bersikap aktif , atau lebih populer dikenal denganasas dominus litis ; Sebagai konsekuensi yuridis berikutnya, hakim akan memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dihadapinya denganmempertimbangkan beratringan bobot kepentingan antara
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
91 — 45
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara,Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yangdiajukan kepadanya menyandarkan pada asas Dominus litis yang artinya bersifataktif dalam rangka mencari kebenaran materiel, asas mana paralel dengan ketentuanPasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usahaNegara, sehingga Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak terikat
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-07-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 9/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
Ir. Toni
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
Intervensi:
Sjachroedin Pagar Alam
206 — 150
  • Peradilan Tata Usaha Negara.Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapatdinyatakan batal atau tidak sah apabila:Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGPa) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, atau;b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata UsahaNegara adalah bersifat dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 28-01-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2014 — 1.H. ANDI HARAHAP, S.Sos,2.Drs. H. SUTIMAN, M;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.I. Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si., II. Drs. H. MUSTAQIM MZ., M.M.,
120 — 44
  • (vide bukti P2 identikT10=T.II.Intv16); ==Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait denganobjek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan denganmaksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan atas permohonan dari Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si., dan Drs.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
370 — 215
  • (vide bukti P1=T1=T.II.Int4);Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkaitdengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalandengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil PT. ProlineFinance Indonesia, sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari Pengadilan, PT.
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negaradalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanyabersifat dominus litis artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim PeradilanTata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawartawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materielbukan kebenaran formil, karenanya tidak
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-08-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Januari 2017 — PT. DCG INDONESIA;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. HARYO BIMO ARIANTO, DKK
123 — 76
  • DCG Indonesiayang dikeluarkan dan/atau diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016(bukti P4=T7):Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut guna melindungikepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa makasesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksanaan asas dominus lIitis, MajelisHakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tertanggal 14 Oktober 2016 dariHaryo Bimo Arianto, Reginald Rorimpandey
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT – I 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT – II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
97 — 57
  • Kekuatan pembuktian bukti yang telahdiajukan ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman padaketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian diatas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkanasas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsitersebut ; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugatmengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang,karena Penggugat semestinya terlebih dahulu menempuhupaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagaiberikut. j 22222 nnn nnn nnn nnn noneMenimbang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pilkada
Register : 08-08-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16/G/2012/PTUN-BL
Tanggal 29 Agustus 2012 — Penggugat : Frans Agung mulia putera, S.Sos.,MH Tergugat : KPU Tulang Bawang
169 — 68
  • Meskipun dalam posita gugatan tidak secara tegas menguraikan tentangperaturan perundangundangan yang dilanggar atas tindakan Tergugat mengeluarkan keduaobyek sengketa, namun Hakim berdasarkan kewenangan yang ada padanya bersifat aktif(Dominus litis) dalam memeriksa sengketa yang diperiksanya dengan menggali peraturanperundangundangan yang relevan dan terkait dengan persengketaan para pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim Tunggalberpendapat terhadap eksepsi pertama
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 14-06-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 331/Pid.B/2016/PN Smn
Tanggal 8 September 2016 — * Pidana RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO
133 — 36
  • , berbeda perdata denganpidana kalau didalam pidana itu sikap batin jahat sudah ada pada saatorang melanggar perbuatan;Bahwa kalau pidana itu sejak awal sudah ada niat sikap batin jahat bisadibawa ke ranah pidana, tapi kalau wanprestasi sejak awal tidak ada niatjahat ;Bahwa yang tidak boleh dilakukan dalam surat dakwaan itu adalahmengubah perbuatan pidananya itu tidak diperkenankan tetapi apakahakan dibuat Primair atau Sekundair atau di Voging apakah akan dialternatifkan saya katakan itu adalah dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 27-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 September 2014 — 1. Drs. EDDIE BUDI PRABOWO, Apt, 2. FATKUR ROHMAN, S.T., M.T, DKK;1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 2. WISNU SAKTI BUANA, ST
