Ditemukan 1311 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dangga danga dingku dangkana dunga dangku danika dangak dangkua dangki
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
284 — 1847
  • tidak jelas dasarnya, untuk itu gugatan ParaPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara:1)2)3)Dalildalil dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalampokok perkara ini, dan dianggap diulang kembali mutatismutandis.Tergugat CXX tetap berpendirian sebagaimana dalam jawaban gugatanPara Penggugat, dan dengan tegas menolak seluruh gugatan ParaPenggugat, kecuali yang di akui secara jelas dan tegas.Jawaban Tergugat CXX atas gugatan Para Penggugat posita angka 1 s/dangka
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1487 — 1044
  • Peraturan Komisi Pemilihnan Umum No. 11Tahun 2017 yang telah diganti dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 6 Tahun 2018 mengesampingkan tugas dan wewenang dariBawaslu selaku Pengawasan Penyelenggaran Pemilu padahal dalamsistem penyelenggaraan Pemilu, segala kegiatan, kerja dan tindakanHalaman 23 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT22.23.Tergugat diawasi oleh BAWASLU RI, sebagaimana Pasal 93 huruf dangka 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;Bahwa SIPOL yang digunakan oleh
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 37/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MGS.INTAN DARMAWAN Bin MGS.MATTJIK AMAK
225 — 59
  • Jasa, walaupun senyatanya tidaklah demikian (belum selesai sama sekali).Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3)Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yang mana menurut ketentuan pasal tersebut Pengguna Barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan sebagaimanapula diatur (Jo) dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Dangka
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
373 — 296
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab IV huruf Dangka 2 huruf f yaitu terdakwa Desta tidak melakukan pemeriksaan :1. Secara riil terhadap usaha yang dimiliki oleh saksi Syafri Zailani yakni Kebun Sawityang dimiliki saksi Syafri Zailani hanya seluas 616 (enam ratus enam belas) M?namun oleh terdakwa Desta dibuat menjadi seluas 30 (tiga puluh) Ha;2. Buktibukti perdagangan jual beli sawit berupa Delivery Order (DO) yang benar;3.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab IV huruf Dangka 2 huruf f yaitu terdakwa Desta tidak melakukan pemeriksaan :1. Secara riil terhadap usaha yang dimiliki oleh saksi Syafri Zailani yakni Kebun Sawityang dimiliki saksi Syafri Zailani hanya seluas 616 (enam ratus enam belas) M?namun oleh terdakwa Desta dibuat menjadi seluas 30 (tiga puluh) Ha;2. Buktibukti perdagangan jual beli sawit berupa Delivery Order (DO) yang benar;Halaman 190 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Pgp3.
    Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit pinjaman untukpenambahan modal kerja usaha;Menimbang bahwa oleh karena fasilitas kredit yang Terdakwa berikankepada Debitur/Nasabah adalah Kredit Modal Kerja (KMk) yaitu kredit pinjamanuntuk penambahan modal kerja usaha, maka Terdakwa harus mengetahui danmelakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP :S.06DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman PelaksanaanKredit Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok dimana Bab IV huruf Dangka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Desember 2014 — Ir. SUGIYANTO, MM Bin KASIM ATMAWIJAYA
115 — 43
  • kKemampuan dalam mengelolapenyediaan maupun penyaluran benih varietas unggul bersertifikatyang dibuktikan dengan SIUP bidang perbenihan yang hal iniditentukan oleh ketersediaan benih sesuai dengan ketentuan yangdiatur pada huruf D angka 3 s/d 6;Bahwa yang dimaksud sebesar sisa yang harus dipenuhi sesuaipaket dalam KAK huruf D angka 4 adalah selisih antara volumekontrak dengan jumlah benih siap salur dan dalam proses produksi/ penyediaan benih;Bahwa batas waktu pelaksanaan ketentuan pada KAK huruf Dangka
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 24 September 2018 — - Dra. HELMINCE TATAWI, M.Pd. dan SEPTYWAWAN MAALUAS
166 — 32
  • imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadasiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganPengadaan Barang/Jasa;Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dengan cara swakelola, satkerdapat melaksanakan melebihi tahun anggaran, hal itu diatur dalamPerpres 54 Tahun 2010 Pasal 28 angka 8 yang menyatakan Swakeloladapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran;Bahwa Dalam buku Deskripsi Pedoman Bantuan USB SMA (APBN)Tahun 2016 Bab Ill Pengelolaan dana bantuan pemerintahan Huruf Dangka
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MASHUDI, SE BIN ABDUL RONI
205 — 49
  • terdakwa bersama saksi ISNAINI tidak melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrakDengan demikian jelas maka Terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan HukumMenimbang, bahwa berdasarkanPasal 21 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan bahwa :** Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barangdan / jasa diterimaHal serupa juga diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Dangka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
142 — 37
  • Bank Sumut, ketentuan Pasal 31 ayat 1 angka 22 huruf dangka 1 huruf a menyebutkan : Panitia Pengadaan/Unit LayananPengadaan membuat dan menyampaikan Laporan kepadaDireksi/PPK/Pejabat yang ditunjuk lapaoran disertai usulan calonpemenang lelang, apabila Direksi/PPK tidak sependapat dengan usulanPanitia Pengadaan maka Direksi / PPK membahas hal tersebut denganPanitia Pengadaan untuk mengambil keputusan : Menyetujui UsulanPanitia Pengadaan.Bahwa jika dibatalkan atau kontrak tidak ditandatangani maka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
214 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab IV huruf Dangka 2 huruf a Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, Romawi IV halaman11/47 yang mengatur bahwa Pejabat pemrakarsa harus meyakinikebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredittermasuk kelengkapan Dokumennya.Bahwa walaupun terdapat Data/Dokumen yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT.FIG tetap disetujui melalui rapat komite kredit yang hasilnya dituangkandalam
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
191 — 141
  • Tanjung Priuk Indah LinesPriok;padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatanrekanan pemenang lelang yang mensubkontrakkan pekerjaan pengadaanatas kontrak yang telah ditandatangani adalah perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 32 dan Lampiran I Bab II huruf Dangka 2 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
230 — 181
  • Tanjung Priuk Indah LinesPriok;padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatanrekanan pemenang lelang yang mensubkontrakkan pekerjaan pengadaanatas kontrak yang telah ditandatangani adalah perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 32 dan Lampiran I Bab II huruf Dangka 2 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.