121 — 51
  • dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek, dalam sengketa TataUsaha Negara (object van geschil) adalah ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor132.35184 tahun 2014 Tentang Pengesahan pengangkatan WakilWalikota Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 7 januari 2014(vide Bukti P19=T1) ;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan ObyekSengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 03-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan PTUN MATARAM Nomor 19/G/2012/PTUN-MTR
Tanggal 1 Nopember 2012 — 1. Drs. H. Zainul Arifin ; 2. Drs. H. Usman AK MELAWAN 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA ; 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ; 3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST ; 4.Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd
96 — 46
  • Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012 , tanggal 11 Juni 2012,yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Perihal : Penjelasantentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (videbukti P2 identik dengan T.I2 identik dengan T.II8); Selanjutnya disebut sebagai ObyekSengketa2; Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan ObyekSengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 140/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
232 — 123
  • Penggugat secara formal dapat diterima,selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa a quo dalam pokokperkaranya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan,Replik, Bukti Surat, pendapat Ahli, keterangan Saksi, dan Kesimpulandari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat,keterangan Saksi, dan Kesimpulan' dari Tergugat, selanjutnyaberdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yangbersifat aktif (Dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 24-05-2011 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 B/PK/PJK/201
Tanggal 26 Januari 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUPRA MATRA ABADI;
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh PemohonPeninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telahdiuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa setelah Majelis Peninjauan Kembali mempelajari berkasperkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini denganmengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali;Menimbang bahwa akan tetapi sesuai dengan asas dominus
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 11/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 6 Agustus 2020 — MOHAMMAD RUSLI vs BUPATI BUOL
329 — 229
  • ;Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yangdikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuanPasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untukmenemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara dlPengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif,sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidakterbatas pada halhal apa saja
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 55/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat:
1.H EDY SUPRIADI
2.RITA WARSIHAYATI
3.URIP PERMANA SIDIK
4.SYARIPUDIN MARZUKI
Tergugat:
BUPATI BEKASI
76 — 43
  • Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yangmengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannyaberdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para PenggugatPremature , karena Para Penggugat semestinya terlebih dahulu menempuh upayaadministratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor :
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
69 — 51
  • Intervensi atauT.1.16 dan T.ll.17) selanjutnya disebut obyek sengketa;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyeksengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, sertasejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara Majelis Hakim telah menerima permohonan dari PTTUNGGAL PERKASA
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 30-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
Hendri Novriza, S. Sos
Tergugat:
2.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
3.GUBERNUR JAMBI
Intervensi:
ALFIAN, S.M
221 — 151
  • pembuktian danuntuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat buktiberdasarkan keyakinan Hakim, atau secara teoritis hukum acara PeradilanTata Usaha Negara dikenal sebagai Pembuktian Bebas yang artinya HakimPeradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri faktafakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alatalatpembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan AsasKeaktifan Hakim (Dominus
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
1.HM. CHOLIS HASAN, SH.,MH
2.SAURIP KADI
3.SURIPTO, SH
4.Ny. JUSTIANI
Tergugat:
1.H. MOERWANTO SOEPRAPTO
2.KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA D.h DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
244 — 114
  • ./1971, tanggal 9 Djuni 1971, sebidangtanah bekas tanah hak tanah usaha, luas lebih kurang 1.648 M2, PersilNomor 1513, Kohir Nomor 1824, Blok S.Ill, terletak di Desa Tjawang,Ketjamatan Kramatdjati, Djakarta Timur, Daerah Chusus lbukotaDjakarta, dari Dominus Kainama Cundrad Charles, kepada A.M.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 52/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat:
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
119 — 47
  • Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yangmengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannyaberdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; Halaman 97 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDGMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para PenggugatPremature, karena Para Penggugat semestinya terlebin dahulu menempuh upayaadministratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan